LENSA DATA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan berbagai kebijakan strategis pemerintah yang menjadi kunci keberhasilan swasembada beras pada 2025 sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) terbuka di gudang beras Perum Bulog Karawang pada Kamis (23/4/2026) lalu.
Dalam keterangannya, Amran menegaskan bahwa capaian swasembada beras bukanlah hasil rekayasa data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyebut, peningkatan produksi beras nasional juga tercatat secara independen oleh lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture, sehingga memperkuat validitas data tersebut.
Menurut Amran, lonjakan produksi beras nasional merupakan hasil dari serangkaian kebijakan yang dijalankan pemerintah secara terintegrasi. Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, penerapan pompanisasi, peningkatan kualitas benih, hingga program ekstensifikasi berupa pencetakan sawah baru.
Ia menjelaskan, program pompanisasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan luas tanam padi. Lahan tadah hujan yang sebelumnya hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun, kini mampu ditingkatkan menjadi dua kali musim tanam.
“Melalui pompanisasi, kita tanam hanya satu kali menjadi dua kali. Naiklah satu juta hektare. Kalau satu juta hektare, itu panen naik lima juta ton Gabah Kering Panen (GKP),” tutur Amran.
Dari total pompanisasi lahan seluas 1 juta hektare, produksi beras nasional disebut meningkat hingga 5 juta ton GKP, dengan rata-rata produktivitas sekitar 5 ton per hektare. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan terhadap upaya mencapai swasembada beras.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa yang sebelumnya kurang produktif, serta mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern guna meningkatkan efisiensi kerja petani. Di sisi lain, program cetak sawah baru seluas 200 ribu hektare turut menjadi bagian dari strategi ekstensifikasi lahan.
“Ada alat mesin pertanian dan seterusnya. Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah 200 ribu hektare,” ujar Amran.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah juga memperkuat dukungan terhadap sarana produksi. Langkah tersebut meliputi penyediaan pupuk subsidi, perbaikan infrastruktur irigasi, penerapan pompanisasi, hingga kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Amran menilai, kebijakan tersebut mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan nilai jual hasil panen petani. Bahkan, ia menyebut kebijakan ini mendapat respons positif dari kalangan petani di seluruh Indonesia.
“Sarana produksi baik. Harga pupuknya dikurangi 20 persen. Irigasinya kita perbaiki. Pompanisasi. Kemudian HPP-nya kita naikkan. Petani bersorak dan menikmati ini. Seluruh Indonesia, 115 juta keluarga petani. Kesejahteraannya lebih baik. Tentu daya belinya naik,” paparnya.
Berdasarkan data dari BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2026 tercatat mencapai 125,45. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peningkatan daya beli serta kesejahteraan petani.
“Ini kata BPS, bisa dicek. Kalau data saya bisa subjektif. Tapi ini data BPS,” tegasnya.
Selain peningkatan produksi, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga menunjukkan capaian signifikan. Amran menyebut, stok beras nasional telah menembus angka 5 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Untuk memastikan transparansi, Amran membuka akses bagi berbagai pihak, termasuk wartawan, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang beras di seluruh Indonesia.
“Silakan cek seluruh gudang di Indonesia tanpa kecuali. Kami minta Dirut Bulog memberi ruang bagi siapa saja yang ingin melihat langsung. Bahkan anak SMA, mahasiswa, hingga aktivis sudah masuk ke gudang. Ini tanggung jawab kita bersama dan hasil kerja keras bersama,” pungkasnya.
