PROBOLINGGO — Layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan perbaikan pasca audit yang dilakukan Satgas MBG pada Jumat (17/4/2026). Sejumlah pembenahan dilakukan menyusul temuan awal terkait menu MBG.Kapolsek Krejengan, Iptu Miftahol Rahman, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG merupakan kerja kolektif lintas sektor di tingkat kecamatan.“Forkopimcam sifatnya pengawasan, bukan hanya kepolisian saja. Ada Koramil, Camat, dan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, ahli gizi, hingga Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (23/4/2026).Ia menyebutkan, langkah-langkah perbaikan telah dilakukan setelah adanya temuan di lapangan.“Berkaitan dengan temuan MBG yang bermasalah, kami sudah melakukan langkah di sana, dan alhamdulillah ada beberapa perbaikan,” kata Miftahol.Ia juga mengapresiasi komitmen pengelola SPPG. “Kami mengapresiasi upaya pihak SPPG untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan. Masukan dari penerima manfaat juga akan terus ditindaklanjuti,” tambahnya.Kepala SPPG Opo-opo, Lutfi Saiful Rijal, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada perbaikan menu, tetapi juga memperkuat kolaborasi lokal.SPPG, kata dia, telah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Opo-opo dalam penanganan sampah. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga cukup tinggi.“Sekitar 90 persen relawan berasal dari warga Desa Opo-opo. Ini melampaui target minimal 40 persen yang ditetapkan,” ujarnya.Ia menambahkan, rantai pasok bahan pangan juga melibatkan warga setempat serta pelaku UMKM desa.Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Krejengan, Sri Rohayu, menyampaikan bahwa evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan.“Kami terus berbenah. Masukan dari audit dan masyarakat menjadi dasar perbaikan agar layanan MBG semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya.Respons positif juga datang dari masyarakat. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan, Nur Khotimah, menilai kualitas menu MBG telah mengalami peningkatan.“Sudah membaik dan bagus, anak saya juga senang,” katanya.Perbaikan yang dilakukan menunjukkan adanya respons cepat dari pengelola dan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Selain meningkatkan kualitas layanan, keterlibatan masyarakat desa dalam operasional SPPG juga dinilai memperkuat dampak sosial dan ekonomi dari program MBG di wilayah tersebut.

PROBOLINGGO – PC KOPRI PMII Probolinggo mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya menekan angka kekerasan seksual melalui audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo, Selasa (21/04/2026).Audiensi yang digelar di kantor DP3AP2KB tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DP3AP2KB A’at Kardono bersama jajaran kepala bidang, yakni Rigustina, dr. Adi Nugroho WD, dan Dian Rachmawati.Ketua PC KOPRI PMII Probolinggo, Arina Rosada Nuriyah Murdiyanto, menyampaikan bahwa pertemuan ini dilatarbelakangi meningkatnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang berdampak luas, khususnya terhadap perempuan.“Audiensi ini kami lakukan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus upaya bersama untuk membahas persoalan pelecehan dan kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo yang berdampak luas, khususnya bagi perempuan,” ujarnya.Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan langkah kolaboratif antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah agar penanganannya lebih optimal.Perkuat Edukasi dan Pendampingan TerintegrasiMenanggapi hal tersebut, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, A’at Kardono, mengapresiasi langkah KOPRI dalam membuka ruang dialog.“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman KOPRI. Audiensi ini menjadi langkah positif untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama atas persoalan yang ada,” tuturnya.Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rigustina, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satgas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.Satgas ini berperan dalam upaya pencegahan hingga pendampingan korban kekerasan.Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Probolinggo telah meraih predikat Madya sebagai Kabupaten Layak Anak.Sebagai tindak lanjut, KOPRI PMII Probolinggo menawarkan kerja sama konkret melalui berbagai kegiatan edukatif dan preventif di tengah masyarakat.“Kami berharap kolaborasi ini dapat direalisasikan melalui beragam kegiatan edukatif dan preventif,” kata Arina.Ia menambahkan, KOPRI juga telah membentuk Satgas SP3 (Satuan Tugas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan) sebagai bentuk komitmen dalam pendampingan perempuan.“Pembentukan Satgas SP3 ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan pendampingan kepada perempuan, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan lebih nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.

