Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar kegiatan halal bihalal pada Minggu, 29 Maret 2026, bertempat di Aula 2 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga pengasuh pesantren serta jajaran pengurus sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat komitmen pengabdian.Dalam sambutannya, Kepala Pondok Pesantren, Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menegaskan pentingnya penguatan nilai pengabdian serta kesiapan seluruh elemen pesantren dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.Beliau menyampaikan bahwa seluruh civitas pesantren harus mampu memulai dari kondisi yang ada dengan penuh hikmah dan semangat pengabdian. Menurutnya, para pengabdi pesantren memiliki peran strategis dalam melayani para santri sebagai penuntut ilmu. Ia menekankan bahwa kegiatan mengajar bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari ibadah, sedangkan mengelola dan melayani pesantren merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.Selain itu, beliau juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi. Di tengah kemajuan tersebut, manusia tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi harus tetap berperan sebagai pencipta dan pengendali. Oleh karena itu, seluruh elemen pesantren didorong untuk terus berinovasi, berkreasi, dan menekuni bidang masing-masing agar mampu menghasilkan karya yang bermanfaat. “Intinya, kita tidak boleh kalah dengan mesin,” tegasnya.Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pengalaman dalam mengelola pesantren selama beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana. Pengelolaan yang tepat guna, efektif, dan bertanggung jawab, menurutnya, merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan serta kemajuan pesantren.Sementara itu, dalam tausiah yang disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Zuhri Zaini, B.A., disampaikan pesan-pesan mendalam mengenai makna pengabdian dan pentingnya konsistensi dalam beribadah.Beliau menegaskan bahwa setiap bentuk pengabdian di pesantren sejatinya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengabdian harus dilakukan dengan baik, benar, dan memberikan manfaat bagi sesama. Ia juga mengingatkan agar tidak hanya berorientasi pada tujuan akhirat tanpa memperhatikan cara yang benar dalam pelaksanaannya.“Jangan hanya niatkan akhirat, tetapi caranya tidak benar. Misalnya, berpuasa tetapi meninggalkan salat,” ungkap beliau sebagai bentuk penegasan pentingnya keseimbangan antara niat dan praktik ibadah.Selain itu, beliau juga mendorong seluruh pihak untuk terus belajar tanpa henti. Menurutnya, belajar tidak hanya terbatas pada ruang formal, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semangat belajar ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas diri dan pengabdian di tengah perkembangan zaman.Melalui momentum halal bihalal ini, diharapkan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid dapat semakin mempererat ukhuwah, memperkuat nilai pengabdian, serta bersama-sama berkomitmen dalam memajukan pesantren ke arah yang lebih baik

PROBOLINGGO — DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat, melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran tunjangan guru ngaji di Kecamatan Banyuanyar, Sabtu (pukul 09.00 WIB).Penyaluran tersebut dilaksanakan oleh MWC NU Kecamatan Banyuanyar dalam rangkaian kegiatan halal bihalal, dengan total penerima sebanyak 210 guru ngaji. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus MWC NU serta perwakilan Forkopimcam.Kegiatan ini merupakan inisiatif dari MWC NU Kecamatan Banyuanyar sebagai respon atas berbagai polemik yang sempat muncul terkait penyaluran tunjangan guru ngaji. Menariknya, ini juga menjadi pertama kalinya MWC NU Banyuanyar menyalurkan secara langsung dengan mengumpulkan para guru ngaji dalam satu titik, yakni di kantor MWC NU.Ketua MWC NU Banyuanyar, H. Zainul, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan proses penyaluran berjalan lebih terbuka, tertib, dan bisa disaksikan langsung oleh para penerima.Kehadiran DPRD dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tunjangan benar-benar diterima secara utuh oleh para guru ngaji yang telah terdata sebagai penerima.“Saya ingin memastikan secara langsung bahwa tunjangan ini sampai kepada yang berhak dan diterima utuh tanpa ada pemotongan yang tidak melalui kesepakatan,” ujar Arief Hidayat di sela kegiatan.Ia menegaskan bahwa pengawasan ini penting dilakukan, mengingat sebelumnya sempat muncul persoalan di beberapa wilayah terkait perbedaan nominal yang diterima oleh guru ngaji.Selain pengawasan, Cak Dayat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem ke depan, khususnya terkait standar dan kriteria penerima tunjangan guru ngaji agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat pelaksana.“Ke depan harus ada standar yang jelas dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran di lapangan. Siapa yang berhak menerima, kriterianya apa, semuanya harus tegas,” tegasnya.Menurutnya, pembentukan standar tersebut perlu memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang guru ngaji atau madrasah diniyah.Hal ini dinilai penting karena pengaturan terkait guru ngaji tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dalam Raperda Fasilitasi Pesantren yang saat ini hampir rampung pembahasannya.“Perlu ada regulasi tersendiri yang lebih spesifik, agar program ini berkelanjutan, tepat sasaran, dan tidak terus berulang menjadi persoalan setiap tahun,” tambahnya.Dengan adanya inisiatif dari MWC NU serta pengawasan langsung dari DPRD, diharapkan penyaluran tunjangan guru ngaji ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi para penerima.

KRAKSAAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di Auditorium PP Al Mashduqia, Patokan, Kraksaan, Sabtu (28/3/2026). Dimulai tepat pukul 10.00 WIB, momentum ini menjadi ajang konsolidasi besar-besaran untuk memperkuat struktur partai menghadapi tantangan politik dan ekonomi global.Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, hadir langsung membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan KH. Fahmi AHZ (Ra Fahmi) yang dinilai berhasil membawa PKB Probolinggo pada tren positif.Soliditas di Bawah Kepemimpinan Ra FahmiFaisol Riza menegaskan bahwa kesolidan pengurus dan dukungan penuh dari seluruh Badan Otonom (Banom) adalah kunci keberhasilan PKB meraih 9 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo."Pengurus yang dipimpin Ra Fahmi sangat luar biasa kesolidannya. DPP PKB memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja PKB Probolinggo sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Apalagi saat ini Ra Fahmi dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Bupati, khidmat kepada masyarakat harus semakin nyata," ujarnya.Ia menambahkan bahwa Muscab ini bukan sekadar rutinitas organisasi atau seremoni belaka, melainkan langkah strategis untuk membangun kepemimpinan yang tangguh hingga tingkat PAC dan Ranting. "Kita harus siap bekerja untuk memenangkan PKB di Kabupaten Probolinggo pada pemilu mendatang," tegasnya.Pesan Gus Muhaimin: PKB Harus Hadir di Tengah KrisisMenyampaikan amanat dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, Faisol Riza mengingatkan para kader mengenai kondisi dunia yang sedang tidak menentu. Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi global diprediksi akan merembet ke Indonesia, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan pokok."Rakyat akan bertanya, siapa yang hadir saat mereka sulit? PKB harus siap hadir dan memberikan manfaat nyata. Politik yang tidak dirasakan langsung oleh rakyat tidak akan dipercaya. Publik sangat sensitif, kita harus menjaga komitmen itu," pesan Faisol Riza mengutip amanat Gus Muhaimin.Ia menekankan agar seluruh kader memperkuat struktur partai mulai dari tingkat desa hingga kabupaten sebagai solusi atas persoalan masyarakat, terutama dalam memperhatikan sektor usaha kecil dan layanan publik.Empat Karakter Kader dan Jantung IdeologiDalam kesempatan tersebut, Faisol Riza merumuskan empat pilar karakter yang wajib dimiliki oleh setiap kader PKB: politik keadilan: selalu berada di tengah masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka, politik melayani: memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh konstituen, politik keteladanan: menjadi contoh moral dan etika yang baik bagi publik, politik kepemimpinan: kesiapan kader untuk menjadi pemimpin di setiap tingkatan.Menutup arahannya, Faisol memuji keberhasilan DPC PKB Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan proses kaderisasi yang progresif. Menurutnya, kaderisasi adalah jantung ideologi partai yang memastikan PKB memiliki "pasukan" yang tidak akan pernah habis untuk berjuang demi kemajuan daerah."Kader dibentuk bukan untuk eksklusif, tapi untuk dekat dengan rakyat dan memimpin demi kemajuan daerah," pungkasnya di hadapan ratusan peserta Muscab.

