KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menjalin penjajakan kerja sama strategis dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia melalui audiensi dan sinergi layanan jasa industri, Selasa (27/1/2026) di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo.

Rombongan BBSPJIKB yang dipimpin Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba, diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, yang didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono; Kepala Bagian Umum, Yuwanita Darman; Ketua APBBA Kabupaten Probolinggo, Mahrus Ali; serta pengusaha UMKM, Hunay Nurul Khotimah, dan jajaran DKUPP Kabupaten Probolinggo.

Dalam forum tersebut berlangsung diskusi yang diisi dengan sejumlah pertanyaan dari Ketua APBBA Mahrus Ali, pengusaha UMKM Hunay Nurul Khotimah, dan Kepala Disporapar Heri Mulyadi. Seluruh pertanyaan itu dijawab langsung oleh Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri, Data dan Informasi BBSPJIKB Kemenperin, Aan Eddy Antana.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, menyampaikan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi kreatif yang lengkap, mulai dari kawasan pantai, pegunungan, sungai, danau, air terjun hingga kawasan Gunung Bromo.

“Potensi ini menjadi kekuatan utama untuk mendukung visi Bupati Probolinggo dengan tagline Kabupaten Probolinggo sebagai gerbang wisata Jawa Timur,” ujarnya.

Menurut Sjaiful, pengembangan pariwisata juga terus didorong melalui berbagai agenda daerah yang melibatkan pelaku UMKM, termasuk promosi batik khas Kabupaten Probolinggo sebagai identitas lokal.
“Dalam satu tahun harus ada banyak event agar perputaran ekonomi berjalan dan UMKM tumbuh. Kami juga mendorong program bela beli produk UMKM,” tegasnya.

Ia menilai sinergi dengan BBSPJIKB merupakan peluang strategis, mengingat lembaga tersebut adalah unit kerja pemerintah pusat di bawah Kementerian Perindustrian.
“Ini momentum yang tepat untuk berkolaborasi menghasilkan program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BBSPJIKB Kemenperin RI, Zya Labiba, mengapresiasi sambutan Pemkab Probolinggo dan menyatakan kesiapan BBSPJIKB untuk mendukung penguatan industri kerajinan dan batik di Kabupaten Probolinggo.
“Respon Bupati Probolinggo dan jajaran sangat positif. Ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi, khususnya di sektor industri kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata,” ujarnya.

Zya menjelaskan bahwa BBSPJIKB memiliki tugas memberikan layanan standardisasi, sertifikasi, pengujian, serta pelatihan teknis bagi pelaku industri kerajinan dan batik, termasuk sertifikasi SNI, halal, industri hijau, serta peningkatan kompetensi pelaku UMKM.

“Kami siap mendampingi pelaku usaha dan generasi muda agar produk memiliki mutu, identitas, dan daya saing di tingkat nasional hingga global,” imbuhnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kerja sama konkret dalam penguatan industri kreatif, peningkatan kualitas produk lokal, serta promosi Kabupaten Probolinggo di tingkat regional dan nasional.

PROBOLINGGO — Warga wilayah Tapal Kuda segera menikmati layanan transportasi rel terbaru. Kereta Commuter Line rute Surabaya–Pasuruan–Probolinggo yang diberi nama SUPASPRO dijadwalkan mulai beroperasi paling lambat 1 Maret 2026.
Layanan ini dihadirkan sebagai alternatif angkutan massal yang lebih terjangkau dan efisien bagi masyarakat yang rutin bepergian antarkota di jalur tersebut.

Pada fase awal, SUPASPRO akan beroperasi dengan dua jadwal perjalanan pulang-pergi setiap hari. Besaran tarif yang diberlakukan tergolong murah, dengan biaya maksimal Rp8.000 untuk sekali perjalanan.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai hal guna menyambut kehadiran layanan komuter ini.

“Kota Probolinggo sudah siap menerima operasional kereta commuter. Kami berterima kasih kepada Direksi PT KCI yang telah hadir dan mendukung pengembangan transportasi ini,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).
Sementara itu, Presiden Direktur PT Kereta Commuter Indonesia, Mochamad Purnomosidi, menyatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan SUPASPRO. Saat ini, perjalanan masih dilakukan melalui perpanjangan layanan KA Supas hingga ke Probolinggo.

