Penutupan total Jembatan Curah Bubur yang menghubungkan Kecamatan Tegalsiwalan dengan Kecamatan Banyuanyar mendapat perhatian serius dari dua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Feri Gita Rahayu atau Mbak Feri dari Fraksi NasDem serta Arief Hidayat atau Cak Dayat dari Fraksi PDI Perjuangan. Rabu (02/09/26).Keduanya turun langsung mengecek sejumlah jalur alternatif yang digunakan masyarakat selama proses pembangunan Jembatan Curah Bubur berlangsung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan akses pengganti tersebut tetap aman serta layak digunakan warga.Beberapa jalur yang diperiksa meliputi rute Bulujaran Lor–Paras–Banjarsawah serta jalur dari sisi timur Kecamatan Tegalsiwalan melalui Desa Tegalsiwalan, Paras hingga Bulujaran Lor.Mbak Feri mengatakan, penutupan jembatan memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut dirasakan dalam berbagai sektor, mulai dari mobilitas warga, pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi hingga keamanan pengguna jalan.Menurut dia, pembangunan Jembatan Curah Bubur tetap perlu mendapat dukungan karena berkaitan dengan keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat pada masa mendatang. Namun, selama pekerjaan berlangsung, pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh akses alternatif yang aman.“Pembangunan jembatan ini tentu kami dukung. Yang perlu dipastikan ialah masyarakat tetap memiliki akses yang aman selama proses pembangunan. Jalur alternatif harus benar-benar siap digunakan, terutama karena penutupan berlangsung cukup lama,” kata Mbak Feri saat berada di lokasi.Dalam peninjauan tersebut, Mbak Feri bersama Cak Dayat menemukan sejumlah ruas jalan alternatif yang kondisinya masih kurang baik. Fasilitas penunjuk arah juga dinilai belum memadai di beberapa titik.Keduanya bahkan menjumpai pengguna jalan yang kebingungan menentukan arah. Kondisi tersebut terlihat di sekitar pertigaan setelah jembatan sumber air di Desa Paras.Mbak Feri menilai pemasangan rambu menjadi kebutuhan mendesak bagi pengguna jalan, terutama warga yang belum mengenal jalur tersebut.“Bagi warga yang baru pertama kali melintas, ketiadaan papan petunjuk tentu membuat mereka kebingungan. Kondisinya akan semakin sulit ketika malam. Rambu serta petunjuk arah perlu segera dipasang di titik strategis,” ucapnya.Selain rambu, penerangan jalan menjadi perhatian Mbak Feri serta Cak Dayat. Sejumlah titik pada jalur alternatif masih minim lampu penerangan sehingga berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.Mbak Feri menegaskan, kondisi jalur alternatif perlu mendapat perhatian menyeluruh. Perbaikan akses harus dilakukan secara cepat apabila ditemukan ruas yang membahayakan pengguna jalan.“Jangan sampai persoalan akses jembatan selesai, lalu muncul persoalan baru di jalur alternatif. Penerangan sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama pada malam hari,” tegasnya.Cak Dayat menambahkan, pemerintah perlu melakukan penanganan terhadap jalur alternatif berdasarkan kondisi faktual di lapangan. ”Langkah sederhana seperti pemadatan jalan, pemasangan lampu penerangan serta rambu petunjuk arah dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat,” ujar Cak Dayat.Keduanya juga melihat jalur yang digunakan warga untuk berjalan kaki dengan jarak relatif dekat dari lokasi jembatan. Jalur tersebut memiliki medan terjal, karena melewati kawasan curah atau jurang di bawah jembatan. Medan tersebut tidak memungkinkan dilalui mobil. Kendaraan bermotor juga tidak disarankan menggunakan jalur tersebut.Cak Dayat mengatakan, apabila jalur tersebut tetap digunakan sebagai akses pejalan kaki, diperlukan penataan agar keselamatan warga lebih terjamin.“Kalau jalur ini tetap digunakan warga untuk berjalan kaki, paling tidak perlu dipadatkan serta diberi penerangan. Kondisi jalur seperti sekarang cukup berbahaya. Ketika hujan, tanah bisa menjadi becek serta berlumpur,” sambungnya.Perhatian Mbak Feri serta Cak Dayat juga tertuju pada sektor pendidikan. Keduanya mengunjungi sejumlah sekolah yang aktivitas siswanya terdampak penutupan Jembatan Curah Bubur.Menurut Cak Dayat, perubahan akses turut memengaruhi perjalanan siswa, guru serta tenaga kependidikan. Kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan aman.