KRAKSAAN – Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram di wilayahnya, khususnya Kecamatan Kraksaan, dalam kondisi aman dan stabil. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama tim gabungan guna memantau langsung distribusi gas bersubsidi pada Selasa (14/6/2026).
Langkah ini melibatkan unsur Polres Probolinggo, Kodim 0820, perwakilan SPBE, serta jajaran OPD terkait. Tim melakukan penelusuran rantai distribusi mulai dari agen di Kelurahan Patokan, pangkalan di Desa Kalibuntu, hingga memeriksa kondisi di tingkat pengecer dan konsumen.
Pasokan Normal, Konsumsi Meningkat
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pria yang akrab disapa Lora Fahmi tersebut menegaskan bahwa tidak terjadi pengurangan kuota dari sisi pasokan. Distribusi harian dari agen ke pangkalan masih berada dalam kondisi normal.
“Kami telah melakukan pengecekan langsung di lapangan. Jatah harian antara 3.000 hingga 5.000 tabung tetap tersalurkan seperti biasa. Tidak ada pengurangan alokasi,” tegasnya.
Terkait keluhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan gas dalam beberapa hari terakhir, Ra Fahmi menilai kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi pasca-Lebaran yang beriringan dengan tradisi lokal yang berlangsung cukup lama. Selain itu, isu kelangkaan yang sempat beredar di media sosial turut mendorong masyarakat melakukan pembelian berlebih atau panic buying.
Soroti Harga di Tingkat Pengecer
Selain persoalan ketersediaan, Wabup juga menyoroti adanya perbedaan harga di lapangan. Ia memastikan harga di tingkat pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Namun, di tingkat pengecer, harga dilaporkan meningkat hingga kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000.
“Di pangkalan harga masih sesuai HET. Kami sedang menelusuri penyebab kenaikan harga di tingkat pengecer,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan memainkan stok maupun harga. Ra Fahmi menegaskan tidak akan ragu mencabut izin usaha apabila ditemukan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi.
Untuk menjaga stabilitas ke depan, Pemkab Probolinggo membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi distribusi ilegal atau harga yang tidak sesuai ketentuan. Fahmi mengimbau warga tetap tenang dan membeli LPG sesuai kebutuhan agar kondisi pasar tetap terkendali.
