PROBOLINGGO  — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, dalam rangka silaturahim dan halalbihalal, Jumat (17/04/2026).Kunjungan ini disambut hangat oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Moh. Zuhri Zaini. Ia menyampaikan apresipaitonasi atas kehadiran Menteri Agama sekaligus menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna meningkatkan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut.Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menyoroti peran historis pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia sejak abad ke-13, seiring runtuhnya Baghdad sebagai pusat peradaban Islam, termasuk Baitul Hikmah.Pesantren Penerus Kejayaan Ilmu IslamMenteri Agama menegaskan bahwa pesantren memikul tanggung jawab besar dalam melanjutkan tradisi keilmuan Islam.“Tugas kita di pondok pesantren adalah mengembalikan Darul Hikmah yang ada di Baghdad. Semangat Nurul Jadid adalah membangkitkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan seperti era keemasan Islam, di mana ulama tidak hanya menguasai agama, tetapi juga sains,” ujarnya.Ia menekankan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga dakwah, melainkan juga pusat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.Kiprah santri yang telah tersebar luas turut diapresiasi, sembari mendorong pesantren agar menjadi eksportir ulama pembawa Islam moderat.Nasaruddin Umar juga menyampaikan pesan tegas terkait cara beragama.“Islam adalah agama dan ideologi terbuka. Mengajarkan Islam adalah mengajarkan cinta, bukan kebencian. Jangan mengajarkan Islam dengan membenci orang yang berbeda agama,” tegasnya.Ia berpesan agar para santri dan ulama senantiasa menjaga nilai kelembutan, tawadhu, istikamah, muru’ah, dan keikhlasan. Terkait popularitas, ia mengingatkan agar ulama tidak tergiur hal-hal duniawi.“Tidak perlu populer di bumi, tetapi jadilah ‘artis’ di langit,” pungkasnya.Di penghujung kunjungan, Menteri Agama memohon doa restu agar dapat mengemban amanah jabatannya hingga tuntas serta membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

PROBOLINGGO — Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksaan, Abd. Rahman, menegaskan dua hal kepada jajaran pengurusnya jelang pelantikan kepengurusan masa khidmat 2025–2029: keberkahan berorganisasi dan kekompakan.Pesan itu disampaikan dalam Rapat Persiapan Pelantikan sekaligus Rapat Harian Pengurus di Kantor PCNU Kraksaan, Jumat (17/04/202/).Rahman mengingatkan seluruh pengurus bahwa keaktifan di Ansor bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan ladang keberkahan yang tidak boleh disia-siakan.“Aktif di Ansor bukan sekadar urusan organisasi. Ini ladang barakah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini,” kata Rahman di hadapan pengurus harian dan panitia pelantikan.Dawuh Hadratussyaikh Jadi Penguat SemangatUntuk memperkuat pesannya, Rahman mengutip dawuh pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari: Barangsiapa yang mau mengurus NU akan aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku akan kudoakan khusnul khatimah beserta anak-cucunya.Ia menegaskan bahwa pengurus Ansor yang aktif turut bagian dalam mengurus NU, sehingga doa Hadratussyaikh itu juga berlaku bagi mereka.Selain keberkahan, Rahman menekankan pentingnya kekompakan sebagai syarat keberhasilan program organisasi. Ia meminta seluruh pengurus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam berkhidmat.“Program sebesar apapun tidak akan jalan kalau kita tidak kompak. Kekompakan itu bukan hanya saat acara besar, tapi dalam keseharian kita berkhidmat,” tegasnya.Rapat yang berlangsung ba’da Jumat itu dihadiri Pengurus Harian dan Panitia Pelantikan PC GP Ansor Kraksaan.Pelantikan kepengurusan PC GP Ansor Kraksaan Masa Khidmat 2025–2029 dijadwalkan digelar dalam waktu dekat.

