Probolinggo – Jembatan darurat di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali terputus setelah diterjang banjir besar akibat cuaca ekstrem pada Jumat (30/1/2026) malam. Akibatnya, akses penghubung antar dusun di wilayah tersebut kembali terganggu.Jembatan yang terdampak merupakan jembatan darurat penghubung antar dusun di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih. Jembatan ini sebelumnya dibangun sebagai akses sementara bagi warga setelah jembatan permanen roboh diterjang banjir.Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyebut putusnya jembatan darurat tersebut bukan hal yang mengejutkan. Menurutnya, kondisi geografis dan struktur jembatan memang memiliki tingkat kerawanan tinggi.“Jembatan darurat tersebut memiliki bentangan cukup panjang dan berada tepat di jalur aliran air dengan debit besar saat hujan deras,” ujar Ugas, Sabtu (31/1/2026).Diketahui, jembatan darurat ini dibangun setelah jembatan permanen penghubung Dusun Beji dan Dusun Banjarsari roboh akibat banjir pada Sabtu (17/1/2026). Namun, derasnya arus air akibat hujan ekstrem kembali membuat jembatan darurat tersebut tidak mampu menahan tekanan banjir.Ugas menjelaskan, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi terkini serta menentukan langkah penanganan lanjutan.“Kami sudah meninjau langsung kondisi jembatan darurat yang rusak guna memastikan dampak serta langkah penanganan selanjutnya. Memang jaraknya cukup panjang sehingga rawan terjangan air hujan yang cukup deras,” tuturnya.Meski jembatan darurat mengalami kerusakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan warga tidak sepenuhnya terisolasi. Masih terdapat jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat untuk beraktivitas, meski dengan keterbatasan.Pemerintah daerah melalui dinas terkait akan segera melakukan assessment untuk menentukan penanganan yang tepat. Namun, pembangunan kembali jembatan permanen masih menunggu kondisi cuaca yang lebih aman dan stabil.Sementara itu, BPBD Kabupaten Probolinggo bersama pemerintah kecamatan dan desa terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Warga diimbau untuk tidak melintasi area jembatan yang rusak karena berpotensi membahayakan, terutama saat hujan deras kembali terjadi.“Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak memaksakan melintas di area yang berisiko membahayakan keselamatan,” pungkas Ugas.Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi di wilayah Probolinggo dan sekitarnya.

PROBOLINGGO – Menjelang bulan suci Ramadhan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Baru Kota Probolinggo mulai mengalami kenaikan. Meski demikian, ketersediaan stok bahan pangan hingga saat ini masih terpantau aman.Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Salah satunya cabai rawit yang kini mencapai Rp 60 ribu per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp 40 ribu per kilogram.Selain cabai rawit, harga daging ayam broiler juga mengalami kenaikan menjadi Rp 38 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 34 ribu per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari Rp 33 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram.Salah seorang pedagang sayur di Pasar Baru Kota Probolinggo, Fatmawati, mengatakan kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak sekitar sepekan terakhir.Menurutnya, meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan menjadi faktor utama naiknya harga sejumlah bahan pokok, khususnya bumbu dapur.“Kenaikan ini karena mulai mendekati bulan Ramadhan. Untuk cabai rawit, meskipun stok ada, harganya tetap naik. Perkiraan saya, mendekati Ramadhan nanti harga sayur dan bumbu bisa naik lagi,” ujar Fatmawati, Selain faktor permintaan, naiknya harga cabai rawit juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca hujan serta pasokan yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah, sehingga berdampak pada biaya distribusi.Sementara itu, pedagang daging ayam asal Sukoharjo, Mistia, menyebut kenaikan harga ayam broiler tidak hanya dipengaruhi momen Ramadhan, tetapi juga adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).“Selain karena Ramadhan, kenaikan harga ayam juga dipengaruhi program MBG. Kalau MBG libur, harga ayam biasanya agak turun,” katanya.Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Beberapa bahan pangan justru mengalami penurunan atau relatif stabil.Harga bawang merah turun cukup signifikan dari Rp 50 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Harga telur juga terpantau stabil di kisaran Rp 27 ribu hingga Rp 28 ribu per kilogram.Sementara itu, harga cabai besar masih bertahan di Rp 25 ribu per kilogram, tomat buah di Rp 10 ribu per kilogram, serta daging ayam jenis horen tetap di kisaran Rp 65 ribu per kilogram.Para pedagang memprediksi, sepekan menjelang Ramadhan, harga cabai rawit dan daging ayam broiler masih berpotensi terus mengalami kenaikan hingga memasuki awal bulan puasa.

