PROBOLINGGO – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhammad Hilman Mufidi, S.H., S.E., atau yang akrab disapa Gus Hilman, menggelar agenda reses untuk menyerap keluhan masyarakat terkait keterbatasan sarana pendidikan. Kegiatan reses ini dipusatkan di Pondok Pesantren (PP) Al-Ihsan Assalafi, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, pada Selasa (27/10/2026) siang. Langkah turun ke bawah ini dilakukan karena ketertinggalan pembangunan daerah yang menuntut percepatan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam ruang dialog masa reses yang digelar mulai pukul 13.00 WIB tersebut, warga dan wali santri yang hadir menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan pendidikan yang layak. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik di sekolah umum maupun madrasah di wilayah pelosok Leces, menjadi sorotan utama masyarakat.
Aspirasi ini sejalan dengan kondisi wilayah Probolinggo yang indeks pembangunannya disebut masih berada di jajaran 10 terbawah. Merespons fakta lapangan tersebut, kehadiran Gus Hilman dalam agenda reses menjadi sangat krusial jika dihubungkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag), temuan reses ini akan menjadi amunisi penting bagi fungsi pengawasan dan penganggaran di Senayan. Kondisi sarana pendidikan pelosok di Probolinggo dinilai mendesak untuk mendapat intervensi program dan alokasi dana dari pemerintah pusat agar ketimpangan tidak makin melebar.
Gus Hilman menegaskan bahwa agenda reses mutlak diperlukan sebagai upaya menjemput bola untuk melihat langsung kepincangan fasilitas pendidikan yang selama ini kurang tersentuh.
“Masa reses ini adalah momen saya melihat langsung realita di lapangan. Keluhan dari masyarakat di Desa Kerpangan dan sekitarnya ini menjadi bukti nyata bahwa intervensi perbaikan sarana prasarana pendidikan dari pusat harus difokuskan ke wilayah pelosok, tidak hanya menumpuk di perkotaan,” ujar Gus Hilman.
Lebih lanjut, ia berjanji akan menggunakan kewenangannya di komisi pendidikan untuk mendesak pemerintah agar alokasi bantuan sarana belajar lebih proporsional bagi daerah-daerah yang indeks pembangunannya masih rendah seperti Probolinggo.
“Sebagai perpanjangan tangan masyarakat di Komisi X, aspirasi soal madrasah dan sekolah yang fasilitasnya memprihatinkan ini pasti saya bawa ke meja rapat di Senayan. Kita akan dorong kementerian terkait agar anggaran pendidikan benar-benar berkeadilan, supaya anak-anak kita di desa punya ruang belajar yang aman dan bermutu,” tegasnya.
Melalui penyerapan aspirasi secara langsung di agenda reses ini, diharapkan akselerasi pembangunan di Kota dan Kabupaten Probolinggo dapat bergerak lebih maju. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dengan ruang belajar yang aman dan fasilitas memadai semestinya menjadi hak setiap anak, tanpa ditentukan oleh lokasi tempat tinggal mereka.
