Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi PKC PMII Jawa Timur Homaidi menanggapi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Ia menilai janji tersebut perlu segera diikuti dengan langkah konkret agar tidak berhenti sebagai pernyataan.“Kalau sampai wacana pendidikan gratis ini tidak benar-benar diwujudkan dan hanya berhenti sebagai janji, tentu akan menjadi klise. Pada akhirnya, masyarakat bisa menilai janji tersebut hanya menjadi bagian dari retorika politik,” kata Homaidi.Menurut Homaidi, pendidikan merupakan hak seluruh warga negara sehingga kebijakan untuk menggratiskan pendidikan negeri harus memiliki mekanisme dan skema pembiayaan yang jelas. Hal itu dinilai penting agar kebijakan tersebut benar-benar dapat dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terkendala biaya pendidikan.“Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Karena itu, ketika pemerintah menyampaikan komitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri hingga perguruan tinggi, masyarakat tentu berharap ada langkah konkret dan kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan,” ujarnya.Homaidi juga meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada pengumuman, tetapi segera diterjemahkan dalam program yang jelas dan dapat diterapkan di lapangan.“Kami berharap Presiden tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi segera memastikan bagaimana skema, pembiayaan, dan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai harapan besar anak muda terhadap pendidikan gratis justru berujung pada kekecewaan karena tidak terlaksana,” kata Homaidi.Pernyataan Homaidi tersebut merespons komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam acara puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).Prabowo menyatakan pemerintah akan membahas langkah untuk mewujudkan pendidikan gratis pada seluruh satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri."Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo.Komitmen tersebut disampaikan setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyoroti mahalnya biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Zulhas mengatakan persoalan biaya pendidikan tersebut banyak disampaikan anak muda kepada PAN.“Banyak anak-anak muda sekarang yang mendaftar di universitas negeri, bayarannya mahal, Pak. Jalur mandiri bayarannya mahal,” kata Zulhas dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.Zulhas kemudian meminta Prabowo mempertimbangkan koreksi terhadap biaya pendidikan melalui jalur mandiri.“Tolong Pak, mereka menyampaikan aspirasi, bayaran mahal itu kalau bisa kita bisa koreksi,” ujarnya.Menurut Zulhas, pendidikan tidak semestinya hanya mudah diakses oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi. Ia menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan karena pendidikan merupakan hak warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan," ujar Zulhas.Zulhas juga menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi. Ia berharap program tersebut dapat memperluas kesempatan anak muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus menjadi pelaku perubahan."Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia," kata Zulhas.Bagi Homaidi, komitmen tersebut perlu dikawal agar pelaksanaannya dapat menjawab persoalan akses dan biaya pendidikan yang masih dihadapi masyarakat. Ia menilai kejelasan kebijakan menjadi penting agar wacana pendidikan gratis dapat diwujudkan secara nyata.

PROBOLINGGO — Salamul Huda terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Probolinggo Raya dalam Musyawarah Cabang (Muscab) II yang digelar di J'Bing Cafe, Kota Probolinggo, Sabtu, 19 September 2026.Dalam proses pemilihan tersebut, Salamul Huda memperoleh 12 suara dari total 13 perwakilan cabang PMII yang memiliki hak suara. Perolehan suara tersebut mengantarkan Salamul Huda sebagai nahkoda baru IKA PMII Probolinggo Raya.Muscab II menjadi forum organisasi bagi para alumni PMII di wilayah Probolinggo Raya untuk menentukan kepemimpinan sekaligus membahas arah organisasi ke depan. Selain agenda pemilihan ketua, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi dan penguatan komunikasi di antara para alumni PMII.Hasil Muscab II sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh IKA PMII Probolinggo Raya. Dengan mandat yang diperoleh melalui forum tersebut, Salamul Huda diharapkan dapat menjalankan kepemimpinan dengan melibatkan seluruh unsur alumni.Salamul Huda menyampaikan bahwa amanah yang diterimanya tidak dipandang sebagai kemenangan pribadi. Menurutnya, hasil Muscab merupakan mandat bersama yang harus dijalankan dengan semangat kebersamaan serta melibatkan seluruh alumni dalam membangun organisasi.“Ini bukan kemenangan pribadi, tetapi amanah dari seluruh alumni. Setelah Muscab ini selesai, mari kita bersama-sama membangun IKA PMII Probolinggo Raya agar semakin solid dan memberikan manfaat,” kata Salamul.Ia menegaskan, kepengurusan IKA PMII Probolinggo Raya ke depan akan berupaya memperkuat konsolidasi internal organisasi. Selain itu, ruang kolaborasi juga akan diperluas agar potensi para alumni dapat dihimpun dan diarahkan untuk memberikan kontribusi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.Menurut Salamul, alumni PMII memiliki potensi yang besar untuk mengambil peran dalam berbagai ruang pengabdian. Karena itu, keberadaan IKA PMII Probolinggo Raya diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi antarlulusan atau alumni, tetapi juga dapat menjadi ruang bersama untuk membangun kolaborasi.Konsolidasi internal menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian setelah pelaksanaan Muscab II. Komunikasi antarelemen alumni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memperkuat hubungan di antara keluarga besar alumni PMII di wilayah Probolinggo Raya.Salamul juga mengajak seluruh alumni untuk mengakhiri berbagai perbedaan yang mungkin muncul selama proses Muscab. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam forum organisasi merupakan bagian dari proses untuk menentukan kepemimpinan dan arah organisasi.Setelah keputusan Muscab ditetapkan, ia mengajak seluruh pihak untuk kembali membangun kebersamaan. Organisasi, kata dia, perlu menjadi rumah bersama bagi seluruh keluarga besar alumni PMII di Probolinggo Raya.“Tidak ada lagi yang menang atau kalah. Kita semua adalah bagian dari keluarga besar PMII. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan, memperkuat silaturahmi, dan menghadirkan kontribusi nyata untuk masyarakat,” ujarnya.Dengan terpilihnya Salamul Huda, IKA PMII Probolinggo Raya memasuki fase kepemimpinan baru. Mandat tersebut diperoleh melalui Muscab II dengan dukungan 12 dari 13 perwakilan cabang PMII yang memiliki hak suara.Ke depan, kepengurusan IKA PMII Probolinggo Raya akan diarahkan pada penguatan konsolidasi internal dan perluasan kolaborasi. Hal tersebut sejalan dengan harapan Salamul agar seluruh alumni dapat mengambil bagian dalam menjaga soliditas organisasi serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.Muscab II pun menjadi momentum untuk memperkuat kembali komunikasi antarelemen alumni PMII di Probolinggo Raya. Dengan semangat kebersamaan, kepemimpinan baru diharapkan dapat mengakomodasi keterlibatan seluruh alumni dalam perjalanan organisasi ke depan.

