Probolinggo – Video amatir berdurasi 16 detik yang memperlihatkan perkelahian antara seorang kepala desa (kades) dan seorang aktivis viral di media sosial serta grup WhatsApp, Jumat (10/4/2026).Insiden baku hantam tersebut terjadi di lokasi tambang batuan di Sungai Pancar Glagas, Desa Patemon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.Dalam rekaman yang beredar, kades berinisial M dan aktivis berinisial J tampak saling serang dan adu jotos di sekitar alat berat jenis ekskavator. Sejumlah warga yang berada di lokasi terdengar berteriak histeris dalam bahasa Madura sambil berusaha melerai keduanya.“Mateh… ella gi gi… gi ella gi begh!” (Mati… jangan Pak Kades, jangan), teriak warga dalam video tersebut.Berdasarkan keterangan saksi mata, perkelahian dipicu oleh sengketa klaim batas wilayah aktivitas tambang batuan. Kades M mengklaim bahwa lokasi operasional tambang tersebut masih masuk dalam wilayah administratif Desa Patemon.Sebaliknya, aktivis J bersikeras bahwa aktivitas tambang yang dikelolanya berada di luar batas Desa Patemon.“Keduanya saling mengklaim wilayah. Pihak kades merasa itu masuk wilayahnya, sementara pihak aktivis menyebut sudah berada di luar. Cekcok pun tak terhindarkan hingga berujung perkelahian,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.Usai kejadian tersebut, Kades M memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa aktivitas tambang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi dengan pihak desa. Selain itu, dirinya menerima laporan dari warga terkait dugaan penyerobotan lahan serta kerusakan yang tercatat dalam dokumen Letter C.“Sebenarnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian ada laporan warga kepada saya bahwa tanah mereka diserobot dan terjadi perusakan yang tercatat di Letter C. Saya tidak menghalangi pekerjaan siapa pun, tetapi kami meminta agar situasi tetap dikondisikan dengan baik,” ujar Kades M.Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak berwenang, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kades M mengaku hanya meminta kejelasan dari pihak perusahaan terkait aktivitas tersebut.“Saya sudah berkirim surat ke pihak berwenang, tetapi belum ada tanggapan. Saya hanya meminta kejelasan dari pihak perusahaan. Bahkan warga sempat menangis karena tanahnya diduga diserobot,” tambahnya.Perkelahian tersebut akhirnya berhasil dilerai oleh warga sekitar sebelum menimbulkan korban lebih serius. Sementara itu, pihak aktivis J dikabarkan tidak terima atas insiden tersebut dan telah melaporkan kasus ini ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum.Kasus ini kini menjadi perhatian publik, khususnya terkait pengelolaan tambang dan kejelasan batas wilayah administratif di daerah tersebut.

Kenaikan harga plastik di tengah krisis pasokan global dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih dari penggunaan kemasan sekali pakai menuju sistem guna ulang yang lebih berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut diperkirakan tidak akan terjadi secara otomatis tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat.Pendiri sekaligus koordinator komunitas peduli lingkungan Nol Sampah, Hermawan Some, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik seharusnya menjadi pendorong untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi justru mencari alternatif bahan baku plastik lain, misalnya dari minyak sawit,” ujarnya, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mempertahankan ketergantungan terhadap plastik, bukan menguranginya secara signifikan.Sebelumnya, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengungkapkan bahwa krisis pasokan plastik yang terjadi saat ini bersifat sistemik dan berdampak pada seluruh rantai ekonomi, mulai dari produsen hingga konsumen. Lonjakan harga dipicu oleh terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik di Asia Barat, yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku seperti nafta. Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz semakin memperketat pasokan global. