PROBOLINGGO – Menyongsong momentum sakral Hari Asyura, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Liprak Kidul bersinergi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Liprak Kidul menggelar kegiatan santunan anak yatim. Acara yang sarat khidmat ini berlangsung di kediaman Faisol, Liprak kidul dusun gunung pada Sabtu (25/06/2026).Kegiatan yang bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah ini dihadiri oleh puluhan anak yatim, tokoh agama, pengurus NU tingkat ranting hingga lembaga otonom (Banom), serta jajaran perangkat desa.Ketua PRNU Liprak Kidul, Holili, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus implementasi nilai-nilai Islam ke-NU-an dalam memuliakan anak yatim, khususnya di bulan yang penuh berkah.Baginya, momentum 10 Muharram ini adalah waktu yang sangat utama untuk mengetuk pintu langit melalui berbagi kebahagiaan bersama anak-anak kita yang telah kehilangan orang tuanya. "Kami berharap santunan ini tidak dinilai dari jumlahnya, melainkan dari rasa kasih sayang dan kebersamaan yang ingin terus kita rawat di desa ini," ujarnya.Sementara itu, Kepala Desa Liprak Kidul, Ali, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap kolaborasi yang dibangun antara ulama dan umara (pemerintah) di tingkat desa tersebut. Menurutnya, sinergi seperti ini sangat penting untuk membangun kesalehan sosial di tengah masyarakat."Kami dari jajaran Pemerintah Desa Liprak Kidul sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif dari sahabat-sahabat pengurus NU," katanya.Harapan kami ke depan, lanjutnya, kegiatan mulia seperti ini tidak hanya berhenti di momen Muharram saja, tetapi bisa menjadi agenda berkelanjutan dengan skala yang lebih luas. "Semoga kolaborasi ini semakin erat demi kesejahteraan dan keberkahan warga Liprak Kidul," pungkasnya.Acara yang berlangsung dengan penuh haru tersebut ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, dan kemakmuran seluruh warga Desa Liprak Kidul, yang dipimpin oleh tokoh agama setempat sebelum penyerahan santunan dilakukan secara simbolis.

PROBOLINGGO  – Dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 H, Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Wali Sanga Banyuanyar Tengah, Probolinggo menggelar kegiatan sosial dan keagamaan berupa Santunan Anak Yatim dan Peringatan 10 Muharram 1448 H. Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat di Masjid Nurul Hidayah, Banyuanyar Tengah, pada Kamis (25/6/2026) mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.Mengangkat tema "Berbagi di Bulan Muharram, Menebar Kasih untuk Anak Yatim, Meraih Berkah yang Berlimpah", kegiatan ini menjadi sarana untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.Ketua Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Wali Sanga, KH Ahmad Ubaidillah, menuturkan bahwa momentum 10 Muharram merupakan salah satu waktu istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan amal kebajikan, termasuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yatim.Menurutnya, menyantuni anak yatim merupakan ibadah yang memiliki nilai luhur dan membawa keberkahan yang besar, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.“Melalui kegiatan yang kami selenggarakan bersama seluruh pengurus YTI Wali Sanga ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan kebahagiaan serta memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yatim,” ungkapnya.Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari visi yayasan dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan keislaman di tengah masyarakat.“Ini adalah bagian dari ikhtiar dan komitmen kami untuk terus melahirkan generasi Qur’ani yang berakhlakul karimah,” tambahnya.Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, panitia juga membuka kesempatan kepada para dermawan, masyarakat, dan donatur yang ingin berpartisipasi melalui infak, sedekah, maupun santunan secara langsung.Melalui kegiatan ini, pihak yayasan berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk berbagi, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim di wilayah Probolinggo dan sekitarnya.

