PROBOLINGGO  Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan "Harmoni Ramadan" sebagai ajang konsolidasi besar-besaran, Sabtu (14/3/2026). Bertempat di Aula Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, acara ini mengusung tajuk “Spirit Harlah Garda Bangsa Dalam Menyongsong Kemenangan.”Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut untuk memanaskan mesin politik sekaligus mempererat silaturahmi antar-kader di tengah suasana bulan suci.Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, dalam sambutannya menegaskan bahwa Garda Bangsa memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam menggaet pemilih muda.“Sejak dilantik, ini adalah momen konsolidasi perdana kita secara menyeluruh. Perlu diingat, Garda Bangsa adalah ujung tombak dan pintu masuk pertama bagi anak muda untuk mengenal dan terjun ke dunia politik,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Bat itu.Ia menambahkan bahwa politik yang dijalankan PKB bukanlah politik kekuasaan semata, melainkan politik kebermanfaatan. Menurutnya, seluruh kader harus siap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi nyata.Target Besar 14 Kursi DPRDMenatap kontestasi politik mendatang, Cak Bath mematok target tinggi namun realistis. Ia menegaskan kesiapan Garda Bangsa untuk memenangkan PKB di wilayah Kabupaten Probolinggo.“Target kita jelas, 14 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo pada pemilu mendatang. Kita akan buktikan itu dengan kerja keras. Syaratnya satu: kita harus solid dan patuh pada instruksi serta garis perjuangan partai,” tegasnya di hadapan para kader yang hadir.Dalam orasi politiknya yang menggugah semangat, Badrul mengutip pernyataan ikonik dari tokoh politik dunia, Benazir Bhutto, tentang filosofi sebuah kapal."Benazir Bhutto pernah berkata bahwa saat paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga, cantik bermandikan cahaya. Namun, kapal tidak dibuat untuk sekadar ditambatkan. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang dan membelah lautan."Cak Bath memaknai kutipan tersebut sebagai pelecut semangat bagi para kader untuk tidak hanya berdiam diri dalam zona nyaman.“Artinya, kehadiran kita di sini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk aksi nyata dan keterlibatan aktif demi menjemput kemenangan di pemilu yang akan datang,” pungkasnya.

PROBOLINGGO (LENSADATA) - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan serta menutup seluruh aktivitas tambang yang tidak memiliki izin di wilayah Probolinggo. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang dinilai semakin terancam, akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Sekretaris PC PMII Probolinggo, Ahmad Rifa’i, mengatakan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Selain itu, aktivitas tersebut juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Menurut Rifa’i, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas terhadap praktik pertambangan yang tidak memiliki izin. Ia menilai, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal hanya akan memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. “PC PMII Probolinggo mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan dan menutup seluruh aktivitas tambang yang tidak memiliki izin di wilayah Probolinggo. Aktivitas tambang ilegal jelas merusak lingkungan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekitar,” katanya. Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap tambang ilegal. Aktivitas pertambangan yang telah mengantongi izin pun harus tetap berada di bawah pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari pihak yang berwenang. Rifa’i menegaskan bahwa kelalaian dalam pengawasan dapat menimbulkan dampak serius, terutama jika bekas galian tambang tidak dikelola dengan baik setelah aktivitas pertambangan selesai. Menurutnya, banyak kasus di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa lubang bekas tambang sering kali dibiarkan terbengkalai tanpa adanya upaya reklamasi yang memadai. “Jangan sampai terjadi kelalaian dalam pengawasan yang berakibat pada kerusakan lingkungan maupun jatuhnya korban jiwa akibat bekas galian tambang yang dibiarkan terbengkalai. Kita telah melihat berbagai kejadian di daerah lain, termasuk yang baru terjadi di Pasuruan, di mana lubang bekas tambang menimbulkan korban. Peristiwa semacam ini tidak boleh sampai terjadi di Probolinggo,” tegasnya. Ia juga menyoroti persoalan reklamasi pascatambang yang selama ini dinilai belum berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, kata Rifa'i, lubang bekas galian tambang tidak benar-benar ditutup kembali sebagaimana mestinya. "Akibatnya, lubang tersebut berubah menjadi genangan air atau bahkan danau yang berpotensi membahayakan masyarakat," ucapnya. Di Indonesia, ujar