BANYUANYAR — Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang Pekan Olahraga dan Seni Diniyah (Porsadin) VII 2026 tingkat kabupaten.Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hafidz Bukhori, Yayasan Tarbiyatul Islam Walisongo, Banyuanyar Tengah, Minggu (13/9/2026).Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menjadi momentum penting bagi FKDT untuk memberikan apresiasi kepada para santri Madrasah Diniyah (Madin) yang telah menunjukkan prestasi dalam ajang Porsadin VII tingkat kabupaten.Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) setempat, H. Ansori, memberikan apresiasi atas konsistensi FKDT dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diniyah.Menurutnya, penguatan kualitas pendidikan Madin menjadi salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan para santri menghadapi Porsadin VII tingkat Jawa Timur yang akan berlangsung di Kabupaten Lumajang.Ia juga mendorong peningkatan prestasi santri, penguatan literasi, serta pembinaan akhlak dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari.“Kemenag sangat bangga dengan FKDT yang tetap mampu menyelenggarakan kegiatan besar dan berkualitas meskipun tanpa dukungan anggaran,” ujar H. Ansori.Apresiasi serupa disampaikan Ketua DPC FKDT, Gus Ahmad Ubaidillah. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus FKDT yang telah bergotong royong dan bekerja keras menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.“Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pengurus FKDT yang telah menyukseskan rangkaian kegiatan ini,” tegasnya.Menurutnya, keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah tidak menyurutkan semangat para pengurus untuk terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan diniyah.Selain menjadi ajang kompetisi dan apresiasi, Porsadin VII tingkat kabupaten juga menjadi tahapan penting menuju kompetisi di tingkat provinsi. Para santri yang berhasil meraih juara pada tingkat kabupaten akan menjadi delegasi resmi untuk mewakili daerah pada Porsadin VII tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lumajang.FKDT berharap para santri yang terpilih sebagai delegasi dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik dari sisi fisik maupun mental. Dengan persiapan tersebut, para peserta diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah pada ajang Porsadin tingkat Jawa Timur.

PROBOLINGGO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Titik api mulai terdeteksi di kawasan savana Blok Pengol, yang berada di sekitar Bukit Teletubbies, sejak Kamis (10/9/2026) sore.Menyikapi kondisi tersebut, Polres Probolinggo Polda Jatim bergerak cepat dengan mengerahkan personel gabungan untuk melakukan penanganan di lokasi. Upaya tersebut dilakukan untuk melokalisasi titik api sekaligus mencegah kobaran menjalar lebih luas ke kawasan hutan di sekitarnya.Personel diterjunkan ke sejumlah sektor yang dinilai membutuhkan penanganan guna mengendalikan penyebaran api. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi kondisi karhutla yang berpotensi meluas, terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering dan embusan angin yang cukup kencang.Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dalam bertindak sekaligus koordinasi dan sinergi antarpihak.“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam penanganan karhutla. Bersama-sama kita lakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas,” tegas AKBP Rizki, Sabtu (12/9/2026).Dalam penanganan kebakaran tersebut, Polres Probolinggo tidak hanya mengandalkan pengerahan personel. Kepolisian juga mengoptimalkan kendaraan dinas yang telah dimodifikasi menjadi tangki air berkapasitas 1.000 liter.Armada modifikasi tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan air bagi tim pemadam, khususnya ketika proses penanganan dilakukan di titik-titik yang memiliki medan sulit dijangkau. Kendaraan itu dikerahkan langsung ke kawasan terdampak untuk membantu memperlancar suplai air selama proses pemadaman berlangsung.Penggunaan armada tersebut menjadi salah satu upaya Polres Probolinggo dalam menyesuaikan sarana pendukung dengan kondisi medan di kawasan TNBTS. Dengan medan yang tidak mudah dilalui, dukungan kendaraan yang dapat membawa pasokan air dinilai penting untuk menunjang upaya pemadaman di lapangan.Namun, proses penanganan karhutla di Blok Pengol tidak berlangsung tanpa kendala. Kondisi vegetasi yang kering serta embusan angin kencang menjadi tantangan tersendiri bagi personel yang berada di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penyebaran api sehingga proses pemadaman dan pelokalisasian harus terus dilakukan secara intensif.Di tengah situasi tersebut, personel gabungan Polres Probolinggo bersama instansi lintas sektor dan relawan tetap melakukan siaga di lokasi. Selain melakukan upaya pemadaman, tim juga melakukan penyisiran untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru di sekitar kawasan yang terdampak.Langkah antisipasi menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Penyisiran dilakukan untuk memastikan titik-titik yang berpotensi kembali terbakar dapat segera diketahui dan ditangani sebelum api berkembang lebih luas.Selain fokus pada penanganan kebakaran, Polres Probolinggo juga meningkatkan patroli serta melakukan pemantauan terhadap akses wisata di sekitar Gunung Bromo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat maupun wisatawan yang berada di kawasan tersebut.Kepolisian mengimbau wisatawan dan para pelaku wisata agar mematuhi pembatasan akses yang diberlakukan. Masyarakat juga diminta bersabar hingga kawasan yang terdampak kebakaran dinyatakan benar-benar aman dan dapat kembali dibuka oleh otoritas yang berwenang.Pembatasan akses tersebut menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mendukung proses penanganan di lapangan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat. Terlebih, kondisi kawasan yang masih dalam proses penanganan membutuhkan perhatian dan kewaspadaan dari seluruh pihak.Polres Probolinggo juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat dan petugas di lapangan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan keberadaan titik api sedini mungkin.“Peran aktif masyarakat sangat penting. Mari bersama-sama menjaga kawasan TNBTS dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin,” pungkas AKBP Rizki.Dengan pengerahan personel, dukungan armada tangki air modifikasi, serta sinergi bersama instansi lintas sektor dan relawan, penanganan karhutla di Blok Pengol terus dilakukan. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan titik api, mencegah meluasnya kebakaran, sekaligus menjaga kawasan TNBTS tetap aman.Kepolisian juga terus mengingatkan seluruh pihak untuk turut menjaga kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya. Kewaspadaan serta kepatuhan terhadap ketentuan akses kawasan diharapkan dapat mendukung proses penanganan hingga kondisi dinyatakan aman oleh otoritas berwenang.

