PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Hilman Mufidi, mengecam keras tindakan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, usai menyuarakan kasus bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).“Tindakan teror kepada adinda Tiyo, Ketua BEM UGM, tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi tersebut, karena sama saja dengan praktik pembungkaman,” ujar Hilman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (13/2/2026).Hilman mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku serta dalang di balik aksi teror tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Tiyo merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum.“Saya meminta aparat untuk mengusut tuntas siapa di balik aksi teror terhadap adinda Tiyo. Bagaimanapun, suara yang disampaikan adalah wujud keterbukaan dan kebebasan berpendapat yang harus dihormati,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.Lebih lanjut, Hilman juga mengingatkan semua pihak agar menahan diri dalam menyikapi dinamika yang berkembang, termasuk terkait kasus bunuh diri seorang anak sekolah dasar di NTT.“Semua pihak tentu berduka. Saya juga sangat prihatin dengan apa yang dialami anak kita di NTT. Namun, menyikapi hal ini perlu keterbukaan hati dan kejernihan berpikir. Setiap kritik terhadap penanganan kasus harus disikapi dengan bijak, bukan dengan teror,” tambahnya.Sebelumnya, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dilaporkan menerima teror setelah menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan kegagalan dalam menjamin hak dasar anak, menyusul tragedi bunuh diri seorang anak di NTT.Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor berkode luar negeri, empat hari setelah BEM UGM menyampaikan kritik tersebut.Selain ancaman penculikan, pelaku juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” demikian isi pesan tersebut.

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi sebagai upaya strategis membenahi sistem subsidi pupuk nasional.Guru Besar Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan IPB University, Prof A Faroby Falatehan, menyatakan regulasi tersebut merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya sekaligus langkah mendorong efisiensi industri pupuk dan memperkuat ketahanan pangan nasional.Dalam webinar bertajuk “Membedah Perpres Nomor 113 Tahun 2025” pada 18/2, Prof Faroby menjelaskan bahwa Perpres 113 Tahun 2025 merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut atas evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola subsidi pupuk.Menurutnya, sejumlah masalah yang teridentifikasi sebelumnya meliputi mekanisme subsidi yang belum efisien, tingginya beban fiskal negara, keterlambatan pembayaran subsidi karena dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, serta minimnya transparansi dalam perhitungan besaran subsidi.Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University tersebut menuturkan bahwa perubahan mendasar dalam regulasi baru terletak pada transformasi skema subsidi, dari berbasis biaya produksi (cost plus) menjadi berbasis harga pasar (market based).Pada skema lama, produsen pupuk terlebih dahulu menghitung biaya produksi, pemerintah kemudian menetapkan harga eceran tertinggi (HET), dan selisih antara biaya produksi dengan HET ditutup melalui subsidi dari APBN.“Melalui Perpres 113 Tahun 2025, perhitungan subsidi didasarkan pada selisih antara harga referensi pasar dan HET yang dibayarkan petani. Harga referensi ini mempertimbangkan harga pupuk komersial di dalam negeri, harga internasional, nilai tukar, serta biaya distribusi yang wajar,” jelasnya.Prof Faroby menilai, skema baru tersebut membuat mekanisme subsidi menjadi lebih sederhana, transparan, serta responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, kebijakan ini dinilai memperkuat dorongan efisiensi di industri pupuk, mengingat setiap perusahaan memiliki struktur biaya produksi yang berbeda.Sistem berbasis harga pasar, lanjutnya, mendorong pelaku industri meningkatkan efisiensi dan melakukan modernisasi teknologi. Regulasi ini juga mengatur pembayaran subsidi sebagian di awal sebelum proses produksi, guna memperbaiki likuiditas perusahaan pupuk sehingga produksi dan distribusi dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