“Kami siap memberikan dukungan. Jika jumlah penumpang sudah mencukupi untuk satu rangkaian khusus, maka rute Probolinggo–Surabaya akan dilayani oleh kereta tersendiri,” jelasnya.
Untuk tahap awal, operasional kereta akan dibagi menjadi dua waktu keberangkatan. Pada pagi hari, kereta berangkat dari Stasiun Probolinggo pukul 04.10 WIB dan tiba di Surabaya sekitar 06.45 WIB.

Sedangkan pada malam hari, kereta berangkat dari Surabaya pukul 18.10 WIB dan tiba di Probolinggo pukul 20.57 WIB, kemudian kembali berangkat menuju Surabaya pukul 21.22 WIB dan tiba sekitar 23.36 WIB.
Skema tarif ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Penumpang yang melakukan perjalanan kurang dari 85 kilometer dikenakan biaya Rp6.500, sedangkan perjalanan lebih dari 85 kilometer dikenai tarif maksimal Rp8.000.

Saat ini, besaran tarif tersebut masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Perhubungan. Adapun pembelian tiket hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Access.

Forum Bahtsul Masail Kiai dan Gawagis Rembang yang digelar di Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmias-Syar’i (MIS) Sarang, Kabupaten Rembang, yang menghasilkan tiga keputusan penting terkait konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Minggu (25/01/26).


Forum yang berlangsung pukul 08.30 hingga 12.30 WIB itu diikuti sekitar 35 kiai dan Gawagis Rembang. Diskusi dipandu KH. Imam Rohmatullah bin KH. Roghib Mabrur dan dihadiri sejumlah tokoh pesantren, antara lain KH. Rosikh Roghibi, KH. Khoirul Marom, KH. Mudzakkir Mahfud, KH. Imam Baehaqi, Dr. KH. Abdul Fattah Wahab, KH. Muhammad Nabil Abdussalam, serta KH. Faqih Mudawam.

Forum membahas tiga isu utama, yakni bagaimana hukumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerjasama dengan Zionisme, bagaimana hukumnya pembangkangan Tanfidziyah terhadap Syuriah (Rais ‘Aam), dan bagaimana hukumnya mempercepat pelaksanaan Muktamar NUke-35.

KH. Achmad Rosikh Roghibi selaku juru bicara (Jubir) menyampaikan bahwa forum digelar sebagai respons atas kegelisahan warga Nahdliyyin dan kalangan pesantren. “Kondisi jam’iyah saat ini menimbulkan keresahan luas. Karena itu para kiai memandang perlu memberikan pandangan fikih, agar organisasi kembali tertib dan bersatu,” ucapnya.

Dalam deskripsi masalah, para peserta menyoroti konflik antara Rais ‘Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf. Forum menilai polemik tersebut melahirkan dualisme kepemimpinan, memecah barisan warga Nahdliyyin, serta memicu perang opini di ruang publik.

Menjawab persoalan pertama, Bahtsul Masail Sarang memutuskan bahwa kerja sama dengan jaringan Zionisme berstatus haram. Keputusan itu merujuk pada tafsir ulama klasik, diantaranya Tafsir al-Maturidi karya Abu Mansur al-Maturidi dan Ahkam al-Qur’an karya Abu Bakar al-Jashshash.

Larangan tersebut didasarkan pada prinsip loyalitas dalam Islam, jelas Dr. KH. Faqih Mudawam, Zionisme sebagai gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan mendirikan negara di wilayah Palestina, sehingga hubungan yang berimplikasi pada dukungan terhadap gerakan itu tidak dapat dibenarkan.

“Segala bentuk jejaring yang berkonsekuensi dukungan terhadap gerakan Zionisme dipandang bertentangan dengan syariat,” jelasnya.

Pada persoalan kedua, forum menyatakan bahwa pembangkangan Tanfidziyah terhadap Syuriah tidak sah secara organisatoris. Rujukan yang digunakan adalah Qonun Asasi karya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari serta Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) NU.

Menurut keputusan forum, Syuriah berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi, sementara Tanfidziyah bertugas melaksanakan kebijakan. Ketidakpatuhan terhadap keputusan Syuriah dipandang sebagai pelanggaran konstitusi organisasi.