“Anak-anak sekolah jangan sampai menempuh perjalanan jauh lebih lama atau melewati jalur yang kurang aman akibat penutupan akses utama. Keselamatan siswa harus menjadi perhatian,” katanya.Usai mengecek sejumlah titik, Mbak Feri serta Cak Dayat mengikuti musyawarah bersama Forkopimcam Tegalsiwalan, pihak kontraktor serta perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo yang juga berada di lokasi untuk melakukan pengecekan.Dalam musyawarah tersebut dibahas sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan akses masyarakat selama pembangunan jembatan berlangsung.Mbak Feri berharap hasil pembahasan segera diterapkan di lapangan. “Masyarakat membutuhkan kepastian terkait keamanan serta kelancaran akses selama jembatan masih ditutup,” harapnya.Cak Dayat menilai komunikasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, kontraktor serta masyarakat perlu terus dilakukan selama proyek berlangsung. Evaluasi terhadap jalur alternatif juga harus dilakukan secara berkala.“Meskipun beberapa langkah ini terlambat karena penutupan sudah berjalan, kami berharap segera diwujudkan. Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan atau persoalan keamanan baru kemudian bertindak,” tambahnya.Cak Dayat juga menyoroti pentingnya perencanaan dampak pembangunan. Menurut dia, proyek Jembatan Curah Bubur telah dibahas sejak beberapa tahun sebelumnya sehingga kebutuhan akses alternatif semestinya masuk dalam perencanaan sejak awal.“Kalau sebuah proyek sudah direncanakan sejak 2022 atau 2023, kami berharap perencanaan tidak berhenti pada desain jembatan. Jalur alternatif, rekayasa lalu lintas, keselamatan, pendidikan, ekonomi, sosial serta keamanan masyarakat juga perlu diperhitungkan,” jelasnya.Mbak Feri menambahkan, pembangunan infrastruktur perlu diikuti pengawasan terhadap kondisi masyarakat selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari penyelesaian fisik jembatan saja.“Yang kami harapkan jembatan selesai sesuai rencana, tetapi selama proses pembangunan masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman. Pemerintah perlu memastikan jalur alternatif benar-benar dapat digunakan warga,” ujarnya.Dampak ekonomi juga menjadi perhatian kedua legislator Dapil IV tersebut. Penutupan Jembatan Curah Bubur membuat sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju pusat aktivitas ekonomi.Jembatan tersebut selama ini menjadi salah satu akses masyarakat menuju sejumlah kawasan perdagangan, termasuk Pasar Hewan Banyuanyar serta Maron. Jalur tersebut juga berkaitan dengan mobilitas hasil pertanian serta kegiatan perdagangan warga.Cak Dayat meminta pemerintah memperhitungkan dampak tambahan jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, waktu perjalanan hingga biaya angkutan yang muncul akibat perubahan akses.“Jangan sampai biaya pembangunan dihitung secara rinci, sementara biaya sosial serta ekonomi yang ditanggung masyarakat selama pembangunan tidak mendapat perhatian. Tambahan jarak, BBM, waktu tempuh, biaya angkut hingga dampak terhadap perdagangan perlu menjadi bahan evaluasi,” katanya.Mbak Feri serta Cak Dayat berharap pemerintah bersama pihak kontraktor terus mengevaluasi kondisi jalur alternatif selama pembangunan berlangsung. Apabila ditemukan ruas yang rusak, tidak aman, sulit dilalui atau membingungkan pengguna jalan, penanganan diharapkan dilakukan segera.Keduanya menegaskan dukungan terhadap pembangunan Jembatan Curah Bubur tetap diberikan karena proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, keselamatan serta kelancaran aktivitas warga selama masa pembangunan juga perlu menjadi perhatian utama.“Pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat jembatan dibangun, masyarakat juga harus tetap mendapatkan akses yang aman serta layak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” pungkas Cak Dayat.

