DPRD Kabupaten Probolinggo terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui Panitia Khusus (Pansus). Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani, sekaligus mendorong peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani.Wakil Ketua Pansus Raperda dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat atau yang akrab disapa Cak Dayat, menilai posisi petani selama ini masih lemah dalam rantai perdagangan hasil pertanian. Menurutnya, saat musim panen raya, harga komoditas sering mengalami penurunan drastis sehingga petani terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan berbagai potongan yang kerap tidak memiliki dasar yang jelas.“Melalui perda ini, kami ingin pemerintah daerah memiliki peran yang lebih aktif dalam tata niaga hasil pertanian. Pemda harus mampu menjadi penyeimbang pasar sehingga petani memiliki alternatif pembeli dan daya tawar yang lebih baik,” kata Cak Dayat.Ia menjelaskan bahwa semangat perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan bagi petani bawang merah, tetapi juga mencakup komoditas unggulan lainnya seperti tembakau, kopi, padi, jagung, dan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi andalan Kabupaten Probolinggo.Dalam pembahasannya, Raperda juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk atau memperkuat kelembagaan usaha pangan daerah yang berfungsi sebagai penyerap hasil panen petani.Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu melakukan pembelian hasil pertanian saat harga mengalami penurunan serta menjaga stabilitas pasokan ketika harga mulai meningkat.“Petani tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi. Pemerintah harus hadir sebagai stabilisator pasar agar keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha dapat terwujud,” ucapnya.Salah satu isu yang menjadi perhatian Pansus adalah praktik plasi atau potongan berat bawang merah yang selama ini banyak dikeluhkan petani.Untuk itu, Raperda mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) bersama Dinas Pertanian melakukan kajian teknis mengenai susut hasil, bruto, dan neto bawang merah. Kajian tersebut akan melibatkan akademisi, peneliti, serta organisasi petani.Menurut Cak Dayat, hasil penelitian nantinya dapat menjadi dasar dalam menetapkan standar plasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.“Hasil penelitian tersebut nantinya menjadi dasar penetapan standar plasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan begitu, petani maupun pedagang memiliki kepastian mengenai batas potongan yang wajar,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus berbasis data dan penelitian agar mampu menghindari praktik penetapan potongan yang merugikan salah satu pihak.Selain perlindungan harga, Raperda juga mengakomodasi pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian melalui pembangunan Pasar Agro yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung.Fasilitas tersebut meliputi cold storage untuk bawang merah dan sayuran, gudang penyimpanan tembakau, serta fasilitas pengering gabah. Kehadiran sarana tersebut dinilai dapat memberikan kesempatan bagi petani untuk menunda penjualan hasil panen saat harga sedang rendah.“Selama ini banyak petani menjual hasil panen bukan karena ingin, tetapi karena tidak memiliki tempat penyimpanan. Pasar Agro akan menjadi solusi untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperpendek rantai distribusi,” ungkapnya.Lebih lanjut, konsep Pasar Agro juga diharapkan mampu mendorong hilirisasi produk pertanian lokal, seperti pengembangan industri bawang goreng, pengolahan kopi, hingga berbagai produk pangan olahan lainnya. "Nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo," tambahnya.Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 itu diharapkan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian usaha bagi petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.“Harapan kami sederhana, petani memiliki kepastian dalam berusaha, memperoleh harga yang lebih adil, serta mendapatkan dukungan pemerintah dari hulu hingga hilir. Ketika petani sejahtera, ketahanan pangan daerah juga akan semakin kuat. Demi meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah,” tutur Cak Dayat.

