Probolinggo – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo mengkritik keras Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait rencana penyelenggaraan event lari bertajuk SAE RUN yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026. Kritik tersebut muncul karena kegiatan dinilai tidak selaras dengan kondisi daerah yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana.Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin, yang akrab disapa Apod, menilai pemerintah daerah kurang peka terhadap situasi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya mitigasi dan rehabilitasi pascabencana dibandingkan menggelar event olahraga berbayar.“Ekonominya siapa? Ekonominya masyarakat atau pemerintah?” tegas Apod saat memberikan pernyataan kepada media.Ia juga menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Probolinggo, Ugas Irwanto, pada 6 Februari 2026 yang menyebut kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Apod mempertanyakan klaim tersebut, terutama terkait dampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.Menurutnya, pelaksanaan SAE RUN yang menggunakan jalur Tol Prosiwangi via Kraksaan tidak memiliki relevansi signifikan dengan sektor pariwisata daerah. “Itu jalan tol, bukan sektor wisata. Tidak ada kontribusi nyata bagi penguatan pariwisata lokal,” ujarnya.PC PMII Probolinggo menilai pemerintah seharusnya mengalihkan seluruh perhatian dan sumber daya untuk percepatan penanganan dampak bencana. Apod menyebut masih banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan yang putus, serta rumah warga yang belum sepenuhnya tertangani.“Saat ini yang paling urgent adalah mitigasi dan rehabilitasi. Banyak fasilitas publik rusak berat dan masyarakat masih membutuhkan bantuan. Ini yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan menggelar acara lari berbayar,” paparnya.Berdasarkan informasi dari situs resmi penyelenggara saerun.id, event SAE RUN mewajibkan peserta membayar biaya registrasi mulai Rp135.000 hingga Rp250.000. Peserta akan memperoleh fasilitas berupa jersey, bib number non-chip, goodie bag, medali, serta kesempatan mendapatkan doorprize.Kritik dari PC PMII Probolinggo ini menyoroti potensi ketidaktepatan prioritas kebijakan di tengah situasi darurat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengevaluasi ulang penyelenggaraan event tersebut dan memfokuskan anggaran serta tenaga pada pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

PROBOLINGGO – Sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo perlu mendapat perhatian khusus karena masuk wilayah rawan tanah gerak. Di kawasan ini berdiri ratusan rumah yang dihuni ratusan warga, dengan tingkat risiko yang meningkat terutama saat musim hujan. Dua desa yang masuk zona waspada tersebut berada di Kecamatan Krucil.Fenomena pergerakan tanah menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi. Peristiwa serupa pernah terjadi di Dusun Brigaan, Desa Plaosan. Ancaman yang sama juga mengintai tiga dusun di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, yakni Dusun Sumberkapong, Dusun Manggisan, dan Dusun Taman.Secara geografis, Kecamatan Krucil berada di kawasan dataran tinggi. Bahkan beberapa desa berada di wilayah pegunungan yang berbatasan langsung dengan tebing curam, seperti Desa Plaosan dan Desa Sumberduren. Setiap musim hujan, dua desa ini menjadi daerah yang harus diwaspadai karena rawan longsor dan tanah gerak.Sejumlah dusun di wilayah tersebut dinilai memiliki potensi pergerakan tanah yang cukup tinggi. Karena itu, kewaspadaan tidak hanya perlu dilakukan oleh masyarakat setempat, tetapi juga membutuhkan perhatian dari pemangku kebijakan melalui upaya mitigasi serta penanganan jangka panjang.Salah seorang warga Desa Plaosan, Ahmad (40), mengungkapkan bahwa ancaman longsor dan tanah gerak sudah menjadi peringatan tersendiri bagi warga. Pasalnya, desa mereka berada di punggung gunung yang masih masuk kawasan Pegunungan Argopuro. Saat musim hujan, kewaspadaan terhadap dua potensi bencana itu semakin ditingkatkan.