KRAKSAAN, PROBOLINGGO – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu (28/3/2026). Bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Al Mashduqiyah, Patokan, Kraksaan, agenda tertinggi tingkat kabupaten ini dimulai tepat pukul 10.00 WIB dengan dihadiri oleh jajaran pengurus PAC dari seluruh kecamatan dan para tamu undangan.Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, atau yang akrab disapa Ra Fahmi, menyampaikan bahwa Muscab kali ini merupakan momentum refleksi sekaligus proyeksi besar bagi partai berlambang bola dunia tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kompetisi politik hanyalah sarana, sementara tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat."Meskipun kita saling berkompetisi di setiap pemilu, namun kita di sini untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Fokus utama kita adalah bagaimana Probolinggo bisa lebih maju ke depannya," ujar Ra Fahmi di hadapan para kader dan tamu undangan dari lintas partai politik.Target Menang TotalDengan nada optimistis, Ra Fahmi menegaskan ambisinya untuk membawa PKB berjaya di kontestasi politik mendatang. Ia menyatakan kesiapan seluruh mesin partai untuk bekerja ekstra keras."Kita akan mati-matian menjadi partai pemenang di pemilu selanjutnya. Ini bukan sekadar ambisi, tapi tanggung jawab untuk membawa perubahan," tegasnya yang disambut riuh tepuk tangan peserta Muscab.Bagi Ra Fahmi, momen ini terasa emosional. Ia menyebutkan rasa haru dan syukur karena Muscab bukan sekadar kegiatan rutin penanda akhir periode kepengurusan, melainkan bukti kekompakan tim yang selama ini menguras tenaga demi kebesaran partai.Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para alim ulama, pengurus PAC di seluruh Kabupaten Probolinggo, hingga badan otonom (Banom) yang telah bekerja sesuai instruksi dari tingkat pusat hingga wilayah."Alhamdulillah, atas instruksi pimpinan, kita sudah melaksanakan penyegaran di tingkat PAC se-Kabupaten Probolinggo. Kader-kader di tingkat kecamatan bahkan ranting kini telah siap menjadi mesin partai untuk kemenangan masa depan," imbuhnya.Komitmen pada Disabilitas dan Bimbingan MasyayikhDalam laporannya, Ra Fahmi menonjolkan keberhasilan PKB dalam mengawal isu-isu sosial di parlemen, salah satunya adalah perjuangan terkait regulasi disabilitas di Jawa Timur."PKB hari ini adalah basis akar rumput. Suara di bawah harus sampai ke parlemen. Kami bangga menjadi bagian dari daerah di Jawa Timur yang konsisten memperjuangkan hak-hak saudara kita penyandang disabilitas," jelasnya.Namun, ia tetap rendah hati dengan mengakui adanya kekurangan selama masa jabatannya. Ia memohon maaf kepada seluruh konstituen dan meminta para Masyayikh untuk terus membimbing langkah partai agar tetap selaras dengan khitah para pendiri PKB.Demokrasi Terbuka di MuscabTerkait suksesi kepemimpinan dalam Muscab ini, Ra Fahmi memastikan proses pemilihan akan berlangsung demokratis dan transparan. Ia menegaskan tidak ada skenario calon tunggal yang kaku."Di Muscab ini, arahannya tidak ada calon tunggal. Semua berdasarkan masukan dari seluruh PAC yang hadir. Saya pastikan ada ruang demokrasi yang luas dalam pemilihan pemimpin di Muscab ini," tuturnya.Menutup sambutannya, ia berharap pemimpin yang terpilih nantinya mampu membawa DPC PKB memberikan khidmat atau pengabdian terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Hal ini menyusul tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipublikasikan oleh Panitia Kerja (Panja) Pupuk kepada masyarakat luas.Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, menilai keterbukaan informasi mengenai hasil kerja Panja Pupuk sangatlah krusial. Menurutnya, publik, terutama para petani, berhak mengetahui sejauh mana progres maupun temuan yang didapatkan oleh legislatif, dalam mengawal karut-marut persoalan pupuk di daerah.Dedi menyampaikan ketiadaan laporan yang jelas menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas kerja para wakil rakyat tersebut. Ia menekankan LPJ merupakan bentuk tanggung jawab moral maupun politik kepada konstituen."Kami mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengawal isu kerakyatan ini. Hingga saat ini, masyarakat tidak pernah tahu apa hasil konkret dari Panja Pupuk tersebut. Padahal, transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan fungsi pengawasan," katanya.Kemudian, Dedi menegaskan tanpa adanya dokumen pertanggungjawaban yang bisa diakses publik, kinerja Panja Pupuk sulit untuk diukur keberhasilannya. Ia khawatir agenda tersebut hanya menjadi formalitas tanpa memberikan solusi nyata bagi kelangkaan atau distribusi pupuk yang selama ini dikeluhkan petani."Jangan sampai Panja ini hanya menjadi seremoni belaka tanpa output yang jelas. Kami menuntut DPRD Kabupaten Probolinggo segera merilis laporan hasil kerja tersebut, agar masyarakat bisa menilai sejauh mana mereka bekerja untuk rakyat," tegasnya.PC PMII Probolinggo pun mengancam akan melakukan pengawalan lebih lanjut jika tuntutan akan transparansi ini tetap diabaikan oleh pihak parlemen. Dedi juga mengatakan bahwa PMII akan terus mengawal isu ini, hingga ada kejelasan hitam di atas putih dari pihak legislatif."Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk memaparkan hasil kerja tersebut ke publik, jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dewan semakin merosot. Kami butuh bukti kerja nyata, bukan sekadar janji-janji di meja rapat," pungkasnya.