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar mahasiswa yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diproses secara hukum dan diadili.“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kami menolak segala bentuk kekerasan seksual, dan pelakunya harus diproses secara adil,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026).Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus dugaan pelecehan seksual secara daring yang melibatkan 16 mahasiswa FH UI terhadap 27 korban.Puan juga menyoroti pentingnya peran institusi pendidikan dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Menurutnya, perguruan tinggi harus mampu memberikan pembinaan sekaligus menjamin lingkungan yang aman bagi seluruh civitas akademika.“Dunia pendidikan harus mampu memberikan pembinaan dan memastikan lingkungan kampus tetap adil, aman, serta tidak mengulangi kejadian serupa,” katanya.Lebih lanjut, Puan menilai maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mendorong semua pihak untuk berani bersuara agar kejadian serupa tidak terus berulang.“Harus dievaluasi. Semua pihak harus berani bicara terkait hal ini. Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun,” tegasnya.Kronologi Kasus di FH UISebanyak 16 mahasiswa FH UI mengakui telah melakukan pelecehan seksual secara daring terhadap 27 korban melalui percakapan di grup WhatsApp dan LINE.Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyampaikan bahwa pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh para pelaku.“Permohonan maaf disampaikan oleh 16 pelaku, dan statusnya mereka semua mengakui perbuatannya,” ujar Dimas, Senin (13/4/2026).Ia menambahkan, bentuk pelecehan yang dilakukan umumnya berupa pesan bernada merendahkan dengan muatan seksual.Pihak Fakultas Hukum UI juga telah menyatakan kecaman keras atas peristiwa tersebut.“Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik,” demikian pernyataan resmi Fakultas Hukum UI pada 12 April 2026.

JAKARTA – Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi desa guna memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.Seleksi nasional ini menyediakan puluhan ribu posisi dan akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, serta bebas dari pungutan biaya.Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pada tahap awal tersedia 30.000 formasi manajer koperasi.Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan bahwa program ini menjadi langkah awal percepatan pembentukan koperasi desa secara nasional.Persyaratan PendaftaranRekrutmen ini terbuka bagi:Lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusanUsia maksimal 35 tahunIPK minimal 2,75Batas Waktu dan PendaftaranPendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui laman resmi: https://phtc.panselnas.go.idZulkifli menjelaskan, peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.Skema kerja menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.“Setelah itu akan dimatangkan lagi. Dua tahun di BUMN, kemudian jika proses serah terima berjalan tepat waktu, mereka akan bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya, Rabu, dikutip Antara.Ia menambahkan, program ini akan berjalan secara bertahap sesuai rencana nasional, dengan target pembangunan 30.000 unit Koperasi Desa Merah Putih pada periode Juni hingga Juli 2026.Zulkifli menegaskan bahwa posisi manajer koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa.“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kita kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM unggul demi Indonesia maju,” tuturnya.Proses rekrutmen ini dikoordinasikan oleh BP BUMN dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan.