“Sebagian warga sebenarnya belum terlalu paham soal tanah gerak. Yang mereka tahu hanya tanah retak atau longsor. Tapi tetap saja, ini selalu jadi perhatian warga,” ujarnya.Kewaspadaan semakin meningkat ketika hujan deras turun dalam waktu lama, terutama bagi warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan tebing. Saat hujan, mereka cenderung lebih waspada. Bahkan pada malam hari, sebagian warga memilih tidur bergantian, atau tidak tidur sama sekali, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.“Kami tidak berharap terjadi bencana, tapi langkah ini dilakukan sebagai antisipasi,” katanya.Perangkat Desa Plaosan, Suparman, menjelaskan bahwa Desa Plaosan memang masuk zona rawan longsor dan tanah gerak. Kondisi geografis berupa dataran tinggi serta kedekatan dengan tebing menjadi faktor utama meningkatnya risiko tersebut. Saat musim hujan, hampir seluruh wilayah dusun berpotensi mengalami longsor.Salah satu wilayah yang terdampak paling serius adalah Dusun Brigaan. Di dusun ini ditemukan fenomena tanah gerak. Dusun Brigaan berada di dataran tinggi yang sebagian besar berupa lahan kosong dan area pertanian, dengan jumlah penduduk sekitar 104 kepala keluarga (KK).“Tanah gerak terjadi di satu dusun. Kondisinya terlihat dari tanah yang retak-retak dan permukaannya menurun. Selama ini warga mengira hal itu karena tanahnya gembur, sehingga terjadi penurunan,” jelasnya.Menurut Suparman, peristiwa tanah gerak di Dusun Brigaan terakhir kali terjadi sekitar 30 tahun lalu. Fenomena tersebut kembali muncul sejak 2020, ditandai dengan seringnya longsor, penurunan tanah, serta retakan pada permukaan tanah. Bahkan, sejumlah dinding rumah warga juga mengalami retak akibat pergeseran tanah.Tanah gerak paling sering terjadi di RT 7 dan RT 8/RW 4, Dusun Brigaan, yang dihuni sekitar 49 KK. Saat ini, warga di wilayah tersebut telah diimbau untuk melakukan relokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat keselamatan mereka terancam.Suparman menambahkan, sebagian warga memilih pindah demi alasan keamanan. Namun, ada pula yang tetap bertahan karena belum memiliki tempat tinggal baru, serta masih menggantungkan hidup dari lahan pertanian dan kebun di wilayah tersebut.Lahan tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan, sehingga sulit untuk ditinggalkan. Jika potensi bencana meningkat, mereka biasanya hanya mengungsi sementara. Setelah kondisi dinilai aman, warga kembali menempati rumah mereka seperti semula.

PROBOLINGGO – Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Probolinggo pada Jumat (30/1) sore menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan mengganggu kelancaran lalu lintas di beberapa titik.Petugas kebencanaan bersama warga harus turun tangan mengevakuasi batang dan ranting pohon yang roboh agar akses jalan kembali dapat dilalui.Dampak cuaca ekstrem ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, tetapi juga dirasakan di Kota Probolinggo. Puluhan pohon tumbang di berbagai ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya menimpa bangunan.Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto, menyampaikan bahwa hujan deras dan angin kencang menjadi penyebab utama tumbangnya pohon di sejumlah lokasi, antara lain di Jalan Jeruk, Jalan KH Mansyur, empat pohon di Jalan Mastrip, dua pohon di Jalan Anggur, Jalan Lumajang, Jalan Prof Hamka, dua pohon di Jalan Kedondong, Jalan Kerinci, Jalan Maramis, Jalan Sirsak, dan Jalan Delima.“Akibat kejadian ini, satu rumah mengalami kerusakan sedang karena tertimpa pohon di Kelurahan Kareng Lor, satu pagar rumah rusak sedang di Kelurahan Kedopok, serta taman SDN Wonoasih 2 juga mengalami kerusakan sedang,” jelasnya.Salah satu warga terdampak, Juma’ati (38), menuturkan bahwa pohon mangga di depan rumahnya tiba-tiba roboh sekitar pukul 15.30 WIB. Pohon tersebut tumbang ke arah utara hingga mengenai bagian genting rumahnya.“Waktu itu anginnya memang kencang. Pohonnya langsung tumbang, untung tidak sampai menimpa rumah atau orang. Hanya beberapa genting yang rusak, kerugiannya sekitar Rp 500 ribu,” ujarnya.Hal serupa dialami Saman (65), pemilik bengkel yang mengaku terkejut saat pohon di depan tempat usahanya roboh sekitar pukul 14.00 WIB. Beruntung, arah tumbangnya ke samping sehingga tidak mengenai bangunan bengkelnya.