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama energi dunia, yang dilalui sekitar 20–30 persen pasokan minyak dan gas global. Ketika konflik terjadi, distribusi minyak dan turunannya ikut terhambat, termasuk nafta sebagai bahan baku utama plastik.Harga nafta tercatat meningkat dari kisaran 600–800 dolar AS per ton menjadi sekitar 900 dolar AS per ton. Kenaikan ini juga mendorong margin nafta di Asia dari sekitar 108 dolar AS menjadi lebih dari 400 dolar AS per ton. Indonesia yang masih bergantung pada impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah, turut merasakan dampaknya sehingga harga plastik di dalam negeri ikut meningkat.Hermawan menilai solusi paling realistis yang dapat dilakukan masyarakat saat ini adalah mendorong gerakan pengurangan dan penggunaan ulang. “Gerakan reduce dan reuse seharusnya bisa menjadi solusi. Jika ini dilakukan, akan aman,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sebagai kunci dalam meningkatkan tingkat daur ulang. Saat ini, tingkat daur ulang plastik di Indonesia masih di bawah 15 persen. “Jika daur ulang tinggi dan didukung gerakan reduce dan reuse, krisis seperti ini tidak akan menjadi masalah besar,” ujarnya.Terkait kesiapan masyarakat untuk meninggalkan kantong plastik, Hermawan menilai hal tersebut bukan lagi persoalan siap atau tidak. Ia menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan mengingat sudah adanya regulasi serta dampak lingkungan yang semakin serius.“Sebenarnya siap tidak siap, itu yang harus dilakukan. Pertama karena memang ada peraturan. Kedua karena dampaknya sudah sangat parah,” katanya. Ia juga menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ada agar perubahan dapat berjalan secara efektif.Menurutnya, hambatan terbesar dalam perubahan perilaku konsumen terletak pada lemahnya implementasi kebijakan serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. “Pemerintah belum tegas dalam menerapkan aturan yang ada. Pemahaman masyarakat juga masih minim,” ujarnya.Meski demikian, ia berharap kenaikan harga plastik dapat menjadi titik balik atau “game changer” dalam mendorong perubahan perilaku konsumen dan industri. “Semoga itu bisa terjadi dan kami berharap hal itu terjadi,” kata Hermawan.Ia menegaskan pihaknya akan terus mengampanyekan gerakan pengurangan dan penggunaan ulang plastik. Selain itu, pemilahan sampah dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.“Pemilahan sampah menjadi kunci utama pengolahan sampah,” ujarnya.Krisis harga plastik yang terjadi saat ini, menurut pelaku advokasi lingkungan, menjadi pengingat bahwa ketergantungan terhadap plastik berbasis bahan bakar fosil tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga rentan terhadap dinamika global. Tanpa perubahan sistemik menuju pengurangan, penggunaan ulang, dan peningkatan daur ulang, tekanan terhadap ekonomi dan lingkungan diperkirakan akan terus berlanjut.

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah, memberikan perhatian serius terhadap krisis bahan baku plastik yang tengah menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kenaikan harga plastik yang mencapai 30 hingga 100 persen dalUMKMam beberapa pekan terakhir dinilai telah mendorong pelaku usaha ke kondisi bertahan hidup.Kaisar menjelaskan bahwa krisis ini dipicu oleh konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026. Konflik tersebut berdampak pada terganggunya distribusi bahan baku utama plastik melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik dari kawasan Timur Tengah.“Ketika jalur distribusi global terganggu, UMKM kita langsung terkena dampaknya. Kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha kecil, khususnya di sektor makanan, minuman, dan kemasan,” ujar Kaisar di Jakarta, Rabu (8/4).Berdasarkan data yang dihimpun, harga plastik mengalami kenaikan rata-rata sekitar 50 persen, bahkan pada beberapa jenis mencapai 100 persen. Kenaikan ini juga dipicu oleh melonjaknya harga nafta—bahan baku utama plastik—yang naik dari sekitar 630 dolar AS per ton menjadi 917 dolar AS per ton dalam waktu kurang dari dua bulan.Dampaknya telah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di berbagai daerah. Omzet usaha minuman di Salatiga dilaporkan turun hingga 40 persen. Sementara itu, pelaku UMKM keripik harus menanggung kenaikan biaya kemasan dari Rp34.000 menjadi Rp50.000 per unit, yang menggerus margin keuntungan hingga 20 persen.Politisi PKB tersebut menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, krisis ini berpotensi meluas dan melemahkan daya tahan sektor UMKM nasional dalam beberapa bulan ke depan.“Ini bukan hanya persoalan harga bahan baku, tetapi menyangkut keberlangsungan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu pasar pulih,” tegasnya.Ia juga mendesak Kementerian UMKM untuk segera mengambil langkah mitigasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. 