JAKARTA – Fenomena gerhana matahari cincin (annular) diprediksi akan terjadi pada 17 Februari 2026, menjelang awal bulan puasa yang diperkirakan dimulai sehari setelahnya. Puncak gerhana diperkirakan berlangsung pada pukul 07.12 EST atau 19.12 WIB. Pada momen tersebut, posisi bulan berada tepat di depan matahari.Sekitar 96 persen piringan matahari akan tertutup oleh bulan. Sisa cahaya yang tampak akan membentuk lingkaran terang menyerupai cincin api. Namun, fenomena cincin ini hanya dapat diamati di wilayah tertentu karena jalur pengamatannya tergolong sempit. Secara geografis, jalur gerhana annular membentang sepanjang lebih dari 4.000 kilometer dengan lebar sekitar 600 kilometer.Wilayah yang dilalui berada di kawasan Antartika, yang dikenal sebagai daerah terpencil dan sulit dijangkau. Sementara itu, sebagian wilayah lain hanya dapat menyaksikan gerhana secara parsial, meliputi Antartika, Afrika bagian selatan, dan Amerika Selatan bagian selatan.Bagi pengamat di luar wilayah tersebut, fenomena ini tetap dapat diikuti melalui siaran langsung daring yang akan disediakan oleh sejumlah lembaga. Mengutip laporan Space, jadwal serta akses siaran langsung masih menunggu konfirmasi resmi dan diperkirakan akan diumumkan mendekati hari pelaksanaan.Secara ilmiah, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada pada satu garis lurus dengan matahari dan bumi, yang berlangsung saat fase bulan baru. Pada gerhana annular, posisi bulan berada lebih jauh dari bumi, sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya dan menyisakan cahaya berbentuk cincin

PROBOLINGGO – Angin kencang disertai hujan deras melanda wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo, Jumat sore (30/1/2026). Cuaca ekstrem tersebut terjadi di lima kecamatan dan menyebabkan sejumlah kerusakan.Kondisi ini sempat membuat warga panik setelah atap rumah rusak dan puluhan pohon tumbang di lima kecamatan di Kota Probolinggo serta beberapa titik di Kabupaten Probolinggo.Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama hampir dua jam juga mengakibatkan banjir di sejumlah permukiman warga.Hingga Jumat malam, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan pendataan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat peristiwa tersebut.Peristiwa angin kencang ini terekam dalam video amatir warga saat angin menerjang permukiman di Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.Dalam rekaman tersebut, warga tampak panik dan berteriak ketakutan ketika angin datang secara tiba-tiba pada Jumat sore.Akibat angin kencang, sejumlah genting dan atap rumah mengalami kerusakan. Selain itu, angin juga menumbangkan puluhan pohon di lima kecamatan di Kota Probolinggo serta beberapa pohon di wilayah Kabupaten Probolinggo.Sementara itu, hujan deras yang melanda wilayah barat Probolinggo menyebabkan rumah warga di Dusun Bibis, Kecamatan Sumberasih, terendam banjir akibat luapan Sungai Bayeman yang tidak mampu menampung tingginya debit air.Banyaknya pohon tumbang yang melintang di jalan sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Namun, kondisi kembali normal setelah petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri melakukan pemotongan dan pembersihan pohon.Salah seorang warga Dusun Bibis, Dwi Ari Yuli, mengaku sempat panik saat air mulai meninggi bersamaan dengan datangnya angin kencang.“Sempat panik karena air semakin besar. Kami langsung mengamankan barang-barang penting seperti berkas, kasur, dan kendaraan ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.Hal senada disampaikan Aminah, warga Desa Lemah Kembar. Ia mengatakan warga langsung keluar rumah karena khawatir kejadian serupa banjir besar yang pernah terjadi sebelumnya.“Angin datang tiba-tiba bersamaan dengan air. Semua warga panik dan menyiapkan baju serta surat-surat penting,” katanya.Akibat kejadian ini, warga terlihat menyelamatkan harta benda dan perabot rumah tangga. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi banjir susulan.Hingga saat ini, BPBD setempat masih melakukan pembersihan material sisa bencana serta asesmen terhadap warga terdampak.Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga mengalami kerugian material akibat kerusakan rumah dan sejumlah fasilitas umum

PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo secara resmi meluncurkan layanan WiFi Gratis Suroyo Cokro Super Koridor bersamaan dengan Kalender Event Wisata 2026. Kegiatan tersebut digelar di area belakang Kantor Pemkot Probolinggo, Jumat malam (30/1/2026).Program ini menjadi langkah nyata Pemkot dalam memperkuat infrastruktur digital sekaligus menggerakkan sektor pariwisata daerah. Peluncuran ini disambut antusias oleh masyarakat serta para pelaku usaha.Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemkot menargetkan hampir 100 titik akses WiFi gratis yang akan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis.“Tahun ini Pemkot akan menempatkan hampir 100 titik akses WiFi gratis di berbagai lokasi strategis,” ujar Lucia.Ia menjelaskan, sebagian fasilitas WiFi tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah provider yang beroperasi di Kota Probolinggo. Kerja sama ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan internet bagi masyarakat.“Sebagian fasilitas ini merupakan hasil kerja sama dengan beberapa provider yang ada di Kota Probolinggo,” jelasnya.Lucia menambahkan, peningkatan kualitas jaringan juga menjadi perhatian pemerintah ke depan. Kecepatan internet akan terus ditingkatkan seiring penguatan infrastruktur digital.“Ke depan, kecepatan internet akan terus kami tingkatkan. Infrastruktur digital yang baik diharapkan mampu menunjang pelayanan publik,” tambahnya.Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh wilayah. Menurutnya, tidak boleh lagi ada kawasan yang mengalami blank spot jaringan.“Kota Probolinggo tidak boleh lagi memiliki black spot akses internet. Akses harus merata hingga tingkat kelurahan,” tegas Aminuddin.Ia menilai pemerataan akses digital menjadi bagian penting dari pelayanan publik sekaligus penguatan ekonomi digital. Akses internet yang merata diyakini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.“Ini penting sebagai bagian dari pelayanan publik dan penguatan ekonomi digital,” imbuhnya.Selain penguatan infrastruktur digital, Pemkot Probolinggo juga meluncurkan Kalender Event Wisata 2026 yang memuat sekitar 160 agenda kegiatan sepanjang tahun.Rangkaian event tersebut didukung lebih dari 100 destinasi wisata, 10 pasar tradisional, 13 sentra belanja, serta 13 lokasi wisata kuliner di Kota Probolinggo.Wali Kota Aminuddin menilai kalender wisata tersebut sebagai strategi untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia optimistis sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.“Event ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM, serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

PROBOLINGGO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo terus mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran minuman keras (miras). Terbaru, operasi penindakan digelar di Kecamatan Maron pada Kamis (29/1/2026) malam. Dalam operasi tersebut, petugas menyasar dua lokasi berbeda. Penindakan dilakukan setelah adanya pengembangan dari target awal yang sebelumnya telah ditentukan. Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Bupati Probolinggo sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras secara tegas dan berkelanjutan. “Awalnya kami menyasar satu titik, kemudian berkembang menjadi dua titik. Kami diminta untuk bertindak tegas dalam mengamankan para penjual miras,” ujar Taufik. Dari lokasi pertama, petugas berhasil mengamankan 147 botol miras. Sementara di lokasi kedua, Satpol PP menyita 365 botol miras siap edar. Menurut Taufik, miras tersebut baru saja didatangkan dan diduga kuat akan diedarkan pada akhir pekan. Sasaran utamanya diperkirakan menyasar konsumen malam Sabtu dan Minggu. Ia menegaskan bahwa seluruh miras yang diamankan merupakan jenis miras oplosan yang tidak memiliki standar keamanan dan sangat berbahaya bagi kesehatan. “Sudah banyak korban akibat miras oplosan ini, terutama dari kalangan generasi muda,” tegasnya. Selain melakukan penindakan, Satpol PP juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas peredaran miras ilegal di lingkungan masing-masing. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran miras. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pemberantasan miras harus dilakukan bersama melalui sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat,” pungkas Taufik.