PROBOLINGGO — Kehadiran dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, disebut memberi dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Program yang dijalankan pemerintah pusat itu mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, terutama dalam membuka peluang kerja dan usaha.Kepala Dapur MBG Matekan, Arjuna, mengatakan pihaknya mengutamakan masyarakat sekitar sebagai mitra dalam menjalankan operasional dapur. Menurut dia, pelibatan warga lokal menjadi bagian penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga masyarakat desa secara luas.“Sebisa mungkin kami menggandeng warga sekitar sebagai partner. Mulai dari tenaga kerja hingga kebutuhan pendukung lainnya, kami prioritaskan masyarakat Matekan,” kata Arjuna, Sabtu, 18 April 2026.Ia menilai program MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, tetapi juga dapat menggerakkan roda ekonomi desa. Dengan adanya dapur tersebut, sejumlah warga memperoleh pekerjaan baru dan kesempatan menambah pendapatan keluarga.Salah seorang warga Matekan, Timini, mengaku bersyukur dengan keberadaan dapur MBG di desanya. Ia mengatakan, sebelumnya cukup sulit mencari penghasilan tetap, namun kini kondisi ekonomi keluarganya mulai terbantu.“Alhamdulillah sekarang ada tambahan penghasilan. Sebelumnya susah cari kerja, sekarang bisa ikut terbantu dengan adanya dapur MBG,” ujar Timini.Selain membuka lapangan kerja, pengelola dapur MBG Matekan juga menaruh perhatian pada kebersihan lingkungan. Arjuna memastikan pengelolaan limbah dilakukan dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar, sehingga keberadaan dapur tetap memberi manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru bagi warga.

Diduga Lambat Tangani Kasus Penganiayaan menggunakan Senjata Tajam, Keluarga Koban Desak Kapolres Wakatobi Evaluasi Kinerja Polsek Kaledupa. Keluarga korban menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang hingga saat ini belum menunjukkan kepastian hukum yang jelas di Polsek Kaledupa.Andry, selaku anak korban, mengungkapkan bahwa proses hukum atas kasus penganiayaan berat menggunakan senjata tajam jenis badik yang dialami ayahnya, La Mini, terkesan lambat. Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini pelaku masih bebas berkeliaran.“Proses hukum yang berjalan terkesan lambat, sementara pelaku masih bebas di luar,” ujarnya kepada media, Senin (20/4/2026).Peristiwa dugaan penganiayaan berat tersebut terjadi pada 6 Januari 2026 di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kaledupa pada hari yang sama dengan Nomor Surat Tanda Terima Laporan: STPL/01/I/2026/SPKT Unit Reskrim/Polsek Kaledupa.Andry mengaku kecewa terhadap penanganan kasus tersebut. Menurutnya, unsur tindak pidana sudah sangat jelas, mengingat korban mengalami luka tusuk berat di bagian dada. Selain itu, bukti visum telah tersedia dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.“Namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum. Status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka,” tegasnya.Ia juga menyoroti lamanya proses penyelidikan yang dinilai berjalan ditempat dan diduga tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tingkat kesulitan perkara diklasifikasikan menjadi perkara mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit.Menurut Andry, kasus yang dialami ayahnya seharusnya dapat dikategorikan sebagai perkara mudah karena saksi dan alat bukti telah cukup, serta terduga pelaku telah diketahui. Dengan demikian, proses penyelidikan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat.Hal ini juga merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelidikan perkara tertentu dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari.“Namun faktanya, sudah  tiga bulan lebih lebih sejak laporan dibuat, belum juga ada kejelasan hukum atas penanganan kasus ini,” ungkapnya.Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kapolsek Kaledupa dan Kanit Reskrim Polsek Kaledupa. Mereka menilai penanganan kasus tersebut tidak dilakukan secara maksimal sehingga belum menemukan titik terang.“Kami menilai kinerja aparat di Polsek Kaledupa tidak profesional dalam mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dialami ayah kami,” tambahnya.Keluarga korban juga meminta kepada Kapolres Wakatobi untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Kaledupa. Selain itu, mereka berharap agar Polres Wakatobi dapat mengambil alih penanganan kasus tersebut dan mengusutnya secara tuntas demi tercapainya keadilan bagi korban.