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo resmi menggelar Pelatihan Kader Lanjut (PKL) X dengan mengusung tema “PMII Probolinggo: Merawat Nilai, Merekonstruksi Perjuangan”. Kegiatan yang berlangsung di UPT PTKP3 Probolinggo tersebut dijadwalkan selama lima hari, mulai 24 hingga 28 Juni 2026.Pembukaan PKL X ini dihadiri berbagai unsur organisasi, alumni, pemerintah, hingga aparat keamanan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Pengurus Besar (PB) PMII, Bagaskara Dwy Pamungkas, perwakilan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur Mahsum Sudi, Ketua PC PMII Probolinggo Dedi Bayu Angga, Anggota DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri, perwakilan DPRD Kabupaten Probolinggo, Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Probolinggo Abu Umar, perwakilan Ikatan Alumni (IKA) PMII Probolinggo Ali Wafa, Kapolres Probolinggo, jajaran Pemerintah Kota dan Kabupaten Probolinggo, cipayung plus Probolinggo, para senior PMII, kader PMII se-Probolinggo, serta peserta PKL yang berasal dari berbagai daerah seperti Probolinggo, Bali, Surabaya, Malang, dan Tulungagung.Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kader PMII untuk terus meningkatkan kualitas diri, baik dari aspek intelektual maupun gerakan organisasi. Menurutnya, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kader yang memiliki kemampuan analisis yang kuat serta keberanian untuk mengambil peran di tengah masyarakat.“Kader PMII harus terus memperkuat kapasitas keilmuan dan gerakan. Organisasi ini lahir dari tradisi intelektual yang kuat serta semangat pengabdian kepada umat dan bangsa. Karena itu, proses kaderisasi harus menjadi ruang untuk melahirkan kader-kader yang mampu membaca realitas sosial sekaligus menghadirkan solusi,” kata Dedi.Dedi menambahkan bahwa PKL X menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter kader yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta memiliki komitmen terhadap perjuangan organisasi. "PMII membutuhkan kader yang mampu menjaga tradisi keilmuan sekaligus adaptif terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terus bergerak dinamis," tambahnya.Sementara itu, perwakilan PKC PMII Jawa Timur, Mahsum Sudi, menyampaikan bahwa PKL merupakan tahapan kaderisasi yang memiliki posisi strategis dalam proses pembentukan kader PMII. Setelah mengikuti PKD, kader memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan proses pengembangan diri melalui PKL sebagai ruang pendalaman ideologi dan strategi gerakan.“Ini agenda kaderisasi yang wajib ditempuh setelah PKD. Pada jenjang ini, peserta akan mendapatkan penguatan terkait ideologi organisasi, perspektif gerakan, strategi perjuangan, konstitusi PMII, hingga aspek kedisiplinan kader,” ucapnya.Mahsum menilai PMII saat ini sedang memasuki era baru yang menuntut kader memiliki kemampuan berpikir kritis, wawasan yang luas, serta kesiapan menghadapi berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. "Kaderisasi harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki integritas, kapasitas, dan loyalitas terhadap nilai-nilai organisasi," jelasnya.Menurutnya, PMII tidak cukup hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Lebih dari itu, PMII harus mampu menjadi pusat pengkaderan yang melahirkan intelektual muda yang memiliki orientasi kebangsaan dan keislaman yang kuat.“Era baru PMII menuntut hadirnya kader yang memahami ideologi organisasi secara utuh, memiliki perspektif yang luas, mampu menyusun strategi gerakan yang relevan, memahami konstitusi organisasi, serta menjunjung tinggi disiplin kader. Semua itu menjadi fondasi penting dalam membangun PMII yang semakin maju,” ungkapnya.Pada kesempatan yang sama, perwakilan PB PMII sekaligus pembuka resmi kegiatan PKL X, Bagaskara Dwy Pamungkas, menekankan pentingnya kader PMII untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. "Kaderisasi merupakan jantung organisasi yang menentukan arah masa depan PMII," ujar Bagas.Menurut Bagas, setiap kader PMII harus memahami secara mendalam sistem kaderisasi yang telah dirancang organisasi. Pemahaman terhadap Nilai Dasar Pergerakan (NDP) dan Ahlussunnah wal Jamaah menjadi landasan utama dalam membentuk karakter kader yang memiliki keteguhan ideologi sekaligus kepedulian sosial.“PMII membutuhkan kader yang mampu berkarya di berbagai bidang. Karya-karya kader harus menjadi bentuk nyata dari proses kaderisasi yang dijalani. Karena itu, seluruh peserta PKL harus mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh agar memperoleh pemahaman yang utuh tentang sistem kaderisasi, NDP, dan Aswaja,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa proses kaderisasi tingkat lanjut menuntut keseriusan peserta dalam mengikuti setiap materi dan dinamika yang berlangsung selama pelatihan. Melalui proses tersebut, kader diharapkan mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan, kemampuan analisis, serta keterampilan mengorganisasi masyarakat."PMII memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Dengan bekal nilai-nilai organisasi yang kuat, kader PMII diharapkan dapat hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan kebangsaan sekaligus menjaga tradisi intelektual yang telah diwariskan para pendiri organisasi," tutupnya.