PROBOLINGGO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, melakukan peninjauan langsung ke Kali Afur Banger yang berada di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kamis (29/1/26) siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan normalisasi sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah setempat. Dalam peninjauan itu, Gus Fatih sapaan akrabnya didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.Ia menegaskan, pengecekan lapangan menjadi langkah penting agar proses normalisasi dapat berjalan sesuai perencanaan dan meminimalkan kendala di kemudian hari. “Kami bersama BPBD melihat secara langsung kesiapan normalisasi sungai. Perlu diketahui, normalisasi Kali Afur Banger ini merupakan kewenangan UPT Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, karena sungai tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujar Gus Fatih. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, pelaksanaan normalisasi dijadwalkan dimulai pada Sabtu mendatang. Pihak UPT SDA Provinsi Jawa Timur juga telah menyatakan komitmennya untuk segera menurunkan alat berat ke lokasi. “Sesuai komitmen UPT SDA Provinsi, dalam dua hari ke depan alat berat akan mulai didatangkan. Normalisasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dan akan terus dilaksanakan hingga pekerjaan dinyatakan rampung,” jelasnya. Terkait potensi dampak terhadap lahan warga, khususnya pohon-pohon di bantaran sungai yang harus ditebang, Gus Fatih memastikan tidak ada penolakan dari masyarakat. Bahkan, dukungan warga dinilai sangat tinggi. “Kami mengapresiasi peran kepala desa yang telah bekerja maksimal sehingga tidak ada hambatan. Dukungan masyarakat juga luar biasa. Mereka siap mendukung dan berkorban demi kelancaran normalisasi sungai ini,” ungkap politisi PKB tersebut. Ia menambahkan, normalisasi Kali Afur Banger direncanakan sepanjang lebih dari 300 meter. Namun demikian, apabila hasilnya masih belum cukup untuk mengatasi banjir, Pemerintah Kabupaten Probolinggo siap mengambil peran tambahan. “Jika nantinya dibutuhkan pekerjaan lanjutan, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo siap membantu dengan mengerahkan alat berat milik pemerintah daerah,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Desa Opo-Opo, Muhaimin Assyatta, menyampaikan bahwa pendekatan kepada warga yang memiliki lahan di sepanjang bantaran sungai telah dilakukan sejak jauh hari. Hasilnya, warga menyatakan persetujuan terhadap rencana normalisasi. “Total ada 20 warga yang memiliki lahan dan pohon di tepi sungai yang terdampak. Sebagian besar dari mereka sudah menandatangani persetujuan,” kata Muhaimin. Ia menambahkan, masih terdapat tiga warga yang belum menandatangani persetujuan. Namun, hal tersebut bukan disebabkan penolakan, melainkan karena yang bersangkutan belum sempat ditemui. “Masih tersisa tiga warga yang belum tanda tangan karena belum bertemu. Dalam waktu dekat akan segera kami temui agar semuanya jelas dan tidak ada kendala saat pelaksanaan normalisasi,” pungkasnya

Kiai dan ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Bahtsul Masail bertajuk “Otoritas Fatwa Syuriah dan Komitmen Islah dalam Perspektif Fikih Ahlussunnah wal Jama’ah” di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falahiyyah Mlangi, Sleman, Selasa (27/01/26).

Forum ini dihadiri sejumlah kiai muda, asatidz pesantren, akademisi, serta pemerhati fikih ke-NU-an dengan undangan terbatas. Kegiatan tersebut bertujuan merespons berbagai persoalan hukum keagamaan dan keorganisasian yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Pembahasan difokuskan pada otoritas fatwa Syuriah (Ra’is ‘Aam), kewajiban warga Nahdliyin dalam menyikapinya, serta komitmen terhadap kesepakatan islah, khususnya terkait wacana pelaksanaan muktamar percepatan.

Pimpinan Ponpes Al-Falahiyyah Mlangi, KH. Fahmi Basya, menjelaskan bahwa forum ini dilatarbelakangi oleh munculnya polemik internal organisasi yang dinilai memiliki dampak serius terhadap kepemimpinan dan keutuhan jam’iyyah.

“Persoalan yang muncul tidak hanya masalah administratif saja, tetapi menyentuh aspek fikih, etika kepemimpinan, dan kemaslahatan organisasi. Karena itu, perlu dibahas secara mendalam melalui mekanisme Bahtsul Masail,” ucapnya.

Dalam hasil pembahasannya, forum menegaskan bahwa fatwa Syuriah yang menyatakan adanya pelanggaran berat oleh Ketua Umum organisasi memiliki status sah secara hukum syariat. Fatwa tersebut dipandang sebagai amanah keilmuan yang dilandasi prinsip keadilan dan tanggung jawab, sebagaimana merujuk pada dalil Al-Qur’an, hadis, serta pandangan ulama mu’tabar.