KRAKSAAN – Perayaan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-280 berlangsung meriah pada Sabtu (18/4/2026) malam. Ribuan warga memadati Alun-Alun Kraksaan untuk menyaksikan rangkaian kegiatan bertajuk “Ajang Bakat dan Prestasi Harjakapro Jeman Konah SAE”.Mengusung tema “Transformasi Berkelanjutan Menuju Probolinggo SAE”, agenda ini difokuskan pada pengembangan potensi generasi muda sekaligus pelestarian seni dan budaya lokal. Sejak pagi, kegiatan Olimpa Cermat yang meliputi olimpiade IPA dan lomba cerdas cermat pelajar berlangsung semarak dengan diikuti peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Probolinggo.Memasuki sore hingga malam, suasana semakin hidup dengan suguhan musik langsung serta penampilan seni budaya daerah yang menghibur masyarakat. Kehadiran stand UMKM di sekitar Alun-Alun Kraksaan juga menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mendorong perputaran ekonomi warga.Salah satu pengunjung, Siti Aminah (34), warga Kecamatan Gading, mengaku antusias dengan kemeriahan acara tersebut. “Ramai dan sangat seru. Saya sengaja datang bersama anak-anak untuk menyaksikan cerdas cermat sekaligus rekreasi. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar setiap tahun agar ekonomi masyarakat ikut meningkat,” tuturnya.Hal serupa disampaikan Rian (21), mahasiswa asal Kecamatan Paiton, yang menilai Harjakapro tahun ini lebih dekat dengan kalangan muda. “Suasananya luar biasa, apalagi saat penampilan band lokal. Keren karena mampu merangkul anak muda tanpa meninggalkan budaya daerah,” ujarnya.Sementara itu, Sumardi (52), warga Kecamatan Kraksaan, mengapresiasi penyelenggaraan acara yang dinilai tertib dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Saya bangga Alun-Alun Kraksaan bisa menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat. Harapannya program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan Probolinggo semakin SAE,” katanya.Rangkaian kegiatan Harjakapro ke-280 masih akan berlangsung hingga 26 April 2026. Pada agenda berikutnya, masyarakat akan disuguhkan kegiatan Genggong Go Green serta Otomotif Safety Riding yang diperkirakan menarik partisipasi komunitas sepeda dan otomotif.Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung agar suasana pesta rakyat tetap aman dan nyaman.

PROBOLINGGO - Identitas empat korban meninggal dunia dan satu korban luka dalam kecelakaan tragis di Jalan Raya Probolinggo–Lumajang, tepatnya di Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, akhirnya terungkap. Seluruh korban tewas diketahui merupakan satu keluarga asal Kabupaten Blitar.Keempat korban meninggal masing-masing Sutrisno (60), T. Sri Budiyatni (60), Devica Friskiara (29), dan Giovana Malik Ibrahim (3). Mereka merupakan warga Dusun Pundensari, Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.Saat peristiwa terjadi, keempat korban berada di dalam mobil Toyota Limo Vios berpelat AG 1644 EG. Sementara itu, satu korban luka merupakan sopir pikap Daihatsu Grand Max bernama Muhammad Iswanto (33), warga Desa Kaliwingi, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.“Jadi korban tewas yang berjumlah empat orang ini merupakan satu keluarga asal Blitar,” ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Iptu Aditya Wikrama.Saat ini, jenazah keempat korban berada di kamar jenazah RSUD dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo. “Pihak keluarga sudah mengetahui dan tengah dalam proses penjemputan,” tambahnya.Diketahui sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di jalur selatan Probolinggo, tepatnya di Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, pada Sabtu tengah malam (18/4/26).Insiden bermula ketika truk trailer bernopol B 9625 UEJ yang dikemudikan Cecep Adi Sucipto (46), warga Desa Kepuharuh, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, diduga mengalami rem blong saat melintas di lokasi kejadian.Truk tersebut kemudian menabrak empat kendaraan, yakni pikap bermuatan sayur, sedan yang ditumpangi para korban, sebuah truk trailer, serta Toyota Hiace. Keempat kendaraan tersebut tengah berhenti di perlintasan karena palang pintu tertutup akibat kereta api yang melintas.Kondisi jalan yang menurun serta beban muatan truk yang berat diduga membuat kendaraan sulit dikendalikan. Akibatnya, kecelakaan pun tak dapat dihindari hingga menyebabkan empat orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka.

