Kenaikan harga plastik di tengah krisis pasokan global dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih dari penggunaan kemasan sekali pakai menuju sistem guna ulang yang lebih berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut diperkirakan tidak akan terjadi secara otomatis tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat.
Pendiri sekaligus koordinator komunitas peduli lingkungan Nol Sampah, Hermawan Some, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik seharusnya menjadi pendorong untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi justru mencari alternatif bahan baku plastik lain, misalnya dari minyak sawit,” ujarnya, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mempertahankan ketergantungan terhadap plastik, bukan menguranginya secara signifikan.
Sebelumnya, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengungkapkan bahwa krisis pasokan plastik yang terjadi saat ini bersifat sistemik dan berdampak pada seluruh rantai ekonomi, mulai dari produsen hingga konsumen. Lonjakan harga dipicu oleh terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik di Asia Barat, yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku seperti nafta. Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz semakin memperketat pasokan global. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama energi dunia, yang dilalui sekitar 20–30 persen pasokan minyak dan gas global. Ketika konflik terjadi, distribusi minyak dan turunannya ikut terhambat, termasuk nafta sebagai bahan baku utama plastik.
Harga nafta tercatat meningkat dari kisaran 600–800 dolar AS per ton menjadi sekitar 900 dolar AS per ton. Kenaikan ini juga mendorong margin nafta di Asia dari sekitar 108 dolar AS menjadi lebih dari 400 dolar AS per ton. Indonesia yang masih bergantung pada impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah, turut merasakan dampaknya sehingga harga plastik di dalam negeri ikut meningkat.
Hermawan menilai solusi paling realistis yang dapat dilakukan masyarakat saat ini adalah mendorong gerakan pengurangan dan penggunaan ulang. “Gerakan reduce dan reuse seharusnya bisa menjadi solusi. Jika ini dilakukan, akan aman,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sebagai kunci dalam meningkatkan tingkat daur ulang. Saat ini, tingkat daur ulang plastik di Indonesia masih di bawah 15 persen. “Jika daur ulang tinggi dan didukung gerakan reduce dan reuse, krisis seperti ini tidak akan menjadi masalah besar,” ujarnya.
Terkait kesiapan masyarakat untuk meninggalkan kantong plastik, Hermawan menilai hal tersebut bukan lagi persoalan siap atau tidak. Ia menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan mengingat sudah adanya regulasi serta dampak lingkungan yang semakin serius.
“Sebenarnya siap tidak siap, itu yang harus dilakukan. Pertama karena memang ada peraturan. Kedua karena dampaknya sudah sangat parah,” katanya. Ia juga menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ada agar perubahan dapat berjalan secara efektif.
Menurutnya, hambatan terbesar dalam perubahan perilaku konsumen terletak pada lemahnya implementasi kebijakan serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. “Pemerintah belum tegas dalam menerapkan aturan yang ada. Pemahaman masyarakat juga masih minim,” ujarnya.
Meski demikian, ia berharap kenaikan harga plastik dapat menjadi titik balik atau “game changer” dalam mendorong perubahan perilaku konsumen dan industri. “Semoga itu bisa terjadi dan kami berharap hal itu terjadi,” kata Hermawan.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengampanyekan gerakan pengurangan dan penggunaan ulang plastik. Selain itu, pemilahan sampah dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.
“Pemilahan sampah menjadi kunci utama pengolahan sampah,” ujarnya.
Krisis harga plastik yang terjadi saat ini, menurut pelaku advokasi lingkungan, menjadi pengingat bahwa ketergantungan terhadap plastik berbasis bahan bakar fosil tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga rentan terhadap dinamika global. Tanpa perubahan sistemik menuju pengurangan, penggunaan ulang, dan peningkatan daur ulang, tekanan terhadap ekonomi dan lingkungan diperkirakan akan terus berlanjut.