PROBOLINGGO – Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Walisongo, Banyuanyar Tengah, resmi membuka rangkaian acara Haflatul Imtihan ke-63 dan Wisuda ke-29 pada Senin (23/3/2026). Pembukaan momentum tahunan ini diawali dengan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai lembaga di bawah naungan yayasan.Rute jalan santai dimulai dari halaman MTs Sunan Kalijaga ke posko pembagian kupon di kediaman Ustadzah Luluk, salah satu guru SMK Kesehatan Sunan Kalijaga yang berlokasi di Desa Blado Wetan dan finis kembali di halaman MTS. Geliat keceriaan dan kekompakan tampak menyelimuti sepanjang jalur yang dilalui para peserta.Perwakilan pihak yayasan, Hafidz, menyatakan bahwa jalan santai ini merupakan sepak mula dari seluruh rangkaian besar Haflatul Imtihan tahun ini. Setelah agenda ini, kemeriahan akan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan kedinasan maupun keagamaan."Ini adalah langkah awal. Nantinya, acara akan diteruskan dengan lomba-lomba antar-lembaga di bawah naungan yayasan, serta perlombaan internal di masing-masing satuan pendidikan," ujar Hafidz saat memberikan sambutan.Syiarkan Yayasan dan Kampanyekan Hidup SehatPria demisioner Kepala MA Sunan Kalijaga itu, menambahkan, Haflatul Imtihan bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum penting untuk mensyiarkan eksistensi dan kontribusi YTI Walisongo kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan yang turun langsung ke jalan, masyarakat sekitar dapat melihat kekompakan dan perkembangan yayasan dari tahun ke tahun.Selain misi syiar, pemilihan konsep jalan santai juga didasari atas kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik di era modern."Sekarang ini saya melihat sudah jarang sekali orang yang mau berjalan kaki dalam aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, kami laksanakan jalan santai ini agar kita semua tetap sehat dan bugar," imbuhnya.Untuk menambah antusiasme, panitia juga menyediakan berbagai macam hadiah menarik. Sistem pengundian kupon pun diatur secara khusus per lembaga. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi hadiah berjalan adil dan merata di seluruh lingkungan sekolah yang bernaung di bawah YTI Walisongo.Harapan di Masa DepanMenutup keterangannya, Hafidz berharap agar momentum Haflatul Imtihan ke-63 dan Wisuda ke-29 ini dapat mempererat tali silaturahmi antar-lembaga, guru, siswa, serta wali murid. Pihak yayasan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak generasi islami yang adaptif terhadap perkembangan zaman.Melalui agenda tahunan ini, YTI Walisongo diharapkan semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan terus konsisten menebar manfaat bagi kemajuan pendidikan serta dakwah Islam di wilayah sekitar.

PROBOLINGGO – Prestasi membanggakan kembali diukir oleh dunia pendidikan madrasah di kancah internasional. Nayla Najdatal Izza, seorang siswi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Wali Songo 1, Banyuanyar Tengah, sukses meraih penghargaan bergengsi dalam ajang kompetisi keagamaan tingkat dunia.Nayla Najdatal Izza berhasil mengamankan posisi sebagai Juara Harapan 3 dalam kategori Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) pada gelaran Internasional Fest 1. Atas capaian luar biasa tersebut, ia berhak membawa pulang trofi penghargaan beserta dana pembinaan sebesar Rp1.000.000.Kompetisi yang diikuti oleh berbagai peserta  ini menjadi pembuktian bahwa generasi muda madrasah mampu bersaing secara global dalam syiar dan hafalan Al-Qur'an. Penyerahan penghargaan dilakukan secara khidmat di hadapan para dewan juri dan peserta lainnya.Menanggapi prestasi gemilang anak didiknya, Kepala MI Wali Songo 1, Mutmainnah, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan harunya.Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Nayla beserta para guru pembimbing yang telah mendedikasikan waktu dan energinya."Kami selaku pihak madrasah merasa sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh Ananda Nayla Najdatal Izza menjadi juara di tingkat internasional bukanlah hal yang mudah, ini adalah buah dari ketekunan, doa, dan konsistensi Ananda dalam menjaga hafalan Al-Qur'an," ujarnya.Mutmainnah juga berharap agar prestasi ini tidak membuat Nayla Najdatal Izza cepat puas, melainkan menjadi batu loncatan untuk terus berkembang.Lebih lanjut, ia menginginkan momentum ini dapat menular dan memotivasi seluruh siswa-siswi lainnya di MI Wali Songo 1.Baginya, prestasi ini menjadi motivasi besar bagi Nayla Najdatal Izza untuk terus belajar, berprestasi, dan tidak lelah menginspirasi lingkungan sekitar."Kami berharap seluruh santri dan murid MI Wali Songo 1 dapat mencontoh semangat ini, sehingga ke depan akan lahir lebih banyak lagi generasi penghafal Al-Qur'an yang mampu mengharumkan nama madrasah, baik di kancah nasional maupun internasional," pungkasnya.Dengan adanya pencapaian ini, MI Wali Songo 1 membuktikan komitmennya dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga kokoh secara spiritual dan berdaya saing global.