PROBOLINGGO — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmen penguatan tata kelola pendidikan keagamaan melalui optimalisasi sistem Education Management Information System (EMIS) dalam Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPAC-FKDT) se-Kabupaten Probolinggo, Kamis (16/4/2026).Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Probolinggo, jajaran Kementerian Agama, serta pengurus FKDT dari berbagai kecamatan. Momentum tersebut menjadi titik penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan Islam nonformal.Pelantikan dan Penguatan KomitmenProsesi pelantikan diawali dengan pengukuhan pengurus DPAC-FKDT oleh Ketua DPC-FKDT, Ahmad Ubaidillah, yang kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ikrar sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah organisasi.Dalam arahannya, Ahmad Ubaidillah menegaskan kesiapan pengurus untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dan berbagai pihak.“Siap menjadi pengurus, siap membantu Kemenag, siap bersinergi dengan PD Pontren?” ujarnya yang disambut jawaban tegas “Siap!” dari seluruh peserta.Ia menekankan bahwa FKDT harus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas dan kuantitas Madrasah Diniyah, sekaligus meningkatkan daya saing lembaga di tengah tantangan era digital.Peran Strategis FKDT dan Penguatan EMISKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr. H. Samsur, M.Pd.I., menegaskan bahwa FKDT memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi, penyalur aspirasi, sekaligus penggerak peningkatan mutu pendidikan diniyah.“FKDT berperan penting dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum pendidikan diniyah,” jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan pemerintah melalui sistem EMIS.“Kami menargetkan peningkatan persentase Madrasah Diniyah di Kabupaten Probolinggo terdata dan aktif di EMIS. FKDT harus mengambil peran dalam pendampingan, validasi, dan pembaruan data secara berkala,” tegas Samsur.Ia menyebutkan, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi besar dengan sekitar 320 pondok pesantren, 1.769 Madrasah Diniyah, dan 1.554 TPQ, atau lebih dari 3.000 lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kekuatan besar ini harus ditopang dengan data yang akurat dan manajemen yang profesional.Implementasi UU Pesantren dan Dukungan RegulasiPenguatan pendidikan keagamaan di Probolinggo juga tidak lepas dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.Selain itu, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Direktorat Pesantren semakin memperkuat posisi pesantren dan lembaga turunannya, termasuk Madrasah Diniyah dan TPQ.“Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara. Tinggal bagaimana kita menyiapkan data, tata kelola, dan sinergi agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.Di tingkat daerah, Kemenag juga mendorong percepatan pengesahan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren yang saat ini telah memasuki tahap final, sebagai bentuk dukungan konkret Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pendidikan keagamaan.Sinergi Daerah dan Program SAE ProbolinggoMewakili Bupati Probolinggo, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan, Agus Muhsin, SH., M.Si., menyampaikan bahwa FKDT merupakan mitra strategis pemerintah dalam membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.Ia juga mengaitkan peran FKDT dengan program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing) Probolinggo, di mana pendidikan diniyah menjadi pilar utama dalam pembangunan karakter masyarakat.“FKDT harus mampu melahirkan inovasi program yang berdampak, sekaligus mendukung isu strategis seperti pencegahan stunting dan penguatan pendidikan karakter,” ujarnya.Layanan Digital dan Komitmen IntegritasKemenag Kabupaten Probolinggo juga terus mendorong transformasi layanan berbasis digital dengan prinsip cepat, efektif, transparan, dan ramah, termasuk dalam pengajuan bantuan dan layanan keagamaan.Seluruh layanan ditegaskan gratis sebagai bagian dari komitmen menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).“Program bantuan seperti PIP dan lainnya hanya bisa diakses jika data valid. Karena itu, EMIS menjadi kunci,” tegas Samsur.Harapan dan Komitmen Ke DepanDi akhir kegiatan, seluruh pihak sepakat bahwa penguatan FKDT dan validasi data EMIS merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan diniyah secara berkelanjutan.Kemenag juga menyatakan kesiapan melakukan pembinaan hingga tingkat kecamatan serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan.Dengan semangat meneladani sifat Rasulullah SAW—shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah—FKDT diharapkan mampu menjalankan amanah secara profesional dan melahirkan generasi yang religius, unggul, serta berdaya saing.

