PROBOLINGGO – Penyelenggaraan ajang SAE Run Highway 2026 yang berlangsung pada Minggu, 8 Februari 2026, di ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi), menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Aliansi BEM Probolinggo Raya menilai kegiatan tersebut mencerminkan disorientasi moral kepemimpinan daerah, mengingat kondisi banjir di Probolinggo yang masih melanda sejumlah wilayah.
Koordinator Isu Lingkungan dan Agraria Aliansi BEM Probolinggo Raya, Hedi Firmansyah, menyebut pelaksanaan acara tersebut sebagai bentuk kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Probolinggo dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, jargon “Energi Kebangkitan” dan “Hal Baru” yang disampaikan Bupati Probolinggo Gus Haris saat membuka kegiatan justru berbanding terbalik dengan realitas ribuan warga di sedikitnya sepuluh kecamatan, seperti Dringu, Gending, dan Tongas, yang masih terdampak banjir.
“Ketika warga masih berjibaku membersihkan lumpur dari rumah mereka, perayaan di atas aspal kering terasa tidak peka terhadap kondisi kebencanaan yang sedang terjadi,” ujar Hedi dalam pernyataan tertulis.
Ia juga menyoroti kehadiran Bupati Gus Haris, Wakil Bupati Lora Fahmi, Ketua DPRD Oka Mahendra, serta jajaran Forkopimda dalam kegiatan tersebut, yang dinilai sebagai simbol kurangnya empati terhadap masyarakat terdampak banjir di Probolinggo.
Selain itu, Aliansi BEM Probolinggo Raya turut mengungkap persoalan alokasi anggaran daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat banjir disebut sebesar Rp10 miliar, sementara estimasi kerusakan infrastruktur akibat banjir diperkirakan mencapai Rp13 miliar. Di sisi lain, anggaran konsumsi rapat pejabat yang disebut mencapai Rp555 juta turut menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi di tengah situasi darurat.
Menanggapi pernyataan Bupati yang menyebut SAE Run 2026 sebagai kegiatan berbasis komunitas, Hedi menilai alasan tersebut tidak menyentuh substansi kritik publik. Menurutnya, jika kegiatan komunitas mampu memperoleh dukungan sponsor untuk agenda seremonial, maka pemerintah daerah seharusnya juga dapat menggalang dukungan serupa guna membantu menutup kekurangan anggaran penanganan banjir.
Sorotan juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Probolinggo. Aliansi BEM Probolinggo Raya menilai fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan anggaran dan mitigasi bencana belum berjalan maksimal. DPRD didorong untuk mengambil langkah konkret, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir, normalisasi sungai, serta evaluasi tata kelola drainase guna mencegah banjir berulang.
Sebagai sikap resmi, Aliansi BEM Probolinggo Raya menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni audit transparansi anggaran SAE Run 2026 dan dana mitigasi banjir, pembentukan Pansus Banjir DPRD Probolinggo untuk penanganan permanen dan sistematis, serta realokasi anggaran kegiatan seremonial ke sektor pemulihan infrastruktur rakyat.
Hedi menegaskan mahasiswa Probolinggo akan terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada keselamatan dan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai masyarakat Probolinggo membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada mitigasi bencana dan pemulihan infrastruktur, bukan sekadar agenda simbolik.