PROBOLINGGO – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kabupaten Probolinggo, panitia mulai memanaskan suasana. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 Maret 2026.Ketua panitia, Mohammad Badrul Kamal, menyebut Muscab tahun ini terasa berbeda karena masih berada dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri.“Muscab kali ini terasa spesial karena kami kepanitiaan masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri. Kami juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan kader muda,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).Kamal yang juga menjabat sebagai Ketua DKC Garda Bangsa menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk menentukan arah baru politik PKB di Kabupaten Probolinggo.“Pernyataan kami tegas! PKB Probolinggo harus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan melek digital,” tegasnya.Melalui Muscab ini, panitia berharap lahir kepemimpinan baru yang adaptif, khususnya dalam menjawab tantangan generasi muda seperti Gen Z dan milenial.“Kami ingin melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara ideologi, tetapi juga inovatif dalam menjawab persoalan Gen Z dan milenial di Probolinggo,” lanjutnya.Selain itu, Muscab juga diharapkan menjadi ajang mempererat silaturahmi, baik antar pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) maupun Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).Panitia pun mulai melakukan berbagai persiapan menjelang hari pelaksanaan. Bahkan, dua hari sebelum acara (H-2), mesin partai akan mulai dipanaskan.Langkah ini dilakukan agar Muscab PKB Kabupaten Probolinggo tampil berbeda, sekaligus menjadi titik awal bagi mesin partai yang lebih solid dan energik ke depan.

PROBOLINGGO — Warga Dusun Curah Kundang dan Curah Lele, Desa Gerogan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, hingga kini masih harus bertahan dalam kondisi krisis air bersih yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keterbatasan sumber air membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain menggunakan air yang keruh dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari.Bagi warga setempat, air bersih bukan lagi hal yang mudah didapat. Sejak lama, sumber air tanah di wilayah tersebut sulit ditemukan. Upaya warga untuk membuat sumur secara mandiri pun kerap gagal karena kondisi tanah yang kering dan minim cadangan air. Akibatnya, masyarakat sepenuhnya bergantung pada pasokan air tandon yang didistribusikan oleh pemerintah.Namun ironisnya, air yang diterima warga melalui tandon tersebut justru tidak memenuhi standar kelayakan. Air yang disalurkan sering kali terlihat kotor dan keruh, bahkan dalam beberapa kondisi tidak layak untuk dikonsumsi. Meski demikian, warga tetap terpaksa menggunakannya untuk mandi, mencuci, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.“Karena kesusahan air galian, kami sangat bergantung pada air tandon ini. Tapi airnya kotor dan keruh, sebenarnya tidak layak dikonsumsi,” ujar salah satu warga.Kondisi ini tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, melainkan telah dirasakan selama beberapa tahun terakhir. Ketiadaan sumber air alternatif membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dengan kondisi tersebut.Ali Wafa, salah satu warga Dusun Curah Kandang, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah lama hidup dalam keterbatasan air bersih. Ia menegaskan bahwa ketergantungan terhadap air tandon bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan.“Kami masyarakat di sini sangat bergantung pada air tandon karena tidak bisa membuat sumur sendiri. Sumber air di bawah sangat susah. Sudah lama sekali kami merasakan air kotor, karena memang tidak ada lagi sumber air lain,” jelasnya.Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada solusi konkret yang mampu mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh.Warga di dua dusun tersebut berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini. Mereka menginginkan solusi jangka panjang, seperti penyediaan sumber air bersih yang memadai atau perbaikan sistem distribusi agar air yang diterima layak digunakan.“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi untuk sumber air kami, supaya bisa kembali normal menggunakan air yang layak,” tambahnya.Hingga Senin, 23 Maret 2026, kondisi krisis air bersih ini masih terus dirasakan oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan yang ada, warga hanya bisa bertahan dan berharap adanya perhatian lebih agar permasalahan yang telah berlangsung lama ini segera mendapatkan penanganan.Bagi warga Dusun Curah Kandang dan Curah Lele, air bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan harapan besar yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Kabar baik datang bagi para guru ngaji di Kabupaten Probolinggo. Tunjangan yang selama ini dinantikan akhirnya mulai dicairkan menjelang Hari Raya.Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo beserta seluruh jajaran, khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), atas upaya dalam menuntaskan proses pencairan tunjangan tersebut.Arief Hidayat menilai, proses pencairan tunjangan guru ngaji menghadapi berbagai tantangan administratif, terutama karena keterbatasan waktu menjelang Hari Raya. Pemerintah daerah tetap berupaya menyelesaikan tahapan penting, mulai dari validasi hingga pembersihan (cleansing) data agar penyaluran tepat sasaran.Selain itu, keterlambatan pencairan juga dipengaruhi oleh belum lengkapnya data dari sejumlah pihak di tingkat bawah. Masih terdapat Majelis Wakil Cabang (MWC) yang belum mengirimkan data guru ngaji secara valid, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk proses verifikasi.“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo beserta seluruh jajarannya, terutama Kesra, yang telah bekerja keras di masa-masa akhir sehingga tunjangan guru ngaji dapat dicairkan. Ini pekerjaan yang tidak ringan karena harus menyelesaikan banyak hal dalam waktu terbatas, alhamdulillah akhirnya terealisasi,” kata Cak Dayat, panggilannya.Ia menyebut, pencairan tunjangan ini menjadi bukti bahwa komitmen pelayanan kepada masyarakat mampu mendorong penyelesaian persoalan yang cukup kompleks. Menurutnya, komunikasi yang baik antar pihak turut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses tersebut.Lebih lanjut, Cak Dayat mengungkapkan bahwa selama ini banyak guru ngaji yang menyampaikan harapan terkait pencairan tunjangan. Oleh karena itu, realisasi bantuan ini menjadi kabar yang melegakan, sekaligus membawa kebahagiaan bagi para penerima menjelang Hari Raya.“Ini merupakan bentuk perhatian kepada para guru ngaji yang telah mengabdi dalam mendidik dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Semoga menjadi penyemangat dalam membina generasi,”tambahnya.Di sisi lain, ia berharap pencairan tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan proses penyaluran dilakukan lebih awal dan tertata dengan baik. “Kami juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan basis data guru ngaji, termasuk peningkatan sinergi hingga tingkat bawah, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan tertib,” tegasnya.Menurutnya, perhatian terhadap guru ngaji tidak sekadar berkaitan dengan besaran bantuan, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan atas peran mereka dalam membangun karakter dan akhlak masyarakat di Kabupaten Probolinggo.Dengan pencairan tunjangan ini, para guru ngaji diharapkan dapat merasakan manfaat secara langsung, terutama menjelang momentum Hari Raya yang penuh berkah. “Ke depan, kita berharap proses ini bisa lebih cepat, lebih tertib, dan tidak lagi mendekati momentum Hari Raya. Namun untuk saat ini, kita patut bersyukur karena tunjangan guru ngaji telah cair dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima,” harapnya.