Rifa’i, kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama dan hingga kini masih terus menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Ia menilai, lemahnya pengawasan serta minimnya komitmen dalam menjalankan kewajiban reklamasi. "Membuat dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan semakin sulit dikendalikan," jelasnya. Karena itu, PC PMII Probolinggo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Pemerintah dan pihak terkait diminta untuk memperketat pengawasan serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Jangan sampai keuntungan ekonomi justru mengorbankan lingkungan dan keselamatan masyarakat,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Leces-Tegalsiwalan-Banyuanyar, Arief Hidayat yang akrab disapa Cak Dayat, menyampaikan bahwa penanganan bencana banjir tidak berhenti ketika air mulai surut. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kecamatan Leces untuk membahas langkah penanganan banjir di sejumlah titik rawan di wilayah tersebut.FGD tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, Camat Leces, Sigit Pujoutomo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, R. Oemar Sjarif, perwakilan Polsek dan Koramil Leces, Kepala Pasar Leces, mitra SPPG, serta perwakilan Pemerintah Desa Sumber Kedawung.Dalam forum tersebut, Cak Dayat menegaskan bahwa pascabencana banjir perlu dilakukan langkah lanjutan berupa perumusan solusi yang terukur dan terencana agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan.“Penanganan bencana tidak selesai ketika banjir surut. Setelah itu kita harus duduk bersama untuk mencari solusi permanen agar kejadian yang sama tidak terus berulang,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa dalam forum tersebut dibahas sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Leces beserta langkah penanganannya. Menurutnya, solusi yang disepakati dibagi menjadi langkah jangka pendek dan jangka panjang.Untuk penanganan jangka pendek di titik banjir simpang tiga arah bantaran samping jalur PJKA, Cak Dayat menyampaikan bahwa akan dilakukan peninggian jalan menggunakan sandbag serta pengecoran. Selain itu, pembersihan saluran pembuangan air juga akan dilakukan di depan SPPG dan di bawah bangunan rumah kos yang berdiri di atas saluran pembuangan air.“Dalam jangka pendek, akan dilakukan peninggian jalan menggunakan sandbag dan pengecoran, serta pembersihan saluran pembuangan air di beberapa titik yang selama ini menjadi hambatan aliran air,” katanya.Sementara itu, untuk solusi jangka panjang di lokasi tersebut, Cak Dayat menyebutkan bahwa pipa saluran pembuangan di depan SPPG direncanakan akan diperbesar, agar debit air dapat mengalir lebih lancar saat hujan deras.Di titik banjir lain yang berada di Jalan Kiai Sekar atau di belakang Pasar Leces, Cak Dayat menyampaikan, bahwa pihak pasar telah menyatakan kesiapan untuk melakukan normalisasi saluran pembuangan air, yang masuk ke area pasar.“Pihak pasar juga menyampaikan rencana jangka panjang berupa pembangunan saluran pembuangan tambahan agar tekanan aliran air saat hujan deras dapat berkurang,” ujarnya.Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas kondisi di sekitar SD Taruna Leces. Cak Dayat menyampaikan bahwa keberadaan kios dan pertokoan di sepanjang pinggir jalan turut menjadi perhatian, karena menutup sebagian jalur aliran air.Menurutnya, para pedagang diminta untuk secara rutin membersihkan sampah di bawah kios maupun di sekitar pertokoan masing-masing, agar tidak menghambat aliran air ketika hujan turun.Cak Dayat juga menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja yang jelas atas hasil kesepakatan dalam forum tersebut. Ia meminta agar setiap solusi yang telah disepakati dilengkapi dengan timeline, rencana teknis, serta target waktu penyelesaian.“Setiap langkah yang disepakati harus memiliki timeline yang jelas, rencana teknis yang terperinci, serta target waktu penyelesaian. Agar penanganannya dapat berjalan secara terukur,” terangnya.Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Camat Leces yang telah menginisiasi FGD lintas sektor sebagai respons terhadap banjir yang terjadi di wilayah tersebut. “Langkah Camat Leces menginisiasi forum ini merupakan bentuk respons cepat pascabencana agar seluruh pihak bisa duduk bersama mencari solusi,” tambahnya.Ia juga menyampaikan bahwa dalam forum tersebut, muncul rencana jangka panjang untuk melakukan revitalisasi jalur pembuangan air menuju Desa Leces. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan aliran air di satu titik yang selama ini sering menyebabkan banjir ketika curah hujan tinggi.“Revitalisasi jalur pembuangan air menuju Desa Leces menjadi salah satu rencana jangka panjang, agar aliran air tidak lagi terpusat di satu titik,” pungkasnya.

