PROBOLINGGO, 5 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid (BEM-U) Paiton membeberkan paradoks krusial dalam ekosistem ketenagakerjaan saat menggelar audiensi bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Probolinggo pada Jum’at (5/6). Mahasiswa menolak klaim keberhasilan sepihak atas statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terlihat rendah di angka 2,92 persen.
Presiden Mahasiswa Unuja, Hadi Firmansyah, menyatakan bahwa rendahnya angka pengangguran berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo masih bertahan tinggi di level 16,31 persen, yang menyentuh angka sekitar 196,26 ribu jiwa penduduk miskin.
"Ini adalah sebuah paradoks besar. Bagaimana mungkin angka pengangguran diklaim rendah, namun angka kemiskinan kita justru menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur? Faktanya, data ini semu. Rendahnya pengangguran terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki kemewahan untuk menganggur. Mereka terpaksa bekerja di sektor informal agar bisa makan hari itu juga," tegas Hadi meluruskan narasi.
Sektor Informal Tanpa Payung Hukum Jadi Akar Kemiskinan
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 yang dibawa oleh BEM-U, mayoritas pekerja di Kabupaten Probolinggo yaitu 72,11% atau sebanyak 502.045 orang terperangkap di sektor informal, seperti petani tradisional dan nelayan.
Mahasiswa menilai sektor ini menjadi akar masalah kemiskinan terstruktur karena tidak memiliki perlindungan payung hukum yang jelas, tidak ada jaminan sosial, serta menghasilkan pendapatan yang tidak menentu. Hal inilah yang memicu timbulnya fenomena working poor (bekerja namun tetap miskin).
Dalam diskusi tersebut, BEM-U juga melemparkan pertanyaan kritis mengenai ketimpangan minat kerja. Mengapa masyarakat lokal lebih banyak menumpuk di sektor informal, sementara peluang di sektor formal industri dinilai paling sedikit diminati dan sulit ditembus? Mahasiswa mengidentifikasi adanya hambatan sistemik berupa tingginya prasyarat kompetensi yang dipatok industri serta terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) keahlian.
Merespons kritik tajam dan pertanyaan paradoks dari mahasiswa, Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Saniwar, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan berbagai langkah taktis. Pihaknya mengklaim telah menggulirkan program-program strategis untuk mengurai benang kusut ketenagakerjaan tersebut.
"Kami sudah mempunyai berbagai upaya program terkait untuk menyelesaikan dinamika ketenagakerjaan ini. Di antaranya adalah pelaksanaan bursa kerja (job fair) secara berkala serta penyelenggaraan program pelatihan kerja gratis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo," ujar Saniwar di hadapan pengurus BEM-U.
Mendengar jawaban tersebut, pihak BEM-U tidak lantas berpuas diri pada program yang bersifat seremonial. Mahasiswa langsung merespons dengan mengajak Disnaker untuk membangun sinergi taktis pasca-audiensi ini. Mahasiswa mendesak agar program job fair dan pelatihan kerja yang ada dikolaborasikan langsung dengan basis data akademik dan riset kampus agar eksekusinya tepat sasaran.
"Kami mengajak Disnaker untuk menyatukan energi melalui sinergi yang konkret ke depan. Kami dari dunia kampus siap mengawal, mengonsep, dan bergerak bersama agar program pelatihan serta penyerapan kerja formal ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi langsung untuk menuntaskan akar permasalahan ketenagakerjaan di Probolinggo hingga ke tingkat desa," tambah Hadi Tegas.
Desak Solusi Melalui Empat Rekomendasi
Guna memperkuat komitmen sinergi yang digagas pasca-audiensi tersebut, BEM UNUJA menyodorkan empat rekomendasi sebagai peta jalan mengentas angka pengangguran di Probolinggo:
1. Pemetaan Kebutuhan Kompetensi Industri: Menyelaraskan kurikulum akademik kampus dan sekolah kejuruan dengan kebutuhan kerja sektor formal.
2. Program Pelatihan Berbasis Industri: Menggeser arah pelatihan kerja agar sesuai standardisasi industri manufaktur moderen.
3. Sertifikasi Kompetensi: Intervensi pembiayaan sertifikasi keahlian bagi pemuda Probolinggo agar mampu menembus sektor formal.
4. Program Magang Pra-Kerja Kolaboratif: Membuka jalur magang formal legal melalui kerja sama segitiga antara Disnaker, dunia industri, dan universitas.
Pertemuan ditutup dengan komitmen membangun sinergi berkelanjutan antara kalangan mahasiswa dan jajaran Disnaker Kabupaten Probolinggo ke depannya. Langkah kolaboratif ini disepakati guna memastikan program-program ketenagakerjaan daerah berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