PROBOLINGGO — Di sebuah rumah sederhana di Dusun Krajan 1, Desa Sumberan, Kecamatan Besuk, waktu terasa berjalan berbeda bagi keluarga Nada Putri Masruri. Setiap hari bukan sekadar rutinitas, melainkan perjuangan untuk mempertahankan harapan agar putri kecil mereka tetap bertahan.Nada, yang telah lama dinantikan selama tujuh tahun oleh kedua orang tuanya, awalnya tumbuh sebagai anak ceria. Ia kerap menemani ibunya mengajar di taman kanak-kanak, bermain dan tertawa bersama anak-anak lain. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah sejak usianya sekitar 50 hari.Saat itu, ibunya mulai menyadari adanya kejanggalan. Bagian putih mata Nada tampak menguning, disertai perubahan warna tinja menjadi pucat. Keluarga sempat mengira kondisi tersebut hanyalah penyakit kuning biasa pada bayi. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisi yang jauh lebih serius.Nada didiagnosis menderita Atresia Bilier, sebuah penyakit langka yang menyebabkan saluran empedu tidak berfungsi dengan baik sehingga merusak hati secara bertahap. Selain itu, ia juga memiliki kelainan jantung bawaan jenis ASD secundum.Sebagai upaya penyelamatan, Nada menjalani operasi Kasai pada usia 90 hari. Prosedur ini diharapkan dapat membantu aliran empedu agar fungsi hati membaik. Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Operasi dinyatakan gagal karena kadar bilirubin tetap tinggi dan kondisi hati tidak menunjukkan perbaikan.Sejak saat itu, kondisi Nada terus menurun. Ia sering mengalami infeksi berulang yang ditandai dengan demam, diare, serta batuk dan pilek. Dalam beberapa kondisi, ia bahkan sempat tidak sadarkan diri. Kini, penyakit yang dideritanya semakin parah, ditandai dengan muntah darah dan buang air besar berdarah—indikasi kerusakan hati yang sudah sangat serius.Dalam kesehariannya, Nada harus menghadapi berbagai ketidaknyamanan. Tubuhnya sering terasa gatal akibat penumpukan bilirubin, hingga ia menggaruk kulitnya sampai terluka. Ia juga kerap menolak mandi karena rasa perih pada luka-lukanya. Perutnya membesar akibat pembengkakan hati dan limpa, sementara warna kulitnya semakin menggelap.Perkembangannya pun terhambat. Di usianya yang telah lebih dari dua tahun, Nada belum mampu berjalan sendiri. Semua aktivitasnya masih bergantung pada bantuan orang tuanya.“Dia sebenarnya anak yang kuat. Saat menjalani tindakan medis, dia seperti mengerti. Tetap menangis, tapi tidak pernah mempersulit,” ujar sang ibu, Siti Aisyah.Saat ini, satu-satunya harapan medis bagi Nada adalah transplantasi hati. Tanpa tindakan tersebut, kondisi kesehatannya akan terus memburuk dengan risiko yang sangat tinggi.Namun, harapan itu terbentur dengan keterbatasan ekonomi. Ayah Nada, M. As’ad, bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Sementara ibunya, seorang guru taman kanak-kanak, hanya memperoleh sekitar Rp300 ribu per bulan. Penghasilan tersebut bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya transplantasi hati yang mencapai ratusan juta rupiah.Seluruh tabungan keluarga telah habis. Perhiasan yang dimiliki telah dijual, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pengobatan. Selain biaya medis, keluarga juga harus menanggung biaya transportasi rutin dari Probolinggo ke Surabaya untuk kontrol, serta kebutuhan susu khusus yang mencapai sekitar Rp400 ribu setiap 3–4 hari.Meski dalam kondisi sulit, keluarga tetap bertahan dan berharap. Mereka percaya bahwa masih ada peluang bagi Nada untuk sembuh, selama transplantasi hati dapat segera dilakukan.Kini, keluarga membuka harapan kepada masyarakat luas untuk turut membantu perjuangan Nada. Bantuan dapat disalurkan melalui:https://kitabisa.com/campaign/nadabisaberobatBagi kedua orang tuanya, setiap bantuan yang diberikan bukan hanya soal materi, tetapi juga harapan dan tambahan waktu bagi Nada untuk terus bertahan.Di tengah segala keterbatasan, mereka hanya menginginkan satu hal sederhana: kesempatan bagi putri mereka untuk hidup lebih lama, tumbuh, dan merasakan masa kecil yang seharusnya.