JAKARTA (LENSADATA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses anak berusia di bawah 16 tahun terhadap sejumlah platform digital.Kebijakan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Melalui regulasi ini, anak di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital."Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP Tunas. Melalui regulasi ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring," ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia menjelaskan bahwa implementasi aturan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.Dalam penerapannya, akun milik anak di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital yang dinilai berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox akan dinonaktifkan.Meutya menambahkan, penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.Ia juga mengakui bahwa pada tahap awal kebijakan tersebut kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi anak-anak maupun orang tua."Anak-anak mungkin akan mengeluh dan orang tua bisa saja kebingungan dalam menghadapinya. Namun langkah ini kami yakini sebagai upaya terbaik untuk melindungi anak-anak," katanya.Meutya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan teknologi dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, bukan justru mengorbankan masa tumbuh kembang anak."Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita," ujarnya.Menurut Meutya, Indonesia menjadi salah satu negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi.Kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital, seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan penggunaan platform digital.Melalui regulasi ini, pemerintah juga ingin memastikan bahwa orang tua tidak lagi menghadapi tantangan tersebut sendirian."Pemerintah hadir agar para orang tua tidak harus bertarung sendiri melawan raksasa algoritma," kata Meutya.

Masih ingat lagu rap battle politik yang sempat viral di YouTube saat masa kontestasi pemilu? Lagu tersebut menampilkan duel lirik rap yang menggambarkan persaingan dua tokoh politik Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Dalam video tersebut, kedua tokoh diperagakan oleh kreator konten yang memerankan karakter mereka dalam format rap battle yang penuh satire.Dengan irama musik hip-hop/rap yang cepat dan penuh sindiran, lagu tersebut menampilkan lirik yang saling menanggapi, seolah kedua tokoh sedang berdebat melalui musik. Isi liriknya banyak menyinggung perjalanan politik masing-masing tokoh, pengalaman kepemimpinan, hingga perbedaan pandangan mengenai arah pembangunan Indonesia.Pada saat itu, rap battle tersebut menjadi gambaran masa lalu dinamika politik Indonesia, ketika kedua tokoh masih berada dalam arena persaingan menuju kursi kepemimpinan nasional. Format rap battle membuat isu politik yang biasanya disampaikan dalam debat formal menjadi lebih ringan, kreatif, dan mudah diterima oleh publik, terutama generasi muda di media sosial.Kini situasinya telah berubah. Prabowo Subianto telah menjabat sebagai Presiden Indonesia dan masa pemerintahannya telah memasuki satu tahun. Apa yang dulu hadir dalam bentuk lirik rap yang penuh kritik dan sindiran kini berhadapan dengan realitas pemerintahan yang sedang berjalan.Perjalanan dari masa kampanye menuju masa pemerintahan menunjukkan perbedaan antara perdebatan politik di masa lalu dan tantangan nyata di masa kini. Isu-isu yang dulu menjadi bahan adu argumen kini menjadi bagian dari kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah.Rap battle politik tersebut akhirnya tidak hanya menjadi hiburan di dunia digital, tetapi juga menjadi potret sebuah periode dalam perjalanan politik Indonesia. Melalui musik rap dan satire, video itu merekam bagaimana persaingan, kritik, dan gagasan para tokoh politik pernah dipertemukan dalam sebuah panggung kreatif.Kini, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, lagu rap battle itu masih dikenang sebagai gambaran dinamika politik yang pernah terjadi—dari panggung persaingan politik menuju tanggung jawab memimpin negara.

PROBOLINGGO – PT Paiton Energy selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kabupaten Probolinggo memastikan operasional pembangkit tetap berjalan stabil meskipun dinamika geopolitik global berpotensi memengaruhi rantai pasok sektor energi.Perusahaan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak konflik internasional, khususnya terkait ketersediaan suku cadang serta potensi fluktuasi harga komoditas energi.Chief Financial Officer PT Paiton Energy, Bayu Anggoro Widyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian internal mengenai potensi gangguan pada rantai pasok global yang dapat terjadi akibat konflik di sejumlah wilayah dunia.Menurut Bayu, perusahaan perlu menyiapkan berbagai skenario karena konflik geopolitik berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.