“Kalau tumbangnya ke depan, pasti kena bengkel,” katanya.Saman berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo dapat memangkas pohon-pohon di tepi jalan yang dinilai terlalu tinggi dan rimbun, khususnya di depan bengkelnya. “Kalau hujan angin lagi, bisa roboh dan membahayakan rumah serta bengkel saya,” ucapnya.Di Kabupaten Probolinggo, petugas Satpol PP, pemadam kebakaran, dan BPBD juga melakukan evakuasi pohon tumbang sejak sore hingga malam hari. Penanganan difokuskan di Kecamatan Dringu dan Desa Boto, Kecamatan Lumbang.“Ada lima pohon tumbang yang kami tangani, masing-masing di Kecamatan Dringu dan Desa Boto, Kecamatan Lumbang,” kata Taufik Alami dari BPBD Kabupaten Probolinggo.Ia menambahkan, pohon-pohon tersebut roboh ke badan jalan sehingga sempat memicu kemacetan. Di wilayah Dringu, antrean kendaraan mencapai sekitar 200 meter ke arah timur dan barat selama kurang lebih 10 menit.“Penanganan lalu lintas juga dibantu oleh Satlantas Polres Probolinggo,” jelasnya.Proses evakuasi melibatkan sekitar 17 personel gabungan dengan dukungan empat unit chainsaw. “Pemotongan dilakukan dengan cepat, lalu kayu dipindahkan ke tepi jalan agar arus lalu lintas kembali normal,” ujarnya.Selain pohon tumbang, hujan deras juga menyebabkan genangan air di sejumlah wilayah. Di Dusun Bibis, Desa Lemahkembar, Kecamatan Sumberasih, sempat terjadi genangan namun berangsur surut sekitar satu jam setelah hujan reda.Sementara itu, kondisi lebih parah terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih. Selain genangan banjir, jembatan darurat berbahan bambu yang menghubungkan Dusun Beji dan Banjar Utara dilaporkan putus dan hanyut terbawa arus.

PROBOLINGGO – Polemik lima hari sekolah untuk jenjang SD di Kabupaten Probolinggo, Jatim, kembali mengemuka. Pemicunya, surat pemberitahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) kepada Koordinator Wilayah bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.Melalui surat tertanggal 2 Februari itu, Disdikdaya menyatakan tengah mendata lembaga yang sudah dan akan melaksanakan lima hari sekolah.Sekolah yang telah dan akan melaksanakan lima hari sekolah, diminta mengisi link google form.Surat Disdikdaya didasarkan pada Perbup Nomor 7 Tahun 2026 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Probolinggo. Perbup diteken bupati akhir Januari 2026.Kehadiran surat Disdikdaya itu, tak ayal menghidupkan memori persis setahun lalu. Ketika kebijakan lima hari sekolah untuk jenjang SD dibatalkan setelah ditolak ramai-ramai. Meski baru dilaksanakan sehari saja.Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Probolinggo kembali menolak lima hari sekolah dengan enam alasan.PCNU Kabupaten Probolinggo Menolak Lima Hari SekolahMelalui rapat koordinasi pada Kamis (5/2/2026) malam, PCNU menilai, lima hari sekolah mengancam Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPQ."Kebijakan ini akan mematikan pendidikan keagamaan," sebut PCNU melalui keterangan tertulis.Dengan lima hari sekolah, pendidikan di SD akan berlangsung hingga pukul 15.30 WIB pada Senin-Kamis, dan berlangsung hingga pukul 13.00 pada Jumat. Hal itu akan menelan habis waktu pendidikan ribuan lembaga Madin dan TPQ yang berlangsung sore. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, pada 2013 terdapat 938  lembaga madin jenjang ula di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah santri sebanyak 70.308. Adapun untuk jenjang wustha, terdapat 193 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 14.132.Adapun TPQ, pada tahun yang sama, Kanwil Kemenag Jatim mencatat ada 1.201 lembaga di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah santri sebanyak 63.526.Selain itu, PCNU menilai bahwa lima hari sekolah tidak sesuai dengan kultur masyarakat Kabupaten Probolinggo."Siswa bukan objek hukum Perbup Nomor 7 tahun 2026," tulis PCNU dalam keterangan yang diterima redaksi. Sebab Perbup tersebut mengatur hari dan jam kerja perangkat daerah serta ASN, bukan siswa.PCNU juga menyebut, lima hari sekolah bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan porsi istirahat dan bermain yang cukup sesuai usia mereka. Serta beresiko menjadi tekanan psikologis bagi siswa."Menyebabkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat," sebut PCNU yang bakal mengirim surat resmi kepada Bupati Probolinggo.Didisdikdaya Sebut Hanya Pemetaan LapanganMenanggapi reaksi keras dari berbagai pihak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, memberikan klarifikasi mengenai surat pendataan nomor 400.3/104/426.101/2026.Hary menjelaskan, surat tersebut diterbitkan murni untuk tujuan pemetaan dan evaluasi, bukan pemaksaan kebijakan secara menyeluruh. "Surat tersebut dengan maksud awal hanya sebatas upaya mendata sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah dan atau sekolah yang akan menerapkan. Itu dilakukan karena kami mendapatkan informasi ada sekolah yang memang sudah melaksanakannya di lapangan," jelas Hary.Ia menekankan, hasil pendataan tersebut tidak akan langsung menjadi keputusan final. "Hasil itu akan kami kaji dan kami akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait demi perbaikan ke depan," tambahnya.Berembug Pekan Depan di DPRDHary menyebut, lima hari sekolah ini akan dirembug Rabu  pekan depan, difasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Rapat tersebut direncanakan menjadi forum mediasi besar yang melibatkan PCNU Kabupaten Probolinggo, PCNU Kraksaan, Kemenag, Dewan Pendidikan, K3S, perwakilan pengelola Madin, dan pihak terkait lainnya.Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat membenarkan agenda tersebut. "Rabu depan akan dibahas di komisi," kata politisi PDIP tersebut.

Bondowoso - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kembali mengukuhkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat berskala internasional. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan mitra global, UNESA menyelenggarakan agenda tahunan International Community Development (ICD) 2026 di Pendopo Raden Bagus Assra, Kamis (05/02/2026).Mengusung tema “Local Root, Global Impact: Advancing The SDGs through Unesa’s Engagement”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, memacu inovasi desa, serta memperkuat pertukaran budaya global. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., serta delegasi internasional dari enam negara.Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., yang hadir secara daring, menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha adalah kunci kemandirian bangsa.Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap riset sebagai basis pembangunan. Riset memastikan program pemerintah tepat sasaran, produktif, dan efisien. Forum ini strategis untuk mengubah potensi lokal Bondowoso menjadi kekuatan ekonomi nyata melalui jejaring internasional.Bupati Bondowoso, KH. Dr. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menyambut rombongan UNESA dan para profesor mancanegara. Pihaknya menekankan bahwa kehadiran perguruan tinggi adalah motor penggerak pembangunan daerah sekaligus langkah nyata menuju World Class University.Dalam paparannya, Bupati menonjolkan keunggulan Bondowoso yang merupakan bagian dari Ijen UNESCO Global Geopark, yang memiliki fenomena Blue Fire dan hanya ada dua di dunia, situs megalitikum terbesar, hingga komoditas kopi Arabika Ijen Raung yang telah mendunia.Bupati berharap ICD 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu memberikan transfer pengetahuan konkret. Pihaknya fokus pada penguatan desa melalui tata kelola yang akuntabel dan literasi digital, serta membutuhkan solusi inovatif untuk sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM agar berkelanjutan.Wakil Rektor III UNESA, Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd., menyatakan bahwa pembangunan inklusif tidak bisa dilakukan sendirian. Kehadiran mitra internasional dalam ICD tahun ini adalah bukti bahwa pembangunan masyarakat desa kini telah menjadi tanggung jawab global.Kolaborasi lintas batas ini memastikan bahwa akar lokal yang kita miliki di Bondowoso mampu memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di level internasional.