Surabaya, 26 Agustus 2026 -Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Jawa Timur (HEBITREN Jatim) turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Mendukung Penyediaan Perumahan bagi Guru Pondok Pesantren” yang diselenggarakan di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Indonesia, serta perwakilan ekosistem pesantren di Jawa Timur.FGD ini menjadi forum penting dalam membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan aset wakaf bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para guru pondok pesantren. Selama ini, keberadaan guru pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang berakhlak dan berilmu. Namun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.Melalui forum ini, para peserta berdiskusi mengenai berbagai peluang dan tantangan dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai solusi penyediaan perumahan bagi para guru pesantren. Tanah wakaf yang selama ini identik dengan pembangunan masjid, mushala, atau lembaga pendidikan dipandang memiliki potensi yang lebih luas untuk dikembangkan secara produktif, termasuk sebagai kawasan hunian yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW HEBITREN Jawa Timur, Gus Faiz AHZ, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan peran pesantren dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Menurutnya, pesantren memiliki sumber daya, jaringan, serta kepercayaan masyarakat yang kuat sehingga dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan berdampak luas. Kehadiran HEBITREN Jatim dalam forum ini sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui berbagai program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.Lebih lanjut, Gus Faiz menegaskan bahwa pengembangan perumahan berbasis tanah wakaf bagi guru pesantren bukan hanya sebatas penyediaan tempat tinggal, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para pendidik yang selama ini mengabdikan diri dalam membina dan mendidik generasi bangsa. Dengan adanya hunian yang layak, para guru pesantren diharapkan dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan lebih tenang, produktif, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik.Diskusi yang berlangsung secara interaktif tersebut juga membahas berbagai alternatif skema pembiayaan dan model pengelolaan yang memungkinkan program ini dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara BWI, BP Tapera, Bank Indonesia, serta lembaga-lembaga pesantren diharapkan mampu menghasilkan formulasi yang tepat, baik dari aspek regulasi, pembiayaan, maupun tata kelola. Dengan demikian, aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan nilai dan tujuan utama wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.Kegiatan ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran bersama bahwa tanah wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Apabila dikelola secara profesional dan kolaboratif, aset wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan publik, termasuk penyediaan hunian bagi para guru pondok pesantren.Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi yang terbangun dalam FGD ini, HEBITREN Jatim optimis bahwa langkah yang dirintis bersama para pemangku kepentingan akan menjadi fondasi bagi lahirnya program perumahan berbasis wakaf yang layak, mandiri, dan berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para guru pesantren di Jawa Timur, tetapi juga dapat menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekosistem pesantren.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Santri Kalimantan Barat (ISKAB), Irzam Abdellah, mendorong kader ISKAB untuk tidak menjauh dari persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, santri harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan di daerah asalnya.Pesan tersebut disampaikan Irzam saat memberikan materi dalam Malam Keakraban (Makrab) ISKAB di MWC NU Paiton, Probolinggo, Rabu (26/8/2026).Irzam menilai kader ISKAB perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di Kalimantan Barat. Ia mencontohkan kebakaran hutan yang berdampak terhadap masyarakat sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian kader.“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah. Kita harus menjadi bagian dari sejarah itu,” ujar Irzam.Menurutnya, identitas sebagai santri dan pelajar asal Kalimantan Barat tidak cukup hanya diwujudkan melalui ikatan organisasi. Kader juga perlu membangun kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat di daerah asal.Di sisi lain, Irzam menegaskan ISKAB tidak diarahkan untuk terlibat dalam politik praktis. Organisasi tersebut, kata dia, merupakan organisasi non-profit yang memiliki tujuan berdasarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.Meski tidak terlibat dalam politik praktis, hal itu tidak berarti kader harus apolitis. Bagi Irzam, kader tetap perlu memiliki kesadaran terhadap persoalan masyarakat dan mampu mengambil sikap berdasarkan nilai dan ideologi yang menjadi pijakan organisasi.Dengan demikian, proses kaderisasi di ISKAB tidak hanya diarahkan untuk membentuk kemampuan berorganisasi, tetapi juga membangun kesadaran kader terhadap realitas sosial di daerah asalnya.Makrab ISKAB berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 dan diikuti santri Kalimantan Barat dari berbagai rayon di pesantren-pesantren Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Rekonstruksi Arah Gerak Santri: Menguatkan Organisasi, Menghidupkan Tradisi dan Menjawab Tantangan di Era Digital.”