PROBOLINGGO — Siswa kelas XII SMK Kesehatan Sunan Kalijaga Banyuanyar Tengah menggelar aksi sosial berupa layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi guru dan staf di MI Walisongo 1, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan siswa sebelum menjalani praktik lapangan atau magang yang dijadwalkan mulai Senin mendatang.Kegiatan ini tidak sekadar menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana bagi siswa untuk mengasah keterampilan yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran di sekolah. Melalui pelayanan kesehatan secara langsung, siswa kelas XII mendapat kesempatan untuk mempraktikkan prosedur dasar dalam suasana yang lebih dekat dengan kondisi lapangan.Sejumlah layanan kesehatan diberikan dalam kegiatan tersebut. Para siswa melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi, pemeriksaan kadar gula darah, serta menyediakan ruang konsultasi untuk keluhan kesehatan ringan. Seluruh layanan dilaksanakan dengan pendampingan guru sebagai bagian dari proses pembelajaran sekaligus pembekalan sebelum siswa memasuki lokasi magang.Guru pendamping kegiatan, Luluk Nayyiroh, mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk menjembatani pembelajaran teori yang diperoleh siswa di dalam kelas dengan pengalaman praktik di lapangan.Menurutnya, kemampuan siswa tidak cukup hanya diukur dari pemahaman terhadap materi pembelajaran. Siswa juga perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung ketika berhadapan dengan masyarakat."Ini modal penting bagi mereka untuk mengasah keterampilan teknis sekaligus melatih komunikasi medis sebelum masuk ke dunia kerja," ujarnya.Luluk menilai, pengalaman memberikan pelayanan secara langsung dapat menjadi bekal penting bagi siswa sebelum mereka menjalani magang. Selain melatih ketepatan dalam melakukan prosedur pemeriksaan dasar, kegiatan tersebut juga memberikan pengalaman bagaimana berkomunikasi dengan orang yang mendapatkan layanan.Keterampilan komunikasi menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Siswa dituntut mampu menyampaikan informasi dengan baik, membangun komunikasi yang tepat, serta memberikan pelayanan secara telaten dan bertanggung jawab. Karena itu, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut sekaligus menjadi ruang bagi siswa untuk membangun kesiapan menghadapi lingkungan kerja.Sementara itu, Kepala SMK Kesehatan Sunan Kalijaga, Lisa Zumrotul Hasanah, memberikan apresiasi terhadap inisiatif dan kesiapan para siswa dalam melaksanakan kegiatan tersebut.Ia menegaskan bahwa persiapan menghadapi dunia kerja tidak hanya berkaitan dengan penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan etika profesi. Menurutnya, siswa perlu dibekali dengan sikap empati, tanggung jawab, profesionalisme, serta kemampuan menjaga nama baik sekolah ketika berada di lingkungan kerja."Kami berharap para siswa dapat menumbuhkan rasa empati, profesionalisme, serta menjaga nama baik almamater saat bertugas di tempat magang nanti," tegasnya.Lisa mengatakan, kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Selain menjadi bagian dari persiapan fisik dan mental menjelang pelaksanaan magang pada Senin mendatang, kegiatan layanan kesehatan gratis juga menjadi bentuk pengabdian sekolah kepada lingkungan sekitar.Menurutnya, pengalaman yang diperoleh siswa melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu mereka menghadapi situasi nyata ketika berada di lokasi magang. Siswa tidak hanya dituntut mampu melaksanakan keterampilan sesuai bidang yang dipelajari, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan serta menunjukkan sikap profesional selama menjalankan tugas.Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Pihak MI Walisongo 1 menyambut positif kehadiran siswa SMK Kesehatan Sunan Kalijaga yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada guru dan staf. Para siswa tampak sigap dan telaten dalam menjalankan setiap tahapan pelayanan yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut.Bagi siswa kelas XII, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menguji kesiapan sebelum benar-benar terjun ke tempat magang. Pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat memberikan gambaran mengenai tantangan yang kemungkinan akan mereka hadapi selama praktik lapangan.Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana pembelajaran di sekolah dapat diarahkan pada pengalaman yang bersifat praktis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran di ruang kelas, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.Melalui kegiatan tersebut, SMK Kesehatan Sunan Kalijaga berharap seluruh siswa kelas XII semakin siap menjalani masa magang yang akan dimulai pada Senin mendatang. Selain memiliki keterampilan teknis yang memadai, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap empati, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan profesionalisme ketika berada di lingkungan kerja.Dengan demikian, kegiatan layanan kesehatan gratis ini menjadi bagian dari proses pembekalan siswa untuk menghadapi dunia kerja sekaligus menjadi bentuk kontribusi sekolah kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Selasa (8/9/2026). Masyarakat di beberapa daerah, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat hingga sangat lebat.Prakirawan BMKG Miftah Ali menjelaskan, peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut antara lain ditandai dengan terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan.Daerah konvergensi terpantau memanjang dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh. Selain itu, daerah konvergensi juga teridentifikasi di sekitar Laut Flores, Laut Arafura, Laut Banda, serta wilayah Papua Tengah hingga Papua.Sementara itu, daerah konfluensi teramati di sejumlah kawasan, antara lain Selat Malaka bagian utara, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, hingga wilayah utara Papua.Kondisi atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di sejumlah daerah. Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.Masyarakat juga diharapkan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan mewaspadai dampak yang dapat ditimbulkan akibat hujan dengan intensitas tinggi.Prakiraan Cuaca Indonesia Bagian BaratUntuk sejumlah kota besar di Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan kondisi cuaca yang bervariasi.Hujan disertai petir berpotensi terjadi di Tanjung Selor. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan.Sementara itu, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangka Raya, dan Banjarmasin berpeluang mengalami hujan ringan.Adapun Banda Aceh, Jakarta, Serang, dan Surabaya diprakirakan berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.Selain hujan, sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami kondisi udara dengan jarak pandang yang dapat terganggu. Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda berpotensi mengalami udara kabur.Sementara itu, Padang berpotensi mengalami kondisi udara berupa asap atau kabut.Variasi kondisi cuaca tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah perlu menyesuaikan aktivitas dengan prakiraan cuaca setempat. Terlebih bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, informasi mengenai kondisi cuaca menjadi penting untuk diperhatikan.Cuaca di Indonesia Bagian TimurBeranjak ke wilayah Indonesia bagian timur, BMKG juga memprakirakan adanya potensi hujan di sejumlah daerah.Nabire diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, hujan ringan berpotensi mengguyur Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya.Di sisi lain, sejumlah kota seperti Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon, hingga Jayapura diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.Adapun Merauke berpotensi mengalami kondisi udara kabur.Dengan adanya potensi hujan dan perubahan kondisi atmosfer di sejumlah wilayah, masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi dan prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG. Kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap perubahan cuaca, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara yang diprakirakan berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Informasi cuaca dapat menjadi salah satu acuan masyarakat dalam merencanakan aktivitas sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

PROBOLINGGO – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menjadi perhatian. Salah satu perkara terjadi di Desa Satrean, Kecamatan Maron, sementara informasi dugaan kasus lainnya mencuat di wilayah Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar.Di Desa Satrean, keluarga korban mempertanyakan penanganan laporan dugaan pelecehan seksual yang telah disampaikan kepada Polres Probolinggo. Perkara tersebut dilaporkan pada 15 Juli 2026, namun hingga Selasa, 8 September 2026, keluarga menyebut terduga pelaku berinisial MI belum ditangkap.Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Badrul Kamal, mendesak Polres Probolinggo segera memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut, mengingat korban merupakan anak.Menurut Badrul, proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.“Jangan ada ruang bagi kata ‘damai’ atau penyelesaian kekeluargaan untuk kejahatan terhadap anak,” kata Badrul, Selasa (8/9/2026).Keluarga korban mengatakan laporan telah dibuat pada 15 Juli 2026. Setelah laporan tersebut, korban juga telah menjalani pemeriksaan medis dan hasil visum disebut telah keluar.“Kami sudah melakukan laporan pada 15 Juli 2026, dan setelah itu hasil visum keluar. Tapi sampai detik ini pelaku belum ditangkap,” ujar keluarga korban saat dihubungi wartawan Pilihanrakyat.id, Selasa, 8 September 2026.Berdasarkan keterangan keluarga, MI merupakan tetangga dekat korban. Peristiwa tersebut diduga bermula ketika MI datang ke rumah korban dengan alasan hendak meminjam charger. Dalam situasi tersebut, MI disebut sempat menanyakan nomor WhatsApp seseorang yang tidak dapat dihubungi.Keluarga kemudian menduga MI memanfaatkan situasi dan kesempatan ketika korban berada di dalam kamar untuk melakukan tindakan yang mereka laporkan sebagai dugaan pelecehan seksual.“Pelaku asli tetangga dekat. Jadi pelaku melancarkan aksinya ketika melihat kesempatan,” kata keluarga korban.Keluarga mengaku kecewa karena hampir dua bulan sejak laporan dibuat, mereka belum memperoleh kepastian terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Mereka berharap kepolisian segera memberikan informasi mengenai proses penyelidikan serta langkah hukum yang telah dilakukan.Keluarga juga menegaskan bahwa perkara tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut anak sebagai korban. Mereka berharap hak korban atas perlindungan dan rasa aman tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan proses hukum.Kasus Lain di Wilayah Klenang KidulSelain perkara di Desa Satrean, informasi mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak juga muncul di wilayah Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.Seorang siswa SMP berusia 15 tahun di Kabupaten Probolinggo dilaporkan menjadi korban dugaan kekerasan seksual. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar, dan kini informasi terkait perkara tersebut sedang ditangani serta didalami oleh kepolisian.Korban yang dalam informasi awal disebut bernama BA merupakan warga Kecamatan Pejarakan. Kasus tersebut bermula ketika korban tidak kunjung pulang setelah dijemput pada sore hari ketika hendak berangkat mengaji.Informasi mengenai keberadaan korban kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian dengan bantuan Kepala Desa Karanggeger.Dari informasi awal yang diperoleh, korban sebelumnya diketahui berkenalan dengan seorang pria berinisial HF. Keduanya disebut bertemu dalam sebuah acara karnaval di Kecamatan Banyuanyar pada Agustus. Setelah pertemuan tersebut, komunikasi keduanya kemudian berlanjut melalui aplikasi WhatsApp.Korban kemudian disebut diajak bertemu oleh HF hingga dibawa ke sebuah desa di wilayah Klenang Kidul.Di tempat tersebut, berdasarkan informasi awal yang diperoleh, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras. Setelah itu, korban disebut berada dalam kondisi tidak sadar dan diduga mengalami kekerasan seksual.Dalam informasi awal terkait perkara tersebut, terdapat tiga pria yang disebut berkaitan dengan dugaan peristiwa tersebut, yakni HF, ER, dan YD. Ketiganya disebut merupakan warga Desa Klenang Kidul dan Tarokan.Namun demikian, keterlibatan maupun status hukum ketiga orang tersebut masih harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pemeriksaan aparat kepolisian. Informasi yang beredar mengenai perkara tersebut juga masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian.Dua perkara tersebut kembali menyoroti pentingnya penanganan serius terhadap setiap laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anak. Selain memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, aparat juga dituntut memberikan perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami tekanan maupun dampak lanjutan selama proses penanganan perkara.

PASURUAN- Selasa, ( 08/09/26 ) BEM PTNU JAWA TIMUR SE-TAPAL KUDA Persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan supremasi hukum, demokrasi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi martabat setiap warga negara. Di tengah berbagai dinamika sosial dan politik nasional, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi mampu menjadi kekuatan intelektual yang kritis dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menjadi perhatian dalam forum bertajuk “Menakar Keadilan: Respons Kritis & Peran Strategis Generasi Muda NU terhadap Isu Pelanggaran HAM di Indonesia” di Pasuruan. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan refleksi bagi mahasiswa serta berbagai elemen kepemudaan untuk membahas persoalan HAM secara akademis, kritis, dan konstruktif. Ketua Pelaksana, Nahdiyah, menyampaikan bahwa HAM tidak seharusnya berhenti sebagai tema diskusi atau sekadar menjadi catatan dalam laporan. HAM berkaitan langsung dengan martabat manusia sehingga negara memiliki tanggung jawab memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara. Presiden BEM UNU Pasuruan sekaligus tuan rumah kegiatan, Mussa, menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai ruang intelektual yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, kritik mahasiswa terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Pandangan tersebut diperkuat Muhammad Ubaidillah Abdi, Koordinator BEM Pasuruan Raya, yang menyoroti pentingnya konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, hukum harus berlaku secara setara dan tidak boleh kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Sementara itu, Mudassir, Koordinator BEM PTNU se-Tapal Kuda, menegaskan bahwa HAM bukan pemberian negara, melainkan hak yang melekat pada setiap manusia. Karena itu, stabilitas nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak fundamental warga negara. Generasi Muda NU Harus Berani Menguji Kekuasaan Koordinator Wilayah BEM PTNU Jawa Timur, Sefty Hasan Khusaini, menilai bahwa tantangan HAM di Indonesia bukan hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya. > “Jangan sampai konstitusi begitu gagah ketika dibacakan dalam seremoni, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan realitas.” Menurut Sefty, generasi muda NU memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan nilai keadilan tidak berhenti pada wacana. Tradisi amar ma’ruf nahi munkar, keberpihakan kepada kelompok lemah, serta penghormatan terhadap martabat manusia harus diwujudkan melalui gerakan mahasiswa yang berbasis data, argumentasi, dan konstitusi. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kekuasaan harus tetap diletakkan dalam kerangka akademik dan etika demokrasi. “Kita tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai menghafal sejarah perjuangan. Kita membutuhkan generasi yang berani mengoreksi sejarah ketika negara mulai mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya. Bendahara Umum Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Gangga Listiawan, menambahkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat sebuah persoalan HAM dapat diketahui publik dalam hitungan menit. Namun, perhatian publik yang cepat harus diikuti dengan proses penyelesaian yang transparan dan berkeadilan. Karena itu, mahasiswa perlu memastikan bahwa isu HAM tidak berhenti sebagai perdebatan di media sosial, tetapi berkembang menjadi agenda advokasi yang berbasis data, kajian, dan pengawasan publik. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta unsur kelembagaan. Di antaranya KPU Provinsi Jawa Timur, ISNU Pasuruan, IPNU-IPPNU, Kasubdit 3 Polda Jawa Timur, HMI Cabang Pasuruan, PMII Komisariat UNU Pasuruan, serta jajaran organisasi mahasiswa di kawasan Tapal Kuda. Turut hadir Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda Bem nusantara, Koordinator Daerah Aliansi Eksekutif Bondowoso, Koordinator Daerah BEM Lumajang, serta para Presiden Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM PTNU di wilayah Tapal Kuda Kehadiran lintas organisasi tersebut menunjukkan bahwa isu HAM merupakan agenda bersama masyarakat sipil. Perbedaan latar belakang organisasi tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun dialog mengenai keadilan, demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak warga negara. Forum tersebut sekaligus menegaskan posisi strategis mahasiswa sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Pada akhirnya, diskusi tersebut mengingatkan bahwa ukuran negara hukum bukan terletak pada banyaknya regulasi yang dimiliki, melainkan pada keberanian negara menegakkan hukum secara adil dan memastikan setiap manusia memperoleh perlindungan yang setara. Keadilan tidak membutuhkan seremoni. Keadilan membutuhkan keberanian untuk menegakkannya. 