Isu pencemaran lingkungan akibat tata kelola limbah yang belum optimal kembali memantik diskusi serius di tingkat masyarakat. Komunitas Jenggala (Jejaring Jaga Alam) bersama organisasi konservasi lahan basah Ecoton menggelar kegiatan Eco-Cinema & Talkshow Ekologi dengan pemutaran film dokumenter bertajuk Menolak Punah.Kegiatan yang mengusung tema “Menolak Punah: Saat Semua Semakin Mudah dan Murah” tersebut berlangsung secara tatap muka di Kandang Jenggala, Perumahan Tanjung Marina Blok B No. 51, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (20/6/2026) malam. Forum ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan unsur pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai pendukung sumber daya, serta komunitas masyarakat sebagai pelaku aksi lingkungan di lapangan.Founder Komunitas Jenggala, Ning Hani, mengatakan bahwa realitas tumpukan sampah yang terus meningkat kerap menimbulkan rasa khawatir dan putus asa. Namun, melalui kegiatan sinema ekologi ini, ia berharap tumbuh optimisme bahwa upaya pelestarian lingkungan merupakan perjuangan bersama yang tidak dilakukan sendirian.“Meski nanti setelah nonton film ini mungkin akan bertambah kepikiran, tapi dengan kekhawatiran insya Allah semangat untuk lebih istiqomah dalam berbakti untuk komunitas ini lebih tinggi,” ujar Ning Hani dalam sambutannya.Ia menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan krisis lingkungan, masih banyak pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk menjaga kelestarian alam.“Oleh karenanya, jika menolak punah, maka kita harus berbenah,” lanjutnya.Ancaman Mikroplastik di Tubuh ManusiaDalam sesi diskusi, para panelis dari berbagai sektor membahas ancaman limbah yang kerap tidak terlihat secara kasat mata. Perwakilan Ecoton, M. Alaika Rahmatullah, memaparkan bahaya mikroplastik yang sebagian besar berasal dari limbah tekstil berbahan sintetis. Serat pakaian yang terlepas saat proses pencucian rumah tangga dapat mengalir ke saluran air, kemudian bermuara ke sungai dan laut serta mencemari ekosistem perairan.Alaika menjelaskan hasil riset Ecoton melalui program Ekspedisi Sungai Nusantara Tahun 2022 yang menunjukkan tingginya tingkat pencemaran mikroplastik di berbagai sungai di Indonesia.“Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98 persen sungai di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik. Dari seluruh partikel mikroplastik yang ditemukan, 58 persen di antaranya merupakan mikroplastik jenis fiber atau serat. Yang mengerikan, mikroplastik saat ini juga ditemukan di tubuh manusia, bahkan masuk darah dan otak,” paparnya di hadapan peserta.Peta Jalan Pengurangan Sampah dari SumbernyaMenanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo, Yusdi Vari Afandi, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan instrumen hukum untuk menekan timbulan sampah sejak dari sumbernya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.Meski regulasi telah tersedia, Yusdi menekankan bahwa penyelesaian krisis lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak secara kolektif.“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” tegas Yusdi.Tanggung Jawab Berkelanjutan Sektor IndustriDari sisi industri, Ignatius Ian Avianto menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, korporasi dan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam membangun budaya pengurangan sampah yang dimulai dari lingkungan kerja masing-masing.“Perusahaan juga berperan dalam tanggung jawab sosial. Dan itu harus berkelanjutan. Kami juga selalu mendukung komunitas atau penggerak yang memiliki inisiatif di bidang lingkungan,” kata Ignatius selaku Account Manager ISS.Melalui keterlibatan berbagai elemen tersebut, diharapkan lahir solusi yang aplikatif dan berkelanjutan dalam penanganan persoalan sampah di kawasan Paiton dan sekitarnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengurangan sampah, panitia mewajibkan seluruh peserta membawa botol minum (tumbler) masing-masing sebagai bagian dari penerapan konsep Zero Waste Event selama kegiatan berlangsung.