Dalam sebuah forum halal bihalal yang dihadiri kalangan akademisi dan intelektual, suasana yang awalnya bernuansa silaturahmi berkembang menjadi ruang refleksi kritis terhadap kinerja pemerintahan setelah lebih dari satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Forum tersebut menjadi wadah terbuka untuk menyampaikan evaluasi, catatan, serta kritik secara argumentatif terkait arah kebijakan nasional.Salah satu isu yang mencuat adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana “menertibkan pengamat” berdasarkan informasi intelijen, disertai tudingan bahwa sebagian pengamat tidak memiliki sikap patriotik dan bahkan diduga mendapat dukungan dari pihak asing.Pernyataan tersebut memicu diskusi serius di kalangan akademik, terutama karena istilah “penertiban” dinilai memiliki muatan politik dan historis. Kekhawatiran semakin menguat setelah terjadinya insiden penyiraman air keras terhadap seorang akademisi, Andre Yunus.Meski belum dapat dipastikan keterkaitannya, bagi sebagian kalangan yang memiliki pengalaman historis terkait represi negara, penggunaan istilah tersebut tidak dipandang netral. Istilah itu mengingatkan pada praktik kekuasaan di masa lalu yang cenderung membatasi ruang kebebasan sipil.Pada masa Orde Baru, diksi serupa kerap dikaitkan dengan pendekatan keamanan yang represif melalui lembaga seperti Kopkamtib. Oleh karena itu, kemunculan kembali istilah tersebut dalam konteks pengawasan terhadap pengamat atau akademisi menimbulkan sensitivitas tersendiri. Sejarah menjadi landasan bagi sebagian pihak untuk tetap bersikap waspada terhadap narasi kekuasaan.Dalam forum tersebut, disampaikan pandangan bahwa pengamat dan intelektual bukanlah pihak yang berseberangan dengan negara, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Kritik terhadap presiden dipandang sebagai ekspresi yang sah dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem republik yang sehat, kritik justru menjadi indikator berjalannya demokrasi.Pandangan yang berkembang menegaskan bahwa seorang presiden dalam sistem presidensial semestinya bersikap inklusif, mampu merangkul keberagaman aspirasi, serta tidak memandang oposisi sebagai ancaman.Kritik dan oposisi dipandang sebagai elemen sah dalam demokrasi yang tidak seharusnya didiskreditkan atau diintimidasi. Pembatasan ruang kritik dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan penilaian bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan sejumlah gejala yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sikap presidensial, mulai dari pernyataan publik yang menuai kontroversi hingga kekhawatiran terhadap arah demokrasi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah dijanjikan.Pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut kemudian menyebar luas dan oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai ajakan makar. Tuduhan tersebut dibantah secara tegas. Disampaikan bahwa apa yang diutarakan merupakan bentuk political engagement atau partisipasi politik dalam forum terbuka.Dalam negara demokratis, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak konstitusional warga negara.Ditekankan pula bahwa makar merupakan tindakan inkonstitusional yang melibatkan upaya paksa untuk menggulingkan pemerintahan. Sementara itu, pandangan yang disampaikan berada dalam ranah refleksi akademik dan ekspresi politik yang damai. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik dapat diwujudkan melalui pemilu, kampanye, penyampaian pendapat, hingga dorongan perubahan kepemimpinan melalui mekanisme konstitusional.Apabila seorang presiden dinilai kehilangan legitimasi moral atau politik, mekanisme perubahan tetap harus ditempuh melalui jalur hukum, baik melalui pemilu maupun mekanisme pemakzulan oleh DPR. Tekanan publik dalam bentuk gerakan massa damai juga merupakan bagian dari dinamika demokrasi Indonesia, selama tetap berada dalam koridor hukum dan tanpa kekerasan.Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan dijalankan—apakah mampu membuka ruang dialog, menghormati kritik, dan menjaga independensi institusi. Kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa.Perbedaan pandangan politik, sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut, merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi. Tantangannya adalah memastikan bahwa perbedaan tersebut dikelola secara konstitusional, damai, dan bermartabat. Demokrasi akan tetap kokoh bukan karena absennya kritik, melainkan karena kemampuannya merawat kritik sebagai bagian sah dari proses politik.