“Salah satu komisaris kami, Marsetio yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut, juga sempat berdiskusi dengan kami. Berdasarkan analisis beliau, konflik ini kemungkinan tidak berlangsung sebentar. Karena itu kami harus bersiap sejak dini,” ujar Bayu saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).Bayu menjelaskan, sektor energi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap rantai pasok global. Sejumlah komponen dan suku cadang pembangkit masih didatangkan dari luar negeri.Salah satu jalur perdagangan internasional yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, yang merupakan rute strategis pengiriman komoditas energi dunia.“Dampaknya tentu ada karena supply chain kami bersifat global. Beberapa sparepart masih harus didatangkan dari luar negeri, sehingga itu yang perlu kami antisipasi,” katanya.Meski demikian, ia memastikan kondisi operasional PLTU Paiton saat ini masih relatif aman. Hal ini karena proses pemeliharaan tahunan atau outage pembangkit telah selesai dilakukan pada awal tahun.“Outage tahun ini sudah selesai di awal tahun. Jadi sepanjang tahun ini tidak ada lagi outage besar, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala rantai pasok jika sewaktu-waktu harus melakukan pengadaan sparepart impor,” jelasnya.Selain mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok, perusahaan juga terus memonitor perkembangan harga komoditas energi global. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kerap memicu kenaikan harga minyak yang kemudian berdampak pada komoditas energi lainnya.Namun untuk bahan bakar utama pembangkit, yakni batu bara, Bayu menilai pasokan dari dalam negeri masih relatif aman.“Batu bara sebagai bahan baku utama kami berasal dari dalam negeri, sehingga secara pasokan tidak terlalu terdampak langsung oleh geopolitik di Timur Tengah,” ujarnya.Meski demikian, ia mengakui potensi kenaikan harga batu bara tetap terbuka karena biasanya mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia.“Biasanya ketika harga minyak naik akibat kondisi di Timur Tengah, komoditas lain ikut terdorong naik. Kemungkinan batu bara juga bisa ikut meningkat,” tambahnya.Di sisi lain, pemerintah saat ini juga tengah meninjau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang batu bara untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor ketenagalistrikan nasional.PT Paiton Energy bersama Asosiasi Pengusaha Listrik Batu Bara Indonesia juga telah melakukan pembahasan dengan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan guna memastikan pasokan batu bara tetap terjaga, terutama menjelang periode kebutuhan listrik tinggi seperti Lebaran.Selain isu pasokan energi, perusahaan juga mencermati meningkatnya permintaan listrik di sistem kelistrikan Jawa–Bali. Hal ini terlihat dari kenaikan capacity factor pembangkit yang kini telah melampaui target awal perusahaan.“Dari yang sebelumnya dianggarkan sekitar 80 persen, sekarang capacity factor kami sudah di atas 90 persen. Artinya konsumsi batu bara juga ikut meningkat,” jelas Bayu.Peningkatan produksi listrik tersebut berdampak pada menurunnya stok batu bara di sejumlah pembangkit. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Paiton Energy, tetapi juga di beberapa pembangkit lain di kawasan Paiton maupun di sistem kelistrikan Jawa–Bali.“Stok batu bara memang menurun, bukan hanya di Paiton Energy. Di pembangkit lain seperti Jawa Power dan PLN Nusantara Power juga mengalami kondisi serupa. Di beberapa pembangkit lain di sistem Jawa-Bali stoknya juga sedang turun,” katanya.Meski begitu, Bayu menegaskan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan menugaskan sejumlah perusahaan pemasok batu bara guna memastikan pasokan bahan baku bagi pembangkit listrik nasional tetap terjaga.

JAKARTA – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mencapai level tertinggi setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan operasi militer berskala besar terhadap sejumlah fasilitas strategis Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.Presiden AS, Donald Trump, secara resmi mengumumkan bahwa serangan tersebut menyebabkan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, di kompleks kediamannya di Teheran melalui unggahan di media sosial.Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, turut mengonfirmasi bahwa kompleks utama di Teheran dihancurkan lewat serangan mendadak yang terkoordinasi, dengan tujuan melumpuhkan sistem pertahanan dalam negeri Iran.Otoritas Iran kemudian menyampaikan konfirmasi resmi atas wafatnya Khamenei. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa negara menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.Sejumlah Petinggi Iran Tewas Menurut Klaim IsraelOperasi militer gabungan tersebut—yang oleh Departemen Pertahanan AS diberi sandi “Operation Epic Fury” dan oleh Israel dinamai “Lion’s Roar”—difokuskan pada infrastruktur militer vital Iran. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah mengerahkan sekitar 200 jet tempur yang menjatuhkan ratusan amunisi ke kurang lebih 500 target strategis secara simultan.Target utama mencakup fasilitas komando dan kendali Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), sistem pertahanan udara, serta lokasi peluncuran rudal balistik dan pesawat nirawak (drone).Daftar Petinggi Militer Iran yang TewasJika kabar wafatnya Ayatollah dan sejumlah pejabat tinggi tersebut benar, maka peristiwa ini akan menambah panjang daftar petinggi militer Iran yang gugur dalam konflik. Pada Juni 2025, ketika eskalasi Iran versus AS memanas, sejumlah komandan IRGC juga dilaporkan tewas.Di Iran, IRGC merupakan institusi yang sangat berpengaruh—dipandang sebagai pilar utama kekuatan negara, baik dalam aspek militer, politik, keamanan regional, maupun ekonomi.Berikut nama-nama petinggi militer Iran yang dilaporkan tewas:1. Mayor Jenderal Mohammad BagheriBagheri merupakan komandan veteran IRGC yang memegang berbagai posisi strategis sejak 1979. Pada 2016, ia ditunjuk sebagai komandan militer tertinggi oleh Ayatollah Ali Khamenei.Ia masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat dan dikenal sebagai arsitek strategi militer yang berperan dalam transformasi angkatan bersenjata Iran pascapemberlakuan kembali sanksi AS serta meningkatnya konfrontasi dengan AS dan Israel.2. Mayor Jenderal Hossein SalamiSalami menjabat sebagai komandan tertinggi IRGC sejak April 2019. Ia berperan penting dalam peristiwa Januari 2020 saat IRGC menyerang pangkalan militer AS di Irak sebagai respons atas pembunuhan Qassem Soleimani.Ia dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan AS dan Israel serta menilai kehadiran militer Amerika di kawasan sebagai sumber instabilitas.3. Brigadir Jenderal Amir Ali HajizadehHajizadeh dilaporkan tewas pada 13 Juni 2025. Sebagai komandan Divisi Dirgantara IRGC sejak 2010, ia dikenal sebagai pengembang utama teknologi rudal dan drone Iran serta berperan signifikan dalam konflik 12 hari.Meski sesekali tampil di media, IRGC menjaga eksposur publiknya tetap terbatas demi alasan keamanan.4. Mayor Jenderal Gholam-Ali RashidRashid memimpin Markas Pusat Khatam al-Anbiya, pusat komando terpadu angkatan bersenjata Iran. Ia dilaporkan tewas pada 13 Juni bersama sejumlah komandan senior lainnya, termasuk putra mudanya.Ia adalah veteran IRGC sejak Perang Iran–Irak dan memegang posisi strategis sejak 1979.Alasan Trump Melancarkan OperasiPresiden Trump menyatakan bahwa operasi militer tersebut bertujuan melumpuhkan kapasitas produksi rudal Iran, menghancurkan armada angkatan lautnya, serta memastikan Iran tidak memiliki akses terhadap senjata nuklir. Ia juga menyampaikan ultimatum kepada militer Iran untuk menyerah demi memperoleh amnesti, atau menghadapi operasi lanjutan yang lebih mematikan.Dampak Domestik dan Seruan Perubahan RezimEskalasi terjadi di tengah kebuntuan perundingan nuklir yang dimediasi Oman. Washington dan Tel Aviv disebut memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perubahan rezim, bahkan menyerukan warga sipil Iran untuk mengambil alih pemerintahan.Dampak serangan di dalam negeri Iran dilaporkan sangat luas. Bulan Sabit Merah Iran mencatat sedikitnya 201 korban jiwa dan 747 luka-luka di 24 dari 31 provinsi, termasuk Teheran, Isfahan, Qom, dan Kermanshah.Media pemerintah melaporkan 85 orang tewas dalam serangan di sebuah sekolah dasar di Minab, Provinsi Hormozgan. Area sekitar kantor Presiden Masoud Pezeshkian juga menjadi sasaran, meski ia dilaporkan selamat. Otoritas penerbangan sipil Iran segera menutup wilayah udara nasional disertai pemadaman internet skala besar.Serangan Balasan ke Pangkalan AS dan IsraelMenteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Sebagai respons, IRGC melancarkan serangan balasan berskala luas.Laporan intelijen menyebutkan sekitar 150 rudal balistik dan puluhan drone diluncurkan ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk.Di Israel, layanan ambulans Magen David Adom melaporkan sejumlah korban luka akibat pecahan proyektil dan gelombang kejut di wilayah tengah dan utara, serta satu korban jiwa di Tel Aviv setelah rudal menghantam sebuah gedung.Pangkalan militer AS yang menjadi sasaran meliputi Al Udeid (Qatar), Al Dhafra (UEA), markas Armada Kelima AS di Bahrain, serta Ali Al Salem di Kuwait. IRGC mengklaim telah menghantam kapal pendukung tempur AS dan merusak sistem radar FP-132 di Qatar.Kerusakan turut meluas ke infrastruktur sipil. Di UEA dilaporkan adanya korban jiwa akibat puing proyektil di Abu Dhabi dan insiden yang melukai staf di Bandara Internasional Dubai. Di Bahrain, sebuah drone dilaporkan menghantam gedung tinggi dan memicu kebakaran besar.Ancaman terhadap Rantai Pasok Energi dan Respons GlobalDari sisi ekonomi global, misi angkatan laut Uni Eropa (EUNAVFOR ASPIDES) mengeluarkan peringatan kewaspadaan tinggi. IRGC dilaporkan melarang kapal komersial melintasi Selat Hormuz—jalur vital yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak mentah dan gas dunia. Potensi blokade berisiko memicu gangguan rantai pasok energi dan lonjakan harga komoditas.Krisis ini juga berdampak pada sektor penerbangan regional. Sejumlah maskapai internasional seperti Emirates, British Airways, Wizz Air, dan Lufthansa menghentikan operasional menuju area konflik demi menjaga keselamatan.Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat atas permintaan Prancis, Tiongkok, dan Rusia. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyayangkan gagalnya jalur diplomasi, sementara para pemimpin Eropa mendesak de-eskalasi segera guna mencegah perang regional yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global.