WAKATOBI, - Meski agenda kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih beberapa tahun lagi, sejumlah tokoh muda di Wakatobi mulai menyuarakan harapan. Mereka menginginkan agar ke depan, pemimpin yang terpilih sebagai Bupati Wakatobi adalah sosok yang lebih baik dari sebelumnya.Salah satu tokoh pemuda, Suprianto, menilai bahwa masyarakat Wakatobi saat ini cenderung pesimis terhadap kinerja pemerintahan yang berjalan. Menurutnya, realitas yang ada masih jauh dari harapan publik.Ia menegaskan bahwa masyarakat kini membutuhkan sosok baru dalam kepemimpinan daerah.“Masyarakat sudah berulang kali melihat drama politik yang monoton. Ke depan, masyarakat menginginkan figur baru yang tidak memiliki keterikatan dengan masa lalu dan tidak memiliki beban dosa politik. Jika hanya pandai berbicara saat kamera menyala, itu bukan lagi zamannya, masyarakat sudah bosan,” ujar Suprianto, Rabu (17/62026).Sementara itu, tokoh pemuda lainnya, Bung Fiko, menilai bahwa masyarakat saat ini tidak membutuhkan tambahan janji dari para pejabat maupun calon pemimpin. Sebaliknya, masyarakat justru menginginkan penyelesaian nyata atas berbagai persoalan yang selama ini terabaikan.“Saat ini masyarakat tidak kekurangan janji. Rakyat justru lelah melihat pejabat yang sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara masalah publik dibiarkan tanpa arah,” kata Fiko.Menurut keduanya, figur pemimpin yang diharapkan adalah sosok yang memiliki integritas serta rekam jejak yang bersih dari persoalan hukum maupun kontroversi politik di masa lalu.Mereka pun menyebut salah satu nama yang dinilai memenuhi kriteria tersebut, yakni Ali Kamar Halim, anggota DPRD yang telah menjabat selama tiga periode sekaligus salah satu ketua partai politik di Wakatobi.Sosok Ali Kamar Halim dinilai memiliki pengalaman politik yang matang, namun tidak pernah terseret dalam persoalan yang mencoreng kepercayaan publik. Pengalaman panjangnya di legislatif dianggap menjadi modal penting dalam memahami tata kelola pemerintahan serta kebutuhan masyarakat.Suprianto menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan figur baru, tetapi juga sosok yang matang, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang baik.“Tentu masyarakat Wakatobi membutuhkan sosok baru yang bersih dan memahami liku-liku politik. Bukan figur lama atau sosok yang lahir dari kekuasaan sebelumnya,” tegasnya.Fiko kembali menegaskan bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang benar-benar fokus pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.“Saat ini masyarakat tidak kekurangan janji. Rakyat sudah lelah melihat pejabat yang sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara masalah publik dibiarkan tanpa arah,” ujarnya.Diketahui, nama Ali Kamar Halim mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif dalam bursa calon pemimpin Wakatobi menjelang Pilkada 2029. Rekam jejaknya yang dinilai bersih, ditambah pengalamannya sebagai anggota DPRD selama tiga periode, menjadi alasan mengapa sebagian kalangan mulai menaruh harapan kepadanya.Menurut para pemuda tersebut, masyarakat Wakatobi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir melalui janji dan pencitraan, tetapi juga mampu menunjukkan keteladanan, integritas, serta keberpihakan nyata terhadap kepentingan publik.

PROBOLINGGO – Di tengah polemik penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo, ada kelompok yang selama ini nyaris luput dari perhatian. Mereka adalah para relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini harus menjalani hari-hari penuh ketidakpastian akibat status suspend yang belum kunjung dicabut.Jumlahnya tidak sedikit. Diperkirakan lebih dari seribu relawan terdampak sejak puluhan SPPG dihentikan operasionalnya pada akhir Mei lalu. Mereka yang sebelumnya bekerja setiap hari menyiapkan makanan bergizi bagi ribuan siswa kini hanya bisa menunggu tanpa kepastian kapan dapur kembali dibuka.Padahal, sejumlah SPPG mengaku telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang menjadi syarat operasional. Namun hingga kini, sebagian masih belum menerima keputusan pencabutan suspend.Bagi masyarakat awam, penghentian operasional dapur mungkin hanya terlihat sebagai persoalan administrasi. Namun bagi para relawan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.Bukan Sekadar Relawan, Banyak yang Menopang Ekonomi KeluargaSebagian besar relawan berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar yang selama ini terlibat dalam operasional dapur. Aktivitas tersebut bukan hanya menjadi bentuk pengabdian sosial, tetapi juga membantu menambah penghasilan keluarga.Ketika dapur berhenti beroperasi, sumber pemasukan itu ikut terhenti.Salah satu relawan yang meminta identitasnya disamarkan sebagai Mama, dari salah satu SPPG di Kecamatan Krejengan, mengaku kondisi ini sangat berat bagi banyak rekannya.“Yang dirugikan bukan hanya pengelola dapur. Ada banyak relawan yang selama ini ikut bekerja setiap hari. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Ada yang punya anak sekolah, ada yang membantu kebutuhan rumah tangga dari penghasilan di sini,” ujarnya.Menurutnya, sejak suspend diberlakukan, suasana yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi kegelisahan.“Setiap hari yang ditanyakan teman-teman cuma satu, kapan dapur buka lagi? Karena mereka juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya.“Kami Kehilangan Penghasilan Tambahan”Keluhan serupa disampaikan relawan lain yang meminta namanya disamarkan sebagai Siti. Ia mengaku aktivitas di dapur MBG menjadi salah satu penopang kebutuhan rumah tangga.