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp50.000 per orang. Nilai tersebut setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras kualitas premium.Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Ketua Baznas RI Nomor 14 Tahun 2026.“Melalui kajian yang mendalam dan pertimbangan yang matang, Baznas RI menetapkan besaran zakat fitrah sebesar Rp50 ribu per jiwa,” ujar Noor Achmad, Kamis (5/2/2026).Selain zakat fitrah, Baznas RI juga menetapkan besaran fidiah sebesar Rp65.000 per jiwa per hari. Ketentuan fidiah tersebut diatur dalam keputusan yang sama.Noor Achmad menjelaskan, angka zakat fitrah dan fidiah ini dapat dijadikan pedoman oleh Baznas tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan penghimpunan zakat.“Baznas daerah dan LAZ dapat menggunakan besaran zakat fitrah dan fidiah ini sebagai acuan dalam penerimaan zakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.Meski demikian, Baznas RI tetap memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk melakukan penyesuaian. Baznas daerah maupun LAZ diperbolehkan menetapkan nilai zakat fitrah dan fidiah secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.“Dalam situasi tertentu, Baznas daerah dan LAZ dapat menentukan besaran zakat fitrah dan fidiah sendiri, selama tetap berlandaskan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Noor Achmad.Ia berharap, penetapan ini dapat mendukung pengelolaan zakat fitrah dan fidiah pada Ramadan 1447 Hijriah agar berjalan lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, manfaat zakat diharapkan dapat dirasakan secara optimal oleh para mustahik.“Melalui ketetapan ini, kami berharap pengelolaan zakat fitrah dan fidiah pada Ramadan mendatang mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan para penerima manfaat,” pungkasnya.

Jakarta – Tim nasional futsal Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia Futsal 2026 setelah menundukkan Vietnam dengan skor 3-2 pada babak perempat final yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa.Capaian ini menjadi prestasi terbaik Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala Asia Futsal, melampaui pencapaian sebelumnya yang hanya mencapai perempat final pada edisi 2022 di Kuwait, sebagaimana dicatat oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).Tiga gol Indonesia dicetak oleh Wendy Brian Ick, Ardiansyah Nur, dan Reza Gunawan. Sementara dua gol Vietnam dibukukan oleh Nguyen Da Hai.Pada babak semifinal, Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (6/2) pukul 19.00 WIB.Indonesia membuka keunggulan pada menit keempat melalui gol Wendy Brian Ick setelah menerima umpan dari Ardiansyah Nur. Vietnam sempat memberikan ancaman melalui tendangan Vu Ngoc Anh, namun bola masih melenceng dari gawang Indonesia.Indonesia kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-11 setelah umpan Rio Pangestu berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ardiansyah Nur.Vietnam mencoba memperkecil ketertinggalan lewat tendangan Nguyen Da Hai, tetapi kiper Indonesia Ahmad Habibie mampu melakukan penyelamatan.Memasuki babak kedua, Vietnam tampil lebih agresif dan terus menekan pertahanan Indonesia, meski kesulitan menciptakan peluang bersih.Vietnam akhirnya mencetak gol pertama pada menit ke-25 melalui Nguyen Da Hai lewat skema serangan balik cepat yang mengubah skor menjadi 1-2.Indonesia merespons cepat dan kembali memperlebar jarak pada menit ke-26 melalui gol Reza Gunawan, sehingga kedudukan menjadi 3-1.Ahmad Habibie kembali tampil gemilang dengan dua kali menggagalkan peluang Vietnam, termasuk saat menghalau tembakan Chau Doan Phat.Vietnam mulai menerapkan strategi power play ketika pertandingan menyisakan lima menit. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-36 melalui gol kedua Nguyen Da Hai yang memperkecil skor menjadi 2-3.Vietnam terus berupaya menyamakan kedudukan hingga akhir laga, namun skor 3-2 untuk keunggulan Indonesia tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Anak berusia 10 tahun tersebut diduga mengalami tekanan psikologis yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarganya.Sebelum peristiwa itu terjadi, korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pulpen. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan mental, khususnya pada anak.Pakar dan Dosen Psikologi Sosial Universitas Indonesia (UI), Dicky Pelupessy, menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal, yang dalam psikologi dikenal sebagai nature dan nurture. Artinya, kondisi lingkungan, termasuk situasi ekonomi keluarga, dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang.Namun demikian, ia menegaskan bahwa kemiskinan tidak serta-merta menjadi penyebab langsung gangguan kesehatan mental. Faktor sosial ekonomi lebih berperan sebagai faktor risiko atau tekanan. Misalnya, orang tua yang harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup sering kali memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk mendampingi anak.