JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah, memberikan perhatian serius terhadap krisis bahan baku plastik yang tengah menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kenaikan harga plastik yang mencapai 30 hingga 100 persen dalUMKMam beberapa pekan terakhir dinilai telah mendorong pelaku usaha ke kondisi bertahan hidup.

Kaisar menjelaskan bahwa krisis ini dipicu oleh konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026. Konflik tersebut berdampak pada terganggunya distribusi bahan baku utama plastik melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik dari kawasan Timur Tengah.

“Ketika jalur distribusi global terganggu, UMKM kita langsung terkena dampaknya. Kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha kecil, khususnya di sektor makanan, minuman, dan kemasan,” ujar Kaisar di Jakarta, Rabu (8/4).

Berdasarkan data yang dihimpun, harga plastik mengalami kenaikan rata-rata sekitar 50 persen, bahkan pada beberapa jenis mencapai 100 persen. Kenaikan ini juga dipicu oleh melonjaknya harga nafta—bahan baku utama plastik—yang naik dari sekitar 630 dolar AS per ton menjadi 917 dolar AS per ton dalam waktu kurang dari dua bulan.

Dampaknya telah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di berbagai daerah. Omzet usaha minuman di Salatiga dilaporkan turun hingga 40 persen. Sementara itu, pelaku UMKM keripik harus menanggung kenaikan biaya kemasan dari Rp34.000 menjadi Rp50.000 per unit, yang menggerus margin keuntungan hingga 20 persen.

Politisi PKB tersebut menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, krisis ini berpotensi meluas dan melemahkan daya tahan sektor UMKM nasional dalam beberapa bulan ke depan.

“Ini bukan hanya persoalan harga bahan baku, tetapi menyangkut keberlangsungan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu pasar pulih,” tegasnya.

Ia juga mendesak Kementerian UMKM untuk segera mengambil langkah mitigasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.