PROBOLINGGO – Kasus pencurian yang menimpa rombongan wisatawan asal Thailand di kawasan wisata Gunung Bromo sempat menyita perhatian publik. Tujuh koper milik turis asing dilaporkan hilang saat kendaraan mereka terparkir, dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.Di balik peristiwa tersebut, pengungkapan kasus oleh jajaran kepolisian menghadirkan fakta yang cukup ironis. TigaBromo pelaku justru tidak sempat menikmati hasil kejahatan mereka, karena seluruh barang curian dibuang ke sungai akibat panik setelah diburu petugas.Fakta-fakta Pencurian 7 Koper Turis Thailand di Bromo:1. Terjadi di Area Parkir Pintu Masuk BromoAksi pencurian terjadi pada Minggu (15/2/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di area parkir pintu masuk Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Saat itu, rombongan wisatawan tengah berkunjung ke kawasan Bromo.Korban diketahui bernama Miss Kanthima (54), warga negara Thailand, yang datang bersama rombongan menggunakan mobil Toyota Hiace sewaan."Peristiwa pencurian terjadi di area parkir pintu masuk Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo," ujar Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif.2. Tujuh Koper Berisi Barang Bernilai Tinggi Hilang, Kerugian Rp 108 JutaKetika kembali ke kendaraan, rombongan wisatawan mendapati pintu mobil dalam kondisi rusak dan tujuh koper berisi kamera, tablet, iPhone, pakaian, serta barang pribadi lainnya telah hilang. Total kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai Rp 108 juta."Tujuh koper berisi kamera, tablet, iPhone, pakaian, serta barang pribadi lainnya raib dengan total kerugian mencapai Rp 108 juta," imbuhnya.3. Pelaku Terlacak dari Rekaman CCTVBerdasarkan keterangan saksi dan hasil analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi mencurigai sebuah mobil Avanza putih yang terekam berada di area parkir saat kejadian. Penelusuran kemudian mengarah pada identitas pelaku pertama yang berhasil diamankan di Kota Probolinggo."Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, polisi mencurigai satu unit mobil Avanza putih yang berada di sekitar lokasi kejadian," jelas AKBP M. Wahyudin Latif.4. Tiga Pelaku Diamankan di Kota ProbolinggoPetugas menangkap Abdurrohim (34) di kediamannya di Kota Probolinggo. Selanjutnya, polisi juga mengamankan Edi Siswanto (46) dan istrinya, Novita Fransiska (45), di Perumahan Bogowonto, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok.Ketiganya ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polsek Sukapura dan Satreskrim Polres Probolinggo."Ketiganya diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polsek Sukapura dan Satreskrim Polres Probolinggo," ujarnya.5. Barang Curian Dibuang ke Sungai karena PanikPara pelaku tidak sempat memanfaatkan hasil pencurian. Mereka panik setelah mengetahui sinyal GPS salah satu ponsel korban terdeteksi mengarah ke rumah mereka. Dalam kondisi takut, seluruh koper dibuang ke sungai, sementara barang elektronik dirusak agar tidak bisa dilacak."Setelah kami lakukan penelusuran, semua barang-barang hasil kejahatan itu dibuang di sungai. Untungnya sebagian ditemukan di hulu sungai sebelum terbawa arus ke laut. Untuk barang elektronik, semuanya sudah dihancurkan lalu dibuang juga," ujar AKBP Wahyudin.6. Belum Ada Barang yang Sempat DijualMeskipun sempat menguasai tujuh koper berisi barang bernilai tinggi, para pelaku belum sempat menjual barang-barang tersebut. Kepanikan akibat pelacakan GPS membuat mereka memilih merusak dan membuang seluruh hasil curian."Tidak ada yang sempat terjual karena para pelaku ketakutan setelah mengetahui sinyal ponsel mengarah ke rumah mereka," katanya.7. Motif Ekonomi karena Terlilit UtangPolisi memastikan aksi tersebut dilakukan murni karena motif ekonomi. Tidak ditemukan unsur dendam pribadi maupun persaingan usaha dengan korban. Para pelaku diketahui terlilit utang sehingga nekat melakukan pencurian di kawasan wisata."Motif murni kriminalitas, tidak ada persaingan bisnis atau motif lain. Ini murni karena kebutuhan ekonomi dan terlilit utang," tegasnya.8. Koper Jadi Barang Bukti, Akan Dikembalikan Lewat KedutaanSebagian koper korban ditemukan dalam kondisi kosong setelah dibuang ke sungai dan kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses persidangan. Setelah proses hukum selesai, koper tersebut akan dikembalikan kepada korban melalui Kedutaan Thailand."Koper kuning saat ditemukan sudah kosong di sungai setelah dibuang oleh pelaku. Koper tersebut bersama barang bukti lainnya akan kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Probolinggo untuk proses hukum lanjutan," pungkasnya.