KRAKSAAN, 6 September 2026 – Dalam upaya mewujudkan akses keadilan dan pelayanan yang merata bagi masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kraksaan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis pada Minggu (6/9/2026). Bertempat di Cafe Jongkok, Semampir, Kraksaan, agenda ini difokuskan pada pematangan cetak biru program kerja lembaga untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran utuh pengurus LBH Ansor Kraksaan yang saat ini dinakhodai oleh Abd. Rohim, SH., M.Kn. Turut hadir memberikan arahan dan dukungan penuh, Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abd Rahman, yang didampingi langsung oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Bidang Organisasi.Ketua LBH Ansor Kraksaan, Abd. Rohim, menegaskan bahwa orientasi lembaga saat ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan wujud nyata pengabdian yang harus berdampak langsung. Ia memaparkan visinya untuk membangun sinergi taktis dengan Pemerintah Daerah hingga menyentuh level pemerintahan desa.Dalam narasinya, advokat muda tersebut mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada euforia mencari nama. "LBH Ansor Kraksaan harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita tidak perlu sibuk mencari eksistensi ke luar. Jika kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan tulus, eksistensi itu akan datang dengan sendirinya," ujar Rohim.Lebih lanjut, ia menekankan nilai filosofis dari gerakan LBH Ansor. "Di sinilah tempat kita memberikan pengabdian yang sesungguhnya kepada Bangsa, Negara, dan terkhusus kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama," tambahnya dengan penuh optimisme.Gagasan progresif tersebut mendapat lampu hijau dari induk organisasi. Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abd Rahman, mengapresiasi dan menyatakan kesiapan penuh kepengurusan cabang untuk mem- back up seluruh manuver hukum dan sosial yang dicanangkan oleh LBH. Menurutnya, pendekatan akar rumput adalah strategi paling krusial untuk memastikan kehadiran GP Ansor di tengah umat."Kami dari Pimpinan Cabang siap mendukung penuh apa yang sudah menjadi program LBH Ansor Kraksaan," tegas Rahman. "Bahkan ke depan, pos-pos pelayanan kepada masyarakat ini akan kita proyeksikan untuk ditempatkan di Ranting-ranting Ansor. Tujuannya agar bisa langsung menyentuh masyarakat, karena ujung tombak yang langsung bersentuhan dan berinteraksi dengan denyut nadi masyarakat ya ada di tingkatan ranting."Rakor yang berlangsung hangat namun serius ini sekaligus menjadi langkah pra-kondisi sebelum digelarnya hajatan besar Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PC GP Ansor Kraksaan. Seluruh gagasan, rancangan layanan hukum gratis, dan rencana sinergi desa yang digodok dalam forum LBH ini nantinya akan ditabulasi secara komprehensif. Hasil rumusan tersebut akan dicanangkan secara resmi sebagai program unggulan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksaan selama satu periode kepengurusan ke depan.Melalui langkah ini, LBH Ansor Kraksaan berharap dapat terus menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu hukum dan sosial, sekaligus menjadi advokat bagi masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan di wilayah Kraksaan dan sekitarnya.