PROBOLINGGO – Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI) Walisongo, Banyuanyar Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan dan operasional lembaga di bawah naungannya. Pada Sabtu malam (20/6/2026), perwakilan yayasan secara simbolis menyerahkan bantuan bisyaroh kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Walisongo II.Momentum penyerahan bantuan ini terasa kian istimewa karena bertepatan dengan malam puncak Haflatul Imtihan MI Walisongo II yang ke-42. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus yayasan, dewan guru, tokoh masyarakat, serta wali murid.Wujud Kepedulian dan KeberkahanPerwakilan YTI Walisongo, Syafaat, yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan moral kepada para pendidik di MI Walisongo II."Walaupun nominal yang diserahkan sebesar Rp 1.000.000, ia berharap stimulus ini dapat membawa kemanfaatan yang besar," ucapnyaPria yang juga menjabat Kepala Sekolah MTS Sunan Kalijaga itu, menambahkan, bantuan yang tidak seberapa ini bisa memberikan manfaat dan memantik keberkahan bagi perjuangan para guru di sini."Nilainya mungkin tidak seberapa, namun ini adalah bentuk ikatan batin dan kepedulian yayasan yang tulus," katanya.Apresiasi dari Pihak MadrasahKepala Sekolah MI Walisongo II, Ansori Fidianto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh pihak yayasan.Menurutnya, perhatian di tengah momentum haflatul Imtihan ke-42 ini menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi seluruh civitas akademika."Kami atas nama seluruh keluarga besar MI Walisongo II mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada YTI Walisongo. Bantuan bisyaroh ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam momen bersejarah Haflatul Imtihan ke-42 ini," ungkapnya.Ia juga menambahkan harapan besar agar hubungan struktural dan emosional antara pihak madrasah dan yayasan terus terjaga demi kemajuan mutu pendidikan Islam."Semoga ke depan lembaga kita dapat selalu berjalan beriringan, konsisten bersinergi, dan berkolaborasi bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimis MI Walisongo II dapat terus mencetak generasi yang unggul dan berakhlakul karimah," imbuhnya.Menepis Jarak GeografisSebagai informasi, MI Walisongo II merupakan bagian integral dari ekosistem pendidikan di bawah naungan YTI Walisongo. Meski secara geografis letak madrasah ini berada cukup jauh dari pusat yayasan yakni berjarak kurang lebih 5 kilometer hal tersebut tidak menjadi sekat pembatas.Penyaluran bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi, koordinasi, dan perhatian dari YTI Walisongo tetap merata dan menyentuh seluruh unit pendidikan tanpa memandang jarak operasional. Perayaan Haflatul Imtihan ke-42 ini pun ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan bersama YTI Walisongo dan seluruh lembaga yang didekapnya.

PROBOLINGOO - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Probolinggo mulai menyoroti persoalan praktik plasi bawang merah yang selama ini menjadi keluhan petani. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mendorong pemerintah daerah menyusun kajian ilmiah sebagai dasar penetapan standar plasi yang adil dan terukur.Anggota Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Arief Hidayat atau Cak Dayat, menilai praktik plasi yang berlangsung selama ini belum didukung kajian teknis yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan petani tidak memiliki acuan yang jelas terkait besaran potongan timbangan yang diterapkan dalam transaksi jual beli bawang merah.“Selama ini plasi diterapkan tanpa dasar ilmiah yang jelas. DKUPP dan Dinas Pertanian belum melakukan observasi menyeluruh terkait berat bruto, tingkat penyusutan alami akibat kadar air, kotoran, hingga proses sortasi bawang merah. Akibatnya, petani tidak mengetahui secara pasti berapa besaran potongan yang wajar,” kata Cak Dayat saat ditemui di ruang Pansus DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (18/06/26).Menurutnya, praktik plasi di lapangan telah menimbulkan keresahan di kalangan petani. Berdasarkan informasi yang diterima, potongan timbangan yang diterapkan pedagang dapat mencapai 32 hingga 35 kilogram per dua kuintal atau sekitar 17,5 persen. Pada beberapa kasus, angka plasi bahkan disebut mencapai 35 persen per kuintal.Besaran tersebut dinilai jauh melebihi ketentuan dalam Surat Edaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) yang mengatur batas maksimal plasi sebesar 7,5 persen per kuintal.“Dari satu ton bawang merah, ratusan kilogram dapat berkurang akibat plasi. Kondisi ini membuat petani merasa dirugikan karena hasil panen yang diperoleh langsung mengalami pemotongan dalam jumlah besar,” ucap Cak Dayat.Ia menegaskan, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Salah satu langkah yang diusulkan ialah mewajibkan pemerintah daerah melakukan kajian teknis mengenai tata niaga dan standar refaksi bawang merah.Menurut Cak Dayat, hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar penetapan batas minimal dan maksimal plasi sehingga besaran potongan tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan sepihak di lapangan.“Kami menginginkan adanya kepastian bagi seluruh pihak. Petani mengetahui batas potongan yang diperbolehkan, sedangkan pedagang memiliki pedoman yang jelas dalam bertransaksi. Kajian ini perlu melibatkan akademisi, petani, pedagang, DKUPP, serta Dinas Pertanian agar hasilnya objektif dan berkeadilan,” tuturnya.Hasil kajian tersebut selanjutnya diharapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan teknis turunan dari Perda. Dengan demikian, pengaturan plasi memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan mekanisme yang selama ini berlaku melalui surat edaran.Cak Dayat juga mendorong adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran batas plasi yang nantinya ditetapkan dalam regulasi. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi petani.“Perda ini harus memiliki daya dorong yang kuat dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai plasi perlu disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Apabila terdapat pelaku usaha yang terus melakukan pelanggaran, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap izin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.Lebih lanjut, ia menilai perlindungan terhadap petani perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada aspek pemasaran dan tata niaga hasil pertanian. Upaya peningkatan produksi melalui bantuan pupuk, benih, maupun sarana pertanian perlu diimbangi dengan sistem perdagangan yang memberikan rasa keadilan bagi petani.