PROBOLINGGO – Intensitas hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Probolinggo dalam beberapa hari terakhir memicu banjir dan berdampak pada sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah jembatan di Desa Sumberkatimoho, Kecamatan Krejengan, yang kini kondisinya memprihatinkan dan terancam ambruk.Jembatan sepanjang 32 meter tersebut dilaporkan mengalami kerusakan sejak empat hari lalu, tepatnya pada Kamis (5/2/2026).Menindaklanjuti situasi itu, warga bersama pemerintah desa setempat sepakat menutup sementara akses jembatan guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.Hasil pantauan di lokasi menunjukkan adanya retakan serius pada kedua sisi ujung jembatan, serta penurunan struktur di bagian tengah yang semakin memperparah kondisi bangunan.Sebagai langkah antisipasi, warga memasang pembatas dari bambu di bagian tengah jembatan dan menempatkan rambu peringatan di kedua ujungnya. Untuk sementara waktu, jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki.

BANYUANYAR – Memasuki momentum bulan suci Ramadhan 1447 H, Madrasah Aliyah (MA) Sunan Kalijaga menggelar kegiatan "Giat Pondok Ramadhan" yang difokuskan pada penguatan literasi keagamaan dan praktik ibadah amaliyah. Pada Selasa (24/2/2026) pagi, puluhan siswa berkumpul di aula madrasah untuk mengikuti sesi khusus pendalaman materi dan praktik Tahlil. Acara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB ini menghadirkan Muhammad Gufron sebagai pemateri utama. Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat para siswa tidak hanya diajak memahami urutan bacaan, tetapi juga membedah makna filosofis di balik tradisi tahlilan yang telah mengakar di masyarakat. Muhammad Gufron, dalam penyampaiannya, menekankan bahwa tahlil bukan sekadar rutinitas lisan, melainkan bentuk sambung doa dan pengingat akan esensi tauhid. "Kegiatan hari ini bukan hanya soal menghafal bacaan, tapi bagaimana siswa memahami struktur doa dan dzikir yang terkandung di dalamnya. Kami ingin memastikan anak-anak didik memiliki bekal yang kuat secara sanad dan tata cara, sehingga saat terjun ke masyarakat nanti, mereka tidak canggung lagi menjadi penggerak kegiatan keagamaan," ujar Muhammad Gufron saat ditemui di sela-sela kegiatan. Beliau berharap, melalui praktik langsung ini, para siswa mampu menanamkan rasa mahabbah (cinta) kepada para pendahulu dan memperkuat identitas sebagai generasi muda yang menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Kepala MA Sunan Kalijaga, Hafidz, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme para siswa. Menurutnya, Pondok Ramadhan tahun ini memang didesain lebih aplikatif agar manfaatnya langsung dirasakan oleh santri dan lingkungan tempat tinggal mereka. "Kami sepenuhnya mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari kurikulum karakter. Harapan saya, lulusan MA Sunan Kalijaga tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga 'pantas' secara sosial-keagamaan. Menguasai praktik tahlil adalah salah satu kecakapan hidup (life skill) yang sangat penting di tengah masyarakat kita," tegas Hafidz. Kegiatan Giat Pondok Ramadhan ini rencananya akan berlangsung selama sepekan ke depan dengan berbagai materi tambahan mulai dari fikih puasa hingga manajemen zakat, guna mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual.