TEHERAN — Israel melancarkan serangan udara ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Seorang pejabat Amerika Serikat menyampaikan kepada Aljazirah bahwa serangan ke Iran tersebut merupakan operasi militer bersama antara AS dan Israel. Langkah itu dinilai sejalan dengan peringatan yang sebelumnya disampaikan Presiden AS, Donald Trump.Presiden Trump beberapa kali menyatakan akan mengambil tindakan militer terhadap Iran apabila kesepakatan nuklir tidak tercapai.Kapal induk Angkatan Laut AS, USS Gerald R. Ford, bahkan telah tiba di Israel pada Jumat (27/2/2026). Kehadiran kapal induk tersebut memperkuat indikasi bahwa Amerika Serikat berpotensi mengerahkan jet tempurnya untuk menyerang Iran.Jika skenario itu terjadi, eskalasi menuju konflik berskala besar bukan tidak mungkin terjadi. Teheran diperkirakan akan melakukan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.Saluran berita pemerintah Iran, IRINN, melalui teks berjalan, mengonfirmasi adanya serangan pada 28 Februari di Teheran, menyusul apa yang disebut Israel sebagai “serangan pendahuluan” terhadap Iran. Stasiun televisi tersebut sempat mengalami gangguan audio sekitar pukul 06.30 GMT sebelum kembali mengudara. Dalam siarannya, ditampilkan laporan mengenai kepulan asap dan suara ledakan di sejumlah titik ibu kota.IRINN kemudian menayangkan rekaman demonstrasi pro-pemerintah yang telah direkam sebelumnya, diiringi musik serta arsip pernyataan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang menyerukan persatuan dalam menghadapi “musuh”.Warga AS Diminta Tinggalkan IranDi sisi lain, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Qatar menerapkan kebijakan berlindung di tempat (shelter-in-place) bagi seluruh personelnya serta mengimbau warga negara AS untuk melakukan hal serupa hingga ada pemberitahuan lanjutan.Kebijakan tersebut diberlakukan setelah Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu.Secara terpisah, pemerintah Amerika Serikat juga meminta seluruh warganya untuk segera meninggalkan Iran.Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Jumat mengumumkan bahwa Iran resmi ditetapkan sebagai “Negara Pendukung Penahanan yang Tidak Sah.” Ia menuding Republik Islam Iran menahan warga asing demi kepentingan politik.“Tidak ada warga Amerika yang boleh bepergian ke Iran dengan alasan apa pun. Kami kembali menegaskan agar warga Amerika yang saat ini berada di Iran segera meninggalkan negara tersebut,” ujar Rubio.

JAKARTA – PT Arinas Pangan Nusantara (Persero) mengumumkan telah mendatangkan 1.000 unit pikap dan truk impor dari India untuk mendukung kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.Langkah tersebut muncul di tengah perdebatan terkait rencana masuknya merek kendaraan asal India seperti Tata Motors dan Mahindra & Mahindra ke pasar Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar rencana impor tersebut ditunda guna menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.Terlepas dari polemik tersebut, kebijakan ini memunculkan pertanyaan lebih luas: bagaimana India mampu membangun industri otomotif yang begitu kuat? Padahal, secara historis, India dan Indonesia memiliki usia kemerdekaan yang hampir berdekatan—India merdeka pada 1947, hanya terpaut dua tahun dari Indonesia. Namun, India berhasil menjadikan sektor otomotifnya sebagai kekuatan global yang kini menarik perhatian Indonesia.Fondasi dan Titik BalikSejak kemerdekaan, India sebenarnya telah memiliki produsen otomotif domestik seperti Hindustan Motors, Premier Automobiles, Tata, dan Mahindra. Keempatnya menjadi pondasi awal industri kendaraan di negeri tersebut.Namun pada masa awal, industri otomotif India berkembang dalam sistem ekonomi tertutup dan sangat protektif. Berdasarkan riset “Evolution and Growth of Indian Auto Industry” (2011), sektor ini lama berada dalam rezim perizinan ketat atau license raj. Produksi, ekspansi pabrik, hingga jenis kendaraan yang diproduksi diatur secara