PROBOLINGGO – Suasana di depan kantor DPD Partai NasDem Kota Probolinggo, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, memanas pada Rabu siang (15/4/26). Puluhan simpatisan partai tersebut menggelar aksi unjuk rasa dengan penyampaian aspirasi secara tegas namun tetap tertib.Aksi diawali dari titik kumpul di Stadion Bayuangga. Massa kemudian berjalan bersama melintasi kawasan Alun-alun Kota Probolinggo sebelum tiba di depan kantor DPD setempat.Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan Merusak Demokrasi dengan Berita Tendensius” dan “Tempo, Berita Harus Akurat, Bukan Manipulatif”.Ali Usman, salah satu koordinator lapangan, dalam orasinya menyampaikan dua poin utama pernyataan sikap. Pertama, kader NasDem menyatakan keberatan atas pemberitaan Tempo yang dinilai tidak proporsional serta tidak mengedepankan etika jurnalistik.Kedua, mereka meminta Tempo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, beserta seluruh kader di Indonesia.“Kami juga mendorong Dewan Pers untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Tempo,” ujar Ali Usman di hadapan peserta aksi.Usai penyampaian aspirasi, dua lembar dokumen pernyataan sikap diserahkan kepada Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Probolinggo, Sibro Malisi. Dokumen tersebut selanjutnya akan diteruskan ke tingkat DPW hingga DPP Partai NasDem.Sibro Malisi menyampaikan bahwa aspirasi yang disuarakan simpatisan turut dirasakan oleh jajaran DPD. Menurutnya, pemberitaan yang dimaksud dinilai menimbulkan dampak terhadap citra tokoh maupun institusi Partai NasDem.“Partai NasDem terbuka terhadap media. Namun, kami berharap pemberitaan dilakukan secara berimbang ke depan. Jangan sampai NasDem dipersepsikan sebagai partai perusahaan,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa Partai NasDem merupakan partai yang berdaulat dan tetap berkomitmen pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Aksi diakhiri dengan pembubaran massa secara tertib tanpa adanya insiden. Hingga berita ini diturunkan, pihak Tempo belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut. Dewan Pers juga belum mengumumkan langkah lanjutan terkait aduan yang disampaikan.

PROBOLINGGO – Detik-detik penangkapan dua pemuda yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan begal di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 04.24 WIB.Dalam rekaman yang beredar, terlihat aparat kepolisian bersama perangkat desa mengamankan dua orang pemuda di lokasi kejadian. Keduanya tampak tidak melakukan perlawanan saat diborgol, sebelum kemudian dibawa ke Polsek Kraksaan untuk proses lebih lanjut.Berdasarkan informasi yang dihimpun, penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pengungkapan kasus yang melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak desa setempat. Bahkan, beredar dugaan bahwa proses pengamanan dilakukan melalui skema tertentu guna menjaring terduga pelaku.Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kedua pemuda tersebut diduga terkait dengan sejumlah aksi kriminal yang meresahkan warga, seperti curas, pembegalan, hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor).Meskipun demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi lengkap maupun peran masing-masing terduga pelaku. Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan fakta hukum yang sebenarnya.Kasus ini masih terus dikembangkan. Aparat juga tengah menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan kejahatan tersebut.

KRAKSAAN – Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram di wilayahnya, khususnya Kecamatan Kraksaan, dalam kondisi aman dan stabil. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama tim gabungan guna memantau langsung distribusi gas bersubsidi pada Selasa (14/6/2026).Langkah ini melibatkan unsur Polres Probolinggo, Kodim 0820, perwakilan SPBE, serta jajaran OPD terkait. Tim melakukan penelusuran rantai distribusi mulai dari agen di Kelurahan Patokan, pangkalan di Desa Kalibuntu, hingga memeriksa kondisi di tingkat pengecer dan konsumen.Pasokan Normal, Konsumsi MeningkatBerdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pria yang akrab disapa Lora Fahmi tersebut menegaskan bahwa tidak terjadi pengurangan kuota dari sisi pasokan. Distribusi harian dari agen ke pangkalan masih berada dalam kondisi normal.“Kami telah melakukan pengecekan langsung di lapangan. Jatah harian antara 3.000 hingga 5.000 tabung tetap tersalurkan seperti biasa. Tidak ada pengurangan alokasi,” tegasnya.Terkait keluhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan gas dalam beberapa hari terakhir, Ra Fahmi menilai kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi pasca-Lebaran yang beriringan dengan tradisi lokal yang berlangsung cukup lama. Selain itu, isu kelangkaan yang sempat beredar di media sosial turut mendorong masyarakat melakukan pembelian berlebih atau panic buying.Soroti Harga di Tingkat PengecerSelain persoalan ketersediaan, Wabup juga menyoroti adanya perbedaan harga di lapangan. Ia memastikan harga di tingkat pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Namun, di tingkat pengecer, harga dilaporkan meningkat hingga kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000.“Di pangkalan harga masih sesuai HET. Kami sedang menelusuri penyebab kenaikan harga di tingkat pengecer,” tambahnya.Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan memainkan stok maupun harga. Ra Fahmi menegaskan tidak akan ragu mencabut izin usaha apabila ditemukan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi.Untuk menjaga stabilitas ke depan, Pemkab Probolinggo membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi distribusi ilegal atau harga yang tidak sesuai ketentuan. Fahmi mengimbau warga tetap tenang dan membeli LPG sesuai kebutuhan agar kondisi pasar tetap terkendali.