“Mungkin bagi sebagian orang ini hanya relawan. Tapi bagi kami, ada penghasilan yang sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Saat dapur tutup, kami kehilangan itu. Sementara harga kebutuhan terus naik dan anak-anak tetap harus sekolah,” tuturnya.Siti berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada SPPG yang telah memenuhi persyaratan.“Kami tidak meminta apa-apa selain kejelasan. Kalau memang sudah memenuhi syarat, kenapa harus berlarut-larut? Yang menunggu ini bukan satu dua orang, tapi banyak keluarga,” katanya.“Dapur Sepi, Hati Kami Juga Ikut Sepi”Relawan lainnya, sebut saja Rina, mengaku sedih melihat kondisi dapur yang kini tidak lagi beroperasi.Menurutnya, para relawan selama ini bekerja bukan semata-mata karena penghasilan, tetapi juga karena merasa memiliki peran dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak.“Biasanya sejak pagi dapur ramai. Ada yang memasak, menyiapkan bahan, mengemas makanan. Sekarang semuanya sunyi. Rasanya sedih melihat tempat yang dulu penuh aktivitas menjadi kosong seperti ini,” ujarnya.Rina mengatakan para relawan sebenarnya siap kembali bekerja kapan saja.“Peralatannya ada, dapurnya siap, orang-orangnya juga siap. Kami hanya menunggu lampu hijau agar bisa kembali bekerja dan melayani anak-anak,” katanya.Baru Dua SPPG Dicabut SuspendSementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencabut status suspend sebagian SPPG di Kabupaten Probolinggo. Koordinator Makan Bergizi Gratis Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, menyebut dua SPPG telah resmi kembali beroperasi.“Ada dua yang sudah dicabut suspend-nya. Yakni, SPPG Randumerak dan SPPG Maron Kidul,” ujarnya, dikutip dari Radar Bromo.Menurut Pujo, pencabutan dilakukan setelah hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi, termasuk persoalan IPAL dan fasilitas pendukung lainnya.“Persoalan IPAL dan lainnya sudah dipenuhi sesuai hasil verifikasi,” katanya.Namun dari 22 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara, masih terdapat lima unit yang belum mengajukan usulan pencabutan suspend.“Lima SPPG sampai sekarang belum mengusulkan pencabutan suspend,” kata Pujo.Menanti KepastianMeski proses pemulihan mulai berjalan, ribuan relawan yang terdampak berharap percepatan dapat dilakukan terhadap SPPG yang telah memenuhi persyaratan. Sebab semakin lama status suspend berlangsung, semakin panjang pula daftar keluarga yang harus menanggung dampaknya.“Kami hanya ingin bekerja lagi. Kami ingin dapur kembali hidup. Kami ingin kembali melayani anak-anak seperti dulu. Jangan biarkan relawan yang sudah berjuang sejak awal menjadi pihak yang paling lama menanggung akibat dari situasi ini,” pungkas Mama.Bagi para relawan, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan administrasi atau verifikasi teknis. Ini adalah tentang keberlangsungan hidup lebih dari seribu relawan dan keluarga mereka yang kini menggantungkan harapan pada satu keputusan yang hingga hari ini masih mereka tunggu.

Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional (Kastradnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) se-Nusantara dengan ini menyatakan sikap tegas dan memberikan dukungan penuh secara nasional terhadap seluruh perjuangan yang tengah disuarakan oleh rekan-rekan bersaudara di BEM UNUTARA. Berdasarkan kajian mendalam serta bukti-bukti otentik yang berhasil dihimpun, eskalasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, bukan lagi sekadar dampak sampingan dari aktivitas industri, melainkan sebuah bentuk kejahatan ekologis yang nyata, terstruktur, dan ugal-ugalan. Aktivitas pertambangan nikel yang diduga kuat dioperasikan oleh PT ARA dan PT JAS telah melahirkan bencana kemanusiaan dan kehancuran ruang hidup masyarakat adat serta warga lokal secara masif. Berbagai temuan di lapangan membuktikan betapa korporasi tersebut telah mengangkangi nilai-nilai kelestarian lingkungan demi meraup keuntungan sepihak, sementara masyarakat lingkar tambang dipaksa memanen racun dan penderitaan ekonomi yang berkepanjangan.Kejahatan ekologis ini terlihat jelas dari kehancuran sektor agraria dan maritim yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Maluku Utara. Kastradnas BEM PTNU menyoroti dampak mengerikan berupa 18 hektar lahan persawahan produktif warga yang kini mati total akibat tertimbun lumpur sedimentasi sisa pembuangan tambang.Tidak berhenti di sektor pertanian, kehancuran parah juga menerjang wilayah pesisir pantai di mana para nelayan budidaya rumput laut harus menghadapi kenyataan pahit berupa gagal panen massal. Lumpur pekat hasil buatan korporasi tersebut telah mencemari wilayah perairan hingga membentuk endapan sedimen setebal 20 hingga 30 centimeter di sepanjang pesisir. Akibatnya, para nelayan tidak hanya kehilangan komoditas kelautan mereka, melainkan juga kehilangan mata pencaharian utama, menghancurkan ekosistem karang, membunuh biota laut, serta merusak masa depan ekonomi keluarga mereka secara permanen.Tragedi lingkungan ini semakin menyayat hati ketika sumber air bersih utama masyarakat, yakni Sungai Opyang dan Sungai Mou-Mou, kini telah berubah menjadi aliran air yang tercemar berat dan tidak layak konsumsi. Berdasarkan data laboratorium, parameter lingkungan seperti Total Suspended Solids (TSS), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Fosfat, hingga kandungan bakteri Fecal Coliform dan Total Coliform telah melonjak berkali-kali lipat melampaui