Penutupan total Jembatan Curah Bubur yang menghubungkan Kecamatan Tegalsiwalan dengan Kecamatan Banyuanyar mendapat perhatian serius dari dua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Feri Gita Rahayu atau Mbak Feri dari Fraksi NasDem serta Arief Hidayat atau Cak Dayat dari Fraksi PDI Perjuangan. Rabu (02/09/26).Keduanya turun langsung mengecek sejumlah jalur alternatif yang digunakan masyarakat selama proses pembangunan Jembatan Curah Bubur berlangsung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan akses pengganti tersebut tetap aman serta layak digunakan warga.Beberapa jalur yang diperiksa meliputi rute Bulujaran Lor–Paras–Banjarsawah serta jalur dari sisi timur Kecamatan Tegalsiwalan melalui Desa Tegalsiwalan, Paras hingga Bulujaran Lor.Mbak Feri mengatakan, penutupan jembatan memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut dirasakan dalam berbagai sektor, mulai dari mobilitas warga, pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi hingga keamanan pengguna jalan.Menurut dia, pembangunan Jembatan Curah Bubur tetap perlu mendapat dukungan karena berkaitan dengan keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat pada masa mendatang. Namun, selama pekerjaan berlangsung, pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh akses alternatif yang aman.“Pembangunan jembatan ini tentu kami dukung. Yang perlu dipastikan ialah masyarakat tetap memiliki akses yang aman selama proses pembangunan. Jalur alternatif harus benar-benar siap digunakan, terutama karena penutupan berlangsung cukup lama,” kata Mbak Feri saat berada di lokasi.Dalam peninjauan tersebut, Mbak Feri bersama Cak Dayat menemukan sejumlah ruas jalan alternatif yang kondisinya masih kurang baik. Fasilitas penunjuk arah juga dinilai belum memadai di beberapa titik.Keduanya bahkan menjumpai pengguna jalan yang kebingungan menentukan arah. Kondisi tersebut terlihat di sekitar pertigaan setelah jembatan sumber air di Desa Paras.Mbak Feri menilai pemasangan rambu menjadi kebutuhan mendesak bagi pengguna jalan, terutama warga yang belum mengenal jalur tersebut.“Bagi warga yang baru pertama kali melintas, ketiadaan papan petunjuk tentu membuat mereka kebingungan. Kondisinya akan semakin sulit ketika malam. Rambu serta petunjuk arah perlu segera dipasang di titik strategis,” ucapnya.Selain rambu, penerangan jalan menjadi perhatian Mbak Feri serta Cak Dayat. Sejumlah titik pada jalur alternatif masih minim lampu penerangan sehingga berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.Mbak Feri menegaskan, kondisi jalur alternatif perlu mendapat perhatian menyeluruh. Perbaikan akses harus dilakukan secara cepat apabila ditemukan ruas yang membahayakan pengguna jalan.“Jangan sampai persoalan akses jembatan selesai, lalu muncul persoalan baru di jalur alternatif. Penerangan sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama pada malam hari,” tegasnya.Cak Dayat menambahkan, pemerintah perlu melakukan penanganan terhadap jalur alternatif berdasarkan kondisi faktual di lapangan. ”Langkah sederhana seperti pemadatan jalan, pemasangan lampu penerangan serta rambu petunjuk arah dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat,” ujar Cak Dayat.Keduanya juga melihat jalur yang digunakan warga untuk berjalan kaki dengan jarak relatif dekat dari lokasi jembatan. Jalur tersebut memiliki medan terjal, karena melewati kawasan curah atau jurang di bawah jembatan. Medan tersebut tidak memungkinkan dilalui mobil. Kendaraan bermotor juga tidak disarankan menggunakan jalur tersebut.Cak Dayat mengatakan, apabila jalur tersebut tetap digunakan sebagai akses pejalan kaki, diperlukan penataan agar keselamatan warga lebih terjamin.“Kalau jalur ini tetap digunakan warga untuk berjalan kaki, paling tidak perlu dipadatkan serta diberi penerangan. Kondisi jalur seperti sekarang cukup berbahaya. Ketika hujan, tanah bisa menjadi becek serta berlumpur,” sambungnya.Perhatian Mbak Feri serta Cak Dayat juga tertuju pada sektor pendidikan. Keduanya mengunjungi sejumlah sekolah yang aktivitas siswanya terdampak penutupan Jembatan Curah Bubur.Menurut Cak Dayat, perubahan akses turut memengaruhi perjalanan siswa, guru serta tenaga kependidikan. Kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan aman.“Anak-anak sekolah jangan sampai menempuh perjalanan jauh lebih lama atau melewati jalur yang kurang aman akibat penutupan akses utama. Keselamatan siswa harus menjadi perhatian,” katanya.Usai mengecek sejumlah titik, Mbak Feri serta Cak Dayat mengikuti musyawarah bersama Forkopimcam Tegalsiwalan, pihak kontraktor serta perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo yang juga berada di lokasi untuk melakukan pengecekan.Dalam musyawarah tersebut dibahas sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan akses masyarakat selama pembangunan jembatan berlangsung.Mbak Feri berharap hasil pembahasan segera diterapkan di lapangan. “Masyarakat membutuhkan kepastian terkait keamanan serta kelancaran akses selama jembatan masih ditutup,” harapnya.Cak Dayat menilai komunikasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, kontraktor serta masyarakat perlu terus dilakukan selama proyek berlangsung. Evaluasi terhadap jalur alternatif juga harus dilakukan secara berkala.“Meskipun beberapa langkah ini terlambat karena penutupan sudah berjalan, kami berharap segera diwujudkan. Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan atau persoalan keamanan baru kemudian bertindak,” tambahnya.Cak Dayat juga menyoroti pentingnya perencanaan dampak pembangunan. Menurut dia, proyek Jembatan Curah Bubur telah dibahas sejak beberapa tahun sebelumnya sehingga kebutuhan akses alternatif semestinya masuk dalam perencanaan sejak awal.“Kalau sebuah proyek sudah direncanakan sejak 2022 atau 2023, kami berharap perencanaan tidak berhenti pada desain jembatan. Jalur alternatif, rekayasa lalu lintas, keselamatan, pendidikan, ekonomi, sosial serta keamanan masyarakat juga perlu diperhitungkan,” jelasnya.Mbak Feri menambahkan, pembangunan infrastruktur perlu diikuti pengawasan terhadap kondisi masyarakat selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari penyelesaian fisik jembatan saja.“Yang kami harapkan jembatan selesai sesuai rencana, tetapi selama proses pembangunan masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman. Pemerintah perlu memastikan jalur alternatif benar-benar dapat digunakan warga,” ujarnya.Dampak ekonomi juga menjadi perhatian kedua legislator Dapil IV tersebut. Penutupan Jembatan Curah Bubur membuat sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju pusat aktivitas ekonomi.Jembatan tersebut selama ini menjadi salah satu akses masyarakat menuju sejumlah kawasan perdagangan, termasuk Pasar Hewan Banyuanyar serta Maron. Jalur tersebut juga berkaitan dengan mobilitas hasil pertanian serta kegiatan perdagangan warga.Cak Dayat meminta pemerintah memperhitungkan dampak tambahan jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, waktu perjalanan hingga biaya angkutan yang muncul akibat perubahan akses.“Jangan sampai biaya pembangunan dihitung secara rinci, sementara biaya sosial serta ekonomi yang ditanggung masyarakat selama pembangunan tidak mendapat perhatian. Tambahan jarak, BBM, waktu tempuh, biaya angkut hingga dampak terhadap perdagangan perlu menjadi bahan evaluasi,” katanya.Mbak Feri serta Cak Dayat berharap pemerintah bersama pihak kontraktor terus mengevaluasi kondisi jalur alternatif selama pembangunan berlangsung. Apabila ditemukan ruas yang rusak, tidak aman, sulit dilalui atau membingungkan pengguna jalan, penanganan diharapkan dilakukan segera.Keduanya menegaskan dukungan terhadap pembangunan Jembatan Curah Bubur tetap diberikan karena proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, keselamatan serta kelancaran aktivitas warga selama masa pembangunan juga perlu menjadi perhatian utama.“Pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat jembatan dibangun, masyarakat juga harus tetap mendapatkan akses yang aman serta layak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” pungkas Cak Dayat.