Forum juga menyimpulkan bahwa fatwa Syuriah bersifat mengikat, baik secara organisatoris maupun akhlak. Warga Nahdliyin dinilai memiliki kewajiban moral dan organisasi untuk menghormati serta melaksanakan fatwa tersebut selama berada dalam koridor kebenaran dan kemaslahatan bersama.

Terkait kesepakatan islah yang sebelumnya dibahas dalam Forum Konsultasi Mustasyar di Lirboyo, Bahtsul Masail menilai islah sebagai ajaran yang dianjurkan dalam Islam karena berfungsi memutus konflik dan menjaga persatuan. Namun demikian, islah ditegaskan tidak menghapus tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

Forum menilai sikap menunda atau mengabaikan kesepakatan islah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar percepatan melalui penguluran waktu atau manuver politik, sebagai tindakan yang bertentangan dengan amanah. Sikap tersebut dinilai berpotensi merusak kepercayaan dan memperpanjang konflik internal organisasi.

“Islah harus diikuti dengan langkah konkret. Tanpa tindak lanjut yang jelas, islah justru kehilangan makna dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan,” tegas Gus Fahmi, panggilan akrabnya.

Selain itu, Bahtsul Masail menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas kesepakatan islah, antara lain melalui pembentukan tim hukum dan penerbitan keputusan hukum yang jelas. Langkah ini dipandang perlu untuk menjaga wibawa organisasi dan mencegah konflik berlarut.

Dalam rekomendasinya, forum mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi keagamaan harus berorientasi pada pengabdian, etika, dan kemaslahatan umat. Ambisi kekuasaan yang tidak dikendalikan nilai moral dan tanggung jawab keagamaan dinilai berpotensi memicu konflik sosial serta merusak tatanan organisasi.

KRAKSAAN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo mulai membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembahasan tersebut menekankan bahwa perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi yang cepat agar selaras dengan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi. Dalam forum tersebut hadir pimpinan dan anggota dewan serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, menyampaikan bahwa penyampaian PU fraksi merupakan tahapan krusial dalam proses pembahasan raperda.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan sikap politik, memberikan catatan kritis, serta meminta klarifikasi atas substansi raperda.
“Pemandangan umum fraksi merupakan bagian dari mekanisme checks and balances. Di forum ini, setiap fraksi menyampaikan penilaian, masukan, dan catatan agar perubahan SOTK benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Oka.
Pemandangan umum fraksi-fraksi disampaikan oleh juru bicara fraksi, Alfiana Firda Afnaini. Secara umum, seluruh fraksi DPRD menilai pengajuan raperda perubahan SOTK memiliki dasar yang cukup relevan dengan dinamika dan kebutuhan pemerintahan daerah.

Meski demikian, fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar perubahan struktur organisasi tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Fraksi Partai Golkar, misalnya, menegaskan bahwa perubahan SOTK harus mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penataan perangkat daerah dinilai perlu selaras dengan kebutuhan pelayanan masyarakat serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

“Fraksi Golkar menekankan agar penataan perangkat daerah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara anggaran, sumber daya manusia, dan pemanfaatan inovasi teknologi,” kata Oka Mahendra.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang perubahan SOTK sebagai langkah yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Fraksi ini mengapresiasi rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai upaya memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, PKB meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta dasar peningkatan tipologi sejumlah perangkat daerah menjadi tipe A.

Fraksi PKB ingin memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar berbasis kebutuhan dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan.

Dari Fraksi Gerindra, penekanan diberikan pada pentingnya agar perubahan SOTK sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fraksi ini juga menyatakan dukungan terhadap pemisahan Badan Pendapatan Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

PAJARAKAN, Tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian serius Polres Probolinggo. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, sehingga jajaran kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan.
Polres Probolinggo bersama seluruh Polsek di wilayah hukumnya kini bersiaga untuk melakukan mitigasi serta evakuasi jika terjadi bencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Kepolisian tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam penanganan darurat bencana. Respons cepat dan tepat menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat, khususnya saat terjadi banjir atau bencana lainnya. Upaya ini juga mencerminkan sinergi kepolisian dalam menjaga keselamatan warga di wilayah hukumnya.
Selain melakukan pencegahan dan evakuasi, jajaran kepolisian turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Bencana menjadi salah satu perhatian kami. Bersama instansi terkait, kami terus melakukan pemantauan,” ujar Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif.
Ia menjelaskan, setiap kali terjadi bencana atau menerima laporan kejadian, personel Polres Probolinggo bersama jajaran Polsek langsung diterjunkan ke lokasi.