ambang batas baku mutu air sungai kelas dua. Kehilangan akses terhadap air bersih ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar karena kedua sungai tersebut merupakan pusat seluruh aktivitas domestik masyarakat sehari-hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik melalui citra drone dan satelit terbaru, ketamakan korporasi ini kian telanjang dengan ditemukannya aktivitas penambangan ilegal berupa pembukaan lahan tambang, stockpile, sarana prasarana, serta jalur main hauling seluas 20,88 hektar yang secara jelas berada di luar batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif milik PT JAS dan PT ARA.Ironisnya, di tengah jeritan masyarakat dan kehancuran ekosistem yang begitu nyata, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur justru menunjukkan sikap apatis, bebal, dan terkesan melakukan pembiaran yang terstruktur. Sikap bungkam dan menghindar yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur saat dikonfirmasi langsung oleh Presiden BEM UNUTARA adalah bukti nyata dari sebuah pengkhianatan besar terhadap konstitusi dan mandat perlindungan rakyat. Keheningan otoritas lingkungan ini memperkuat dugaan adanya praktik kongkalikong atau kelalaian fatal dalam fungsi pengawasan industri ekstraktif di daerah tersebut. Oleh karena itu, Kastradnas BEM PTNU secara nasional menyatukan suara dan kekuatan untuk mengawal penuh empat poin tuntutan krusial dari BEM UNUTARA, yang meliputi desakan segera untuk mencopot Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur yang telah gagal total menjalankan tugasnya, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melakukan audit dan uji keabsahan forensik terhadap hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan sepihak oleh PT ARA dan PT JAS, menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan kedua perusahaan tersebut tanpa kompromi, serta mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung melakukan uji petik sampel pembanding di titik koordinat yang sama guna membongkar fakta manipulasi lingkungan yang terjadi.Sebagai lembaga advokasi tingkat pusat yang menaungi jutaan mahasiswa Nahdliyin di seluruh penjuru negeri, Kastradnas BEM PTNU menegaskan bahwa isu kejahatan ekologis di Maluku Utara ini tidak akan dibiarkan melokalisir atau menguap begitu saja di tingkat daerah. Isu ini dengan sengaja dan terencana akan kami tarik, eskalasikan, dan bawa ke tingkat nasional untuk dijadikan episentrum gerakan perlawanan mahasiswa di Ibu Kota. Kami akan mengerahkan seluruh instrumen gerakan untuk melakukan tekanan politik dan advokasi strategis secara langsung kepada para pemangku kebijakan pusat, mulai dari jajaran Kementerian ESDM, Kementerian LH, hingga aparat penegak hukum di tingkat murni Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Kastradnas BEM PTNU tidak akan berhenti menekan seluruh stakeholders terkait hingga seluruh butir tuntutan BEM UNUTARA dipenuhi secara mutlak, keadilan ekologis ditegakkan, alam Maluku Utara dipulihkan, dan hak-hak hidup masyarakat lingkar tambang dikembalikan seutuhnya tanpa ada toleransi sedikit pun bagi para perusak lingkungan.

PROBOLINGGO – Guna menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Liprak Kidul menggelar kegiatan Ziarah Kubur massal ke makam para sesepuh, tokoh, serta almarhum warga NU setempat pada Minggu (14/6/2026).Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh puluhan pengurus struktural, kader badan otonom (Banom), serta warga nahdliyin dari pagi hingga siang hari.Sejak pukul 06.00 WIB, para peserta ziarah sudah berkumpul di titik pemberangkatan.Dengan mengendarai kendaraan roda dua, rombongan bergerak menyusuri satu per satu lokasi pemakaman yang tersebar di wilayah Liprak Kidul dan sekitarnya. Di setiap pusara, gema tahlil, tahmid, dan doa bersama terlantun dengan khusyuk untuk para pendahulu yang telah berjasa menanamkan fondasi keislaman di desa tersebut.Ketua Ranting NU Liprak Kidul, Ustadz Kholili, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda spiritual penting yang tidak hanya sekadar ritual tahunan, melainkan sarana merawat memori kolektif perjuangan para pendahulu."Alhamdulillah, pada momentum Tahun Baru Islam ini, ada 23 makam yang kita ziarahi bersama," ujarnya.Menurutnya, perjalanan spiritual ini kita mulai dari pagi hari dan baru selesai menjelang siang. Ini adalah bentuk takzim dan bakti kita kepada para almarhum warga, sesepuh, dan pejuang NU yang telah mendahului kita.Lebih lanjut, Ustadz Kholili menjelaskan bahwa tradisi ziarah ini memiliki akar sejarah dan metodologi dakwah yang kuat, menyambung langsung pada tradisi yang diwariskan oleh para Walisongo."Apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan dari dakwah manhaj Walisongo yang dirawat erat oleh Nahdlatul Ulama," tambahnya Baginya, Walisongo dahulu menanamkan Islam di Nusantara tidak dengan memberangus tradisi lokal, melainkan merawatnya dan mengisinya dengan nilai-nilai tauhid dan ukhuwah. Ziarah ini adalah jembatan spiritual. "Kita mendoakan yang wafat, dan bagi kita yang hidup, ini adalah pengingat (pengingat kematian) sekaligus pemompa semangat untuk melanjutkan estafet perjuangan Islam yang ramah, damai, dan berbudaya," pungkasnya.Melalui kegiatan ini, Ranting NU Liprak Kidul berharap generasi muda NU (kader IPNU-IPPNU dan Ansor) dapat mengambil keteladanan dari para tokoh yang diziarahi. Acara ziarah masal ini ditutup dengan doa keselamatan bersama demi kedamaian, keberkahan, serta persatuan umat di memasuki tahun baru Islam.