Pengurus Besar Ikatan Santri Kalimantan Barat (ISKAB) menjadikan Malam Keakraban (Makrab) sebagai pintu awal kaderisasi berkelanjutan bagi santri asal Kalimantan Barat yang tengah menempuh pendidikan di berbagai pesantren di Jawa Timur.Makrab yang digelar di MWC NU Paiton, Probolinggo, pada 26–27 Agustus 2026 itu mempertemukan santri-santri baru asal Kalimantan Barat dari berbagai rayon yang tersebar di sejumlah pesantren di Jawa Timur.Ketua Panitia Pelaksana Makrab, David Agustio, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda penyambutan santri baru, tetapi juga menjadi ruang untuk saling mengenal dan membangun jejaring antarsantri asal Kalimantan Barat.Ketua Umum ISKAB, Irzam Abdellah, mengatakan Makrab memiliki fungsi yang lebih luas. Selain mempertemukan santri baru dan memberikan pematerian, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses kaderisasi organisasi.“Makrab adalah gerbangnya,” ujar Irzam dalam sambutannya.Menurutnya, ISKAB membutuhkan jenjang kaderisasi yang berkelanjutan. Karena itu, Makrab diposisikan sebagai tahap awal untuk memperkenalkan santri baru pada organisasi sekaligus membangun proses kaderisasi yang dapat berlangsung secara berkesinambungan.Irzam menilai keberlanjutan kaderisasi penting agar keberadaan ISKAB tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi ruang pembentukan dan pengembangan kader santri Kalimantan Barat.Ia juga mengingatkan para peserta agar memaksimalkan proses selama berada di Jawa Timur. Menurutnya, para santri suatu saat akan kembali ke Kalimantan Barat dan berjuang di daerah masing-masing.“Jangan lupa jalan pulang. Kita dari Kalimantan Barat yang suatu saat nanti akan berjuang di rumah kita masing-masing. Maka maksimalkan proses kita sekarang ini,” pesannya.Makrab tersebut mengusung tema “Rekonstruksi Arah Gerak Santri: Menguatkan Organisasi, Menghidupkan Tradisi dan Menjawab Tantangan di Era Digital.”

PROBOLINGGO — Seorang perawat Rumah Sakit (RS) Graha Sehat Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Moh. Romli (32), diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang petugas keamanan (satpam) di rumah sakit tempatnya bekerja, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.Akibat kejadian tersebut, Romli, warga Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan, harus menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Graha Sehat. Korban mengalami sejumlah luka pada bagian wajah setelah diduga dipukul menggunakan tangan kosong.Terduga pelaku diketahui bernama I Kadek Wisnu (24), warga Kota Probolinggo. Ia disebut merupakan petugas keamanan di RS Graha Sehat Kraksaan. Berdasarkan keterangan korban, terduga pelaku datang ke area parkir rumah sakit menggunakan sepeda motor dengan mengenakan pakaian dan sepatu satpam.Saat itu, Romli mengaku tengah bersantai bersama sejumlah rekannya di area parkir. Tanpa diduga, terduga pelaku tiba-tiba mendekatinya dan melakukan pemukulan secara bertubi-tubi.Beberapa bagian wajah korban yang disebut terkena pukulan antara lain rahang, dahi, hidung, pipi, dan bibir. Korban mengaku tidak mengetahui penyebab maupun persoalan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.“Saya tidak tahu masalahnya apa dan saya juga tidak menyangka kalau saya bakal dipukul. Padahal saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia (pelaku), meskipun sering ketemu,” kata Romli saat menjalani perawatan di IGD RS Graha Sehat.Romli menuturkan, setelah kondisinya mulai sadar, dirinya sempat meminta terduga pelaku untuk duduk dan menanyakan alasan dirinya dipukul. Namun, menurut Romli, jawaban yang diberikan pelaku tidak menjelaskan secara jelas mengenai persoalan tersebut.Karena merasa dirugikan dan mengalami luka akibat kejadian itu, Romli kemudian memilih melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Ia berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif tanpa melihat latar belakang keluarga terduga pelaku.Romli juga meminta agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional. Ia menegaskan tidak akan menempuh jalan damai dan tetap akan melanjutkan proses hukum.“Tetap lanjut dan tidak akan damai sekalipun dia anak dari polisi. Proses hukum tetap akan saya tempuh, apalagi keluarga saya tidak terima atas kejadian yang saya alami,” tegasnya.Informasi yang dihimpun menyebutkan, terduga pelaku telah diamankan oleh anggota Polsek Kraksaan. Selanjutnya, terduga pelaku diserahkan kepada Satreskrim Polres Probolinggo untuk menjalani proses penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.Proses hukum terhadap terduga pelaku masih berjalan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti kronologi, motif, serta unsur pidana dalam perkara tersebut.