“Kami menegaskan bahwa Tanfidziyah wajib taat pada garis kebijakan Syuriah. Setiap sengketa harus ditempuh melalui tabayun dan mekanisme pleno,” ujar KH. Rosikh Roghibi.

Menjawab persoalan ketiga, forum mewajibkan percepatan pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih dijadikan dasar pertimbangan, bahwa pencegahan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.

Forum menyebut empat alasan utama, yakni adanya jejaring dengan unsur Zionisme, munculnya dualisme kepemimpinan, terbelahnya warga Nahdliyyin, serta perlunya penyegaran organisasi dengan figur yang memiliki kredibilitas dan integritas.

“Kami memandang percepatan muktamar sebagai jalan islah agar jam’iyah kembali rukun dan solid. Kami juga berharap keputusan Bahtsul Masail Sarang dapat menjadi rujukan moral dan fikih bagi penyelesaian konflik internal PBNU serta menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama.” tutup Dr. KH. Faqih Mudawam

PROBOLINGGO — Suasana penuh semangat tampak di ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Qoimatul Islam yang berada di Desa Pengalangan Kidul. Para siswa kelas 1 MI terlihat antusias mengikuti lomba menulis yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa duduk rapi di bangku masing-masing sambil memegang pensil dan lembar kertas. Mereka tampak fokus menulis, berusaha menuangkan kemampuan terbaiknya dalam perlombaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi sejak usia dini.

Lomba menulis ini menjadi bagian dari program sekolah untuk menumbuhkan minat baca dan tulis, sekaligus melatih ketelitian, kerapian, dan rasa percaya diri siswa.
Guru MI Qoimatul Islam, Siti Aisa, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara sekolah dalam membangun kebiasaan belajar yang positif.

“Kami ingin anak-anak di Desa Pengalangan Kidul memiliki semangat belajar yang tinggi. Melalui lomba menulis ini, mereka dilatih untuk berani mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan sejak kelas awal,” ujar Siti Aisa.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter dan daya saing siswa.
“Selain meningkatkan kemampuan menulis, anak-anak juga belajar disiplin, percaya diri, dan bersaing secara sehat,” tambahnya.

Dengan adanya lomba menulis ini, MI Qoimatul Islam berharap dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak Islami, sekaligus mampu membawa nama baik Desa Pengalangan Kidul di dunia pendidikan

Probolinggo – Seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia setelah tenggelam saat bermain air di sungai bersama dua temannya di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Minggu (25/1/2026).
Korban diketahui bernama Mohamad Rehan Firdausa Putra (14), siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kraksaan, warga Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB di aliran sungai Dusun Sentong, Desa Wangkal. Informasi awal diterima pihak kepolisian dari warga yang melaporkan adanya seorang anak terbawa arus sungai.
Kanit Reskrim Polsek Gading, Aipda Romli, menjelaskan bahwa petugas yang menerima laporan segera menuju lokasi kejadian bersama warga untuk melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai.
“Anggota piket Polsek Gading menerima laporan dari masyarakat, kemudian langsung menuju lokasi dan melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai,” ujar Aipda Romli.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum kejadian, korban bersama dua temannya, Mario Khafsan (16) dan Aska Aldi (14), sedang mengisi waktu libur sekolah dengan mandi di sungai. Setelah selesai berenang, ketiganya duduk di bebatuan di tepi sungai.
“Korban naik ke atas batu, namun tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke sungai yang saat itu arusnya cukup deras. Kedua temannya sempat mencoba menolong, tetapi tidak berhasil karena kuatnya arus,” jelas Aipda Romli.

Korban kemudian terbawa arus dan tidak terlihat lagi. Proses pencarian berlangsung lebih dari dua jam. Pada pukul 13.25 WIB, jasad korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tersangkut di bebatuan sekitar enam kilometer dari lokasi awal korban jatuh.
“Saat ditemukan, korban terhimpit bebatuan di bagian kepala. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan. Peristiwa ini murni musibah akibat terbawa arus sungai,” tambahnya.

Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksaan untuk keperluan visum. Namun pihak keluarga menolak dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Setelah itu, jenazah langsung dimakamkan.
Pihak Polsek Gading mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak, khususnya saat bermain di lokasi yang berisiko membahayakan keselamatan.

“Kami mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain atau mandi di sungai, terutama ketika debit air tinggi dan arus deras,” pungkas Aipda Romli.