BANYUANYAR – Suasana khidmat menyelimuti lingkungan MA Sunan Kalijaga, Banyuanyar Tengah, pada Senin pagi (6/4). Madrasah yang dikenal dengan dedikasinya dalam pendidikan karakter ini tengah memasuki babak penting, yakni Visitasi Akreditasi sekolah. Proses penilaian menyeluruh ini  berlangsung selama dua hari penuh hingga Selasa, 7 April 2026.Kegiatan ini merupakan bagian dari siklus lima tahunan untuk mengukur kelayakan madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan, mulai dari aspek kurikulum hingga sarana penunjang siswa.Target Nilai AKepala MA Sunan Kalijaga, Hafidz, menyatakan bahwa seluruh elemen madrasah telah bersiap menyambut momentum ini. Ia tidak memungkiri adanya ambisi positif untuk meraih hasil maksimal dibandingkan periode sebelumnya."Saat ini status kami adalah akreditasi B. Tentu, melalui persiapan matang ini, kami optimis bisa mempertahankannya, bahkan target besar kami adalah naik ke peringkat A (Unggul). Ini bukan sekadar mengejar nilai, tapi bukti peningkatan kualitas kami kepada wali murid," tegasnya.Ia juga memuji kolektivitas kerja para guru yang menjadi tulang punggung dalam penyusunan instrumen akreditasi yang cukup kompleks."Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada rekan-rekan guru. Mereka adalah tim hebat yang menyiapkan segala dokumen dan bukti fisik tanpa kenal lelah. Saya berharap, hasil dari visitasi ini menjadi pemantik semangat kami untuk terus mencetak lulusan yang berkualitas di masa mendatang," tambahnya.Apresiasi dari YayasanDukungan kuat juga datang dari Ahmad Ubaidillah, Ketua Yayasan Tarbiyatul Islam (YTI). Ia hadir langsung untuk memantau jalannya visitasi dan memberikan dukungan kepada jajaran manajemen madrasah.Ahmad Ubaidillah menyampaikan rasa bangganya terhadap unit pendidikan di bawah naungan YTI Walisongo yang senantiasa patuh pada regulasi pemerintah terkait standarisasi pendidikan."Kami mengapresiasi kerja keras lembaga yang ada di bawah naungan YTI Walisongo, khususnya MA Sunan Kalijaga yang sedang berjuang dalam proses akreditasi ini. Ini adalah langkah nyata dalam menjaga marwah pendidikan Islam yang profesional," ungkap Ahmad Ubaidillah.Ia berharap proses ini berjalan objektif dan memberikan hasil terbaik bagi masa depan madrasah. "Harapan besar kami adalah visitasi ini melahirkan rekomendasi yang membangun. Semoga MA Sunan Kalijaga terus konsisten menjadi lembaga pendidikan yang kredibel dan mampu menjawab tantangan zaman," tutupnya.