ketat oleh pemerintah.Akibatnya, kompetisi nyaris tidak ada, terutama karena investasi asing dibatasi. Rantai pasok pun cenderung domestik, dengan tingkat teknologi rendah dan keterhubungan minim dengan jaringan produksi global. Industri otomotif memang eksis, tetapi stagnan dan kurang kompetitif.Perubahan besar terjadi pada 1991 ketika pemerintah India melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Deregulasi dan penghapusan sistem lisensi industri membuka sektor otomotif bagi pasar, investasi swasta, serta kolaborasi dengan pihak asing. Sejak saat itu, produsen mobil dari Jepang dan Eropa mulai masuk.Riset “Trade Liberalization and International Production Networks: Experience of the Indian Automotive Sector” mencatat bahwa fase ini menjadi awal kebangkitan industri otomotif India. Transfer teknologi meningkat, standar manufaktur membaik, dan pasar berubah menjadi arena persaingan yang dinamis.Dari Pasar Domestik ke Basis Produksi GlobalMemasuki dekade 2000-an, orientasi industri otomotif India bergeser. India tak lagi sekadar menjadi pasar konsumsi, melainkan diposisikan sebagai basis produksi global. Pertumbuhan industri baja dan besi domestik turut memperkuat fondasi tersebut.Pabrikan dunia mulai membangun fasilitas manufaktur di India untuk tujuan ekspor, menjadikannya bagian dari rantai pasok otomotif internasional—mulai dari produksi komponen hingga kendaraan utuh.Peran pemain nasional juga signifikan. Tata Motors berkembang dari produsen lokal menjadi perusahaan otomotif berskala global dengan jaringan produksi lintas negara dan ekspansi pasar internasional.Meski membuka pintu bagi investor asing, pemerintah India tetap menerapkan kebijakan strategis. Di antaranya kewajiban tingkat kandungan lokal hingga 70% bagi perusahaan asing, serta kewajiban transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja domestik.Menurut laporan The Atlantic, kebijakan tersebut secara bertahap memperkuat basis manufaktur dalam negeri, terlebih dengan dukungan tenaga kerja yang relatif murah dan terampil. Pada 2004, produksi mobil India masih sekitar 1,18 juta unit—jauh di bawah Korea Selatan yang mencapai 3,12 juta unit. Namun pada 2016, produksi India melonjak hingga sekitar 3,5 juta unit per tahun, menyamai Korea Selatan.Secara bertahap, India membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi, mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar ekspor. Pada 2025, sektor ini menjelma menjadi industri otomotif terbesar ketiga di dunia dengan nilai produksi mencapai US$250 miliar, berada di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok.Ke depan, pada 2026, India menargetkan sektor otomotif menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi 12% terhadap PDB, menyumbang 40% sektor manufaktur, serta menciptakan 65 juta lapangan kerja.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi bahwa Fandi Ramadhan (26), anak buah kapal (ABK) yang dituntut hukuman mati dalam kasus temuan sabu seberat 1.995.130 gram atau sekitar 2 ton di perairan Batam, Kepulauan Riau, bukan merupakan pelaku utama.Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari ini untuk membahas tuntutan pidana mati terhadap Fandi dalam perkara dugaan penyelundupan sabu tersebut.“Kami mendapatkan informasi bahwa saudara Fandi Ramadhan jelas bukan pelaku utama,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2).Menurutnya, Komisi III memberikan perhatian serius terhadap perkara ini karena menyangkut nyawa seseorang. Ia menilai tuntutan hukuman mati terhadap Fandi perlu dicermati lebih lanjut, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya.“Yang bersangkutan tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana dan bahkan telah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.Habiburokhman menegaskan bahwa hasil RDPU tersebut akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Batam, tempat Fandi saat ini menjalani proses persidangan. 