KRAKSAAN – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksaan, Abdur Rahman, menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor di balik aksi mendatangi rumah pribadinya di Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.Rahman menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena persoalan yang terjadi merupakan urusan organisasi, bukan ranah keluarga. Ia menyebut aksi itu justru telah mengganggu kenyamanan keluarganya.“Ini urusan organisasi, bukan keluarga. Kejadian tersebut telah melukai keluarga saya dan tentunya organisasi,” kata Rahman, Minggu, 19 April 2026.Menurut dia, setiap persoalan internal semestinya diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan musyawarah, bukan dengan cara mendatangi rumah pribadi. Apalagi, rumah tinggal merupakan ruang privat yang tidak seharusnya dijadikan tempat tekanan.Rahman menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait pihak-pihak yang diduga mengatur aksi tersebut. Karena itu, ia memastikan langkah hukum akan ditempuh untuk memberi kepastian dan efek jera.“Kami sudah mengantongi bukti-bukti siapa otak dari kejadian itu. Sekali lagi ini persoalan organisasi dan bukan persoalan keluarga.Kami siap menempuh jalur hukum, apalagi kenyamanan keluarga saya telah terganggu,” ujarnya.Sementara itu, Komandan Satuan Koordinasi Cabang Banser Kraksaan, Dwi Adi Hartoko, menegaskan aksi tersebut bukan instruksi resmi organisasi. Ia menyatakan tidak pernah memberikan perintah kepada kader Banser untuk mendatangi rumah Ketua PC GP Ansor Kraksaan.Dwi menyebut tindakan itu merupakan inisiatif pribadi yang tidak mencerminkan nilai, sikap, maupun garis komando organisasi. Pihaknya juga memastikan akan melakukan penelusuran internal dan mengambil langkah tegas terhadap individu yang terbukti terlibat.

KRAKSAAN – Dinamika organisasi di tubuh Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kraksaan memasuki babak baru. Abd Wahid resmi ditunjuk sebagai Sekretaris PC GP Ansor Kraksaan menggantikan Muhammad Rizal Mahfudz melalui mekanisme Rapat Pleno Harian yang digelar di Kantor PCNU Kraksaan, Jumat (17/4).Langkah ini diambil guna memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif. Namun, proses transisi ini sempat diwarnai aksi sekelompok oknum yang mendatangi kediaman Ketua PC GP Ansor Kraksaan, yang kemudian menuai sorotan tajam.Penunjukan Abd Wahid ditegaskan telah melalui prosedur yang sah sesuai Peraturan Organisasi (PO) GP Ansor. Rapat Pleno Harian tersebut dihadiri oleh  32 Pengurus Harian  PC GP Ansor Kraksaan.Dalam keterangannya, Abd Wahid meluruskan opini yang berkembang di publik terkait proses pemilihannya. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan mandat kolektif, bukan penunjukan subjektif."Terpilihnya saya sebagai pengganti Sekretaris itu adalah hasil pleno, bukan kemauan ketua secara pribadi. Walaupun Ketua mengusulkan nama saya, tapi keputusan tetap diserahkan sepenuhnya kepada forum," ujar Wahid kepada awak media.Menyayangkan Aksi Oknum Atas Nama BanserDi sisi lain, Wahid menyayangkan adanya insiden "serbuan" oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan anggota Banser ke kediaman Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Sahabat Abd Rahman. Berdasarkan klarifikasi internal, aksi tersebut dipastikan  ilegal dan di luar komando organisasi."Kasatkorcab Banser Kraksaan sendiri tidak tahu-menahu tentang kejadian tersebut. Artinya, itu bukan perintah organisasi," tegasnya.Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak psikologis yang dialami keluarga Ketua Cabang akibat kedatangan oknum-oknum tersebut. Menurutnya, tindakan intimidatif semacam itu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai santun yang diajarkan dalam GP Ansor.Seruan Kembali ke Khittah PengabdianMenutup pernyataannya, Abd Wahid mengajak seluruh kader Ansor maupun Banser di wilayah Kraksaan untuk tetap solid dan menghormati keputusan tertinggi organisasi yang telah diambil dalam pleno.Berikut adalah poin-poin penegasan Abd Wahid:1. Kepatuhan Organisasi: Menghimbau seluruh kader mematuhi hasil Pleno Harian sebagai keputusan sah.2. Esensi Jabatan: Menekankan bahwa posisi Sekretaris adalah amanah untuk melayani, bukan objek perebutan kekuasaan.3. Prinsip Dasar: Mengajak kader kembali pada prinsip pengabdian tulus kepada ulama dan bangsa."Bagi saya, jabatan sekretaris ini hanyalah amanah, bukan perebutan jabatan. Seyogyanya kita harus kembali pada prinsip dasar organisasi, yakni kita di Ansor ini adalah murni pengabdian," pungkasnya dengan tegas.