PAKUNIRAN — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo terus menggencarkan upaya penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) secara aktif melalui kegiatan Active Case Finding (ACF) dengan memanfaatkan alat Portable X-Ray. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Puskesmas Pakuniran pada Selasa (31/3/2026) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan cakupan skrining pada kelompok berisiko.Kegiatan tersebut melibatkan tim radiografer RSUD Waluyo Jati serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Pakuniran. Sinergi lintas fasilitas pelayanan kesehatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas skrining sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan sejak dini.Wasor TBC Dinkes Kabupaten Probolinggo, S. Trisnoharini, menyampaikan bahwa penggunaan teknologi Portable X-Ray menjadi terobosan penting dalam mempercepat deteksi dini kasus TBC di masyarakat.“Melalui ACF dengan Portable X-Ray ini, kami dapat menjangkau lebih banyak masyarakat berisiko dan menemukan kasus TBC lebih cepat. Deteksi dini sangat penting agar penanganan dapat segera dilakukan dan penularan bisa ditekan,” ujarnya.Menurut perempuan yang akrab disapa Yeni tersebut, langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program nasional eliminasi TBC tahun 2030.“Kunci utama eliminasi TBC adalah penemuan kasus secara aktif serta memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas,” tegasnya.Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa pemeriksaan dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan menjadi faktor utama dalam memutus rantai penularan Tuberkulosis di Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO — Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo berhasil meningkatkan produksi bawang merah hingga 30 persen melalui program lahan percontohan (demplot), meskipun dihadapkan pada cuaca ekstrem. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim.Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui panen raya di lahan Kelompok Tani Makmur III, Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, pada Jumat (03/04/2026). Dengan luas lahan 0,2 hektare, produktivitas bawang merah meningkat dari rata-rata 1 ton menjadi 1,3 ton.Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan, dan Pengendalian Pertanian Diperta Kabupaten Probolinggo, Faiq El Himmahc, mengatakan peningkatan hasil panen didorong oleh penerapan teknologi budidaya yang tepat.“Kenaikan ini tidak lepas dari konsistensi petani dalam menerapkan pemupukan berimbang serta pendampingan intensif dari petugas lapangan,” ujarnya.Program ini menggunakan varietas unggul lokal Biru Batu (Ronggojalu). Kombinasi benih berkualitas dan teknik pemupukan presisi dinilai menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas, meskipun kondisi cuaca tidak menentu.Demplot Menjadi Sarana PembelajaranProgram demplot merupakan hasil kolaborasi antara Pupuk Indonesia dan Diperta Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini berlangsung sejak Februari hingga April 2026, dengan masa tanam sekitar 53 hari.Selain berfokus pada peningkatan hasil panen, program ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani. Mereka mendapatkan pendampingan langsung terkait teknik budidaya yang berkelanjutan.Faiq menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar petani mampu bertahan di tengah tantangan iklim.“Petani tidak hanya bekerja, tetapi juga memahami teknik budidaya yang benar. Hal ini penting agar mereka tetap tangguh dan produktif dalam berbagai kondisi iklim ke depan,” katanya.Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Diperta Kabupaten Probolinggo, Dadik Eko S, menilai model demplot sebagai strategi adaptasi yang efektif terhadap perubahan iklim. Menurutnya, penggunaan varietas unggul dan pemupukan presisi terbukti mampu menjaga produktivitas.“Penggunaan varietas unggul dan pemupukan presisi menjadi solusi nyata. Demplot di Desa Karangpranti ini kami nilai sangat ideal untuk direplikasi di wilayah lain,” ujarnya.Pemerintah daerah berharap keberhasilan ini dapat diterapkan di berbagai wilayah di Kabupaten Probolinggo. Dengan produktivitas yang tetap terjaga, kesejahteraan petani diharapkan meningkat sekaligus menjaga stabilitas pasokan bawang merah.

