JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan awal bulan Ramadhan 1447 Hijriah atau awal puasa tahun 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat penentuan awal Ramadhan yang digelar pada Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa penetapan ini didasarkan pada hasil perhitungan hisab serta tidak adanya laporan terlihatnya hilal di berbagai titik pemantauan di Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak ditemukannya laporan rukyatul hilal, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS. Sesuai standar tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Namun, data menunjukkan elongasi hilal hanya berada pada kisaran 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.
“Secara astronomis, posisi hilal hari ini belum memenuhi syarat visibilitas menurut kriteria MABIMS,” jelasnya.
Sidang isbat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, hingga Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa penetapan awal Ramadhan dilakukan melalui pendekatan ilmiah dan musyawarah bersama.
Keputusan pemerintah ini sekaligus berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Organisasi tersebut menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Melalui sistem kalender global tersebut, Muhammadiyah menggunakan pendekatan astronomi internasional dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, sehingga penentuan awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada posisi geografis masing-masing negara.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan secara bijak dan penuh sikap tasamuh atau saling menghargai.
Menurut Haedar, perbedaan semacam ini merupakan hal yang lazim terjadi dan akan terus ada selama belum terdapat kesepakatan kalender hijriah tunggal di tingkat global.
“Perbedaan ini adalah ruang ijtihad, sehingga tidak perlu saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis melalui laman resmi PP Muhammadiyah, Selasa (17/2/2026).