PROBOLINGGO – Acara pisah sambut Komandan Kodim 0820/Probolinggo berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan. Kegiatan ini menjadi simbol berlanjutnya kerja sama yang solid antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, hadir bersama istri dalam kegiatan tersebut. Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat sebagai bagian dari rotasi kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Jabatan Komandan Kodim 0820/Probolinggo resmi diserahterimakan dari Letkol Arh. Iwan Hermaya kepada Letkol Inf. Ribut Yudo Apriantono. Pergantian ini merupakan dinamika organisasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja satuan.

Dalam sambutannya, Wabup Fahmi AHZ menyampaikan penghargaan atas pengabdian Letkol Arh. Iwan Hermaya selama menjalankan tugas di Probolinggo. Ia mengapresiasi terjalinnya koordinasi yang harmonis antara Kodim dan jajaran Forkopimda.

“Kami sangat merasakan manfaat dari sinergi yang terbangun bersama Kodim 0820/Probolinggo dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah,” ungkap Fahmi.

Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar pejabat lama sukses dalam penugasan berikutnya, serta berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan.

Sementara itu, Letkol Arh. Iwan Hermaya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh unsur pimpinan daerah selama masa tugasnya. Menurutnya, suasana kondusif di Probolinggo terwujud berkat kebersamaan dan kerja sama lintas instansi.

“Dengan dukungan Forkopimda dan Polri, stabilitas wilayah dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dandim baru, Letkol Inf. Ribut Yudo Apriantono, menyatakan kesiapan melanjutkan program dan kolaborasi yang telah berjalan. Ia optimistis dapat menjaga keharmonisan dan memperkuat sinergi demi mendukung tugas-tugas ke depan.

Forum strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember, Staf Ahli Bupati, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas tim dan integrasi kebijakan dalam menghadapi dinamika perekonomian daerah yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, dampak perubahan iklim ekstrem, transisi pascapandemi, serta percepatan transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih terkoordinasi.

“Dunia saat ini menghadapi tekanan dari berbagai arah. Tantangan-tantangan ini tidak mungkin diselesaikan jika pemerintah bekerja secara terkotak-kotak. Kita tidak boleh lagi bekerja secara sektoral,” tegas Bupati.

Ia menekankan bahwa TPID, TP2ID, dan TP2DD memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar koheren serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati kemudian memaparkan peran strategis masing-masing tim sebagai pilar stabilitas ekonomi daerah. TPID, menurutnya, berperan penting dalam penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator terjaganya daya beli, terutama bagi kelompok rentan.

Sementara itu, TP2ID diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Adapun TP2DD memiliki peran dalam akselerasi digitalisasi daerah. Bupati menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi merupakan instrumen untuk menciptakan efisiensi, transparansi, serta perluasan akses layanan publik. Lebih jauh, digitalisasi diharapkan mampu memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Melalui forum HLM ini, Bupati berharap terbangun komitmen kolektif untuk mendorong inovasi daerah serta mengoptimalkan early warning system dalam mendeteksi potensi gejolak ekonomi. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, hingga masyarakat luas.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini secara konkret dan terukur. Setiap langkah yang kita ambil hari ini harus menjadi solusi bagi tantangan masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh anggota tim atas dedikasi serta kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap forum ini menghasilkan kebijakan yang implementatif demi mewujudkan masyarakat Bondowoso yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Probolinggo – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo mengevakuasi seorang lansia terlantar asal Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, untuk mendapatkan perawatan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Bondowoso.

Lansia tersebut diketahui bernama Saham (50), yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi terlantar di wilayah Kecamatan Kraksaan. Saat ini, petugas masih terus memantau kondisi Saham selama menjalani perawatan di panti werdha.

Penanganan awal dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kraksaan sebagai langkah awal agar yang bersangkutan memperoleh layanan sosial yang lebih layak.

Selanjutnya, Saham dibawa ke rumah singgah di Kecamatan Dringu untuk mendapatkan penanganan sementara. Setelah dilakukan asesmen kondisi, petugas memutuskan untuk merujuk Saham ke UPT PSTW Bondowoso guna memperoleh perawatan yang lebih komprehensif.

Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, mengatakan proses evakuasi dan pendampingan dilakukan pada Selasa (27/1) malam sekitar pukul 19.10 WIB.