PROBOLINGGO — Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Masa Baru di Desa Jatisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, melakukan inovasi dengan memanfaatkan eceng gondok sebagai pembenah tanah alami untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian.Inisiatif tersebut mendapat pendampingan dari UPT Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya melalui Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Perkebunan bersama POPT Pangan dan Hortikultura, serta tim Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kuripan.Petugas POPT Perkebunan, Ika Ratmawati, menjelaskan bahwa eceng gondok yang selama ini dikenal sebagai gulma perairan memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Tanaman tersebut mampu menyerap dan menyimpan sisa nutrisi dari pupuk yang terbawa aliran air.“Eceng gondok menyimpan unsur hara dari sisa pupuk di perairan. Kandungan nutrisinya cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi pembenah tanah untuk membantu memulihkan kesuburan lahan,” ujarnya di Probolinggo, Sabtu (4/4/2026).Proses pembuatannya dinilai sederhana dan terjangkau. Bahan yang digunakan meliputi 5 kilogram eceng gondok, 1 kilogram kulit nanas, 250 mililiter EM4, 250 mililiter molase, serta 10 liter air. Seluruh bahan tersebut difermentasi selama satu bulan hingga siap digunakan.Setelah proses fermentasi selesai, larutan pembenah tanah diaplikasikan dengan cara dikocor atau disiramkan ke lahan dengan perbandingan 1 liter larutan untuk 10 liter air. Metode ini memungkinkan petani memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.Menurut Ika, penggunaan bahan alami seperti eceng gondok tidak hanya meningkatkan produktivitas tanah, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian secara berkelanjutan.Sementara itu, Petugas POPT Pangan dan Hortikultura, Panji Ramadhan, menyarankan agar pembenah tanah diaplikasikan saat proses pengolahan lahan atau sebelum masa tanam dimulai. Langkah ini dinilai efektif untuk mempersiapkan kondisi tanah agar lebih optimal saat ditanami.Ketua Kelompok Tani Masa Baru, Karsan, menyambut positif inovasi tersebut. Ia menilai langkah ini penting dalam mendorong kemandirian petani, khususnya dalam memproduksi pupuk organik dan pembenah tanah secara mandiri.“Petani harus mampu mandiri. Dengan cara alami seperti ini, kami dapat secara bertahap mengembalikan kesuburan tanah tanpa ketergantungan berlebihan pada pupuk kimia,” katanya.Melalui inovasi pemanfaatan eceng gondok ini, diharapkan semakin banyak petani di Kabupaten Probolinggo yang terdorong menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan guna menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan.

PROBOLINGGO — Kabupaten Probolinggo kembali menghadirkan destinasi wisata baru. Probolinggo Rafting resmi diluncurkan di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, pada Sabtu (4/4/2026).Peresmian ini menjadi angin segar bagi sektor pariwisata daerah. Wisata arung jeram tersebut digadang-gadang sebagai ikon baru wisata petualangan di wilayah timur Kabupaten Probolinggo.Kegiatan peluncuran berlangsung meriah. Acara ini juga dimeriahkan dengan event trail yang diikuti peserta dari berbagai daerah, bahkan luar provinsi seperti Bali turut ambil bagian.Direktur Probolinggo Rafting, Syamsuddin, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan potensi lokal. Ia berharap sektor pariwisata Probolinggo semakin maju dan dikenal luas hingga tingkat nasional.“Kami ingin mendorong agar pariwisata di Probolinggo terus berkembang dan dikenal tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ujarnya.Menurut Syamsuddin, berdasarkan pengalamannya menjelajahi berbagai lokasi rafting di Indonesia, Probolinggo memiliki keunggulan dari segi panorama alam.“Saya telah mengunjungi berbagai lokasi rafting, mulai dari Bali, Sumatera, Magelang, Malang hingga Bandung. Dari pengalaman tersebut, saya menilai rafting di Probolinggo memiliki pemandangan terbaik di Indonesia,” katanya.Ia menambahkan, kehadiran Probolinggo Rafting tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan sebagai bentuk kontribusi terhadap daerah asalnya.“Saya ingin berkontribusi sebagai putra daerah untuk mengangkat potensi wisata lokal. Karena itu, saya menggunakan nama ‘Probolinggo Rafting’ sebagai bentuk kebanggaan terhadap daerah,” ungkapnya.Syamsuddin juga menyoroti masih banyak potensi wisata di Probolinggo yang dikelola oleh pihak luar. Hal tersebut mendorong dirinya untuk ikut berperan dalam mengembangkan dan mengelola potensi wisata secara mandiri.

Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar kegiatan halal bihalal pada Minggu, 29 Maret 2026, bertempat di Aula 2 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga pengasuh pesantren serta jajaran pengurus sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat komitmen pengabdian.Dalam sambutannya, Kepala Pondok Pesantren, Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menegaskan pentingnya penguatan nilai pengabdian serta kesiapan seluruh elemen pesantren dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.Beliau menyampaikan bahwa seluruh civitas pesantren harus mampu memulai dari kondisi yang ada dengan penuh hikmah dan semangat pengabdian. Menurutnya, para pengabdi pesantren memiliki peran strategis dalam melayani para santri sebagai penuntut ilmu. Ia menekankan bahwa kegiatan mengajar bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari ibadah, sedangkan mengelola dan melayani pesantren merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.Selain itu, beliau juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi. Di tengah kemajuan tersebut, manusia tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi harus tetap berperan sebagai pencipta dan pengendali. Oleh karena itu, seluruh elemen pesantren didorong untuk terus berinovasi, berkreasi, dan menekuni bidang masing-masing agar mampu menghasilkan karya yang bermanfaat. “Intinya, kita tidak boleh kalah dengan mesin,” tegasnya.Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pengalaman dalam mengelola pesantren selama beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana. Pengelolaan yang tepat guna, efektif, dan bertanggung jawab, menurutnya, merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan serta kemajuan pesantren.Sementara itu, dalam tausiah yang disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Zuhri Zaini, B.A., disampaikan pesan-pesan mendalam mengenai makna pengabdian dan pentingnya konsistensi dalam beribadah.Beliau menegaskan bahwa setiap bentuk pengabdian di pesantren sejatinya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengabdian harus dilakukan dengan baik, benar, dan memberikan manfaat bagi sesama. Ia juga mengingatkan agar tidak hanya berorientasi pada tujuan akhirat tanpa memperhatikan cara yang benar dalam pelaksanaannya.“Jangan hanya niatkan akhirat, tetapi caranya tidak benar. Misalnya, berpuasa tetapi meninggalkan salat,” ungkap beliau sebagai bentuk penegasan pentingnya keseimbangan antara niat dan praktik ibadah.Selain itu, beliau juga mendorong seluruh pihak untuk terus belajar tanpa henti. Menurutnya, belajar tidak hanya terbatas pada ruang formal, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semangat belajar ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas diri dan pengabdian di tengah perkembangan zaman.Melalui momentum halal bihalal ini, diharapkan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid dapat semakin mempererat ukhuwah, memperkuat nilai pengabdian, serta bersama-sama berkomitmen dalam memajukan pesantren ke arah yang lebih baik

PROBOLINGGO — DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat, melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran tunjangan guru ngaji di Kecamatan Banyuanyar, Sabtu (pukul 09.00 WIB).Penyaluran tersebut dilaksanakan oleh MWC NU Kecamatan Banyuanyar dalam rangkaian kegiatan halal bihalal, dengan total penerima sebanyak 210 guru ngaji. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus MWC NU serta perwakilan Forkopimcam.Kegiatan ini merupakan inisiatif dari MWC NU Kecamatan Banyuanyar sebagai respon atas berbagai polemik yang sempat muncul terkait penyaluran tunjangan guru ngaji. Menariknya, ini juga menjadi pertama kalinya MWC NU Banyuanyar menyalurkan secara langsung dengan mengumpulkan para guru ngaji dalam satu titik, yakni di kantor MWC NU.Ketua MWC NU Banyuanyar, H. Zainul, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan proses penyaluran berjalan lebih terbuka, tertib, dan bisa disaksikan langsung oleh para penerima.Kehadiran DPRD dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tunjangan benar-benar diterima secara utuh oleh para guru ngaji yang telah terdata sebagai penerima.“Saya ingin memastikan secara langsung bahwa tunjangan ini sampai kepada yang berhak dan diterima utuh tanpa ada pemotongan yang tidak melalui kesepakatan,” ujar Arief Hidayat di sela kegiatan.Ia menegaskan bahwa pengawasan ini penting dilakukan, mengingat sebelumnya sempat muncul persoalan di beberapa wilayah terkait perbedaan nominal yang diterima oleh guru ngaji.Selain pengawasan, Cak Dayat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem ke depan, khususnya terkait standar dan kriteria penerima tunjangan guru ngaji agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat pelaksana.“Ke depan harus ada standar yang jelas dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran di lapangan. Siapa yang berhak menerima, kriterianya apa, semuanya harus tegas,” tegasnya.Menurutnya, pembentukan standar tersebut perlu memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang guru ngaji atau madrasah diniyah.Hal ini dinilai penting karena pengaturan terkait guru ngaji tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dalam Raperda Fasilitasi Pesantren yang saat ini hampir rampung pembahasannya.“Perlu ada regulasi tersendiri yang lebih spesifik, agar program ini berkelanjutan, tepat sasaran, dan tidak terus berulang menjadi persoalan setiap tahun,” tambahnya.Dengan adanya inisiatif dari MWC NU serta pengawasan langsung dari DPRD, diharapkan penyaluran tunjangan guru ngaji ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi para penerima.

KRAKSAAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di Auditorium PP Al Mashduqia, Patokan, Kraksaan, Sabtu (28/3/2026). Dimulai tepat pukul 10.00 WIB, momentum ini menjadi ajang konsolidasi besar-besaran untuk memperkuat struktur partai menghadapi tantangan politik dan ekonomi global.Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, hadir langsung membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan KH. Fahmi AHZ (Ra Fahmi) yang dinilai berhasil membawa PKB Probolinggo pada tren positif.Soliditas di Bawah Kepemimpinan Ra FahmiFaisol Riza menegaskan bahwa kesolidan pengurus dan dukungan penuh dari seluruh Badan Otonom (Banom) adalah kunci keberhasilan PKB meraih 9 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo."Pengurus yang dipimpin Ra Fahmi sangat luar biasa kesolidannya. DPP PKB memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja PKB Probolinggo sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Apalagi saat ini Ra Fahmi dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Bupati, khidmat kepada masyarakat harus semakin nyata," ujarnya.Ia menambahkan bahwa Muscab ini bukan sekadar rutinitas organisasi atau seremoni belaka, melainkan langkah strategis untuk membangun kepemimpinan yang tangguh hingga tingkat PAC dan Ranting. "Kita harus siap bekerja untuk memenangkan PKB di Kabupaten Probolinggo pada pemilu mendatang," tegasnya.Pesan Gus Muhaimin: PKB Harus Hadir di Tengah KrisisMenyampaikan amanat dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, Faisol Riza mengingatkan para kader mengenai kondisi dunia yang sedang tidak menentu. Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi global diprediksi akan merembet ke Indonesia, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan pokok."Rakyat akan bertanya, siapa yang hadir saat mereka sulit? PKB harus siap hadir dan memberikan manfaat nyata. Politik yang tidak dirasakan langsung oleh rakyat tidak akan dipercaya. Publik sangat sensitif, kita harus menjaga komitmen itu," pesan Faisol Riza mengutip amanat Gus Muhaimin.Ia menekankan agar seluruh kader memperkuat struktur partai mulai dari tingkat desa hingga kabupaten sebagai solusi atas persoalan masyarakat, terutama dalam memperhatikan sektor usaha kecil dan layanan publik.Empat Karakter Kader dan Jantung IdeologiDalam kesempatan tersebut, Faisol Riza merumuskan empat pilar karakter yang wajib dimiliki oleh setiap kader PKB: politik keadilan: selalu berada di tengah masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka, politik melayani: memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh konstituen, politik keteladanan: menjadi contoh moral dan etika yang baik bagi publik, politik kepemimpinan: kesiapan kader untuk menjadi pemimpin di setiap tingkatan.Menutup arahannya, Faisol memuji keberhasilan DPC PKB Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan proses kaderisasi yang progresif. Menurutnya, kaderisasi adalah jantung ideologi partai yang memastikan PKB memiliki "pasukan" yang tidak akan pernah habis untuk berjuang demi kemajuan daerah."Kader dibentuk bukan untuk eksklusif, tapi untuk dekat dengan rakyat dan memimpin demi kemajuan daerah," pungkasnya di hadapan ratusan peserta Muscab.