“Petani perlu memperoleh perlindungan sejak proses produksi hingga pemasaran hasil panen. Tata niaga yang sehat dan berkeadilan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Pemerintah akan mulai menyalurkan insentif bagi guru madrasah non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/06/2026).“Alhamdulillah, tahun ini kita awali dengan kabar yang menggembirakan. Insyaallah, insentif bagi guru madrasah non ASN akan mulai disalurkan pada akhir Juni 2026,” ujar Menag.Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun. Anggaran tambahan itu akan difokuskan pada tiga program prioritas, yakni percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta peningkatan insentif bagi guru non ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik.Menag menjelaskan bahwa untuk program peningkatan insentif guru non ASN yang belum tersertifikasi, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp295,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menaikkan besaran unit cost insentif menjadi Rp1,5 juta per bulan.“Usulan tambahan anggaran Kementerian Agama telah disesuaikan guna memperjelas kebutuhan strategis, antara lain keberlanjutan layanan pendidikan agama dan keagamaan, penguatan kelembagaan serta layanan pesantren, afirmasi peningkatan unit cost insentif guru non ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, serta percepatan revitalisasi madrasah dan sekolah keagamaan,” jelasnya.Lebih lanjut, Menag menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah non ASN. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pendidik yang terus berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa.“Kami mengapresiasi Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja maksimal menyiapkan seluruh kebutuhan administratif untuk proses pencairan insentif ini,” tuturnya.Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah saat ini sedang menyelesaikan proses pembuatan buku rekening kolektif bagi para penerima insentif.“Nantinya setiap guru madrasah non ASN yang terdata sebagai penerima akan memperoleh insentif sebesar Rp1,5 juta yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” ungkap Amin.

DPRD Kabupaten Probolinggo terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui Panitia Khusus (Pansus). Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani, sekaligus mendorong peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani.Wakil Ketua Pansus Raperda dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat atau yang akrab disapa Cak Dayat, menilai posisi petani selama ini masih lemah dalam rantai perdagangan hasil pertanian. Menurutnya, saat musim panen raya, harga komoditas sering mengalami penurunan drastis sehingga petani terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan berbagai potongan yang kerap tidak memiliki dasar yang jelas.“Melalui perda ini, kami ingin pemerintah daerah memiliki peran yang lebih aktif dalam tata niaga hasil pertanian. Pemda harus mampu menjadi penyeimbang pasar sehingga petani memiliki alternatif pembeli dan daya tawar yang lebih baik,” kata Cak Dayat.Ia menjelaskan bahwa semangat perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan bagi petani bawang merah, tetapi juga mencakup komoditas unggulan lainnya seperti tembakau, kopi, padi, jagung, dan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi andalan Kabupaten Probolinggo.Dalam pembahasannya, Raperda juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk atau memperkuat kelembagaan usaha pangan daerah yang berfungsi sebagai penyerap hasil panen petani.Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu melakukan pembelian hasil pertanian saat harga mengalami penurunan serta menjaga stabilitas pasokan ketika harga mulai meningkat.“Petani tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi. Pemerintah harus hadir sebagai stabilisator pasar agar keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha dapat terwujud,” ucapnya.Salah satu isu yang menjadi perhatian Pansus adalah praktik plasi atau potongan berat bawang merah yang selama ini banyak dikeluhkan petani.Untuk itu, Raperda mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) bersama Dinas Pertanian melakukan kajian teknis mengenai susut hasil, bruto, dan neto bawang merah. Kajian tersebut akan melibatkan akademisi, peneliti, serta organisasi petani.Menurut Cak Dayat, hasil penelitian nantinya dapat menjadi dasar dalam menetapkan standar plasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.“Hasil penelitian tersebut nantinya menjadi dasar penetapan standar plasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan begitu, petani maupun pedagang memiliki kepastian mengenai batas potongan yang wajar,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus berbasis data dan penelitian agar mampu menghindari praktik penetapan potongan yang merugikan salah satu pihak.Selain perlindungan harga, Raperda juga mengakomodasi pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian melalui pembangunan Pasar Agro yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung.Fasilitas tersebut meliputi cold storage untuk bawang merah dan sayuran, gudang penyimpanan tembakau, serta fasilitas pengering gabah. Kehadiran sarana tersebut dinilai dapat memberikan kesempatan bagi petani untuk menunda penjualan hasil panen saat harga sedang rendah.“Selama ini banyak petani menjual hasil panen bukan karena ingin, tetapi karena tidak memiliki tempat penyimpanan. Pasar Agro akan menjadi solusi untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperpendek rantai distribusi,” ungkapnya.Lebih lanjut, konsep Pasar Agro juga diharapkan mampu mendorong hilirisasi produk pertanian lokal, seperti pengembangan industri bawang goreng, pengolahan kopi, hingga berbagai produk pangan olahan lainnya. "Nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo," tambahnya.Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 itu diharapkan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian usaha bagi petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.“Harapan kami sederhana, petani memiliki kepastian dalam berusaha, memperoleh harga yang lebih adil, serta mendapatkan dukungan pemerintah dari hulu hingga hilir. Ketika petani sejahtera, ketahanan pangan daerah juga akan semakin kuat. Demi meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah,” tutur Cak Dayat.