Petugas kemudian melakukan pemantauan kondisi lapangan, pengamanan area, serta membantu proses evakuasi dan penanganan awal terhadap warga yang terdampak banjir.
Bersama instansi terkait, aparat kepolisian memprioritaskan keselamatan masyarakat, membantu evakuasi, serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi bencana.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan BPBD dan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan. Petugas turut meninjau dampak yang ditimbulkan sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Hingga saat ini, Polres Probolinggo dan jajaran Polsek masih tetap siaga mengantisipasi potensi bencana susulan di tengah cuaca yang belum stabil.

Sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo masih kekurangan Penerangan Jalan Umum (PJU), khususnya di kawasan perbatasan antarwilayah. Kondisi ini dinilai berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari.
Minimnya penerangan membuat sejumlah titik jalan menjadi rawan tindak kriminal serta berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, keberadaan PJU sangat dibutuhkan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Sigit Wida Hartono, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap ruas-ruas jalan yang belum memiliki penerangan memadai.
“Masih ada beberapa ruas jalan yang belum terpasang PJU. Semua sudah kami petakan,” ujarnya.
Saat ini, perhatian Dishub tertuju pada kawasan pintu masuk Kabupaten Probolinggo, seperti di Kecamatan Paiton dan wilayah perbatasan Tegalsiwalan–Leces. Di jalur tersebut, arus lalu lintas terbilang tinggi, namun kondisi penerangan jalan masih terbatas.
Sigit menjelaskan bahwa sebagian ruas tersebut berstatus sebagai jalan nasional. Karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemkab Probolinggo berperan dalam melakukan pendataan dan melaporkan titik-titik jalan yang membutuhkan tambahan PJU.
Ia juga menegaskan bahwa kekurangan PJU bukan berarti seluruh ruas jalan gelap total. Namun, penyebaran lampu penerangan belum merata dan masih terpusat di titik-titik tertentu, sehingga fungsinya belum optimal.
Di sisi lain, upaya penambahan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Pemerintah daerah tetap berupaya menambah PJU sesuai kewenangannya. Setelah proses pendataan, pemasangan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

PROBOLINGGO – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator eselon III serta pejabat pengawas eselon IV di Pendopo Prasaja Ngerti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Senin (26/1/2026) malam.

Sebanyak 76 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi dilantik dan diambil sumpahnya. Mereka terdiri atas 16 pejabat administrator eselon III dan 63 pejabat pengawas eselon IV.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Hani’ah Fahmi AHZ, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto.

Dari 16 pejabat administrator eselon III yang dilantik, di antaranya Nur Rachmad Sholeh sebagai Camat Sukapura, Bambang Hermanto sebagai Camat Sumber, Taufiq sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Oon Hartono sebagai Camat Kuripan, Moh. Zubaidulloh sebagai Sekretaris DPMPTSP, Andi Wiroso sebagai Camat Krejengan, dan Bambang Julius Wijanarko sebagai Camat Tiris.

Selanjutnya Endang Rustiningsih dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perikanan, Sugeng Ari Wicaksono sebagai Sekretaris DPMD, Abdul Rozak sebagai Sekretaris Kecamatan Pajarakan, Novie Surachmad sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD, Fandhi Putra sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda, dr. Imilda Kusumaningrum sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Yudi Catur Eka Prasetya sebagai Sekretaris Kecamatan Gending, Sanjoko sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan, serta Wahid Hasim sebagai Sekretaris Kecamatan Sukapura.

Sementara itu, dari 63 pejabat pengawas eselon IV yang dilantik, di antaranya Mulik Agustina sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Kabupaten Probolinggo dan Samsul Arifin sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Gending.

Dalam sambutannya, Wabup Fahmi AHZ menegaskan bahwa setiap amanah dan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus disyukuri serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sikap positif.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni atau pengisian jabatan kosong, melainkan bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran agar roda birokrasi tidak stagnan. Ini juga bertujuan meningkatkan kinerja dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wabup Fahmi mengingatkan agar menjauhi segala bentuk penyimpangan, menjaga loyalitas, serta disiplin waktu kerja. Menurutnya, pejabat eselon III dan IV merupakan motor penggerak OPD, inovasi, dan pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK bagi ASN, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. “Nilai-nilai ini harus menjadi pegangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” tutupnya.