“Masalah ekonomi menjadi faktor penekan yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental. Namun, apakah risiko tersebut berkembang menjadi masalah nyata sangat bergantung pada faktor lain, termasuk faktor pelindung,” ujar Dicky.Ia menambahkan bahwa program bantuan pemerintah dapat berfungsi sebagai sistem penyangga bagi keluarga rentan. Jika pelaksanaan dan pengawasan berjalan optimal, program tersebut dapat menjadi sarana deteksi dini terhadap masalah sosial dan psikologis.Selain itu, perubahan perilaku anak perlu menjadi perhatian lingkungan terdekat, terutama keluarga dan sekolah. Misalnya, anak yang sebelumnya rajin belajar tiba-tiba menjadi enggan bersekolah, sering mengeluh, atau menarik diri dari pergaulan.Dicky juga mengungkapkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa perhatian, komunikasi, dan interaksi dalam keluarga berperan penting sebagai benteng bagi kesehatan mental anak.“Tidak bisa dikatakan ada hubungan langsung antara kemiskinan dan bunuh diri. Kemiskinan merupakan salah satu faktor risiko. Yang perlu diperkuat adalah faktor protektif atau penyangga, seperti program pengentasan kemiskinan dan perlindungan anak,” tegasnya.Menurutnya, upaya perlindungan anak dan pengentasan kemiskinan harus berjalan secara beriringan. Kedua hal tersebut tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang.

Probolinggo – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo menggelar aksi damai pada Senin, 2 Februari 2026, pukul 13.00 WIB. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sikap diam DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo atas berbagai persoalan daerah.Aksi tersebut dilandasi kajian kritis PMII terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C, lemahnya mitigasi pasca-bencana, hingga persoalan buruh dan petani.Dalam pernyataan resminya, PC PMII Probolinggo menyoroti beredarnya video yang memperlihatkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, merayakan ulang tahun di gedung DPRD. PMII menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik karena diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.PMII menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 17 Tahun 2014 terkait sumpah dan kode etik DPR/DPRD, serta bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD untuk mendahulukan kepentingan negara.Wakil Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan aksi damai dan bentuk kontrol sosial mahasiswa.“Kami menolak diam melihat persoalan yang terus berulang. Ini bukan serangan personal, tetapi pengingat bahwa jabatan publik memiliki batas etika dan hukum,” ujarnya.Selain persoalan etika pejabat, PMII juga mengkritik DPRD yang dinilai abai terhadap maraknya aktivitas galian C di Kabupaten Probolinggo. PMII menilai aktivitas tersebut berkontribusi terhadap bencana banjir pada Januari 2026 yang mengakibatkan rusaknya jembatan dan ratusan rumah warga di sejumlah kecamatan.PMII juga menyoroti lemahnya mitigasi pasca-bencana oleh pemerintah daerah, termasuk pemulihan infrastruktur dan pendampingan masyarakat terdampak.Isu ketenagakerjaan turut disuarakan. PMII menegaskan masih adanya perusahaan yang diduga membayar buruh di bawah UMK 2026 Kabupaten Probolinggo sebesar Rp3.164.526. DPRD didesak untuk melakukan audit terhadap perusahaan yang melanggar hak normatif buruh.Di sektor pertanian, PMII menilai pemerintah daerah belum serius memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau dan bawang, yang hingga kini belum didukung Perda khusus di tingkat kabupaten.PMII juga menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, karena dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat.Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan akumulasi keresahan masyarakat yang belum dijawab secara nyata oleh pemerintah daerah dan DPRD.“Jika DPRD dan pemerintah daerah terus abai, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis. PMII akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada langkah nyata,” tegasnya.Dalam aksi tersebut, PC PMII Probolinggo menyampaikan enam tuntutan utama, mulai dari pencopotan Ketua DPRD, penutupan tambang ilegal, evaluasi mitigasi pasca-bencana, perlindungan buruh, pembentukan Perda Perlindungan Petani, hingga penolakan pilkada melalui DPRD.