“Penanganan ini dilakukan semata-mata agar yang bersangkutan mendapatkan perawatan serta pendampingan lanjutan yang lebih optimal,” ujar Rachmad, Kamis (29/1).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pelayanan dan perlindungan sosial bagi kelompok lansia terlantar.

Rachmad juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial, mulai dari TKSK, rumah singgah hingga UPT pelayanan sosial.

“Kami terus mendorong sinergi antarpetugas lapangan dan lembaga layanan sosial agar setiap warga yang membutuhkan bisa ditangani secara cepat, tepat, dan manusiawi,” tegasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan warga terlantar atau kelompok rentan di lingkungan sekitar, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur layanan sosial yang berlaku.

DPRD Kabupaten Situbondo terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Melalui Komisi IV, DPRD Situbondo melibatkan berbagai unsur dalam forum grup diskusi (FGD) untuk mencermati dan membahas pasal demi pasal dalam draf Raperda tersebut.Pembahasan yang berlangsung di Aula Lantai II DPRD Situbondo itu diharapkan mampu melahirkan regulasi daerah yang secara khusus memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Raperda ini bahkan disebut berpotensi menjadi payung hukum pertama di Jawa Timur yang secara spesifik mengatur persoalan tersebut.Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. Faisol, mengatakan penyusunan naskah akademik dan draf Raperda ini melibatkan akademisi, di antaranya Achmad Fawaid dari UPN Veteran Jawa Timur dan Ismail Marzuki dari Universitas Nurul Jadid.Menurut Faisol, kehadiran Raperda PPKSP diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah. Regulasi ini juga diharapkan mampu menekan angka kekerasan yang selama ini masih menjadi perhatian bersama.“Harapannya, setelah ditetapkan, Raperda PPKSP bisa menjadi payung hukum untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, sekaligus meminimalisir kasus serupa yang selama ini marak terjadi,” ujar Faisol.Ia menegaskan, perlindungan dalam Raperda ini tidak hanya ditujukan kepada siswa. Guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan juga harus memperoleh jaminan rasa aman dalam menjalankan tugasnya.“Semuanya harus merasa aman. Jadi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Targetnya, Raperda ini bisa disahkan tahun ini atau paling lambat 2026,” tegasnya.Faisol menambahkan, karena Raperda ini dinilai sebagai satu-satunya di Jawa Timur, proses penyusunannya dilakukan secara hati-hati. DPRD Situbondo juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat daerah, hingga wali murid.Dalam hal sanksi, Faisol menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang terbukti melakukan kekerasan akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama jika yang bersangkutan berstatus aparatur sipil negara.Sementara itu, siswa yang menjadi pelaku kekerasan akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan. Ia menyebut terdapat pula opsi pembinaan berbasis kearifan lokal, seperti dipondokkan atau disantrikan, sejalan dengan identitas Situbondo sebagai Kota Santri.Berbagai masukan mengemuka dalam forum pembahasan tersebut. Bagian Hukum menekankan agar muatan lokal tidak bersifat wajib, tetapi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan tetap perlu ditanamkan dalam lingkungan pendidikan.Kepala DP3AP2KB Situbondo, Imam Darmaji, mengusulkan agar Pasal 5 memuat fasilitas pendidikan ramah anak dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Ia juga menilai penting adanya pengaturan mekanisme penyelesaian kasus di sekolah serta pendampingan hukum bagi anak.“Selain itu, perlu diatur mekanisme penyelesaian kasus di sekolah maupun pendampingan hukum bagi anak,” ujarnya.Kepala Dinas Sosial Situbondo, Timbul Surjanto, turut menyoroti pentingnya definisi perlindungan bagi tenaga pendidik serta jaminan pemenuhan hak-hak siswa yang menjadi korban kekerasan. Ia juga mengusulkan pembentukan hotline khusus yang dapat digunakan warga sekolah maupun masyarakat untuk melaporkan kasus perundungan dan bentuk kekerasan lainnya.Perwakilan Kementerian Agama Situbondo meminta agar Raperda memperjelas cakupan satuan pendidikan yang diatur, termasuk lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.Menurutnya, pemberian sanksi tidak hanya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, tetapi juga Kemenag. Karena itu, Kemenag meminta dilibatkan dalam Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan atau TPPK.