PROBOLINGGO -  Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, masih fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur. Tahun ini, pemerintah desa merencanakan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) untuk mencegah terjadinya longsor.Desa Andungsari memiliki kondisi geografis yang didominasi tebing. Kondisi ini membuat setiap pembangunan infrastruktur harus diperhatikan secara matang, demi memberikan kenyamanan bagi warga serta mencegah potensi bencana.Bendahara Desa Andungsari, Andry Tri Wibowo, mengatakan bahwa wilayah administratif desa sebagian besar berbatasan dengan tebing. Hal ini menyebabkan tingginya potensi bencana tanah longsor dan menjadi perhatian serius pemerintah desa. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah desa akan membangun TPT di sejumlah titik rawan longsor.“Bencana longsor sewaktu-waktu bisa saja terjadi, sebab banyak wilayah desa berada di area tebing. TPT perlu dibangun di titik-titik potensi longsor,” katanya.Tahun ini, pemerintah desa akan membangun TPT di RT 12/RW 4, Dusun Paleran, dengan panjang 50 meter dan ketinggian 2,5 meter. Pembangunan ini bertujuan mencegah longsor sekaligus memperkuat bahu jalan agar tidak mudah ambrol saat dilintasi kendaraan.“Jalan yang dibangun TPT ini sebelumnya pernah longsor dan tergerus air hujan. Agar lebar jalan tidak berkurang, maka akan dibangun TPT. Ruas jalan cukup panjang, sehingga kami realisasikan secara bertahap,” ujarnya.Pada tahun sebelumnya, pemerintah desa telah melakukan paving jalan sepanjang 320 meter di RT 4/RW 1, Dusun Krajan. Jalan tersebut merupakan akses menuju Wisata Ranu Merah yang menjadi salah satu destinasi unggulan Desa Andungsari.Sebelumnya, jalan tersebut hanya berupa tanah. Saat musim hujan, kondisi jalan sering becek dan berlumpur sehingga menjadi licin. Setelah dilakukan paving, pemerintah desa berharap Wisata Ranu Merah semakin diminati wisatawan.“Potensi wisata harus didukung dengan infrastruktur yang baik. Untuk mendongkrak jumlah pengunjung, kami membangun jalan agar lebih nyaman,” jelasnya.

PROBOLINGGO  — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, dalam rangka silaturahim dan halalbihalal, Jumat (17/04/2026).Kunjungan ini disambut hangat oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Moh. Zuhri Zaini. Ia menyampaikan apresipaitonasi atas kehadiran Menteri Agama sekaligus menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna meningkatkan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut.Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menyoroti peran historis pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia sejak abad ke-13, seiring runtuhnya Baghdad sebagai pusat peradaban Islam, termasuk Baitul Hikmah.Pesantren Penerus Kejayaan Ilmu IslamMenteri Agama menegaskan bahwa pesantren memikul tanggung jawab besar dalam melanjutkan tradisi keilmuan Islam.“Tugas kita di pondok pesantren adalah mengembalikan Darul Hikmah yang ada di Baghdad. Semangat Nurul Jadid adalah membangkitkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan seperti era keemasan Islam, di mana ulama tidak hanya menguasai agama, tetapi juga sains,” ujarnya.Ia menekankan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga dakwah, melainkan juga pusat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.Kiprah santri yang telah tersebar luas turut diapresiasi, sembari mendorong pesantren agar menjadi eksportir ulama pembawa Islam moderat.Nasaruddin Umar juga menyampaikan pesan tegas terkait cara beragama.“Islam adalah agama dan ideologi terbuka. Mengajarkan Islam adalah mengajarkan cinta, bukan kebencian. Jangan mengajarkan Islam dengan membenci orang yang berbeda agama,” tegasnya.Ia berpesan agar para santri dan ulama senantiasa menjaga nilai kelembutan, tawadhu, istikamah, muru’ah, dan keikhlasan. Terkait popularitas, ia mengingatkan agar ulama tidak tergiur hal-hal duniawi.“Tidak perlu populer di bumi, tetapi jadilah ‘artis’ di langit,” pungkasnya.Di penghujung kunjungan, Menteri Agama memohon doa restu agar dapat mengemban amanah jabatannya hingga tuntas serta membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