PROBOLINGGO – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paiton selama ini dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi nelayan di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Selain menjadi sumber penghasilan utama bagi para nelayan, kawasan ini juga memiliki keindahan panorama laut yang menarik perhatian masyarakat untuk berwisata. Tak sedikit pula warga yang menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat memancing.Namun, baru-baru ini TPI Paiton menjadi sorotan publik setelah seorang selebgram TikTok asal Paiton dengan akun bernama zulaikhasizukapmd2 mengaku kehilangan sepeda motornya usai berkunjung ke lokasi tersebut.Peristiwa tersebut diunggah langsung oleh yang bersangkutan melalui akun TikTok miliknya. Dalam video tersebut, ia menyampaikan kekesalannya terhadap pelaku pencurian. Dengan menggunakan bahasa Madura, ia mengungkapkan kebencian terhadap maling yang telah mencuri sepeda motornya.Ia bahkan menyebut bahwa makanan yang dikonsumsi oleh pelaku merupakan hasil dari uang curian. Ungkapan tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaan dan kemarahan atas kejadian yang menimpanya.Kasus ini kemudian memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait sistem keamanan di kawasan TPI Paiton. Pasalnya, setiap pengunjung yang masuk ke area TPI diwajibkan membayar tiket sebesar Rp7.000,00.Muncul dugaan, apakah dari sisi keamanan memang masih kurang optimal, atau justru petugas hanya berfokus pada penarikan tiket masuk tanpa diimbangi pengawasan yang memadai terhadap kendaraan pengunjung.Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan di media sosial, khususnya di kalangan warga Paiton, yang menilai perlunya peningkatan keamanan di kawasan wisata sekaligus pusat ekonomi tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

PROBOLINGGO – Pemerintah telah menetapkan awal bulan Syaban 1447 Hijriah jatuh pada Selasa, 20 Januari 2026. Penetapan ini menjadi acuan bagi umat Islam untuk mempersiapkan berbagai amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Syaban.Bulan Syaban memiliki keistimewaan tersendiri dalam ajaran Islam. Salah satu momentum penting di dalamnya adalah Nisfu Syaban, yang diperingati setiap tanggal 15 Syaban. Malam Nisfu Syaban dikenal sebagai malam penuh ampunan, rahmat, dan keberkahan.Pada tahun 2026, malam Nisfu Syaban berlangsung mulai Senin malam, 2 Februari 2026. Pada malam tersebut, banyak umat Muslim mengisinya dengan berbagai ibadah, seperti memperbanyak doa, zikir, istighfar, serta membaca Al-Qur’an.Selain itu, Rasulullah SAW juga dikenal sering memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Salah satu puasa yang dianjurkan adalah puasa Ayyamul Bidh, yaitu puasa pada pertengahan bulan Hijriah.Puasa Ayyamul Bidh dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Pada bulan Syaban 1447 H, pelaksanaan puasa ini bertepatan dengan rangkaian Nisfu Syaban sehingga semakin menambah nilai keutamaannya.Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Syaban 1447 H / Februari 2026:Minggu, 1 Februari 2026: 13 Syaban 1447 HSenin, 2 Februari 2026: 14 Syaban 1447 HSelasa, 3 Februari 2026: 15 Syaban 1447 HPuasa Ayyamul Bidh dapat diniatkan sejak malam hari hingga sebelum terbit fajar. Namun, bagi yang lupa berniat di malam hari, niat masih diperbolehkan dilakukan di siang hari selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.Niat Puasa Ayyamul Bidhنَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَىNawaitu shauma ayyāmil bīdl lillāhi ta‘ālā.Artinya:“Saya niat puasa Ayyamul Bidh karena Allah Ta’ala.”Selain melaksanakan puasa, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam Nisfu Syaban