WAKATOBI, - Meski agenda kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih beberapa tahun lagi, sejumlah tokoh muda di Wakatobi mulai menyuarakan harapan. Mereka menginginkan agar ke depan, pemimpin yang terpilih sebagai Bupati Wakatobi adalah sosok yang lebih baik dari sebelumnya.Salah satu tokoh pemuda, Suprianto, menilai bahwa masyarakat Wakatobi saat ini cenderung pesimis terhadap kinerja pemerintahan yang berjalan. Menurutnya, realitas yang ada masih jauh dari harapan publik.Ia menegaskan bahwa masyarakat kini membutuhkan sosok baru dalam kepemimpinan daerah.“Masyarakat sudah berulang kali melihat drama politik yang monoton. Ke depan, masyarakat menginginkan figur baru yang tidak memiliki keterikatan dengan masa lalu dan tidak memiliki beban dosa politik. Jika hanya pandai berbicara saat kamera menyala, itu bukan lagi zamannya, masyarakat sudah bosan,” ujar Suprianto, Rabu (17/62026).Sementara itu, tokoh pemuda lainnya, Bung Fiko, menilai bahwa masyarakat saat ini tidak membutuhkan tambahan janji dari para pejabat maupun calon pemimpin. Sebaliknya, masyarakat justru menginginkan penyelesaian nyata atas berbagai persoalan yang selama ini terabaikan.“Saat ini masyarakat tidak kekurangan janji. Rakyat justru lelah melihat pejabat yang sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara masalah publik dibiarkan tanpa arah,” kata Fiko.Menurut keduanya, figur pemimpin yang diharapkan adalah sosok yang memiliki integritas serta rekam jejak yang bersih dari persoalan hukum maupun kontroversi politik di masa lalu.Mereka pun menyebut salah satu nama yang dinilai memenuhi kriteria tersebut, yakni Ali Kamar Halim, anggota DPRD yang telah menjabat selama tiga periode sekaligus salah satu ketua partai politik di Wakatobi.Sosok Ali Kamar Halim dinilai memiliki pengalaman politik yang matang, namun tidak pernah terseret dalam persoalan yang mencoreng kepercayaan publik. Pengalaman panjangnya di legislatif dianggap menjadi modal penting dalam memahami tata kelola pemerintahan serta kebutuhan masyarakat.Suprianto menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan figur baru, tetapi juga sosok yang matang, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang baik.“Tentu masyarakat Wakatobi membutuhkan sosok baru yang bersih dan memahami liku-liku politik. Bukan figur lama atau sosok yang lahir dari kekuasaan sebelumnya,” tegasnya.Fiko kembali menegaskan bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang benar-benar fokus pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.“Saat ini masyarakat tidak kekurangan janji. Rakyat sudah lelah melihat pejabat yang sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara masalah publik dibiarkan tanpa arah,” ujarnya.Diketahui, nama Ali Kamar Halim mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif dalam bursa calon pemimpin Wakatobi menjelang Pilkada 2029. Rekam jejaknya yang dinilai bersih, ditambah pengalamannya sebagai anggota DPRD selama tiga periode, menjadi alasan mengapa sebagian kalangan mulai menaruh harapan kepadanya.Menurut para pemuda tersebut, masyarakat Wakatobi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir melalui janji dan pencitraan, tetapi juga mampu menunjukkan keteladanan, integritas, serta keberpihakan nyata terhadap kepentingan publik.