Probolinggo — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kraksaan menggelar kegiatan buka bersama dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2026, di Saka 9 Pondok Pesantren Nurul Qodim Desa Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus harian PC GP Ansor Kraksaan serta pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kecamatan Kraksaan. Momentum Ramadan dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang kebersamaan, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi organisasi.Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abd. Rahman, menegaskan bahwa kegiatan buka bersama menjadi bagian dari upaya merawat kekompakan kader.“Kami ingin momentum Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi antar pengurus dan kader. Ansor tidak hanya solid dalam gerakan, tetapi juga hangat dalam kebersamaan,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi yang penting untuk memperkuat arah gerak organisasi ke depan.“Melalui kegiatan sederhana seperti buka bersama ini, kami berharap terbangun komunikasi yang lebih erat, sehingga ke depan Ansor Kraksaan semakin kuat dalam menjalankan peran sosial dan keumatan,” imbuhnya.Sementara itu, Ketua PCNU Kraksaan, KH. Chafidzul Hakiem Noer yang juga pengasuh Saka 9 Pondok Pesantren Nurul Qodim, dalam sambutannya menekankan pentingnya keikhlasan dalam berkhidmat di lingkungan Ansor dan Nahdlatul Ulama.“Ikhlas dalam berkhidmat di Ansor dan NU menjadi kunci utama. Dengan keikhlasan, setiap gerakan akan bernilai ibadah dan membawa keberkahan,” tegasnya.Ia juga mendorong agar program pengkaderan terus dimasifkan di semua tingkatan, baik di level cabang maupun PAC.“Pengkaderan harus diperkuat, mulai dari PKD, PKL, Diklatsar, Susbalan, bahkan kalau bisa sampai PKN. Ini penting untuk menyiapkan kader yang tangguh dan militan,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PCNU Kraksaan siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan Ansor.“Ansor harus kokoh menjadi benteng ulama dan pesantren. PCNU siap support 100 persen dalam setiap kegiatan,” katanya.Menurutnya, organisasi yang kuat harus ditopang oleh struktur yang solid, kompeten, dan memiliki militansi tinggi.Ia juga mengingatkan agar kader Ansor tidak menjadikan politik sebagai tujuan utama.“Dalam NU, politik jangan menjadi tujuan, tetapi menjadi mitra untuk memperkuat program demi kepentingan umat. Dalam kepemimpinan Rahman, taruh dulu urusan politik. Ketika kita benar-benar berjuang untuk umat, semua akan datang dan merangkul,” tandasnya.Selain itu, ia mendorong agar Ansor tidak berhenti sebagai titik akhir kaderisasi, melainkan terus berkembang dari basis pesantren.“Di pesantren-pesantren besar harus mampu membentuk PAC istimewa. Ansor jangan menjadi titik akhir, tetapi bagian dari proses panjang pengabdian,” imbuhnya.Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam gerakan organisasi.“Harus ada hal-hal baru yang terus dikembangkan. Sesuai tagline NU Kraksaan, ‘Bangkit, bersinergi, bermanfaat’,” pungkasnya.Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB ini mengusung dresscode khas Ansor-Banser, yakni kopiah hitam, kemeja putih, serta seragam organisasi. Diharapkan, kegiatan ini mampu memperkuat soliditas kader sekaligus mempertegas peran Ansor dalam mengabdi kepada umat dan bangsa.