sebagai bentuk harapan akan ampunan, kemudahan rezeki, dan keberkahan hidup.Doa Malam Nisfu Syabanاَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَاقْتِرَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِArtinya:“Ya Allah, jika Engkau mencatatku di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang celaka, terhalang rezekinya, terusir, atau disempitkan rezekinya, maka hapuskanlah dengan karunia-Mu semua itu. Tetapkanlah aku sebagai hamba yang bahagia, diberi rezeki, dan dimudahkan dalam kebaikan.”Melalui momentum bulan Syaban, umat Islam diajak untuk mempersiapkan diri secara spiritual sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Puasa sunnah, doa, dan berbagai amal kebaikan menjadi bekal penting dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Probolinggo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan lampu hias milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang berkaitan dengan proyek taman dan ruang terbuka hijau (RTH) tahun anggaran 2023. Dalam perkara ini, dua rekanan resmi proyek telah ditetapkan sebagai tersangka.Kejari Probolinggo menilai pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Modus yang digunakan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.Kepala Kejari Probolinggo, Lilik Setiyawan, menyampaikan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius karena proyek dilaksanakan melalui sistem e-purchasing, namun realisasinya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Berikut sejumlah fakta yang terungkap:1. Dua Rekanan Ditetapkan sebagai TersangkaKejaksaan Negeri Kota Probolinggo menetapkan dua orang rekanan resmi proyek sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi lampu hias DLH. Keduanya merupakan pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek pengadaan lampu hias taman dan RTH tahun 2023.Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Kejari Probolinggo, Lilik Setiyawan, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Kota Probolinggo, Jalan Mastrip, Kamis (29/1/2026) malam.2. Nilai Proyek Mencapai Rp 1,13 MiliarProyek pengadaan lampu hias taman dan RTH ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.130.500.000 dan berada di bawah tanggung jawab DLH Kota Probolinggo. Proyek tersebut dilaksanakan melalui metode e-purchasing. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah penyimpangan dari aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.3. Pekerjaan Dialihkan ke Perusahaan LainDirektur salah satu penyedia barang, tersangka berinisial MY, warga Sidoarjo, diketahui tidak melaksanakan sendiri pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Seluruh proses pengadaan, pemasangan hingga pekerjaan konstruksi justru dialihkan kepada pihak lain.Pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan kepada perusahaan yang dipimpin tersangka B, warga Surabaya. Modus pengalihan ini dinilai melanggar ketentuan pengadaan dan menjadi inti dalam dugaan praktik korupsi proyek lampu hias DLH.4. Kerugian Negara Tembus Rp 306 JutaBerdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, negara mengalami kerugian akibat proyek tersebut.“Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 306.050.004,” tegas Kajari Lilik.5. Tersangka Ditahan, Kasus Masih DikembangkanKejari Kota Probolinggo langsung menahan kedua tersangka di Lapas Kelas IIB Probolinggo selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Penyidikan perkara ini telah berlangsung sejak Februari 2025. Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Probolinggo telah mengantongi dua alat bukti yang sah dan masih membuka peluang pengembangan kasus guna mengungkap pihak lain yang diduga turut terlibat.