PROBOLINGGO — Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksaan, Abd. Rahman, menegaskan dua hal kepada jajaran pengurusnya jelang pelantikan kepengurusan masa khidmat 2025–2029: keberkahan berorganisasi dan kekompakan.Pesan itu disampaikan dalam Rapat Persiapan Pelantikan sekaligus Rapat Harian Pengurus di Kantor PCNU Kraksaan, Jumat (17/04/202/).Rahman mengingatkan seluruh pengurus bahwa keaktifan di Ansor bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan ladang keberkahan yang tidak boleh disia-siakan.“Aktif di Ansor bukan sekadar urusan organisasi. Ini ladang barakah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini,” kata Rahman di hadapan pengurus harian dan panitia pelantikan.Dawuh Hadratussyaikh Jadi Penguat SemangatUntuk memperkuat pesannya, Rahman mengutip dawuh pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari: Barangsiapa yang mau mengurus NU akan aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku akan kudoakan khusnul khatimah beserta anak-cucunya.Ia menegaskan bahwa pengurus Ansor yang aktif turut bagian dalam mengurus NU, sehingga doa Hadratussyaikh itu juga berlaku bagi mereka.Selain keberkahan, Rahman menekankan pentingnya kekompakan sebagai syarat keberhasilan program organisasi. Ia meminta seluruh pengurus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam berkhidmat.“Program sebesar apapun tidak akan jalan kalau kita tidak kompak. Kekompakan itu bukan hanya saat acara besar, tapi dalam keseharian kita berkhidmat,” tegasnya.Rapat yang berlangsung ba’da Jumat itu dihadiri Pengurus Harian dan Panitia Pelantikan PC GP Ansor Kraksaan.Pelantikan kepengurusan PC GP Ansor Kraksaan Masa Khidmat 2025–2029 dijadwalkan digelar dalam waktu dekat.

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar mahasiswa yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diproses secara hukum dan diadili.“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kami menolak segala bentuk kekerasan seksual, dan pelakunya harus diproses secara adil,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026).Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus dugaan pelecehan seksual secara daring yang melibatkan 16 mahasiswa FH UI terhadap 27 korban.Puan juga menyoroti pentingnya peran institusi pendidikan dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Menurutnya, perguruan tinggi harus mampu memberikan pembinaan sekaligus menjamin lingkungan yang aman bagi seluruh civitas akademika.“Dunia pendidikan harus mampu memberikan pembinaan dan memastikan lingkungan kampus tetap adil, aman, serta tidak mengulangi kejadian serupa,” katanya.Lebih lanjut, Puan menilai maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mendorong semua pihak untuk berani bersuara agar kejadian serupa tidak terus berulang.“Harus dievaluasi. Semua pihak harus berani bicara terkait hal ini. Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun,” tegasnya.Kronologi Kasus di FH UISebanyak 16 mahasiswa FH UI mengakui telah melakukan pelecehan seksual secara daring terhadap 27 korban melalui percakapan di grup WhatsApp dan LINE.Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyampaikan bahwa pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh para pelaku.“Permohonan maaf disampaikan oleh 16 pelaku, dan statusnya mereka semua mengakui perbuatannya,” ujar Dimas, Senin (13/4/2026).Ia menambahkan, bentuk pelecehan yang dilakukan umumnya berupa pesan bernada merendahkan dengan muatan seksual.Pihak Fakultas Hukum UI juga telah menyatakan kecaman keras atas peristiwa tersebut.“Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik,” demikian pernyataan resmi Fakultas Hukum UI pada 12 April 2026.