TEGALAMPEL, BONDOWOSO - Suasana khidmat dan penuh kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Haul Akbar K.H. Nuruddin Jamali RF yang dirangkaikan dengan Temu Alumni Darussalam di Desa Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Senin (24/8/2026).Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengusung tema “Memetik Keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk Karakter Generasi Muda Islami.” Momentum ini menjadi ruang silaturahmi bagi para alumni, pengurus, tokoh masyarakat, dan jamaah untuk kembali memperkuat nilai-nilai keislaman serta keteladanan Rasulullah SAW.Pengasuh Madrasah Diniyah Darussalam, H. Amirruddin Jamal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap Madrasah Diniyah Darussalam terus berkembang serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan keagamaan dan pembinaan karakter generasi muda.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bondowoso K.H. Abdul Hamid Wahid atau Ra Hamid. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, terutama di tengah derasnya perubahan teknologi dan sosial saat ini.“Di dunia yang berada dalam dinamika teknologi dan sosial, ajaran Nabi Muhammad SAW tetap menjadi acuan dan panduan hidup kita,” ujarnya.Menurut Ra Hamid, meneladani Rasulullah SAW di era modern dapat diwujudkan melalui penerapan empat sifat wajib Rasul. Keempat sifat tersebut adalah siddiq atau kejujuran, amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau kesantunan dan kemampuan menyampaikan pesan dengan baik, serta fathanah atau kecerdasan dalam menyikapi berbagai perubahan.“Karakter dasar inilah yang menjadi benteng moral bagi generasi muda agar tidak tergerus oleh sisi negatif modernisasi,” lanjutnya.Ra Hamid juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus Madrasah Diniyah Darussalam atas dedikasi dan keistikamahannya dalam membina moral serta kehidupan keagamaan generasi muda di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Kecamatan Tegalampel.“Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap pengurus Madrasah Diniyah Darussalam atas ikhtiar, dedikasi, serta keistikamahannya dalam membina moral dan keagamaan generasi muda di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Kecamatan Tegalampel,” tuturnya.Di akhir sambutannya, Ra Hamid mengajak seluruh jamaah, baik alumni maupun masyarakat umum, untuk mengikuti rangkaian pengajian dengan penuh khidmat. Ia berharap hikmah yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan masyarakat Bondowoso yang bertakwa, berakhlak, dan sejahtera.“Mari kita ikuti pengajian ini dengan penuh khidmat dan mengamalkan hikmah yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.Rangkaian Haul Akbar dan Temu Alumni Darussalam ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia para alumni, tetapi juga menjadi penguat semangat kebersamaan dalam melanjutkan perjuangan dakwah dan pendidikan yang telah dirintis para pendahulu di Madrasah Diniyah Darussalam, Tegalampel.

PROBOLINGGO — SK_Community menggelar rangkaian kegiatan Semarak Kemerdekaan sebagai upaya mempererat hubungan antarmasyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Rangkaian kegiatan tersebut dikemas melalui berbagai agenda yang melibatkan masyarakat secara langsung, di antaranya lomba Volly Daster dan Jalan Santai bersama pemuda.Ketua SK_Community, Sucipto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan pemuda untuk membangun kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan kemasyarakatan seperti ini dapat menjadi ruang interaksi bagi warga dari berbagai kelompok usia.“Mulai Hari Minggu, (23/08) lomba Volly Daster akan dilaksanakan. Alhamdulillah antusias masyarakat cukup besar, baik kalangan muda dan tua,” kata Sucipto.Lomba Volly Daster menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Semarak Kemerdekaan yang digelar SK_Community. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan warga dalam suasana yang santai, meriah, dan penuh kebersamaan.Antusiasme masyarakat terhadap lomba tersebut disebut cukup besar. Tidak hanya kalangan pemuda, masyarakat dari kelompok usia yang lebih tua juga turut menunjukkan ketertarikan untuk meramaikan kegiatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang digagas SK_Community.Untuk menambah semarak perlombaan, SK_Community juga menyiapkan hadiah utama berupa dua ekor kambing. Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan berbagai doorprize yang dapat menambah kemeriahan kegiatan dan menarik antusiasme masyarakat untuk mengikuti rangkaian acara.Setelah pelaksanaan lomba Volly Daster, SK_Community akan kembali menggelar Jalan Santai pada 31 Agustus. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dan dipusatkan di halaman Madin Darul Ibad.Jalan Santai tersebut juga terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut meramaikan momentum peringatan kemerdekaan. Peserta nantinya berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.Sucipto menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan, kekompakan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Menjaga persatuan atau kekompakan adalah tugas generasi selanjutnya. Para pahlawan berjuang mengusir penjajah, generasi sekarang berjuang keutuhan NKRI,” jelasnya.Ia menilai kekompakan antarmasyarakat menjadi hal penting untuk terus dijaga, terutama di tengah kehidupan sosial yang memiliki beragam latar belakang. Karena itu, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dinilai dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan memperkuat rasa persaudaraan.Sucipto juga mengajak masyarakat, khususnya kaum muda-mudi, untuk ikut meramaikan seluruh rangkaian kegiatan Semarak Kemerdekaan yang diselenggarakan SK_Community. Ia berharap momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.“Jangan lupa hadir dan ramaikan,” ujar Sucipto.