PROBOLINGGO — Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Walisanga, Banyuanyar Tengah, mengumumkan pergelaran akbar tahunan Haflatul Imtihan ke-63 sekaligus Wisuda ke-29 yang akan berlangsung pada awal bulan depan. Mengusung tema "Bersama Membangun Generasi Berilmu, Berakhlak, dan Berprestasi", rangkaian acara ini dijadwalkan bergulir selama dua hari penuh, yakni pada Sabtu dan Minggu, 4–5 Juli 2026.Kegiatan rutin ini menjadi momentum penting bagi pihak yayasan untuk merayakan capaian akademis sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat luas melalui serangkaian agenda sosial dan budaya.Rangkaian Kegiatan InteraktifPihak panitia telah menyusun kalender acara yang memadukan unsur akademis, seni tradisional, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut adalah rincian agenda yang akan dilaksanakan:Sabtu Pagi: Pembagian Hasil Belajar siswa.Sabtu Malam: Pentas Seni yang menampilkan bakat dan kreativitas para santri serta peserta didik.Minggu Pagi: Karnaval Budaya yang melibatkan seluruh elemen yayasan dengan pakaian adat dan kreasi seni.Minggu Malam: Acara puncak berupa Pengajian Umum sekaligus prosesi Wisuda resmi.Selain agenda internal tersebut, YTI Walisanga juga menggelar Bazar UMKM di sepanjang hari Sabtu dan Minggu untuk mendorong perputaran ekonomi kreatif warga sekitar.Layanan Kesehatan Gratis untuk MasyarakatSama dengan tahun-tahun sebelumnya, perhelatan kali ini memberikan perhatian khusus pada aksi sosial masyarakat. Sepanjang dua hari pelaksanaan acara, panitia menyediakan Pos Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung maupun warga umum.Langkah ini diambil sebagai bentuk pengabdian nyata yayasan terhadap kesejahteraan komunitas di luar sektor pendidikan.Bagi masyarakat yang ingin memantau perkembangan informasi, jadwal detail, dan tayangan langsung jalannya acara, pihak panitia membuka akses informasi melalui akun media sosial resmi mereka di Instagram (@YTI Walisanga), YouTube (YTI Walisanga Official), serta TikTok (@ytiwalisanga).