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) meluruskan polemik terkait sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Partai tersebut menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 223,5 triliun untuk program MBG bersumber dari total anggaran pendidikan nasional.Penjelasan ini disampaikan menyusul adanya pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut bahwa anggaran MBG berasal dari efisiensi dan tidak mengurangi porsi dana pendidikan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pengurus DPD-DPC PDIP maupun masyarakat luas mengenai kejelasan sumber pendanaannya.Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan bahwa kader partai memahami anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pendidikan.“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan Rp 769 triliun itu merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” ujar Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).Namun, berdasarkan dokumen resmi negara, dana MBG disebut berasal dari pos anggaran pendidikan tersebut. Esti merujuk pada lampiran APBN yang tertuang dalam peraturan presiden, yang mencantumkan bahwa dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG.“Di dalam lampiran APBN berupa peraturan presiden, secara jelas disebutkan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu tertulis resmi dalam buku lampiran APBN,” jelasnya.Pernyataan itu diperkuat oleh Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, yang mengutip Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.Menurut Adian, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencakup program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang rincian APBN Tahun 2025, yang mencantumkan alokasi untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 223.558.960.490 atau sekitar Rp 223 triliun.Adian menegaskan bahwa langkah PDIP membuka data ini kepada publik bukan semata bentuk kritik, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang transparan.“Kita bernegara dipandu oleh undang-undang. Menyampaikan sesuai dengan UU dan Perpres adalah bentuk penghormatan kepada DPR dan pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi perlu diluruskan bahwa anggaran tersebut memang diambil dari anggaran pendidikan,” ujarnya.Soroti Kesejahteraan Guru dan Infrastruktur PendidikanSelain menyoal sumber pendanaan, PDIP juga menyoroti aspek keadilan dalam sektor pendidikan. Anggota Komisi X Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengungkapkan keprihatinan terkait rencana pengangkatan pegawai satuan pelayanan perangkat gizi (SPPG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Ia menilai masih banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat menjadi PPPK. Bahkan, terdapat kasus di Gowa dan Jawa Tengah di mana guru baru memperoleh status PPPK menjelang masa pensiun.Bonnie juga menyoroti kondisi kesejahteraan dosen yang dinilai masih memprihatinkan. Sekitar 40 persen dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta, disebut menerima gaji di bawah Rp 3 juta per bulan.PDIP mendorong agar anggaran pendidikan dapat dimaksimalkan untuk sektor-sektor prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan dosen serta perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).“Yang pertama, kami ingin meluruskan informasi bahwa anggaran tersebut memang berasal dari anggaran pendidikan. Kedua, kami juga perlu menyuarakan berbagai keluhan terkait penghormatan dan kesejahteraan guru-guru kita,” tutup Esti.

Seorang hafizah cilik asal Malang, Aisyah Ar-Rumy, berhasil menembus tiga besar kategori peserta perempuan dalam ajang Dubai International Holy Qur'an Award 2026. Ia bersaing dengan 5.618 peserta dari 105 negara di seluruh dunia.Setelah melalui proses seleksi ketat oleh dewan juri, sebanyak 525 peserta dari total 5.618 pendaftar dinyatakan lolos ke babak kedua atau tahap penyisihan. Dari ratusan peserta tersebut, akhirnya terpilih tiga besar untuk kategori laki-laki dan tiga besar untuk kategori perempuan.Pada kategori laki-laki, tiga finalis terdiri dari Abdullah Faisal Al-Buti (14) asal Kuwait, Karrar Layt Saad (11) dari Iraq, dan Omar Aly Awad (12) dari Mesir. Sementara pada kategori perempuan, tiga besar ditempati oleh Aisyah Ar-Rumy (10) dari Indonesia, Jana Ehab Ramadan (15) dari Mesir, dan Sara Abdul Karim Alhalak (15) dari Suriah.Aisyah merupakan siswi kelas IV SD Tahfidz Al-Qur'an Daarul Ukhuwwah yang berlokasi di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ia adalah anak ketiga dari pasangan Muhammad Qowiyul Huda dan Maisyaroh Cholila, sekaligus cucu pengusaha konveksi asal Malang, H. Saguanto. Di usianya yang masih 10 tahun, Aisyah telah menghafal 26 juz Al-Qur’an dengan rutin melakukan murojaah sebanyak tiga hingga lima juz setiap hari.Muhammad Qowiyul Huda menyampaikan bahwa saat ini Aisyah tengah menjalani tahap penjurian akhir untuk menentukan juara pertama, kedua, dan ketiga pada kategori peserta perempuan. “Aisyah sudah masuk tiga besar kategori perempuan. Saat ini merupakan babak penentuan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3,” ujarnya kepada JatimTIMES, Kamis (26/2/2026).Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator penentuan juara dalam Dubai International Holy Qur'an Award 2026 adalah dukungan melalui voting di laman vote.quran.gov.ae. Karena itu, dukungan masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar Aisyah dapat meraih posisi juara pertama.“Dukungan masyarakat Indonesia sangat kami harapkan untuk memberikan vote kepada Aisyah. Selain penilaian dewan juri, terdapat juga penilaian dari hasil voting,” tambahnya.Hingga kini, hasil perolehan suara dari masing-masing peserta belum ditampilkan karena proses voting masih berlangsung dan akan ditutup pada Senin, 2 Maret 2026. Dengan demikian, masih tersedia waktu beberapa hari bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan.Adapun tata cara memberikan dukungan yakni dengan membuka laman vote.quran.gov.ae, kemudian memilih lafadz Arab “Faatul Inats”, dilanjutkan dengan klik “Showwit Al-aana”, dan terakhir memilih lafadz “Ighlaq”.Sebagai informasi, keberangkatan Aisyah menuju Dubai dilepas secara resmi oleh Bupati Malang HM. Sanusi bersama jajaran kepala perangkat daerah pada Rabu (18/2/2026) di Masjid Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan uang saku sebesar Rp 32 juta untuk Aisyah dan timnya sebagai bentuk dukungan.