YOGYAKARTA – Lebih dari 2.500 personel Brigade Komando Sakera, barisan keamanan internal Keluarga Madura Yogyakarta (KMY), siap dikerahkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), Senin (17/8/2026).Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai tersebut menjadi salah satu agenda besar keluarga Madura di Yogyakarta dalam memperingati momentum kemerdekaan Indonesia. Pengerahan personel sekaligus menjadi bentuk partisipasi warga Madura dalam merayakan kemerdekaan dan memperkuat persaudaraan antarelemen masyarakat.Brigade Komando Sakera dihimpun dari berbagai latar belakang warga Madura yang tinggal di Yogyakarta. Mereka berasal dari kalangan cendekiawan, advokat, mahasiswa, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam beragam paguyuban niaga.Kegiatan ekonomi yang dijalankan para anggota antara lain toko kelontong 24 jam, jasa potong rambut, usaha bongkaran besi, hingga kuliner seperti sate Madura, bubur kacang hijau, bebek, dan nasi goreng. Keragaman tersebut mencerminkan kontribusi warga Madura terhadap perekonomian kerakyatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.Ketua Keluarga Madura Yogyakarta (KMY), RB. Jugil Adiningrat, mengatakan pengerahan ribuan personel tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung pengamanan kegiatan, tetapi juga menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusi warga Madura dalam berbagai bidang.«“Kegiatan ini adalah wujud rasa syukur dan kecintaan kami sebagai bagian dari Indonesia. Sekaligus, kami ingin publik melihat bahwa lebih dari 2.500 personel Brigade Komando Sakera di Yogyakarta memiliki banyak kontribusi di berbagai sektor dan bidangnya, mulai dari ekonomi, keilmuan, hukum,” ujar Jugil.»Menurutnya, keberadaan Brigade Komando Sakera tidak sebatas pada fungsi pengamanan internal. Latar belakang profesi dan keahlian anggotanya membuat organisasi tersebut turut berkontribusi di berbagai sektor kehidupan masyarakat.Sebagian anggota berprofesi sebagai pengajar, advokat, pelaku usaha, mahasiswa, maupun individu yang aktif berorganisasi. Brigade juga menyebut adanya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.Dorong Penguatan Keamanan Warga MaduraDi tengah perayaan kemerdekaan, KMY juga menyoroti persoalan yang dihadapi warga Madura perantauan di wilayah perkotaan, khususnya terkait perlindungan dan keamanan dalam menjalankan usaha.Brigade Komando Sakera menyatakan terus meningkatkan konsolidasi internal sebagai upaya membangun jaring pengaman bagi warga Madura. Brigade juga menyebut kesiapsiagaan internal dilakukan selama 24 jam untuk menghadapi potensi konflik dan persoalan keamanan.Selain itu, Brigade mendorong penguatan sinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk mencegah potensi konflik, mengantisipasi premanisme terhadap pedagang kecil, serta memperkuat sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas di kawasan usaha yang dinilai rentan.“Perayaan kemerdekaan adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan ekonomi maupun rasa aman warga kecil, termasuk pedagang perantau, masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Jugil.Ia menegaskan Brigade Komando Sakera ingin menempatkan diri sebagai mitra bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperjuangkan hak-hak kewargaan anggotanya.KMY menyatakan semangat tersebut sejalan dengan nilai kebangsaan dan momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia, terutama terkait kedaulatan ekonomi dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama.