Pasuruan, 23 Februari 2026 — Yayasan Lentera Bhakti menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob hingga menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia di Kota Tual, Maluku, pada 19 Februari 2026.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Lentera Bhakti, Sakinah Ayuningtias, dalam keterangan tertulis di Pasuruan, Minggu (23/2/2026).Kasus ini mencuat setelah pemberitaan media nasional mengungkap dugaan penganiayaan oleh seorang oknum anggota Brimob terhadap pelajar berusia 14 tahun di Kota Tual. Insiden tersebut berujung pada meninggalnya korban dan memicu perhatian luas dari publik.Sejumlah organisasi masyarakat sipil turut memberikan respons. Amnesty International Indonesia menyoroti pentingnya reformasi kepolisian agar kasus kekerasan oleh aparat tidak terulang. Kritik juga disampaikan oleh Ketua PMII Jawa Timur yang menilai peristiwa tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan yang berbasis di Pasuruan, Yayasan Lentera Bhakti menegaskan sikap sebagai berikut:Mengecam keras dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak di Kota Tual.Mendesak proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, serta memastikan tidak ada impunitas dalam penanganan perkara tersebut.Meminta adanya pengawasan independen terhadap jalannya proses hukum guna menjamin objektivitas dan keadilan bagi korban serta keluarganya.Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan, terutama dalam menghadapi warga sipil dan anak di bawah umur.Menyerukan pemulihan hak korban dan keluarganya, termasuk pendampingan hukum dan psikososial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Sakinah menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.Yayasan Lentera Bhakti resmi diluncurkan pada 11 September 2025 di Pasuruan sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Yayasan ini berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan keluarga prasejahtera.Yayasan Lentera Bhakti menyatakan akan terus memantau perkembangan proses hukum kasus di Kota Tual serta mengajak masyarakat untuk mengawal proses tersebut secara konstitusional dan menjaga situasi tetap kondusif.Kasus ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen reformasi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, sekaligus menegaskan urgensi perlindungan anak di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LBH BEM PTNU) Se-Nusantara mendesak Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk bersikap tegas menyusul meninggalnya seorang pelajar berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, di Kota Tual, Maluku. Korban diduga meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang melibatkan oknum anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku, Bripda Masias Siahaya. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar insiden biasa, melainkan tragedi hukum dan kemanusiaan. LBH BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa dugaan penggunaan kekuatan yang berujung pada hilangnya nyawa anak di bawah umur mencerminkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Wakil Direktur LBH BEM PTNU Se-Nusantara, Abdul Sahid, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan oknum aparat tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etik atau disiplin internal, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana serius sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. “Dalam prinsip negara hukum, setiap aparat tetap tunduk pada asas equality before the law. Tidak boleh ada impunitas atas nama institusi maupun jabatan,” ujarnya. Secara normatif, LBH BEM PTNU menilai peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, dugaan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa juga beririsan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya terkait hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. LBH BEM PTNU juga menyoroti aturan internal kepolisian mengenai penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Regulasi tersebut menekankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. Menurut Sahid, apabila penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan internal, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penetapan Bripda Masias Siahaya sebagai tersangka oleh Polres Tual disebut sebagai langkah awal yang harus dikawal secara ketat. LBH BEM PTNU meminta agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada pelaku individu semata. “Persoalan ini berpotensi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan aparat di lapangan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya. LBH BEM PTNU Se-Nusantara juga mendorong reformasi berkelanjutan di tubuh Polri. Reformasi tersebut dinilai perlu mencakup perbaikan sistem rekrutmen berbasis integritas, penguatan pendidikan hak asasi manusia, pengawasan eksternal yang efektif, serta mekanisme akuntabilitas yang terbuka kepada publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki mandat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. LBH BEM PTNU menilai pendekatan represif yang menjauh dari prinsip perlindungan sipil berpotensi merusak legitimasi institusi. Selain penegakan hukum, organisasi tersebut juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban dan keluarga, termasuk keadilan, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan. Negara dinilai memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan seluruh proses berjalan adil dan transparan. LBH BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum refleksi nasional agar penggunaan kewenangan negara senantiasa dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan warga. Reformasi kepolisian, menurut mereka, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi terwujudnya institusi yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

YOGYAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku tidak gentar meski mendapat intimidasi berupa ancaman penculikan hingga pembunuhan. Mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan bahwa teror yang dialamatkan kepadanya tidak akan menyurutkan sikap organisasi yang dipimpinnya.“Seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan,” tegas Tiyo seperti dikutip dari Tribunnews, Sabtu (21/2/2026).Pemuda kelahiran Kudus, Jawa Tengah, tersebut menilai ancaman yang diterimanya menjadi peringatan serius bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, intimidasi terhadap kebebasan bersuara merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.Tiyo mengungkapkan bahwa ancaman itu muncul setelah dirinya menyoroti kasus seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang meninggal dunia akibat bunuh diri karena tidak mampu membeli pulpen dan buku. Ia juga melontarkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menelan anggaran Rp1,2 triliun per hari.Selain itu, Tiyo turut mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung sebagai anggota Board of Peace.“Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu. Tetapi ironinya di saat bersamaan pemerintah menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace bikinan Trump yang begitu kontroversial,” ujarnya dalam siniar Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan, Rabu (18/2/2026).Ia menilai terdapat ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran negara. Menurut Tiyo, pemerintah mengalokasikan dana besar pada sejumlah sektor yang dinilai belum tentu menyentuh kepentingan langsung masyarakat.Tiyo juga secara terbuka menyatakan bahwa program MBG tidak berpihak kepada rakyat. Ia menilai pelaksanaan program tersebut bertentangan dengan ketentuan mandatory spending anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.“Bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan,” tegasnya.Terkait ancaman yang diterima, Tiyo menyebut sejumlah lembaga telah memberikan dukungan, di antaranya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta pihak kampus UGM.