Pasuruan – Aksi demonstrasi yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Senin (16/3/2026), sempat memanas. Massa aksi melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes karena Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tidak segera menemui massa demonstran. Aksi tersebut digelar untuk menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban atas tragedi meninggalnya seorang anak yang tenggelam di lubang bekas tambang di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Sejak awal aksi berlangsung, puluhan mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan meminta pemerintah daerah hadir untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus tersebut. Namun hingga aksi berlangsung cukup lama, tidak ada pimpinan daerah yang menemui massa aksi, sehingga memicu kekecewaan para demonstran. Sebagai bentuk protes atas sikap tersebut, massa aksi kemudian membakar ban di depan kantor Pemkab Pasuruan. Wakil Ketua II PC PMII Pasuruan, Andrik Budi Laksono, dalam orasinya menilai terdapat ketimpangan dalam respons pemerintah daerah terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan seorang bocah di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, pemerintah daerah menunjukkan respons yang cepat dengan hadir langsung ke rumah korban. Dalam peristiwa tersebut, Wakil Bupati Pasuruan H.M. Shobih Asrori diketahui datang langsung ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban M. Haidar Mustofa (10) yang menjadi korban pembunuhan pada Agustus 2025. Namun berbeda dengan tragedi yang terjadi di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Andrik menyebut baik Bupati maupun Wakil Bupati Pasuruan tidak datang ke rumah korban yang meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang. “Dalam kasus di Wonorejo, Wakil Bupati langsung datang ke rumah korban. Tapi dalam tragedi di Winongan ini, baik Bupati maupun Wakil Bupati tidak datang ke rumah korban. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penanganan kasus,” ujar Andrik Budi Laksono dalam orasinya. Ia bahkan menyebut bahwa hati nurani Pemerintah Kabupaten Pasuruan seolah telah meninggal dunia karena tidak adanya kehadiran maupun empati langsung dari pimpinan daerah terhadap keluarga korban. “Hari ini kami melihat seolah-olah telah meninggal dunia hati nurani Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ketika seorang anak kehilangan nyawa akibat lubang tambang, justru tidak ada kehadiran langsung dari pimpinan daerah untuk menunjukkan empati kepada keluarga korban,” tegas Andrik. Menurutnya, narasi mengenai ketimpangan dalam penanganan kasus tersebut juga diafirmasi oleh perwakilan Polres Pasuruan yang berada di lokasi aksi. Selain itu, PMII Pasuruan juga menyoroti pernyataan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo yang meminta PMII untuk melakukan kajian ulang terkait status tambang di lokasi kejadian. Menurut Andrik, pernyataan tersebut tidak tepat karena kondisi dan status bekas tambang di lokasi tersebut sebelumnya telah dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan. DLH Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa area bekas tambang seharusnya menjadi zona tertutup yang tidak boleh diakses masyarakat karena berpotensi membahayakan keselamatan. “Bupati meminta kami mengkaji ulang status tambang, padahal DLH Kabupaten Pasuruan sudah menyampaikan secara jelas bahwa area bekas tambang tersebut berbahaya dan seharusnya menjadi zona tertutup. Seharusnya pemerintah fokus pada penyelesaian persoalan dan penegakan tanggung jawab,” ujar Andrik. PMII Pasuruan menegaskan bahwa tragedi meninggalnya seorang anak akibat lubang bekas tambang tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa dan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Massa aksi mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut serta menindak tegas pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban reklamasi. Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian hingga massa aksi menyampaikan seluruh tuntutan mereka.

JEMBER – Garis polisi kini melingkar di salah satu mesin pompa solar di SPBU Jalan Teuku Umar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates (sebelumnya disebut wilayah Sumbersari), Jember. Penyegelan yang dilakukan pada Sabtu hingga Minggu (14-15 Maret 2026) ini merupakan buntut dari dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.Kasus yang tengah ditangani Polres Jember ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur. Organisasi mahasiswa ini menilai, berulangnya kasus serupa menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan distribusi BBM.Sekretaris PKC PMII Jawa Timur, Abdur Razak, menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan oknum operator atau penyegelan SPBU semata.Ia menyoroti tajam peran Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi dan pengawasan di lapangan."Penyegelan SPBU di Teuku Umar ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan dari pihak Pertamina Patra Niaga masih sangat lemah, bahkan bisa dikatakan lalai. Solar subsidi itu hak rakyat kecil, petani, dan nelayan, bukan komoditas untuk dipermainkan mafia," tegas Razak melalui via telepon WhatsApp.Menurut Razak, Pertamina Patra Niaga seharusnya memiliki sistem deteksi dini yang mampu memantau kejanggalan transaksi di setiap SPBU secara real-time. Baginya, jika transaksi ilegal dalam jumlah besar bisa terjadi, maka sistem digitalization yang selama ini dibanggakan patut dipertanyakan efektivitasnya."Jangan sampai Pertamina hanya menjadi penonton saat subsidi negara dirampok. Kami mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan audit internal menyeluruh dan memberikan sanksi tegas, tidak hanya sanksi administratif ringan, tapi pemutusan hubungan usaha jika terbukti sistematis," imbuhnya.Lebih lanjut ia akan terus mengawal kasus ini. Ia tidak ingin masyarakat Jember terus-menerus mengalami kelangkaan solar hanya karena ulah segelintir orang yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.