TULUNGAGUNG – Upaya mendorong aksesibilitas dan kebijakan yang lebih inklusif dilakukan mahasiswa KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung melalui program Sambang Inklusi di Desa Nglutung, Kecamatan Sendang.Program yang digagas Divisi Gender, Anak, dan Difabel (GAD) tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga difabel. Sebanyak sembilan warga difabel usia anak dan remaja menjadi sasaran kunjungan berdasarkan data awal yang dimiliki Pemerintah Desa Nglutung.Kegiatan yang berlangsung sejak awal Agustus 2026 itu tidak sekadar menjadi agenda kunjungan sosial. Tim KKN juga melakukan pemetaan kondisi warga secara langsung dengan menggabungkan pendekatan humanis dan penghimpunan data mengenai kebutuhan spesifik masing-masing warga.Petakan Kondisi Warga Secara LangsungMelalui kunjungan dari rumah ke rumah, tim KKN berupaya memperoleh gambaran kondisi riil sembilan warga difabel yang menjadi sasaran program. Sejumlah aspek turut diperhatikan, mulai dari hambatan fisik, kebutuhan dan ketersediaan alat bantu, hingga kondisi sosial-ekonomi keluarga.Koordinator Divisi GAD KKN UIN SATU Desa Nglutung, Ahmad Nur Fadil, mengatakan interaksi langsung dengan warga menjadi bagian penting untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.“Kami hadir memberikan bantuan fisik dan dukungan emosional. Namun lebih dari itu, interaksi tatap muka memungkinkan kami memetakan kondisi riil psikologis dan hambatan mobilitas yang dialami anak-anak difabel secara presisi,” ujarnya di sela kegiatan.Menurutnya, pendekatan langsung diperlukan agar pemetaan tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kebutuhan warga secara lebih utuh.Data Disiapkan untuk Advokasi KebijakanSeluruh temuan dari kegiatan Sambang Inklusi kemudian dicatat secara terstruktur. Data tersebut akan menjadi bahan penyusunan laporan riset aksi berbasis data riil (data-driven advocacy).Laporan hasil pemetaan nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Desa Nglutung. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung bagi pemerintah desa dalam menyusun dan mengajukan usulan bantuan maupun intervensi program kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Melalui pemetaan berbasis lapangan tersebut, KKN UIN SATU berupaya memastikan kegiatan pengabdian masyarakat tidak berhenti pada agenda seremonial. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam memahami kebutuhan warga difabel sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Program Sambang Inklusi juga menunjukkan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemetaan kebutuhan. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi lapangan, upaya pemenuhan hak serta aksesibilitas bagi warga difabel di Desa Nglutung diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nurul Jadid (Unuja) menggelar audiensi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/08/26).Dalam audiensi tersebut, PMII Unuja menyerahkan policy brief kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Probolinggo. Dokumen itu memuat hasil kajian dan rekomendasi terhadap sejumlah ketentuan dalam Raperda yang dinilai masih perlu diperkuat.PMII Unuja menilai Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki peran penting bagi Kabupaten Probolinggo, karena sektor pertanian menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani.Ketua Komisariat PMII Unuja, Abdul Rofid Juniardi, mengatakan audiensi tersebut menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan publik di daerah.“Kami datang untuk memberikan hasil kajian dan rekomendasi terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam policy brief ini ada 11 catatan yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Pansus,” kata Rofid.Menurut Rofid, penggunaan kata “perlindungan” dalam sebuah produk hukum harus diikuti dengan ketentuan yang mampu memberikan jaminan nyata kepada petani.“Kalau sebuah produk hukum menggunakan kata perlindungan, maka perlindungannya harus benar-benar dirasakan oleh petani. Jangan sampai regulasi menjadi dokumen normatif tanpa memberikan kepastian dan manfaat yang nyata,” tegasnya.Dari 11 catatan dalam policy brief, PMII Unuja menyoroti kejelasan hak dan kewajiban, ketidakpastian harga hasil pertanian, serta konsistensi rumusan antar-pasal.Rofid menilai hak petani dan kewajiban pemerintah daerah perlu dirumuskan secara tegas. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki dasar yang kuat.“Hak dan kewajiban harus dirumuskan secara jelas. Petani memiliki hak yang harus dijamin, sementara pemerintah daerah juga harus memiliki kewajiban yang konkret dalam memberikan perlindungan,” jelasnya.PMII Unuja juga menyoroti persoalan harga hasil pertanian. Fluktuasi harga, terutama saat panen raya, dinilai dapat memengaruhi pendapatan petani.“Persoalan harga harus mendapatkan perhatian serius. Ketika panen raya, petani sering menghadapi harga yang turun. Karena itu, perlu ada mekanisme perlindungan yang jelas agar petani mendapatkan kepastian,” tambahnya.Selain itu, PMII Unuja meminta konsistensi rumusan antar-pasal dalam Raperda. Setiap norma dinilai perlu disusun secara selaras untuk mencegah multitafsir dan tumpang tindih dalam penerapannya.PMII Unuja turut memberikan catatan terkait aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengenai keselarasan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.Rofid mengatakan keselarasan tersebut penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Raperda memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.