PROBOLINGGO – Di tengah polemik penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo, ada kelompok yang selama ini nyaris luput dari perhatian. Mereka adalah para relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini harus menjalani hari-hari penuh ketidakpastian akibat status suspend yang belum kunjung dicabut.Jumlahnya tidak sedikit. Diperkirakan lebih dari seribu relawan terdampak sejak puluhan SPPG dihentikan operasionalnya pada akhir Mei lalu. Mereka yang sebelumnya bekerja setiap hari menyiapkan makanan bergizi bagi ribuan siswa kini hanya bisa menunggu tanpa kepastian kapan dapur kembali dibuka.Padahal, sejumlah SPPG mengaku telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang menjadi syarat operasional. Namun hingga kini, sebagian masih belum menerima keputusan pencabutan suspend.Bagi masyarakat awam, penghentian operasional dapur mungkin hanya terlihat sebagai persoalan administrasi. Namun bagi para relawan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.Bukan Sekadar Relawan, Banyak yang Menopang Ekonomi KeluargaSebagian besar relawan berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar yang selama ini terlibat dalam operasional dapur. Aktivitas tersebut bukan hanya menjadi bentuk pengabdian sosial, tetapi juga membantu menambah penghasilan keluarga.Ketika dapur berhenti beroperasi, sumber pemasukan itu ikut terhenti.Salah satu relawan yang meminta identitasnya disamarkan sebagai Mama, dari salah satu SPPG di Kecamatan Krejengan, mengaku kondisi ini sangat berat bagi banyak rekannya.“Yang dirugikan bukan hanya pengelola dapur. Ada banyak relawan yang selama ini ikut bekerja setiap hari. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Ada yang punya anak sekolah, ada yang membantu kebutuhan rumah tangga dari penghasilan di sini,” ujarnya.Menurutnya, sejak suspend diberlakukan, suasana yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi kegelisahan.“Setiap hari yang ditanyakan teman-teman cuma satu, kapan dapur buka lagi? Karena mereka juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya.“Kami Kehilangan Penghasilan Tambahan”Keluhan serupa disampaikan relawan lain yang meminta namanya disamarkan sebagai Siti. Ia mengaku aktivitas di dapur MBG menjadi salah satu penopang kebutuhan rumah tangga.“Mungkin bagi sebagian orang ini hanya relawan. Tapi bagi kami, ada penghasilan yang sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Saat dapur tutup, kami kehilangan itu. Sementara harga kebutuhan terus naik dan anak-anak tetap harus sekolah,” tuturnya.Siti berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada SPPG yang telah memenuhi persyaratan.“Kami tidak meminta apa-apa selain kejelasan. Kalau memang sudah memenuhi syarat, kenapa harus berlarut-larut? Yang menunggu ini bukan satu dua orang, tapi banyak keluarga,” katanya.“Dapur Sepi, Hati Kami Juga Ikut Sepi”Relawan lainnya, sebut saja Rina, mengaku sedih melihat kondisi dapur yang kini tidak lagi beroperasi.Menurutnya, para relawan selama ini bekerja bukan semata-mata karena penghasilan, tetapi juga karena merasa memiliki peran dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak.“Biasanya sejak pagi dapur ramai. Ada yang memasak, menyiapkan bahan, mengemas makanan. Sekarang semuanya sunyi. Rasanya sedih melihat tempat yang dulu penuh aktivitas menjadi kosong seperti ini,” ujarnya.Rina mengatakan para relawan sebenarnya siap kembali bekerja kapan saja.“Peralatannya ada, dapurnya siap, orang-orangnya juga siap. Kami hanya menunggu lampu hijau agar bisa kembali bekerja dan melayani anak-anak,” katanya.Baru Dua SPPG Dicabut SuspendSementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencabut status suspend sebagian SPPG di Kabupaten Probolinggo. Koordinator Makan Bergizi Gratis Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, menyebut dua SPPG telah resmi kembali beroperasi.“Ada dua yang sudah dicabut suspend-nya. Yakni, SPPG Randumerak dan SPPG Maron Kidul,” ujarnya, dikutip dari Radar Bromo.Menurut Pujo, pencabutan dilakukan setelah hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi, termasuk persoalan IPAL dan fasilitas pendukung lainnya.“Persoalan IPAL dan lainnya sudah dipenuhi sesuai hasil verifikasi,” katanya.Namun dari 22 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara, masih terdapat lima unit yang belum mengajukan usulan pencabutan suspend.“Lima SPPG sampai sekarang belum mengusulkan pencabutan suspend,” kata Pujo.Menanti KepastianMeski proses pemulihan mulai berjalan, ribuan relawan yang terdampak berharap percepatan dapat dilakukan terhadap SPPG yang telah memenuhi persyaratan. Sebab semakin lama status suspend berlangsung, semakin panjang pula daftar keluarga yang harus menanggung dampaknya.“Kami hanya ingin bekerja lagi. Kami ingin dapur kembali hidup. Kami ingin kembali melayani anak-anak seperti dulu. Jangan biarkan relawan yang sudah berjuang sejak awal menjadi pihak yang paling lama menanggung akibat dari situasi ini,” pungkas Mama.Bagi para relawan, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan administrasi atau verifikasi teknis. Ini adalah tentang keberlangsungan hidup lebih dari seribu relawan dan keluarga mereka yang kini menggantungkan harapan pada satu keputusan yang hingga hari ini masih mereka tunggu.