PROBOLINGGO, 5 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid (BEM-U) Paiton membeberkan paradoks krusial dalam ekosistem ketenagakerjaan saat menggelar audiensi bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Probolinggo pada Jum’at (5/6). Mahasiswa menolak klaim keberhasilan sepihak atas statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terlihat rendah di angka 2,92 persen.Presiden Mahasiswa Unuja, Hadi Firmansyah, menyatakan bahwa rendahnya angka pengangguran berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo masih bertahan tinggi di level 16,31 persen, yang menyentuh angka sekitar 196,26 ribu jiwa penduduk miskin."Ini adalah sebuah paradoks besar. Bagaimana mungkin angka pengangguran diklaim rendah, namun angka kemiskinan kita justru menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur? Faktanya, data ini semu. Rendahnya pengangguran terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki kemewahan untuk menganggur. Mereka terpaksa bekerja di sektor informal agar bisa makan hari itu juga," tegas Hadi meluruskan narasi.Sektor Informal Tanpa Payung Hukum Jadi Akar KemiskinanBerdasarkan data Sakernas Agustus 2025 yang dibawa oleh BEM-U, mayoritas pekerja di Kabupaten Probolinggo yaitu 72,11% atau sebanyak 502.045 orang terperangkap di sektor informal, seperti petani tradisional dan nelayan.Mahasiswa menilai sektor ini menjadi akar masalah kemiskinan terstruktur karena tidak memiliki perlindungan payung hukum yang jelas, tidak ada jaminan sosial, serta menghasilkan pendapatan yang tidak menentu. Hal inilah yang memicu timbulnya fenomena working poor (bekerja namun tetap miskin).Dalam diskusi tersebut, BEM-U juga melemparkan pertanyaan kritis mengenai ketimpangan minat kerja. Mengapa masyarakat lokal lebih banyak menumpuk di sektor informal, sementara peluang di sektor formal industri dinilai paling sedikit diminati dan sulit ditembus? Mahasiswa mengidentifikasi adanya hambatan sistemik berupa tingginya prasyarat kompetensi yang dipatok industri serta terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) keahlian.Merespons kritik tajam dan pertanyaan paradoks dari mahasiswa, Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Saniwar, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan berbagai langkah taktis. Pihaknya mengklaim telah menggulirkan program-program strategis untuk mengurai benang kusut ketenagakerjaan tersebut."Kami sudah mempunyai berbagai upaya program terkait untuk menyelesaikan dinamika ketenagakerjaan ini. Di antaranya adalah pelaksanaan bursa kerja (job fair) secara berkala serta penyelenggaraan program pelatihan kerja gratis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo," ujar Saniwar di hadapan pengurus BEM-U.Mendengar jawaban tersebut, pihak BEM-U tidak lantas berpuas diri pada program yang bersifat seremonial. Mahasiswa langsung merespons dengan mengajak Disnaker untuk membangun sinergi taktis pasca-audiensi ini. Mahasiswa mendesak agar program job fair dan pelatihan kerja yang ada dikolaborasikan langsung dengan basis data akademik dan riset kampus agar eksekusinya tepat sasaran."Kami mengajak Disnaker untuk menyatukan energi melalui sinergi yang konkret ke depan. Kami dari dunia kampus siap mengawal, mengonsep, dan bergerak bersama agar program pelatihan serta penyerapan kerja formal ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi langsung untuk menuntaskan akar permasalahan ketenagakerjaan di Probolinggo hingga ke tingkat desa," tambah Hadi Tegas.Desak Solusi Melalui Empat RekomendasiGuna memperkuat komitmen sinergi yang digagas pasca-audiensi tersebut, BEM UNUJA menyodorkan empat rekomendasi sebagai peta jalan mengentas angka pengangguran di Probolinggo:1. Pemetaan Kebutuhan Kompetensi Industri: Menyelaraskan kurikulum akademik kampus dan sekolah kejuruan dengan kebutuhan kerja sektor formal.2. Program Pelatihan Berbasis Industri: Menggeser arah pelatihan kerja agar sesuai standardisasi industri manufaktur moderen.3. Sertifikasi Kompetensi: Intervensi pembiayaan sertifikasi keahlian bagi pemuda Probolinggo agar mampu menembus sektor formal.4. Program Magang Pra-Kerja Kolaboratif: Membuka jalur magang formal legal melalui kerja sama segitiga antara Disnaker, dunia industri, dan universitas.Pertemuan ditutup dengan komitmen membangun sinergi berkelanjutan antara kalangan mahasiswa dan jajaran Disnaker Kabupaten Probolinggo ke depannya. Langkah kolaboratif ini disepakati guna memastikan program-program ketenagakerjaan daerah berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

PROBOLINGGO – Guna menanamkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana sejak dini, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijaga menggelar kegiatan outing class edukatif. Kegiatan pembelajaran di luar kelas kali ini berpusat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo pada Kamis (4/6/2026).Kepala MTs Sunan Kalijaga, Syafaat, menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rekreasi, melainkan bagian dari komitmen sekolah dalam membentuk karakter siswa yang tanggap terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, pemahaman mengenai mitigasi bencana sangat krusial diberikan kepada generasi muda."Kami ingin membekali para siswa dengan pengetahuan yang aplikatif. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan tidak hanya paham secara teori di ruang kelas, tetapi juga memiliki keterampilan dasar untuk menyelamatkan diri maupun membantu sesama saat terjadi situasi darurat," ujarnya.Mengingat jarak antara lokasi sekolah dan Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo yang cukup jauh, rombongan siswa dan guru pendamping bertolak dengan mengendarai armada mobil Elf. Sepanjang perjalanan, antusiasme para siswa sudah terasa, berganti menjadi decak kagum saat mereka tiba dan disambut langsung oleh para petugas serta instruktur dari BPBD.Praktik Langsung Jinakkan ApiSelama berada di lokasi, para siswa disuguhkan berbagai materi kebencanaan secara interaktif. Berbeda dengan seminar formal, edukasi kali ini dikemas secara dinamis. Para siswa diajak mengenali jenis-jenis bencana, fungsi peralatan rescue, hingga simulasi evakuasi mandiri.Daya tarik utama yang paling memikat perhatian siswa adalah sesi praktik langsung pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di bawah pengawasan ketat instruktur berpengalaman, para siswa diajari cara memadamkan kobaran api, baik menggunakan alat tradisional seperti kain basah, maupun Alat Pemadam Api Ringan (APAR).Siti Asiyah, salah satu siswi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, mengaku sangat senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan berharga ini. Bagi Asiyah, belajar langsung di lapangan memberikan pengalaman yang jauh lebih membekas."Sangat seru dan sama sekali tidak membosankan. Kami tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi benar-benar diajari memegang APAR dan memadamkan api langsung. Rasa takutnya hilang karena dibimbing langsung oleh bapak-bapak petugas BPBD," ungkapnya.Melalui outing class edukasi kebencanaan ini, pihak MTs Sunan Kalijaga berharap kegiatan serupa dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, pihak sekolah berharap para siswa mampu menjadi "agen perubahan" di lingkungan keluarga dan masyarakat masing-masing dalam menyebarluaskan budaya sadar bencana.Dengan adanya sinergi antara lembaga pendidikan dan instansi terkait seperti BPBD, diharapkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi bencana dapat terbangun kokoh, dimulai dari bangku sekolah.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (03/06).Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis pada tahun anggaran 2025–2026.Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaiman, menyebut ketiga tersangka terdiri dari DH selaku Kepala BGN, SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, serta LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.Usai menjalani pemeriksaan, ketiganya tampak keluar dari Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, secara terpisah dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung digiring menuju mobil tahanan.Dalam penyidikan yang dilakukan, ketiga tersangka diduga mengatur proses verifikasi pada portal mitra BGN sehingga yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.Yayasan-yayasan tersebut diketahui mengelola Program Makan Bergizi Gratis dengan nilai anggaran mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026. Menurut penyidik, yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari dan sebagian di antaranya terafiliasi dengan para tersangka.Selain itu, penyidik juga menduga adanya intervensi dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan sejumlah pengadaan tidak sesuai kebutuhan di lapangan serta terjadi mark-up harga.Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang dinilai tidak sesuai kebutuhan dan diduga mengalami mark-up, pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet dengan indikasi serupa, serta pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Penggeledahan tersebut berlangsung sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan karena adanya persoalan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola lembaga, serta pengawasan terhadap kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh BGN.Selain Dadan, Presiden juga memberhentikan dua wakil kepala BGN, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Selanjutnya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN.

Probolinggo – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sekaligus menekan angka pernikahan dini, Kementerian Advokasi dan Gender Kabinet Merah Putih Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Zainul Hasan melaksanakan program Penyuluhan Hukum Tingkat SLTA dengan mengusung tema “Pencegahan Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum dan Masa Depan Generasi Bangsa.”Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum bagi pelajar. Melalui penyuluhan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur usia perkawinan, dampak sosial dan psikologis pernikahan dini, serta pentingnya mempersiapkan masa depan melalui pendidikan dan pengembangan diri.Presiden Mahasiswa STIH Zainul Hasan, Jefri Ali Mahmudi, menyampaikan bahwa pelajar merupakan kelompok strategis yang perlu dibekali pemahaman hukum sejak dini. Menurutnya, pengetahuan hukum tidak hanya penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bekal dalam mengambil keputusan penting yang akan menentukan masa depan mereka.“Pernikahan bukan hanya persoalan kesiapan usia secara administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, kami ingin menghadirkan ruang edukasi yang mampu membuka wawasan pelajar agar lebih memahami konsekuensi hukum maupun dampak jangka panjang dari pernikahan anak,” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Menteri Advokasi dan Gender Kabinet Merah Putih BEM STIH Zainul Hasan, M. Hafid Ihsan, menjelaskan bahwa program penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari komitmen organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat.Menurutnya, masih banyak pelajar yang belum memahami ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar terkait hak-hak anak dan perlindungan hukum.“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi penyampaian materi semata, tetapi mampu membangun kesadaran kritis para pelajar untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik, melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, dan menghindari keputusan yang berpotensi menghambat cita-cita mereka,” tuturnya.Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait persoalan pernikahan anak, dispensasi perkawinan, hingga perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.Melalui program ini, Kementerian Advokasi dan Gender Kabinet Merah Putih BEM STIH Zainul Hasan berharap dapat berkontribusi dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, berdaya saing, serta memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.Program penyuluhan hukum tingkat SLTA ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai insan akademis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta mengawal lahirnya generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya.

Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, menyoroti wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Marwan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) realistis, karena pengelolaan program di dalam negeri saat ini masih kalang kabut.Marwan menilai BGN tidak profesional dan gagal mengelola program secara transparan. Akibatnya, anggaran raksasa rawan bocor di tingkat bawah sehingga berpotensi merusak esensi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri. Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” tegas Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).    Politisi senior PKB ini mengingatkan Program MBG ditopang dana negara yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, program ini memperoleh pagu anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun. Karena itu, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap penggunaan anggaran jumbo tersebut. Ia juga mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan yang dinilai tidak jeli serta abai terhadap detail realisasi belanja di lapangan.    “Menteri Keuangan harus jeli dan tahu detail jenis barang apa saja yang dibeli di lapangan. Selama ini Menkeu sering salah dan tidak tahu rinciannya, sehingga di tingkat bawah anggaran menjadi bocor. Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tukas wakil rakyat dari dapil Jateng III ini.    Penolakan perluasan program ke luar negeri ini juga didasari oleh kondisi pasar keuangan domestik yang sedang tertekan hebat. Tekanan fiskal ini murni akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi dalam negeri, bukan karena faktor eksternal. Buktinya, kndisi pasar saham saat ini sedang rontok akibat aliran modal keluar (capital outflow) investor asing yang mencapai Rp4 triliun pada 25-26 Mei 2026, dan melonjak menjadi Rp8,52 triliun pada 29 Mei 2026. Situasi ini diperparah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.883 per dolar AS hari ini.     Marwan  juga menegaskan, pemerintah harus menegakkan disiplin fiskal yang ketat di tengah situasi darurat ini. Setiap rupiah anggaran negara wajib digunakan secara bijak dan efisien demi menyelamatkan kesehatan APBN serta menjaga keberlanjutan program strategis nasional. ***

PROBOLINGGO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar program “Hari Fraksi” pada Jumat pagi, 29 Mei 2026. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD dari Fraksi PKB.Kegiatan berlangsung di Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending. Acara dipimpin langsung Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, dan dihadiri anggota Fraksi PKB lainnya, yakni Mochammad Alfatih, Dewi Azizah, Rendra Hadi Kusuma, Armo Eko Purwanto, Lukman Hakim, Qomariah, dan Muad.Pada kesempatan tersebut, Fraksi PKB menerima audiensi dari penyandang disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Probolinggo. Dalam audiensi itu, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari bantuan sosial, implementasi regulasi disabilitas, hingga dukungan terhadap pembinaan atlet paralimpik.Ketua NPCI Kabupaten Probolinggo, Hasan Basri, mengatakan pihaknya memanfaatkan forum Hari Fraksi untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan penyandang disabilitas kepada para wakil rakyat.“Kami menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi teman-teman disabilitas, seperti bantuan PKH, persoalan desil, serta harapan agar dana hibah untuk NPCI Kabupaten Probolinggo pada tahun 2027 dapat diperjuangkan. Kami juga berharap ada dukungan yang lebih besar terhadap pembinaan atlet-atlet paralimpik,” ujar Hasan Basri.Menurutnya, respons Fraksi PKB terhadap aspirasi tersebut cukup positif dan memberikan harapan bagi komunitas disabilitas di Kabupaten Probolinggo.“Kami berterima kasih karena aspirasi yang kami sampaikan mendapat perhatian. Harapan kami, ke depan NPCI Kabupaten Probolinggo dapat terus bersinergi dengan Fraksi PKB untuk memperjuangkan kepentingan teman-teman disabilitas,” katanya.Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan bahwa Hari Fraksi merupakan bentuk komitmen Fraksi PKB dalam membuka ruang dialog dan komunikasi langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan.“Alhamdulillah, pada Hari Fraksi Jumat pagi ini kami menerima aspirasi dari teman-teman disabilitas yang tergabung dalam NPCI Kabupaten Probolinggo. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.Menurut Muchlis, salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah percepatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang Disabilitas yang sebelumnya telah disahkan.“Teman-teman disabilitas berharap Peraturan Bupati terkait Perda Disabilitas segera dibentuk dan diberlakukan. Ini penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai program yang menyangkut hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.Selain itu, NPCI juga meminta dukungan lebih kuat terhadap pembinaan atlet paralimpik, kejelasan unit layanan disabilitas yang sebelumnya telah dibentuk pemerintah daerah, serta perhatian terhadap program sosial seperti PKH Plus dan beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas.Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Fraksi PKB langsung membagi tugas kepada anggota fraksi sesuai bidang komisi masing-masing. Komisi I diminta mengawal perkembangan Perbup Disabilitas, Komisi IV mengawal dukungan terhadap olahraga paralimpik, sedangkan Komisi II akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait mengenai unit layanan disabilitas dan program-program pendukung lainnya.Muchlis menegaskan, meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan secara langsung, Fraksi PKB akan menggunakan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.“Kami akan mengawal dan mendorong semaksimal mungkin sesuai kewenangan kami sebagai anggota DPRD. Aspirasi teman-teman disabilitas ini sangat penting karena menyangkut pelayanan publik yang setara dan pemenuhan hak-hak warga negara,” tegasnya.Program Hari Fraksi yang digelar setiap Jumat tersebut diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui forum ini, berbagai aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD demi terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Probolinggo.