“Ini memang terlihat sederhana, tetapi sangat krusial. Sebuah Raperda harus tunduk dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada norma dalam Raperda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.PMII Unuja mengapresiasi Pansus DPRD Kabupaten Probolinggo yang menerima audiensi dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan hasil kajian.“Kami mengapresiasi Pansus yang telah menerima kami dan memberikan ruang untuk menyampaikan kajian. Kami berharap ruang partisipasi seperti ini terus dibuka karena mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan publik,” ucap Rofid.PMII Unuja berharap 11 catatan dalam policy brief menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.“Harapan kami, Raperda ini benar-benar menjadi instrumen hukum yang berpihak kepada petani. Regulasi ini harus kuat secara substansi dan mampu memberikan kepastian hukum serta kepastian ekonomi bagi petani,” tutur Rofid.Ia menegaskan keterlibatan mahasiswa dalam pembentukan kebijakan daerah merupakan bagian dari kontribusi akademik dan sosial.“Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berbicara di ruang akademik, tetapi juga bisa memberikan kajian dan rekomendasi yang konkret untuk proses pembentukan kebijakan. Semoga Raperda ini nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan petani di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

PROBOLINGGO — Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Walisongo secara resmi membuka lembaga pendidikan baru, yaitu Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun. Kehadiran unit pendidikan ini menjadi langkah nyata yayasan dalam memperluas jangkauan pembinaan keagamaan dan pencetakan generasi penghafal Al-Qur'an di wilayah Jawa Timur.Pendirian Rumah Tahfidz ini dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Rumah Tahfidz Center Koordinator Daerah (Korda) Jatim 2. Lembaga ini juga telah terdaftar secara legal dengan mengantongi Nomor Induk Pendirian PL/MA/0364/26.Kepala Sekolah Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun, Imron Rosidi, menyampaikan bahwa pembentukan rumah tahfidz ini dirancang untuk memberikan metode pembelajaran hafalan Al-Qur'an yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para santri.Baginya, Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun didirikan bukan sekadar sebagai tempat menghafal Al-Qur'an, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter santri agar berakhlakul karimah. "Melalui sinergi bersama Rumah Tahfidz Center Korda Jatim 2, kami menerapkan standar kurikulum yang sistematis agar para santri mampu menjaga kelancaran hafalan (mutqin) sekaligus meneladani nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.Sementara itu, Ketua YTI Walisongo, KH Ahmad Ubaidillah, menyambut positif pengembangan dan penambahan unit pendidikan baru di bawah naungan yayasan yang dipimpinnya. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk dedikasi yayasan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis keislaman yang kuat."Penambahan Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun ke dalam keluarga besar YTI Walisongo adalah wujud komitmen kami untuk terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas," katanyaIa berharap keberadaan lembaga ini tidak hanya memperkokoh benteng moral generasi muda di tengah tantangan zaman, tetapi juga membawa keberkahan bagi lingkungan internal YTI Walisongo dan masyarakat sekitarDengan diresmikannya Rumah Tahfidz Abuya Ja'far Baharun dan terpenuhinya legalitas operasional, pihak yayasan optimistis lembaga ini dapat segera melahirkan para hafiz dan hafizah yang berkualitas serta siap berkontribusi positif bagi agama dan bangsa.

PROBOLINGGO — Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) guna menggali dan meningkatkan potensi santri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Hari Cahyono, saat menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah (Porsadin) VII di Pondok Pesantren Mambaul Huda, Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Senin (10/8/2026).Hari Cahyono menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Probolinggo yang kaya akan keberadaan pondok pesantren menyimpan potensi besar dari para santri yang perlu terus didorong dan difasilitasi."Di Probolinggo ini banyak sekali pondok pesantrennya. Kami bersinergi bersama FKDT untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan potensi yang dimiliki setiap santri. Kami menginginkan lahirnya bibit-bibit berprestasi dari para santri di Kabupaten Probolinggo," ujar Hari Cahyono dalam sambutannya.Ia juga menekankan pentingnya ajang Porsadin VII sebagai sarana seleksi yang sportif sebelum para pemenang melangkah ke ajang yang lebih tinggi."Hari ini merupakan forum perlombaan di tingkat kabupaten yang nantinya akan diteruskan ke tingkat provinsi. Jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas bagi para peserta. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran hingga akhir," lanjutnya.Terkait dengan fasilitasi dan operasional kegiatan, Hari menegaskan bahwa pihak dinas akan terus berupaya memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi kemajuan pendidikan santri, meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran."Kami akan mensupport sebisa kami dan semaksimal mungkin, meskipun tantangan efisiensi anggaran selalu menjadi hal yang membatasi kegiatan kita," tambahnya.Sementara itu, Ketua FKDT Kabupaten Probolinggo, KH Ahmad Ubaidillah, menjelaskan bahwa Porsadin VII tingkat kabupaten ini hanya akan mengambil peraih Juara 1 untuk didelegasikan ke Porsadin tingkat Jawa Timur yang bakal digelar di Kabupaten Lumajang. Pihaknya optimistis kontingen Probolinggo mampu meraih prestasi hingga ke tingkat nasional.