PROBOLINGGO  – Hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengguyur wilayah Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (21/2/2026) mulai sekitar pukul 18.00 hingga 23.30 WIB. Curah hujan yang turun merata menyebabkan sejumlah kecamatan terdampak banjir.Selain merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi jalur Pantura Probolinggo–Situbondo sehingga arus lalu lintas sempat tersendat dan diberlakukan sistem satu arah.Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan setelah Sungai Kertosono meluap dan menggenangi jalur Pantura sisi selatan, tepatnya di akses masuk Dusun Kapuran, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan.Ketinggian air dilaporkan hampir menutup median jalan. Luapan Sungai Kertosono juga merendam ratusan rumah dan toko yang berada di sepanjang jalur Pantura wilayah Kecamatan Kraksaan.Meski telah diberlakukan sistem satu arah, arus kendaraan di kawasan tersebut masih mengalami kepadatan. Personel Satlantas Polres Probolinggo bersama Polsek Kraksaan disiagakan untuk mengatur lalu lintas di lokasi terdampak.“Diberlakukan satu arus sejak pukul 22.00 WIB karena memang luapan air sangat besar. Bahkan sisi selatan jalan sudah menutupi median jalan,” ujar anggota Polsek Kraksaan, Brigpol Fikas Cahya Ramadhan, Minggu (22/2/2026).Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan evakuasi dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir.“Sementara masih dalam pendataan di berbagai titik yang dilanda banjir dan alhamdulillah belum ada laporan untuk korban jiwa. Untuk selengkapnya nanti akan kami sampaikan setelah pendataan selesai,” kata Oemar. 

PROBOLINGGO – Dua bocah perempuan dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Pancar Glagas di Dusun Krajan, Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (21/2/2026).Salah satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya hingga sore hari masih dalam proses pencarian oleh warga bersama tim gabungan dari BPBD Kabupaten Probolinggo, TNI-Polri, dan para relawan yang menyisir aliran sungai.Insiden tragis tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Seorang warga yang melintas di Jembatan Randumerak melihat tubuh seorang anak terbawa arus sungai yang cukup deras.Sekitar 15 menit kemudian, tepatnya pukul 14.15 WIB, korban bernama Aurora Nafisa Firdausi (9), warga Dusun Morong, Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai yang mengarah ke Desa Randutatah.Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Jabungsisir guna penanganan lebih lanjut.Sementara itu, satu korban lainnya, Aura Firza Farzana (10), pelajar asal Dusun Kalianyar 3, Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, hingga kini masih belum ditemukan.Aparat Polsek Paiton bersama warga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo terus melakukan pencarian dengan menyisir sepanjang aliran sungai.Ketua RW 03 Dusun Kalianyar 3, Fauzi, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, kedua korban mandi bersama tiga temannya di Sungai Pancar Glagas sekitar pukul 11.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, dua anak lain yang ikut mandi, yakni Dafa (5) dan Erik (6), pulang ke rumah dan memberi tahu orang tua mereka bahwa Aurora dan Aura terbawa arus.“Orang tua baru mengetahui kejadian tersebut setelah anak-anak lainnya pulang dan menyampaikan informasi itu,” ujar Fauzi.Petugas menduga derasnya arus sungai pada siang hari menjadi faktor utama yang menyebabkan kedua korban tidak mampu menyelamatkan diri.Hingga berita ini ditulis, proses pencarian terhadap Aura Firza Farzana masih terus berlangsung.Camat Paiton menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD untuk memperluas area pencarian. Ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai.