Surabaya, 26 Agustus 2026 -Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Jawa Timur (HEBITREN Jatim) turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Mendukung Penyediaan Perumahan bagi Guru Pondok Pesantren” yang diselenggarakan di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Indonesia, serta perwakilan ekosistem pesantren di Jawa Timur.FGD ini menjadi forum penting dalam membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan aset wakaf bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para guru pondok pesantren. Selama ini, keberadaan guru pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang berakhlak dan berilmu. Namun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.Melalui forum ini, para peserta berdiskusi mengenai berbagai peluang dan tantangan dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai solusi penyediaan perumahan bagi para guru pesantren. Tanah wakaf yang selama ini identik dengan pembangunan masjid, mushala, atau lembaga pendidikan dipandang memiliki potensi yang lebih luas untuk dikembangkan secara produktif, termasuk sebagai kawasan hunian yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW HEBITREN Jawa Timur, Gus Faiz AHZ, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan peran pesantren dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Menurutnya, pesantren memiliki sumber daya, jaringan, serta kepercayaan masyarakat yang kuat sehingga dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan berdampak luas. Kehadiran HEBITREN Jatim dalam forum ini sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui berbagai program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.Lebih lanjut, Gus Faiz menegaskan bahwa pengembangan perumahan berbasis tanah wakaf bagi guru pesantren bukan hanya sebatas penyediaan tempat tinggal, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para pendidik yang selama ini mengabdikan diri dalam membina dan mendidik generasi bangsa. Dengan adanya hunian yang layak, para guru pesantren diharapkan dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan lebih tenang, produktif, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik.Diskusi yang berlangsung secara interaktif tersebut juga membahas berbagai alternatif skema pembiayaan dan model pengelolaan yang memungkinkan program ini dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara BWI, BP Tapera, Bank Indonesia, serta lembaga-lembaga pesantren diharapkan mampu menghasilkan formulasi yang tepat, baik dari aspek regulasi, pembiayaan, maupun tata kelola. Dengan demikian, aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan nilai dan tujuan utama wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.Kegiatan ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran bersama bahwa tanah wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Apabila dikelola secara profesional dan kolaboratif, aset wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan publik, termasuk penyediaan hunian bagi para guru pondok pesantren.Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi yang terbangun dalam FGD ini, HEBITREN Jatim optimis bahwa langkah yang dirintis bersama para pemangku kepentingan akan menjadi fondasi bagi lahirnya program perumahan berbasis wakaf yang layak, mandiri, dan berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para guru pesantren di Jawa Timur, tetapi juga dapat menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekosistem pesantren.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Santri Kalimantan Barat (ISKAB), Irzam Abdellah, mendorong kader ISKAB untuk tidak menjauh dari persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, santri harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan di daerah asalnya.Pesan tersebut disampaikan Irzam saat memberikan materi dalam Malam Keakraban (Makrab) ISKAB di MWC NU Paiton, Probolinggo, Rabu (26/8/2026).Irzam menilai kader ISKAB perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di Kalimantan Barat. Ia mencontohkan kebakaran hutan yang berdampak terhadap masyarakat sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian kader.“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah. Kita harus menjadi bagian dari sejarah itu,” ujar Irzam.Menurutnya, identitas sebagai santri dan pelajar asal Kalimantan Barat tidak cukup hanya diwujudkan melalui ikatan organisasi. Kader juga perlu membangun kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat di daerah asal.Di sisi lain, Irzam menegaskan ISKAB tidak diarahkan untuk terlibat dalam politik praktis. Organisasi tersebut, kata dia, merupakan organisasi non-profit yang memiliki tujuan berdasarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.Meski tidak terlibat dalam politik praktis, hal itu tidak berarti kader harus apolitis. Bagi Irzam, kader tetap perlu memiliki kesadaran terhadap persoalan masyarakat dan mampu mengambil sikap berdasarkan nilai dan ideologi yang menjadi pijakan organisasi.Dengan demikian, proses kaderisasi di ISKAB tidak hanya diarahkan untuk membentuk kemampuan berorganisasi, tetapi juga membangun kesadaran kader terhadap realitas sosial di daerah asalnya.Makrab ISKAB berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 dan diikuti santri Kalimantan Barat dari berbagai rayon di pesantren-pesantren Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Rekonstruksi Arah Gerak Santri: Menguatkan Organisasi, Menghidupkan Tradisi dan Menjawab Tantangan di Era Digital.”