KRAKSAAN — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh 99 santri/wati kelas 3 HAMIM dan dilaksanakan selama dua hari, mulai 13 hingga 14 April 2026, dengan sistem ujian berbasis komputer.Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pelaksanaan dibagi dalam tiga sesi dengan memanfaatkan dua laboratorium komputer, sehingga proses ujian dapat berlangsung secara efektif dan efisien.Kasi PD Pontren Kemenag Kabupaten Probolinggo, Bapak Anshori, S.Ag., hadir langsung untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar. Dalam kunjungannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kesiapan lembaga, baik dari sisi teknis maupun manajerial, dalam melaksanakan TKA.TKA sendiri merupakan bentuk evaluasi akademik yang dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik di tingkat akhir. Walaupun tidak diwajibkan, pelaksanaan TKA di SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah menjadi bagian dari upaya strategis lembaga dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan standar lulusan tetap terjaga.Sebagai lembaga pendidikan muadalah berbasis mu’allimin, SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah terus menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sistem pendidikan modern. Hal ini tercermin dari kesiapan lembaga dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses evaluasi pembelajaran.Dari sisi sarana, keberadaan laboratorium komputer yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan. Selain itu, koordinasi panitia yang baik turut memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.Pengawas TKA, Bapak Nasrul, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah memenuhi standar dan berjalan dengan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan oleh lembaga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Ust. M. Saifillah selaku panitia pelaksana menambahkan bahwa pelaksanaan TKA menjadi momentum penting dalam menegaskan posisi lembaga sebagai satuan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal lainnya, khususnya dalam hal evaluasi akademik.Keberhasilan ini semakin memperkuat citra SPM Wustha HAMIM Al-Mashduqiah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam nilai-nilai pesantren, tetapi juga mampu menjawab tantangan pendidikan di era modern.

Banyuanyar – SMK Kesehatan Sunan Kalijaga, Banyuanyar Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Pada Senin dan Selasa (13-14 April 2026), sekolah tersebut menggelar Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) bagi siswa-siswi kelas 12 yang bertempat di Laboratorium Praktik sekolah.Pelaksanaan ujian yang berlangsung selama dua hari ini menjadi tonggak penentu bagi para siswa untuk mendapatkan pengakuan profesional atas keahlian yang mereka pelajari selama tiga tahun terakhir.Standar Nasional BNSPKepala SMK Kesehatan Sunan Kalijaga, Lisa Zumrotul Hasanah, menegaskan bahwa kualitas ujian ini tidak main-main. Pihak sekolah bekerja sama langsung dengan LSP Asnakes Indonesia di bawah lisensi BNSP."Ujian dimulai sejak pagi pukul 07.30 hingga sore pukul 15.00 WIB. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap lulusan memenuhi standar kompetensi nasional," jelas Lisa.Lebih lanjut, Lisa merinci bahwa instrumen penilaian mencakup tiga pilar utama: ujian tulis, ujian lisan, dan ujian praktik. Uniknya, dalam ujian praktik, siswa kelas 10 dan 11 turut dilibatkan untuk berperan sebagai pasien simulasi guna menciptakan suasana medis yang nyata."Kami sudah membekali mereka dengan pembelajaran khusus terkait materi ujian jauh-jauh hari. Memang prosesnya menguras tenaga, tapi kami berharap seluruh siswa mendapatkan hasil yang kompeten," tambahnya.Pengalaman PesertaBagi para siswa, USK bukan sekadar ujian biasa, melainkan ujian fisik dan mental. Durasi ujian yang panjang menuntut stamina yang prima di samping penguasaan materi.Fika Irrohmania, salah satu peserta ujian, berbagi pengalamannya mengenai ketatnya proses sertifikasi ini. Ia tidak menampik bahwa jadwal ujian sangat padat."Ya, cukup menguras tenaga. Bayangkan, kami