PROBOLINGGO – Seorang guru tidak tetap (GTT) berinisial MHH di Kabupaten Probolinggo harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga menerima dua sumber penghasilan dari anggaran negara. Ia diketahui merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa (PLD) sekaligus tenaga pengajar dengan status GTT.Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menetapkan MHH sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum terkait rangkap jabatan tersebut pada pertengahan Februari 2026. Praktik itu disebut berlangsung sejak 2019 ketika MHH bertugas sebagai PLD di Desa Brabe, Kecamatan Maron, dengan honor sekitar Rp 2,2 juta per bulan.Selama periode 2019–2022 dan kembali pada 2025, MHH diduga tetap menerima penghasilan sebagai GTT dan PLD secara bersamaan. Berdasarkan hasil audit internal aparat penegak hukum di Jawa Timur, kondisi tersebut disebut menimbulkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 118.860.321.Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik Eka Purwanto, menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerja tenaga pendamping desa terdapat ketentuan yang melarang rangkap jabatan apabila sama-sama bersumber dari anggaran negara, baik pusat maupun daerah. Larangan serupa juga tercantum dalam kontrak tenaga GTT.Menurutnya, selain melanggar klausul perjanjian, rangkap jabatan tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas utama karena adanya pembagian waktu yang tidak sesuai ketentuan.Atas perbuatannya, MHH dijerat Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, ia menjalani penahanan sementara di Rutan Kelas IIB Kraksaan selama 20 hari guna kepentingan penyidikan.Namun demikian, pandangan berbeda disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar. Ia menilai kasus tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pelanggaran administratif, bukan serta-merta tindak pidana korupsi.Menurut Fickar, unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana harus disertai adanya niat jahat serta kerugian negara yang timbul akibat tindakan tersebut. Dalam perkara ini, ia berpendapat persoalannya lebih mengarah pada ketidaksesuaian administratif dalam kontrak kerja.Ia menegaskan, jika memang terjadi kelebihan pembayaran, sanksi yang proporsional adalah pengembalian dana serta peninjauan status kepegawaian yang bersangkutan. Pendekatan administratif dinilai lebih tepat ketimbang pemidanaan, selama unsur kesengajaan dan penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi secara jelas.Kasus ini pun memunculkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai batas tegas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks rangkap jabatan yang bersumber dari anggaran negara.

KANIGARAN – Menjelang Ramadan sekaligus menghadapi arus mudik Lebaran 2026, berbagai persiapan mulai dimatangkan di Kota Probolinggo. Salah satunya pembenahan infrastruktur jalan nasional yang mengalami kerusakan. Sejumlah titik berlubang dan retak kini mulai diperbaiki. Tercatat, sekitar 15 kilometer ruas jalan nasional di wilayah kota memerlukan penanganan melalui metode patching.Patching adalah teknik perawatan jalan dengan cara menambal bagian yang berlubang, retak, maupun terkelupas menggunakan material aspal atau beton. Metode ini bertujuan mengembalikan kondisi permukaan jalan agar kembali rata serta aman dilalui kendaraan.Memasuki pertengahan Februari 2026, intensitas pekerjaan perbaikan di sepanjang jalur nasional Kota Probolinggo semakin ditingkatkan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur memfokuskan pemeliharaan rutin, terutama untuk menutup lubang yang muncul akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.Penilik Jalan BBPJN Jawa Timur, Taufik Andri, menjelaskan bahwa penanganan kerusakan dilakukan dengan sistem patching. Lapisan aspal yang rusak terlebih dahulu dikupas hingga kedalaman tertentu, kemudian dilakukan pengaspalan ulang agar struktur jalan kembali optimal.“Pekerjaan sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Untuk wilayah Kota Probolinggo, total sekitar 15 kilometer jalan nasional yang ditangani dengan metode patching,” ujarnya.Ia menambahkan, proses perbaikan akan terus dipercepat agar tuntas sebelum puncak arus mudik. Dengan demikian, pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. “Selama cuaca mendukung dan tidak turun hujan, pengerjaan akan terus kami kebut supaya saat arus mudik nanti kondisi jalan sudah dalam keadaan baik,” pungkasnya.