harus fokus dari pagi sampai sore hari baru bisa selesai," ungkapnya.Namun, Fika merasa optimis karena persiapan yang dilakukan pihak sekolah sudah sangat matang. Ia merasa terbantu dengan arahan para guru yang sinkron dengan materi yang diujikan oleh tim asesor."Untungnya saya sudah mendapatkan bimbingan intensif dari guru-guru. Rasanya jadi lebih mudah karena apa yang mereka ajarkan benar-benar keluar saat ujian. Semoga hasil lelah saya ini membuahkan hasil yang memuaskan," tutupnya dengan senyum optimis.Dengan berakhirnya USK ini, para siswa tinggal menunggu pengumuman hasil sertifikasi. Sertifikat kompetensi yang nantinya mereka peroleh akan menjadi 'senjata' utama saat mereka memasuki dunia kerja di instansi kesehatan maupun saat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan skema permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.Dalam praktiknya, Gatut Sunu diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp5 miliar dari 16 kepala OPD. Namun hingga awal April 2026, realisasi dana yang diterima baru mencapai sekitar Rp2,7 miliar.“Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.Asep menjelaskan, terdapat dua skema utama dalam praktik tersebut. Skema pertama dilakukan dengan meminta uang secara langsung kepada para kepala OPD, baik secara pribadi maupun melalui perantara ajudan. Nilai permintaan dalam skema ini bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.Selain itu, Gatut Sunu juga diduga menggunakan skema kedua dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD. Dalam skema ini, ia menawarkan penambahan atau pergeseran anggaran kepada OPD tertentu, yang kemudian diikuti dengan permintaan bagian dari nilai anggaran tersebut.“Permintaan jatah juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Jadi, datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10, nah dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen,” ujarnya.Dalam praktiknya, Gatut Sunu disebut menetapkan porsi hingga 50 persen dari nilai tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD.“Misalkan, jika ditambahkan Rp100 juta, berarti diminta Rp50 juta, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diterima OPD,” jelasnya.Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.Sehari kemudian, pada 11 April 2026, KPK membawa Gatut Sunu beserta adiknya dan 11 orang lainnya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.Pada hari yang sama, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.

TIRIS – Perbaikan kebocoran pipa gravitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tancak di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, masih terus berlangsung. Akibatnya, pasokan air bersih ke sejumlah wilayah terganggu.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo turun tangan dengan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak. Pada Sabtu (11/4), BPBD menyalurkan air bersih ke dua desa, yakni Desa Sawahan dan Desa Tegalwatu, Kecamatan Tiris.“Di masing-masing titik, kami mendistribusikan satu tangki air bersih berkapasitas 6.000 liter,” ujar petugas BPBD Kabupaten Probolinggo, Agus Salim.Dalam proses pendistribusian, petugas harus melakukan pengambilan air sebanyak dua kali dari Kantor Desa Maron Wetan. Setelah tangki terisi penuh, air kemudian disalurkan ke lokasi pertama, lalu kembali diisi ulang sebelum didistribusikan ke lokasi kedua, Desa Tegalwatu.“Satu tangki untuk satu titik, sehingga kami harus dua kali pengambilan. Setelah air habis, kami isi ulang di Kantor Desa Maron Wetan, kemudian kembali ke lokasi kedua untuk menyalurkannya,” jelasnya.Akibat putusnya pipa SPAM, ratusan warga di dua desa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Di Desa Sawahan, terdapat 48 kepala keluarga atau 197 jiwa terdampak. Sementara itu, di Desa Tegalwatu mencapai 95 kepala keluarga atau sekitar 390 jiwa.Selama proses pendistribusian berlangsung, warga mengantre dengan tertib untuk mendapatkan air bersih. Mereka membawa berbagai wadah penampungan, seperti galon, ember, jeriken, hingga tempat penampungan air lainnya.